Peraturan Daerah ini mengatur tentang berkurangnya APBD TA 2016 sejumlah Rp.4.258.103.470.866,00 (empat triliun dua ratus lima puluh delapan miliar seratus tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah)
Memuat teks peraturan…
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp.67.168.141.786.232,00 (enam puluh tujuh triliun seratus enam puluh delapan miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) berkurang sejumlah Rp.4.258.103.470.866,00 (empat triliun dua ratus lima puluh delapan miliar seratus tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp.62.910.038.315.366,00 (enam puluh dua triliun sembilan ratus sepuluh miliar tiga puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
Rp 5.748.789.849.634,00 Rp 5.544.998.000.000,00 Rp 203.791.849.634,00 Rp 0,00 Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan
Rp 3.569.853.080.000,00 Rp (3.569.853.080.000,00) Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00
Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
Sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
Dalam rangka mengantisipasi belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menyediakan pendanaan darurat untuk penanggulangan bencana alam, bencana sosial, penanggulangan penularan penyakit, kerusuhan masal dan kejadian luar biasa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
Pengeluaran belanja mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, juga mencakup Program dan Kegiatan Pelayanan Dasar Masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang 1ebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2016 Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd SUMARSONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd SAEFULLAH LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 102 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, YAYAN YUHANAH NIP 196508241994032003 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA: 4/306/2016
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)