Dalam penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan didukung dengan:
a.kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya;
b.ketersediaan sumber daya Pendidik yang dibutuhkan; dan
c.anggaran.
Kurikulum Provinsi, Tim Pengembang Kurikulum / ASISlt;N ( Pasal 13
(1)Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengembang KabupatenjKota, tim pengembang Kurikulum di Satuan Pendidikan, dan dapat melibatkan narasumber serta pihak lain yang terkait.
(2)Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal oleh Satuan Pendidikan dilakukan oleh tim pengembang Kurikulum di Satuan Pendidikan dengan melibatkan unsur Komite sekolahjmadrasah, narasumber, dan pihak lain yang terkait.
(3)Pengembangan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) mengacu pada tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(4)Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal di Daerah dikoordinasikan dan disupervisi oleh Dinas atau Kantor Kementerian Agama prOVInSl dan KabupatenjKota sesuai dengan kewenangannya.
BAB VI PENDIDIKDANTENAGAKEPENDIDIKAN Pasal 14
(1)Pendidik pada Kurikulum Muatan Lokal merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan ..
(2)Tenaga Kependidikan pada kurikulum Muatan Lokal bertugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan pada Satuan Pendidikan.