DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pemberdayaan Usaha Kecil di lingkungan Provinsi Gorontalo, termasuk didalamnya mengatur tentang Asas dan Tujuan; Ruang Lingkup; Tujuan; Pendataan dan Perijinan; Pendidikan dan Pelatihan; Perlindungan dan Pengembangan Usaha; Kemitraan dan Jaringan Usaha; Penguatan Permodalan; Pemasaran; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi; Pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sumberdaya manusia usaha kedl terse but belurn disertai dengan kemampuan yang memadai dalam bidang manajemen, permodalan, teknoIogi, jiwa kewirausahaan dan kemampuan berkompetisi;
c.bahwa dalam usaha meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi rakyat, maka usaha kedl sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi Provinsi Gorontalo perlu diberdayakan; d, bahwa sesuai Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerlntahab Daerah huruf Q pembagian urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kedl dan menengah, Pemberdayaan usaha kedl merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakasud dalam huruf a, huruf b dan huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pemberdayaan Usaha Ked!. mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Ked!, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Negara Nomor 4866);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,Kecil,dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pemberian lzin Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1014);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHPROVINSIGORONTALO dan GUBERNUR GORONTAW

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURANDAERAHTENTANGPEMBERDAYAANUSAHA KECIL.

BAB I

KETENTUANUMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 3

Tujuan pengaturan Usaha Kecil adalah dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan usahanya menjadi tangguh dan mandiri dalam membangun perekonomian daerah berdasarkan ekonorni kerakyatan yang berkeadilan dan berkelanjutan sehingga berkembang menjadi usaha menengah yang berdaya saing. 4 BABIII PEMBERDAYAANUSAHAKECIL

a.penumbuhan kemandirian. kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Kecil untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
b.pelWUjudan kebijakan pubIik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
c.pengembangan usaha herbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Kedl
d.peningkatan daya saing Usaha KeciI; dan
e.penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

(2)Ruang lingkup pemberdayaan usaha keciI sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diIakukan melaIui :
1. a.pendataan
2. b.penJInall
3. c.pendidikan dan pelatihan;
4. d.perlindungan dan Pengembangan Usaha
5. e.kemitraan dan Jaringan Usaha
6. f.penguatan permodaIan;
7. g.pemasaran;dan
8. h.monitoring dan evaluasi.
9. a.mewujudkan stnlktur perekonomian yang seirnbang, berkembang, dan berkeadilan;
10. b.menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Kedl menjadi usaha menengah;
11. c.meningkatkan peran Usaha Kecil dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan keIja, pcmerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dan kemiskinan;dan
12. d.mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal. 5 BABIV PENDATAANDANPERIJINAN

Pasal 7

(1)Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Usaha Mikro. Kecil dan Menengah melakukan pendataan dan pendaftaran Usaha Kedl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) hurnf a.
(2)Tahapan dalam melakukan pendataan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten{Kota dan dapat dibantu organisasi internal Usaha Kedl dengan cara antara lain:
1. a.memhuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
2. b.memetakan lokasi;
3. c.melakukan validasi; dan
4. d.melakukan pemutakhiran data.
(3)HasH pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan sebagai pelaku usaha keciI.
(2)Bukti legalitas usaha untuk usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (11dalam bentuk:
1. a.tanda bukti pendaftaran; dan
2. b.surat izin usaba.
(3)Izin Usaha Kecil dilaksanakan di kecamatan atau desa, setelah adanya pendelegasian kewenangan oIeh Bupati{Walikota kepada CarnaL
(4)Pelaksanaan izin usaha sebagaimana pada ayat 3 dapat didelegasikan kepada lurah atau kepala desa dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah dengan melaporkan kepada camat secara periodik
(5)Guhemur melakukan pembinaan dan pengawasan izin usaha kecil kepada Bupati{walikota
(6)Pelaksanaan perijinan yang dilakukan oleh SKPD terkait, wajib melaksanakan:
1. a.penyederhanaan tata cam dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
2. b.pembebasan biaya retribusi.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai penJman usaha kecil dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 6 KARO HU UM BABV PENDIDIKANDANPELATIHAN
(1)Dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Oganisasi Masyarakat dan perguruan tinggi melaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam mengembangkan sumber daya man usia.
(2)Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan bidang-bidang pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan.
(3)Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat dilaksanakan oleh:
1. a.perorangan sebagai tenaga ahli/tenaga konsultan/tenaga pendamping UKM;dan
2. b.lembaga pendidikan dan pelatihan meliputi yayasan, barlan hukum swasta, barlan usaha milik negara, barlan usaha milik daerah, koperasi, perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan.
(4)Lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf telah berbadan hukum dan tersertifikasi.
(1)Pengembangan sumber daya manusia bagi para pelaku usaha kecil bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan bidang usahanya dan/atau memiliki kompetensi dalam bidang usaha tertentu.
(2)Untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi. BABVI PERLINDUNGANDANPENGEMBANGANUSAHA

