DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tidore Kepulauan Nomor 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Komponen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2014. Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 5049);
8.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
20.Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64;
21.Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 124, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 96;
22.Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2014, Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 161;
23.Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 164; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN dan WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3.Keuangan Daerah adalah seluruh hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5.Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
6.Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
7.SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.
8.Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.
9.Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
10.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi Pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
11.Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
12.Catatan Atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Neraca, LRA dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
13.Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
14.Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
15.Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
16.Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
17.Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
18.Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
19.Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun- tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

BAB II

KOMPONEN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

Komponen yang terdapat dalam Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial berupa laporan keuangan yang terdiri dari:

a.Neraca
b.Laporan Realisasi Anggaran
c.Laporan Arus Kas; dan
d.Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 3

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf (a) per 31 Desember 2014 sebagai berikut:

a.Aset  Jumlah Aset Lancar Rp 79.924.015.314,89  Jumlah Investasi Jangka Panjang Rp 8.852.733.928,86  Jumlah Aset Tetap Rp 1.194.202.106.363,59  Jumlah Aset Lainnya Rp 13.104.126.582,78 Total Aset Rp 1.296.082.982.190,12
b.Kewajiban  Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Rp 998.618.500,00 Total Kewajiban Rp 998.618.500,00
c.Ekuitas Dana  Ekuitas Dana Lancar Rp 78.925.396.814,89  Ekuitas Dana Investasi Rp 1.216.158.966.875,23  Total Ekuitas Dana Rp 1.295.084.363.690,12

Pasal 4

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dinaksud pada Pasal 2 huruf (b) Tahun Anggaran 2014 Sebagai Berikut :

a.Pendapatan
b.Belanja Rp 651.764.985.520,60 Rp 640.531.278.510,00 Surplus Rp 11.233.707.010,60
c.Pembiayaan  Penerimaan  Pengeluaran Rp 49.808.774.452,49 Rp 2.000.000.000,00 Surplus Rp 47.808.774.452,49

Pasal 5

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut :

(1)Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 5.286.398.520,60 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Rp 646.478.587.000,00
2. b.Realisasi Rp 651.764.985.520,60 Selisih Lebih Rp 5.286.398.520,60
(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 53.756.082.942,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran Belanja Setelah Perubahan Rp 694.287.361.452,00
2. b.Realisasi Rp 640.531.278.510,00 Selisih Kurang Rp 53.756.082.942,00
(3)Selisih anggaran dan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp59.042.481.462,60 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Surplus/Defisit Setelah Perubahan (Rp 47.808.774.452,00)
2. b.Realisasi Rp 11.233.707.010,60 Selisih Lebih Rp 59.042.481.462,60
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,49 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran Penerimaan Pembiayaan Rp 49.808.774.452,00 setelah perubahan
2. b.Realisasi Rp 49.808.774.452,49 Selisih Lebih Rp 0,49
(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Rp 2.000.000.000,00 setelah perubahan
2. b.Realisasi Rp 2.000.000.000,00 Selisih Rp 0,00
(6)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 0,49 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran Pembiayaan Netto Rp 47.808.774.452,00 setelah perubahan
2. b.Realisasi Rp 47.808.774.452,49 Selisih Lebih Rp 0,49

Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (c) untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut :

a.Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2014 Rp 49.776.395.706,58
b.Arus kas dari aktivitas operasi Rp 181.744.107.340,60
c.Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan (Rp 170.510.400.330,00)
d.Arus kas dari aktivitas pembiayaan (Rp 2.000.000.000,00)
e.Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp 30.090.645,91
f.Kenaikan/Penurunan Kas Rp 9.263.797.656,51
g.Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2014 Rp 59.040.193.363,09

Pasal 7

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf (d) tahun anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos – pos laporan keuangan.

BAB III

LAMPIRAN

Pasal 8

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini , terdiri dari :

a.Lampiran I Lampiran I.1 Lampiran I.2 Lampiran I.3 Lampiran I.4 Lampiran I.5 Lampiran I.6 Lampiran I.7 Lampiran I.8
b.Lampiran II Lampiran II.1 Lampiran II.2 Lampiran II.3 Lampiran II.4
c.Lampiran III
d.Lampiran IV : : : : : : : : : : : : : : : : Neraca Kas di Bendahara Pengeluaran Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah Daftar Persediaan Daerah Daftar Penyertaan Modal (BPDM dan PDAM) Daftar Aset Daerah Daftar Aset Lainnya Aset yang diperoleh diluar APBD Daftar Hutang Daerah Laporan Realisasi Anggaran Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Dan Kegiatan Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Laporan Arus Kas Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 9

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (23)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 26 Tahun 2013

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tidore Kepulauan Nomor 3 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (23)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 26 Tahun 2013

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tidore Kepulauan Nomor 3 Tahun 2014