Peraturan Pemerintah (PP) No. 102 Tahun 2012
- Nomor
- 102
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 9
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) diubah sebagai berikut:
SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:
(2), Menteri menetapkan tata cara dan prosedur pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan database kependudukan.
(2), ayat (3), dan ayat (4), sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut :
Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Desember 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Desember 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 265 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Wisnu Setiawan PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN I. UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diantaranya bertujuan untuk menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional yang akurat, lengkap, mutakhir sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya, mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu, serta menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, antara lain yaitu mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dalam menyediakan data penduduk (database kependudukan) yang terjamin akurasinya dan terkini, Pemerintah melaksanakan pemutakhiran data kependudukan, penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik. Proses pemutahiran dan pengelolaan database kependudukan, penerbitan Nomor Induk Kepedudukan (NIK), dan penerapan KTP Elektronik secara nasional, harus dapat berjalan dengan baik dan didukung dengan pembiayaan yang tepat sesuai dengan kebutuhan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Untuk keberlangsungan penyediaan data kependudukan secara nasional dan menjaga akurasi database kependudukan nasional, penerbitan NIK dan penerapan KTP Elektronik secara regular, perlu dilakukan perubahan . . . perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu mengenai unsur Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), pembagian kewenangan pengalokasian pembiayaan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, serta pembiayaan jaringan komunikasi data. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Cukup jelas. Angka 2
Cukup jelas. Angka 3
Cukup jelas. Angka 4
Dihapus. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5373
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Daerah (Perda)