MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH KOTA SORONG.
Pasal I Ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 53 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Sorong diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :
A. Pasal 47 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
“Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.” B. Pasal 47 ayat (3) ditambahkan sehingga berbunyi sebagai berikut:
“SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.” C. Pasal 53 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak.” (yPasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.
Ditetapkan di Sorong pada tanggal 1 - 9 - 2015 WALIKOTA SORONG, CAP/TTD LAMBERTHUS JITMAU Diundangkan di Sorong pada tanggal 1 - 9 - 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG, CAP/TTD WELLY TIGTIGWERIA LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2015 NOMOR 13 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT : 8/2015 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM CAP/TTD S U K I M A N Pembina (IV/a) NIP. 19580510 199203 1 005 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH KOTA SORONG I. UMUM Dalam rangka untuk penyempurnaan tentang perbedaan mengenai pengajuan keberatan dan pengenaan sanksi atas pembayaran setelah jatuh tempo antara yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kota Sorong dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Sorong perlu ditinjau kembali dan disempurnakan.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2015 NOMOR 13 PE WALIKOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH KOTA SORONG PEMERINTAH KOTA SORONG TAHUN 2015 NJELASAN SALINAN