DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 11 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang maksud,tujuan, dan prinsip, wewenang dan tanggungjawab, kurikulum muatan lokal, penyelenggaraan kurikulum muatan lokal, pendidik dan tenaga kepenpendidikan, peran serta masyarakat, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan dan pembiayaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan yang menjadi ciri khas dan potensi daerah maka dipandang perlu untuk memberikan bekal kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku peserta didik agar memiliki wawasan yang utuh tentang lingkungan dan masyarakat sesuai dengan tatanan nilai yang berlaku di daerahnya.
c.bahwauntuk memberikan bekal pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kepada peserta didik, perlu adanya kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan. -d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kurikulum Muatan Lokal; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerlntah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerlntah Nomor 19 Tahun 2005 ten tang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan Pemerlntah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerlntah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7.Peraturan Pemerlntah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941)
8.Peraturan Menterl Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah;
9.Peraturan Menterl Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurlkulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah TsanaWiyah;
10.Peraturan Menterl Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurlkulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah; WAGUB \\-
11.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah KejuruanjMadrasah Aliyah Kejuruan;
12.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHPROVINSI GORONTALO Dan GUBERNUR GORONTALO

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURANDAERAHTENTANGKURIKULUMMUATANLOKAL. BABI KETENTUANUMUM Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.KabupatenjKota adalah KabupatenjKota di Provinsi Gorontalo.
4.BupatijWalikota adalah BupatijWalikota pada KabupatenjKota di Provinsi Gorontalo.
5.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedomanpenyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikantertentu.
6.Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
7.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9.Pendidik adalah Tenaga Kependidikanyang berkualifikasi sebagai guru,konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator,dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasidalam penyelenggaraan Pendidikan.
10.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dandiangkat untuk menunJang penyelenggaraan Pendidikan.
11.Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakanorang tua/wali Peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakatyang peduli Pendidikan.

BAB II

MAKSUD,TUJUAN,DANPRINSIP Pasal 2 Kurikulum Muatan Lokal dimaksudkan untuk membentuk pemahaman Peserta didik dengan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia terhadap keunggulan dan kearifan lokal dalam rangka percepatan pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Pasal 3

Kurikulum Muatan Lokal diselenggarakan dengan tujuan untuk membekali Peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk:

a.mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan religiusdi Daerah; dan
b.mengembangkan danmelestarikankeunggulan dan kearifan lokal Daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannyadalam rangka menunjang pembangunan Daerah dan pembangunan nasional.

Pasal 4

Kurikulum Mutan Lokal diselenggarakan dengan prinsip :

a.kesesuaian dengan perkembangan Peserta didik;
b.keutuhan kompetensi;
c.fleksibilitas jenis, bentuk, karakteristik wilayah dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
d.kebermanfaatan untuk kepentingan Daerah dan nasional sertamenghadapi tantan an lobal. KARO HU M ASIS N WAGUB \&'

(1)Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggungjawab atas penetapan Kurikulum Muatan Lokalpada Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus di Daerah.
(2)Pemerintah KabupatenjKota memiliki wewenang dan tanggungjawab atas penetapan Kurikulum Muatan Lokalpada Pendidikan dasar, Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal di KabupatenjKota.
(3)Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menetapkan Kurikulum Muatan Lokal yang diusulkan Satuan Pendidikan melalui pemerintah KabupatenjKota;
2. b.melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan Kurikulum Muatan Lokal;
3. c.merumuskan kompetensi dasar, penyusunan silabus dan penyusunan buku teks pelajaran muatan lokal; dan
4. d.menyiapkan tenaga Pendidik sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
(4)Dalam hal seluruh KabupatenjKota di Daerah sepakat menetapkan 1 (satu) atau lebih Muatan Lokal yang sama, koordinasi dan supervisi pengelolaan Kurikulum Muatan Lokal pada Pendidikan dasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(5)Wewenang dan tanggungjawabPemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
(6)Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait dan Pemerintah KabupatenjKota. BABIV KURIKULUM MUATAN LOKAL Pasal 6
(1)Kurikulum Muatan lokal di Daerah meliputi bidang:
1. a.bahasadan sastra daerah;
2. b.kesenian daerah;
3. c.lingkungan alamj ekosistem;
4. d.adat istiadat daerah; I-~r-I "'J
5. e.keterampilan dan kerajinan daerah;
6. f.rekayasa;
7. g.sejarah lokal;
8. h.masakan tradisonal;
9. i.busana tradisional;danl atau J. nilai budaya lokal dalam perspektif global.
(2)Ketentuan mengenai pengembangan dan penyusunan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubemur.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB Pasal 5

Pasal 7

(1)Materi pembelajaran terkait Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berupa bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan lokal di Daerah.
(2)Materi pembelajaran terkait Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam mata pelajaran antara lain:
1. a.seni budaya;
2. b.prakarya;
3. c.Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan I atau
4. d.bahasa.
(3)Dalam hal pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, materi pembelajaran terkait Muatan Lokal dapat dijadikan mata pelajaran yang berdiri sendiri.

