DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 November 2000
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Perseroan Daerah sebagai pengelola lembaga konservasi mempunyai fungsi utama pengembangbiakan terkontrol dan/atau penyelamatan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Selain itu Perseroan Daerah juga mempunyai fungsi sebagai peragaan, penitipan sementara, sumber indukan dan cadangan genetic untuk mendukung populasi in-situ, sarana pendidikandan rekreasi yang sehat serta pelatihan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pembentukan Perseroan Daerah dengan tujuan: a. meningkatkan kesejahteraan dan kelestarian satwa; b. menjadidaya tarik wisata unggulan; c. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah; dan d. meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Lingkup Usaha Perseroan Daerah meliputi: a. konservasi dan penangkaran satwa; b. edukasi; dan c. jasa hiburan dan pariwisata. Modal Dasar Perseroan Daerah sebesar Rp. 300.000.000.000,- (Tiga ratus milyar rupiah). Dari modal dasar tersebut disetor sebesar Rp. 195.290.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) yang harus disetor pada saat pendirian Perseroan Daerah. Saham Perseroan Daerah terdiri dari saham prioritas dan saham biasa. Saham prioritas dimiliki oleh pendiri Perseroan Daerah. Saham biasa dapat diterbitkan apabila pihak lain menyertakan modalnya dalam Perseroan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Organ Perseroan Daerah terdiri atas : a. RUPS; b. Direksi; dan c. Dewan Komisaris. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun buku Perseroan Daerah berakhir. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat : a. Laporan keuangan; b. Laporan kegiatan; c. Laporan pelaksanaan, tanggungjawab, sosial dan lingkungan; d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi usaha kegiatan Perseroan Daerah; e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau; f. Nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris; g. Gaji dan tunjangan anggota Direksi, gaji dan honorarium serta tunjangan bagi anggota komisaris untuk tahun yang baru lampau. Laba Perseroan Daerah dan pembagiannya setiap tahun buku disahkan dan ditetapkan oleh RUPS. Laba Perseroan Daerah yang dibagi adalah Saldo Laba. Saldo Laba adalah hasil usaha tahun berjalan setelah dikurangi akumulasi kerugian periode sebelumnya. Pembagian saldo laba digunakan untuk : a. Deviden sebesar 55% b. Cadangan umum sebesar 20% c. Cadangan tujuan sebesar 15% d. Dana Kesejahteraan sebesar 5% e. Jasa Produksi sebesar 5%

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi, pengelolaan Taman Satwa salah satunya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah;
c.bahwa dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Taman Satwa Semarang harus dilakukan secara profesional dengan menganut prinsip tata kelola perusahaan yang baik guna menunjang pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah, maka perlu mendirikan Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroda yang berbadan hukum Perseroan Terbatas ;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Taman SatwaSemarang (Perseroda); Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 2
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3419);
4.Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4966);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11.Peraturan PemerintahNomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten- kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, Dan Kendal Serta Penataan 3 Kecamatan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
17.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533)
18.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor199);
19.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 4 Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
20.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);
21.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Semarang tahun 2015 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 98);
22.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Holding Company Perseroan Terbatas Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 113); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG dan WALIKOTA SEMARANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS TAMAN SATWA SEMARANG (PERSERODA)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Semarang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Semarang. 5
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
5.Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Taman Satwa yang selanjutnya disebut Perseroan Daerah adalah Perseroan Daerah berbadan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya
6.Taman Satwa Semarang adalah Taman Satwa sebagai tempat pemeliharaan satwa yang mempunyai kriteria sesuai peraturan perundang-undangan.
7.Konservasi adalah langkah-langkah pengelolaan tumbuhan dan/atau satwa liar yang diambil secara bijaksana dalam rangka memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan generasi masa mendatang.
8.Lembaga Konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar di luar habitatnya (ex-situ) baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah.
9.Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewan yang hidup di darat, air dan/atau di udara.
10.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan daerah yang mempunyai kewenangan tertinggi yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
11.Direksi adalah organ perseroan daerah yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan daerah untuk kepentingan perseroan daerah, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan daerah serta mewakili perseroan daerah, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
12.Dewan Komisaris adalah organ perseroan daerah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
13.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah dan barang daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau diperoleh dengan cara lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada PT Taman Satwa Semarang

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Perseroan Daerah yang berbadan hukum Perseroan Terbatas ini dibentuk dengan Peraturan Daerah;
(2)Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nama Perseroan Terbatas Taman Satwa Semarang; 6
(3)Pelaksanaan pembentukan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Walikota sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas
(4)Pembentukan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan Akta Notaris dengan berpedoman pada Undang Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 3

Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2didirikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

FUNGSI,TUJUAN PENDIRIAN, DAN LINGKUP USAHA

Pasal 4

(1)Perseroan Daerahsebagai pengelola lembaga konservasi mempunyai fungsi utama pengembangbiakan terkontrol dan/atau penyelamatan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.
(2)Selain fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Perseroan Daerahjuga mempunyai fungsi sebagai peragaan, penitipan sementara, sumber indukan dan cadangan genetic untuk mendukung populasi in- situ, sarana pendidikandan rekreasi yang sehat serta pelatihan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 5

PembentukanPerseroan Daerahdengan tujuan:

a.meningkatkan kesejahteraan dan kelestarian satwa;
b.menjadidaya tarik wisata unggulan;
c.meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah; dan
d.meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 6

Lingkup Usaha Perseroan Daerah meliputi:

a.konservasi dan penangkaran satwa;
b.edukasi; dan
c.jasahiburan dan pariwisata.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 7

Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah. 7

BAB V

MODAL

Pasal 8

(1)Modal Dasar Perseroan Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp. 300.000.000.000,- (Tiga ratus milyar rupiah).
(2)Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dan disetor sebesar Rp. 195.290.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) yang harus disetor pada saat pendirian Perseroan Daerah.
(3)Modal ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan inbreng aset PemerintahDaerah kepada Perseroan Daerah dengan persetujuan DPRD.
(4)Modal Dasar dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(5)Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
(6)Penetapan Modal disetor ditetapkan oleh Walikota dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

SAHAM-SAHAM

Pasal 9

(1)Saham Perseroan Daerah terdiri dari saham prioritas dan saham biasa.
(2)Saham prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh pendiri Perseroan Daerah.
(3)Saham biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan apabila pihak lain menyertakan modalnya dalam Perseroan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
(5)Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk pada keputusan RUPS.
(6)Perseroan Daerah wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (21)

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1976

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2011

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 13 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (21)

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1976

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2011

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 13 Tahun 2016