Pasal 11

(1)Perangkat Daerah yang membidangi urusan Usaha Milcro,Kecil dan Menengah. pelaku usaha, perbankan, organisasi masyarakat dan perguruan tinggi wajib memberikan perlindungan usaha kepada usaha kedl.
(2)Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup usaha kecil dalam kemitraan dengan usaha besar. 7 kepada Vsaba Kedl (l), Pemerintah Daerah,
(3)Dalam memberikan perlindungan sebagaimana yang dimaksud ayat berkewajiban :
1. a.mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Vsaba Kedl;
2. b.memberlkan perlindungan atas usaha tertentu yang startegis untuk Vsaha Kedl dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
3. c.memberikan perlindungan dalam aspek pemasaran;
4. d.emberlkan perlindungan dan tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan pemberdayaan untuk Usaha Kecil;
5. e.melindungi Usaba Kedl dan kebangkrutan akibat bencana;
6. f.memberikan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual; dan
7. g.memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi pelaku Usaba Kedl dalam menjalankan usahanya.

Pasal 12

(I) Perangkat Daerab yang membidangi urusan Vsaha Mikro, Kedl dan Menengah, perindustrian dan perdagangan memfasilitasi pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan produktifitas, kualitas produk dan daya saing, meliputi:

a.bahan baku;
b.teknologi produksi;
c.pengembangan desain produk dan kemasan;
d.pemasaran; dan
e.pengembangan dalam bidang sumber daya manusia.

(2)Dunia Usaha, masyarakat dan perguruan tinggi berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

(1)Pengembangan dalam dimaksud dalam Pasal bidang baban baku sebagaimana 12 ayat (1) huruf a dilakukan dengan eara:
1. a.memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi dan bahan penolong bagi pengolaban produk Vsaba Kedl;
2. b.penyediaan data informasi bahan baku usaha yang dapat diakses oleh usaha keeil dalam suatu pusat informasi dan dilakukan dengan sistem pelayanan informasi terpadu yang dapat diakses seeara online.;
3. c.fasilitasi hubungan antara penyedia bahan baku dan pelaku Usaha Kecil; 8
4. d.mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk V saha Kecil;
5. e.mengembangkan keIjasama antar daerah dan memanfaatkannya secara optimal untuk mendapatkan bahan baku bagi pengolahan produk Vsaha Kecil; dan
6. f.mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan dalang secara mandiri.
(2)Seliap usaha penyediaan bahan baku danl atau bahan penolong harns selalu memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keleslarian lingkungan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b diatur dengan peraturan gubemur.

Pasal 14

Pengembangan dalam bidang teknologi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (I) huruf b dilakukan dengan :

a.meningkatkan ketjasama dan alih teknologi;
b.meningkatkan kemampuan Usaha Kecil di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi barn;
c.memberikan insentif kepada Usaha Kedl yang mengembangkan teknologi dan meleslarikan lingkungan hidup; dan
d.Mendorong dan memfasilitasi Usaha Kedl untuk memperoleh serlifikat hak alas kekayaan inte1ektual (HAKl)di dalam negeri dan di Iuar negeri.

Pasal 15

Pengembangan dalam bidang design produk dan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (I) huruf c dilakukan dengan :

a.meningkatkan kemampuan di bidang design produk dan kemasan;
b.memberikan Iayanan konsultasi, pelatihan, bimbingan serta pendampingan langsung kepada Vsaha Kecil untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan di bidang design produk dan kemasan; dan
c.memperhatikan serta mengembangkan keragaman budaya masyarakat meIaIui proses kreatif untuk memperkaya ragam design produk.

Pasal 16

Pengembangan dalam bidang pemasaran. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (I) huruf d dilakukan dengan cara :

a.melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
b.menyebarluaskan informasi pasar;
c.meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran; 9
d.menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar. lembaga pemasaran. penyediaan rumah dagang dan promosi serta galeri bagi Usaha Kedl;
e.memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran dan distribusi; dan
f.menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal 17

(1)Pengembangan dalam bidang sumber daya manusJa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara :
1. a.memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
2. b.memberikan fasilitasi pelatihan. bantuan teknis, bimbingan dan pembinaan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
3. c.membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan. pelatihan. penyuluhan. motivasi dan kreatifitas usaha dan penciptaan wirausaha baru.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 55 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 55 Tahun 2020