DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Serang

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4.Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5.Undang-Undang……
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
9.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 74); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG dan WALIKOTA SERANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 49) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c dihapus, huruf k dihapus, dan ditambah huruf l, serta ayat (3) huruf b dihapus dan ditambah huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3…….

Pasal 3

(1)Jenis retribusi jasa umum, meliputi :
1. a.retribusi pelayanan kesehatan;
2. b.retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan;
3. c.dihapus;
4. d.retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
5. e.retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
6. f.retribusi pelayanan pasar;
7. g.retribusi pengujian kendaraan bermotor;
8. h.retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
9. i.retribusi penggantian biaya cetak peta;
10. j.retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
11. k.dihapus
12. l.retribusi pelayanan tera / tera ulang; dan
(2)Jenis retribusi jasa usaha, meliputi:
1. a.retribusi pemakaian kekayaan daerah;
2. b.retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
3. c.retribusi tempat pelelangan;
4. d.retribusi terminal;
5. e.retribusi tempat khusus parkir;
6. f.retribusi rumah potong hewan;
7. g.retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
8. h.retribusi penjualan produksi usaha daerah.
(3)Jenis retribusi perizinan tertentu, meliputi:
1. a.retribusi izin mendirikan bangunan;
2. b.dihapus;
3. c.retribusi izin trayek;
4. d.retribusi izin usaha perikanan; dan
5. e.retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
  1. 2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi atas setiap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Balai Pengobatan, Laboratorium Kesehatan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

3.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Obyek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Balai Pengobatan, Laboratorium Kesehatan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
(2)Dikecualikan….
(2)Dikecualikan dari obyek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

4.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Subyek retribusi pelayanan kesehatan adalah setiap orang atau Badan yang mendapat pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Balai Pengobatan, Laboratorium Kesehatan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali masyarakat umum yang memiliki kartu jaminan kesehatan masyarakat, penerima bantuan langsung tunai, atau pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu.

5.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Balai Pengobatan, Laboratorium Kesehatan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Obyek retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan merupakan pelayanan persampahan atau kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
1. a.pengangkutan sampah dari lokasi pembuangan sementara (Tempat Pembuangan Sampah Pengepul) ke lokasi pembuangan akhir sampah;
2. b.penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah.
(2)Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), merupakan pelayanan kebersihan jalan umum, taman, sosial dan tempat umum lainnya.

7.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2)Biaya….
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
(3)Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

8.Ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 pada Bagian Ketiga Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dihapus.
9.Ketentuan Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 pada Bagian Kesebelas Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihapus.
10.Diantara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 1 (satu) bagian dan 6 (enam) pasal sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69A

Dengan nama retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan pengujian alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pelayanan pengujian barang dalam keadaan terbungkus.

Pasal 69B

Obyek retribusi pelayanan tera / tera ulang meliputi :

a.pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
b.pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 14

Pasal 69A

Pasal 69B

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 97 Tahun 2012

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 14

Pasal 69A

Pasal 69B

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 97 Tahun 2012

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014