Pasal 8

(1)Kurikulum Muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dirumuskan dalam bentuk dokumen yang terdiri atas:
1. a.silabus; dan
2. b.bahan ajar.
(2)bentuk dokumen silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
1. a.kompetensi inti; dan
2. b.kompetensi dasar. iTLVi I KARO HOKUM ! J Pasal 9 Kurikulum Muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikembangkan melalui tahapan:
3. a.analisis konteks lingkungan alam, sosial, danl atau budaya; AsidN 1
4. b.identifikasi muatan lokal;
5. c.perumusan kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk setiap jenis muatan lokal;
6. d.penentuan tingkat satuan Pendidikan yang sesuai untuk setiap kompetensi dasar;
7. e.pengintegrasian kompetensi dasar ke dalam mata pelajaran yang relevan;
8. f.penetapan muatan lokal terintegrasi pada mata pelajaran yang relevan atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri;
9. g.penyusunan silabus; dan
10. h.penyusunan bahan ajar. BABV PENYELENGGARAANKURIKULUMMUATANLOKAL Pasal 10
(1)Setiap Satuan Pendidikan menyelenggarakan Kurikulum Muatan Lokal.
(2)Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, etika, adat istiadat dan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Satuan Pendidikan dapat mengajukan usulan Kurikulum Muatan Lokal berdasarkan hasil analisis konteks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan identifikasi muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b kepada Pemerintah Daerah atau Pemerintah KabupatenjKota.
(4)Usul Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan kajian oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah KabupatenjKota sesuai dengan kewenangannya.
(5)Pemerintah Daerah atau Pemerintah KabupatenjKota menetapkan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai bagian dari materi pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri.
(6)Hasil penetapan Muatan Lokal oleh Pemerintah KabupatenjKota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
(7)Pemerlntah Daerah atau Pemerintah KabupatenjKota seSUal dengan kewenangannya merumuskan kompetensi inti, Kompetensi dasar, penyusunan silabus, dan penyusunan bahan ajar.
(8)Dalam hal Satuan Pendidikan tidak mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menetapkan Kurikulum Muatan Lokal sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerahnya.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan penetapan Kurikulum Muatan Lokal diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Kurikulum Muatan Lokal yang terintegrasi mata pelajaran relevan, memperhatikan penguatan kompetensi Pendidik.
(2)Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, memperhatikan sumber daya Pendidik sesuai kompetensi yang di butuhkan.
(3)Dalam hal muatan lokal ditetapkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pendidikan dapat menambah beban belajar Muatan Lokal paling banyak 2 (dua) jam per minggu.
(4)Kebutuhan sumber daya Pendidik sebagai akibat penambahan beban belajar Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditanggung oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang menetapkan.

Pasal 12

Dalam penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan didukung dengan:

a.kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya;
b.ketersediaan sumber daya Pendidik yang dibutuhkan; dan
c.anggaran. Kurikulum Provinsi, Tim Pengembang Kurikulum / ASISlt;N ( Pasal 13

(1)Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengembang KabupatenjKota, tim pengembang Kurikulum di Satuan Pendidikan, dan dapat melibatkan narasumber serta pihak lain yang terkait.
(2)Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal oleh Satuan Pendidikan dilakukan oleh tim pengembang Kurikulum di Satuan Pendidikan dengan melibatkan unsur Komite sekolahjmadrasah, narasumber, dan pihak lain yang terkait.
(3)Pengembangan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) mengacu pada tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(4)Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal di Daerah dikoordinasikan dan disupervisi oleh Dinas atau Kantor Kementerian Agama prOVInSl dan KabupatenjKota sesuai dengan kewenangannya.
(1)Pendidik pada Kurikulum Muatan Lokal merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan ..
(2)Tenaga Kependidikan pada kurikulum Muatan Lokal bertugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan pada Satuan Pendidikan.

BAB VI

PENDIDIKDANTENAGAKEPENDIDIKAN Pasal 14

Pasal 15

(1)Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) berhak memperoleh:
(2)penghasilan dan jaminan kesejahteraan yang pantas dan memadai; WAGUB \\I
(3)penghargaan sesuai dengan tugas dan pre stasi kerja;
(4)pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
(5)kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas Pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;dan
(6)pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensinya. I ASIStEN I,
(7)Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
1. a.menciptakan suasana Pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
2. b.mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu Pendidikan; dan
3. c.memberikan pembelajaran sesuai dengan norma, etika, adat istiadat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Kurikulum Muatan Lokal dapat bekerja secara lintas KabupatenjKota di Daerah.

Pasal 17

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten Kota wajib membina dan mengembangkan Tenaga Kependidikan Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya. BABVII PERANSERTAMASYARAKAT Pasal 18

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Komite sekolahjmadrasah pada Satuan Pendidikan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014