Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo. Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 16 November 2020 yeeemedrn) DITANDA TANGANI SECARA uan ELEKTRONIK OLEH: Oi Series RUSLI HABIBIE Gubernur Gorontalo Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 16 November 2020 SEKRETARIS OVINSI GORONTALO, “ DARDA DARABA BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 55 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 55 TAHUN 2020 TANGGAL 16 November 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS STIMULUS PEMULIHAN EKONOMI DAERAH MELALUI PEMBERIAN BANTUAN BAGI UMKM DI PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020. BAB I PENDAHULUAN I. LATAR BELAKANG
a.Pada hampir seluruh negara di dunia, penyebaran Virus COVID 2019 oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) dinyatakan sebagai pandemi. Penyebaran COVID-19 di Indonesia hingga Agustus 2020 terus menunjukkan peningkatan tajam dan penanganan COVID 19 mengakibatkan aktivitas ekonomi menjadi terhenti, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Implikasi pandemi COVID-19 telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningakatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak, khususnya telah mempengaruhi iklim usaha, termasuk bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dampak tersebut diantaranya dengan menurunnya omzet dan pertumbuhan ekonomi dari sektor UMKM. Untuk mendukung Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah yang juga tentunya berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional, dengan memberikan stimulus pemulihan ekonomi daerah. Program Stimulus Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Gorontalo dibiayai melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memberikan bantuan permodalan bagi UMKM. Hal ini perlu dilakukan agar UMKM yang selama ini eksis sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang selalu dapat bertahan dan berkembang pada masa-masa krisis. Oleh sebab itu Program Stimulus Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Gorontalo menjadi sangat penting untuk dilakukan, termasuk untuk menekan angka pengangguran yang terjadi akibat mandegnya kegiatan ekonomi oleh UMKM. UH. DASAR HUKUM L. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), KARO HUKUM ASISTEN SEKDA WAGUB KADIS P BAN A KNUANGAN LX sh UV
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485),
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404),
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7.Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah .
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6542),
9.Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 02, Tambahan Lembaran DaerahProvinsi Gorontalo Nomor
01), Il. TUJUAN DAN SASARAN Program stimulus pemulihan ekonomi daerah melalui pemberian bantuan bagi UMKM di Provinsi Gorontalo bertujuan untuk memulihkan aktivitas dan produktivitas ekonomi bagi UMKM dimasa dan pasca pandemi COVID-19 dalam upaya pemulihan ekonomi daerah. A PI sate K Ba aa ASISTAN SEKDA2»&z WAGUB pp 4 $$ IV. Sedangkan sasaran Program stimulus pemulihan ekonomi daerah melalui pemberian bantuan bagi UMKM di Provinsi Gorontalo adalah Usaha Mikro diwilayah Provinsi Gorontalo. Prioritas Program stimulus pemulihan ekonomi daerah melalui pemberian insentif bagi UMKM di Provinsi Gorontalo diberikan kepada kabupaten/kota yang dipandang mempunyai kinerja baik dalam penanganan COVID-19. Bentuk dan Nilai bantuan SPEDA bagi usaha mikro Bentuk dan nilai bantuan SPEDA bagi usaha mikro sebagai berikut :
1.Bantuan SPEDA Usaha mikro berupa insentif modal yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo yang bersumber dari anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) . Bantuan SPEDA bagi usaha mikro diberikan satu kali dalam bentuk modal kerja sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria tertentu.
.Jumlah penerima sebanyak 2.270 usaha mikro dengan jumlah total sebesar Rp3.405.000.000,00 .Alokasi ke Kabupaten/Kota penerima dilakukan secara proporsional berdasarkan database jumlah usaha mikro di masing-masing Kabupaten/Kota. . Bantuan SPEDA bagi usaha mikro merupakan bantuan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang di transfer langsung ke rekening usaha mikro yang menerima bantuan. BAB II PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Calon Penerima Bantuan SPEDA Persyaratan dan Prosedur pengajuan calon penerima bantuan SPEDA adalah sebagai berikut :
1.Calon penerima bantuan SPEDA memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a.Warga Negara Indonesia,
b.Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
c.Memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima bantuan dari pengusul insentif beserta lampiran berupa surat keterangan usaha.
d.Sebelumnya memiliki Usaha Mikro dan tidak dapat melanjutkan usahanya karena COVID 19, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Desa/Kelurahan.
e.Melampirkan foto copy buku rekening bank.
f.Pemohon Bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN atau pegawai BUMD.
g.Tidak memiliki pinjaman modal usaha dari perbankan lebih dari Rp25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
h.Peneriman bantuan Usaha Mikro merupakan masyarakat yang diprioritaskan tercantum dalam DTKS.
KARO HUKUM WAGUB KADIS PI BAN | Kekehaan ASISPEN | SEKDA b OA NU. UI.
2.Persyaratan penggunaan dana Bantuan SPEDA :
a.Bantuan SPEDA harus digunakan untuk :
e Modal usaha. e# Penyediaan dan perbaikan sarana prasarana usaha.
b.Permohonan melampirkan rencana penggunaan bantuan SPEDA.
