DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini terdiri dari 13 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Penyertaan Modal, BAB III tentang Bagi Hasil Keuntunngan, BAB IV tentang Pertanggungjawaban, BAB V tentang Divestasi, BAB VI tentang Pembinaan dan Pengawasan, BAB VII tentang Sanksi, BAB VIII tentang Ketentuan Peralihan, BAB IX tentang Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kota Subulussalam tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Subulussalam Pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah;

Mengingat

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); Aceh Darussalam (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor, 10 );
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7 . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.er Me teri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16.Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan lnvestasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17.Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD;
18.Peratu.ran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentu.k Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh;
19.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
20.Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 69);
21.Qanun Kota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-poko Pengelolaan Keuangan daerah;
22.Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 tahun 2016 Tentang Pembentu.kan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam. Dengan Persetu.juan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM dan WALIKOTA SUBULUSSALAM

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARIAH. BABI KETENUAN UMUM Pasall Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Subulussalam.
2.Pemerintah Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3.Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
4.Walikota adalah Walikota Subulussalam.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam.
6.Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Subulussalam.
7.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Subulussalam.
8.Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada PT. Bank Aceh Syariah.
9.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/ atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kota dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
10.Divestasi adalah penarikan kembali dan/atau penjualan sebagian atau seluruh modal/ saham Pemerintah Kota pada PT. Bank Aceh Syariah.
11.Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah yang selanjutnya disebut PT. Bank Aceh Syariah adalah Bank milik Pemerintah Aceh bersama dengan Pemerintah Kab/Kota di Aceh yang berkedudukan di jalan Mr. Mohd. Hasan Nomor 89 Batoh Kee. Lueng Bata, Banda Aceh yang didirikan berdasarkan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor 55 tanggal 21 April 1999 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 52 tanggal 29 Juni 1999 dan telah beberapa kali dilakukan perubahan yang terakhir dengan Akta Nonior 02 tanggal 05 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Syukri Rahmat, SH, M. Kn yang berkedudukan di Banda Aceh yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- AH.01.03-0070460 Tahun 2016 tanggal 10 Agustus 2016.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota atau yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam.
13.Tahun Berjalan adalah waktu menurut perhitungan Tahun Anggaran yang sedang berlangsung.

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Kota Subulussalam Pada PT. Bank Aceh Syariah adalah sebagai upaya meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan sumber daya yang ada/ dimiliki dalam rangka peningkatan perekonomian daerah.

Pasal 3

(1)Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Subulussalam Pada PT. Bank Aceh Syariah adalah untuk : a . meningkatkan kinerja PT. Bank Aceh Syariah sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat serta perluasan pembiayaan bank;
1. b.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Subulussalam melalui pendapatan/ perolehan deviden; dan
2. c.meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Daerah dalam rangka menggali potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Subulussalam.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Pemerintah Kota Subulussalam Pada PT. Bank Aceh Syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip yang berorientasi pada keuntungan.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Pemerintah Kota Subulussalam memberikan penyertaan modal pada PT. Bank Aceh Syariah dalam bentuk kepemilikan saham;
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetor sejak Tahun Anggaran 2009 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah);
(3)Penyertaan modal yang bersumber dari pembagian keuntungan deviden minimal 50% dari deviden yang diterima atas laba bank tahun sebelumnya sebagai tambahan penyertaan modal yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam bentuk uang/ saham berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan/ atau keputusan RUPS, dari aspek teknis pengelolaan keuangan hanya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melalui mekanisme penganggaran melalui APBK/ APBK-P.
(4)Besamya penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam APBK dan/ atau Perubahan APBK Subulussalam dan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
(5)Besaran penyetaan modal untuk setiap tahunnya diatur dalam Peraturan Walikota Subulussalam. PasalS Pemerintah Kota Subulussalam berhak memperoleh Bukti Kepemilikan Saham dari Pr. Bank Aceh Syariah setelah realisasi Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Subulussalam dilakukan dan/ atau setelah modal disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

BAB III

BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 6

(1)Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal Pemerintah Kota Subulussalam Pada PT. Bank Aceh Syariah berupa deviden menjadi hak Pemerintah Kota Subulussalam berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
(2)Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah;
(3)PT. Bank Aceh Syariah wajib mengalokasikan sebahagian laba bersih untuk dana Coorporate Social Responcibility (CSR) bagi Pemerintah Kota Subulussalam.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

(1)PT. Bank Aceh Syariah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota dengan tembusan kepada DPRK setiap tahun berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan;
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam surat perjanjian penyertaan modal. BABV DIVESTASI

Pasal 8

( 1) Pemerintah Kota Subulussalam dapat menarik kembali baik seluruh maupun sebagian dari modal saham/surat berharga dan atau kepemilikan investasi langsung yang telah disertakan pada PT. Bank Aceh Syariah;

(2)Penarikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis penasehat investasi pemerintah Kota Subulussalam dengan mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
(3)Penasehat investasi Pemerintah Kota Subulusslam sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal 8 akan di bentuk berdasarkan Keputusan Walikota.
(3)Modal Pemerintah Kota Subulussalam yang telah ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke Kas Umum Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Walikota selaku pemegang saham melakukan pembinaan dan pengawasan kepada PT. Bank Aceh Syariah sebagai penerima penyertaan modal daerah;

(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pasal 10

(1)Direksi wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Walikota;
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala per semester kepada Walikota sebagai bahan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

BAB VII

SANKSI

Pasal 11

Pemerintah Kota dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyertaan ____ _.2_ ·-- _.2_ __L A -- ----!-1- ...:1-1-- -1 '-1... ' - 1 memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 10.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (17)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Qanun Kota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2010

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011

Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 9 Tahun 2014

Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (17)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Qanun Kota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2010

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011

Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 9 Tahun 2014

Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 tahun 2016