DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2017

Nomor: 12
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum Asas, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup Pengelolaan Rumah Kos Larangan Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian Peran Serta Masyarakat Ketentuan Penyidikan Ketentuan Pidana Ketentuan Peralihan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan semakin meningkatnya urbanisasi di Kota Semarang seiring dengan berkembangnya berbagai macam fasilitas di bidang pendidikan, perdagangan, jasa pemerintahan dan fasilitas lainnya, sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang dan bertempat tinggal di Rumah Kos dalam kurun waktu tertentu;
c.bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian usaha Rumah Kos, maka perlu adanya pengaturan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Rumah Kos. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950); 2
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
10.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2); 3
11.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 35);
12.Peraturan Daerah Kota Semarang No 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 50);
13.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan. (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 65);
14.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 105). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG dan WALIKOTA SEMARANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KOS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Semarang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Semarang.
4.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat Penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
5.Rumah Kos adalah rumah yang dimiliki oleh perorangan/badan hukum yang diselenggarakan dengan tujuan komersial yaitu jasa untuk menawarkan kamar sebagai tempat hunian dengan sejumlah pembayaran.
6.Kamar adalah kamar yang disewakan untuk tempat hunian baik dalam satu rumah dan/atau diluar rumah pemilik Rumah Kos.
7.Kamar Kos adalah kamar yang disewa untuk kos. 4
8.Pengelolaan Rumah Kos adalah kegiatan atau usaha menyediakan fasilitas Rumah Kos untuk disewakan kepada Penghuni dalam jangka waktu tertentu.
9.Pengelola Rumah Kos adalah pemilik Rumah Kos atau orang lain yang menerima pelimpahan Pengelolaan Rumah Kos.
10.Penghuni adalah seseorang atau beberapa orang yang menghuni Rumah Kos dengan sistim pembayaran bulanan atau tahunan.
11.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan/atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
12.Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan Rumah Kos berasaskan pada :

a.kepastian hukum;
b.kesejahteraan;
c.kebhineka tunggal ikaan;
d.keadilan dan pemerataan;
e.keefisienan dan kemanfaatan;
f.kemandirian dan kebersamaan;
g.keterpaduan;
h.kesehatan;
i.keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan; dan
j.kearifan lokal.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai acuan dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan Rumah Kos.

Pasal 4

Pengelolaan Rumah Kos dilaksanakan dengan tujuan:

a.memberikan kepastian hukum;
b.mewujudkan Rumah Kos yang layak, aman dan nyaman sesuai dengan fungsinya;
c.menunjang pembangunan yang berkelanjutan dibidang ekonomi, sosial dan budaya ;
d.penataan administrasi kependudukan; dan
e.melindungi kepentingan semua pihak, menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat. 5

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Pengelolaan Rumah Kos dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.pengelolaan Rumah Kos;
b.hak dan kewajiban;
c.izin pengelolaan Rumah Kos;
d.larangan;
e.pembinaan dan pengendalian; dan
f.peran serta masyarakat.

BAB III

PENGELOLAAN RUMAH KOS

Pasal 6

(1)Setiap pengelola rumah kos menyediakan fasilitas rumah kos untuk disewakan kepada penghuni.
(2)Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disewakan dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan.
(3)Setiap pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi berupa teguran tertulis, yang diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender, dan apabila dalam waktu yang sudah ditentukan tidak melaksanakan ketentuan dimaksud dikenai sanksi berupa pembekuan izin Pengelolaan Rumah Kos.

Pasal 7

(1)Pengelolaan Rumah Kos dapat dilakukan sendiri oleh pemilik Rumah Kos atau dilimpahkan kepada pihak lain.
(2)Pengelolaan rumah kos yang dilakukan sendiri harus berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Semarang.
(3)Dalam hal Pengelolaan Rumah Kos dilimpahkan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.pihak yang menerima pelimpahan berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Semarang; dan
2. b.memberitahukan kepada kelurahan yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga setempat.

Pasal 8

6 Setiap Pengelola Rumah Kos mempunyai hak untuk :

a.menyewakan rumah atau kamar sebagai Rumah Kos kepada Penghuni;
b.menentukan besarnya tarif sewa rumah atau kamar yang disediakan;
c.menerima uang sewa atau kontrak dari Penghuni; dan
d.mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)Setiap Pengelola Rumah Kos wajib :
1. a.memasang papan nama di tempat usahanya yang bertuliskan nama Rumah Kos dengan mencantumkan izin Walikota, Nomor, Tanggal dan Tahun;
2. b.melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas Penghuni kepada Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
3. c.bertindak sebagai penanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di dalam Rumah Kos;
4. d.menyediakan prasarana penunjang Rumah Kos meliputi ruang tamu, dapur, kamar mandi, tempat cuci, yang memadai dan layak;
5. e.memberitahukan kepada Rukun Tetangga apabila menerima tamu yang menginap;
6. f.membuat serta memasang waktu penerimaan tamu dan tata tertib yang berlaku di Rumah Kos;
7. g.memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Penghuni untuk turut aktif di masyarakat;
8. h.memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan;
9. i.mengajukan permohonan perubahan dalam hal terjadi perubahan nama atau ganti pemilik dan perubahan jumlah kamar;
10. j.menyediakan buku register Penghuni dan buku tamu;
11. k.membuat tata tertib bagi para Penghuni; dan
12. l.membayar pajak daerah.
(2)Setiap Pengelola Rumah Kos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g, huruf j dan huruf k, dikenai sanksi berupa teguran tertulis.
(3)Setiap Pengelola Rumah Kos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf h dan huruf i, dikenai sanksi berupa teguran tertulis, yang diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender, dan apabila dalam waktu yang sudah ditentukan tidak melaksanakan ketentuan dimaksud dikenai sanksi berupa pembekuan izin Pengelolaan Rumah Kos.
(4)Apabila Pengelola Rumah Kos tidak melaksanakan ketentuan dimaksud dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi pencabutan izin Pengelolaan Rumah Kos.
(5)Setiap Pengelola Rumah Kos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1976

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 102 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Semarang No 3 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1976

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 102 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Semarang No 3 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016