DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Maksud dibentuknya Perseroan Daerah ini untuk membentuk BUMD yang dapat mengelola dan memanfaatkan aset daerah, memanfaatkan potensi ekonomi dan membantu mempercepat program pemerintah daerah. Tujuan dibentuknya Persertoan Daerah adalah memberikan kontribusi berupa pendapatan asli daerah, memberikan pelayanan sebaik baiknya dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Perseroan Daerah bergerak dalam bidang: a. Percetakan dan Penerbitan; b. Pertanian dan Peternakan; c. Pariwisata; d. Transportasi; e. Pemanfaatan aset daerah; f. Jasa Konstruksi dan Properti; g. Perdagangan umum dan jasa; h. Perindustrian; i. Pertambangan dan Energi; j. Pergudangan; dan k. Jasa Usaha Kepelabuhanan. Modal Dasar Perseroan Daerah ditetapkan sebesar Rp.110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah) yang terdiri dari saham-saham yang nilai nominalnya akan ditetapkan kemudian dalam akta pendirian Perseroan Daerah. Pemerintah Daerah memiliki modal paling sedikit 51%. Organ Perseroan Daerah terdiri atas: a. RUPS; b. Direksi; dan c. Dewan Komisaris.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa memperhatikan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan Pemerintah Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Holding Company Perseroan Terbatas Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) Kota Semarang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 2
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
6.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara an Kendal serta Penataan Kecamatan di Wialayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 3
12.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG DAN WALIKOTA SEMARANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN HOLDING COMPANY PERSEROAAN TERBATAS BHUMI PANDANARAN SEJAHTERA (PERSERODA) KOTA SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Semarang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom
3.Walikota adalah Walikota Semarang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
5.Perseroan Daerah Holding Company Perseroan Terbatas Bhumi Pandanaran Sejahtera yang selanjutnya disebut Perseroan Daerah adalah Perseroan Daerah berbadan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.
6.Organ Perseroan Daerah adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
7.Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan daerah yang mempunyai kewenangan tertinggi yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. 4
8.Direksi adalah organ perseroan daerah yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan daerah untuk kepentingan perseroan daerah, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan daerah serta mewakili perseroan daerah, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
9.Dewan Komisaris adalah organ perseroan daerah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
10.Penyertaan modal daerah adalah setiap penyetoran modal daerah kepada perseroan daerah, baik yang dimiliki sepenuhnya atau bersama pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Perseroan Daerah Holding Company yang berbadan hukum Perseroan Terbatas dibentuk dengan Peraturan Daerah;
(2)Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nama Perseroan Terbatas Bhumi Pandanaran Sejahtera
(3)Pelaksanaan pembentukan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Walikota sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas.
(4)Pembentukan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan Akta Notaris dengan berpedoman pada Undang Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 3

Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dengan Koperasi Serba Usaha Karyawan Pemerintah Kota Semarang.

Pasal 4

(1)Dalam rangka peningkatan produktivitas dan efektivitas, Perseroan Daerah ini mempunyai unit usaha dan/atau anak perusahaan.
(2)Perusahaan Daerah yang sudah berdiri sebelumnya dapat menjadi unit usaha dan/atau anak perusahaan Perseroan Daerah ini sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)Perusahaan daerah yang sudah berdiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Perusahaan Daerah Percetakan Kota Semarang; dan
2. b.Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Budidaya Hewan Potong Kota Semarang.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

(1)Maksud dibentuknya Perseroan Daerah ini untuk membentuk BUMD yang dapat mengelola dan memanfaatkan aset daerah, memanfaatkan potensi ekonomi dan membantu mempercepat program pemerintah daerah. 5
(2)Tujuan dibentuknya Persertoan Daerah adalah memberikan kontribusi berupa pendapatan asli daerah, memberikan pelayanan sebaik baiknya dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Semarang.

BAB V

BIDANG USAHA

Pasal 7

(1)Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bergerak dalam bidang:
1. a.Percetakan dan Penerbitan;
2. b.Pertanian dan Peternakan;
3. c.Pariwisata;
4. d.Transportasi;
5. e.Pemanfaatan aset daerah;
6. f.Jasa Konstruksi dan Properti;
7. g.Perdagangan umum dan jasa;
8. h.Perindustrian;
9. i.Pertambangan dan Energi;
10. j.Pergudangan; dan
11. k.Jasa Usaha Kepelabuhanan.
(2)Untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang menguntungkan daerah.

BAB VI

MODAL

Pasal 8

(1)Modal Dasar Perseroan Daerah ditetapkan sebesar Rp.110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah) yang terdiri dari saham-saham yang nilai nominalnya akan ditetapkan kemudian dalam akta pendirian Perseroan Daerah.
(2)Dari modal dasar sebagimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memiliki modal paling sedikit 51%.
(3)Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditempatkan oleh para pendiri sebesar Rp.27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang harus disetor pada saat pembentukan Perseroan Daerah dengan akta notaris.
(4)Modal yang ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa uang tunai dan/atau aset. 6
(5)Modal ditempatkan dan disetor ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Daerah sebesar Rp.27.350.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah); dan
2. b.Koperasi Serba Usaha Karyawan Pemerintah Kota Semarang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

BAB VII

SAHAM-SAHAM

Pasal 9

(1)Saham Perseroan Daerah terdiri dari saham prioritas dan saham biasa.
(2)Saham prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh pendiri Perseroan Daerah.
(3)Saham biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan apabila pihak lain menyertakan modalnya dalam Perseroan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
(5)Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk pada keputusan RUPS.
(6)Perseroan Daerah wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1976

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 3 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1976

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 3 Tahun 2017