Prosedur Pengusulan Calon Penerima SPEDA sebagai berikut:
1.Jumlah calon penerima bantuan untuk masing-masing kabupaten akan disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo berdasarkan alokasi secara proporsional terhadap database usaha mikro yang ada di masing- masing kabupaten /Kota.
2.Calon Penerima diusulkan oleh :
1) Pemerintah Kelurahan/Desa. 2) Asosiasi UMKM. 3) Koperasi,dan/atau 4) Berdasarkan data UMKM/IKM pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
3.Usulan sebagaimana pada angka 2 disampaikan kepada Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM daerah Kota dan Kabupaten untuk dilakukan identifikasi dan verifikasi. Identifikasi untuk memastikan calon penerima merupakan pengusaha mikro, sedangkan verifikasi untuk memastikan calon penerima memenuhi kriteria sebagaimana diatur pada romawi | angka 1 dan angka 2.
4.Hasil identifikasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM daerah Kota dan Kabupaten disampaikan ke Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo untuk dilakukan validasi.
5.Validasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo untuk memastikan data yang sudah di verifikasi benar dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
6.Hasil validasi dalam bentuk daftar calon penerima disampaikan kepada Gubernur Gorontalo untuk ditetapkan sebagai penerima SPEDA bagi pelaku Usaha Mikro.
Koperasi, UKM, Prosedur Pencairan Penerima bantuan SPEDA Usaha Mikro
1.Pencairan Dana SPEDA Usaha Mikro berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo tentang daftar penerima SPEDA.
2.Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo mengajukan permohonan pencairan dana kepada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.
3.Dana bantuan SPEDA ditransfer langsung ke rekening bendaharawan pengeluaran SKPD melalui rekening kas umum daerah pada Bank SULUTGO.
4.Setelah dana diterima di rekening bendaharawan pengeluaran, selanjutnya Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo transfer dengan mekanisme transaksi non tunai ke penerima SPEDA KARO KADIS PltTan “ f - , lasisyen | SEKDA | WAGUB t / Y AN 1 ( # U SA VI.
VII. VII. IX.
5.Penerima bantuan yang tidak memiliki rekening di bank sulutgo akan dibebani biaya kliring (transfer)
6.Pembebanan dana Bantuan SPEDA pada APBD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Pemanfaatan bantuan SPEDA Usaha Mikro Kecil Bantuan SPEDA dimanfaatkan oleh Usaha Mikro dengan penggunaan sebagaimana tercantum dalam romawi I angka 2 rencana Dana operasional Dalam rangka pengelolaan penyaluran bantuan SPEDA disediakan dana operasional sebesar Rp95.000.000,00 yang penggunaannya sesuai ketentuan perturan perundang-undangan. Sosialisasi Sosialisasi Program stimulus pemulihan ekonomi daerah perlu dilakukan sosialisasi pada petugas pengusul dan Dinas Perindustrian dan UMKM Kabupaten/Kota untuk memastikan bahwa usaha mikro yang diusulkan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Sosialisasi dapat dilakukan secara langsung melalui kunjungan ke daerah kota dan kabupaten. Sosialisasi dapat juga dilakukan secara tidak langsung dengan memanfaatkan media baik media tulis, elektronik, maupun sosial media. Monitoring dan Evaluasi Setelah dilakukan pencairan, pemanfaatan harus dilakukan monitoring untuk memastikan pemanfaatan dana sesuai dengan usulan. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan dilapangan dan merancang solusi yang perlu dilakukan. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo bersama-sama dengan Dinas Perindustrian dan UMKM Kabupaten/Kota. Sanksi Bagi penerima bantuan yang tidak memanfaatkan bantuan SPEDA sesuai dengan usulan, maka diberikan sanksi untuk tidak diusulkan Kembali menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Daerah. Ketentuan Lain-Lain
1.penerima bantuan meninggal dunia sebelum menerima bantuan maka bantuan tidak dapat dibayarkan.
2.penerima bantuan meninggal dunia setelah menerima bantuan maka bantuan tersebut diserahkan kepada ahli waris.
Pelaporan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo melaporkan hasil pelaksanaan pemberian bantuan SPEDA kepada Gubernur setelah melakukan proses monitoring dan evaluasi. Laporan memuat informasi sebagai berikut:
1.Jumlah penerima dan jumlah dana yang dicairkan
2.Kendala dan hambatan
3.Rekomendasi | KARO KADIS PIt/KNBAN HUKUM wf aNean San Pan Ps SEKDA WAGUB | LkHunY L : 2 pie IN aa BAB III PENUTUP Petunjuk pelaksanaan program stimulus pemulihan ekonomi daerah melalui pemberian insentif bagi UMKM di Provinsi Gorontalo ini disusun sebagai panduan bagi seluruh pemangku kepentingan sehingga program dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat.
2» DITANDA TANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH : De RUSLI HABIBIE Gubernur Gorontalo