(1)Bapenda melaksanakan pembinaan umum dalam penyelenggaraan pemungutan, meliputi koordinasi, pembinaan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas potensi, pencapaian realisasi Penerimaan PAD dan operasional pemungutan.
(2)Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Bapenda melakukan pembinaan pemungutan Retribusi di wilayah kerja.
(3)Pengawasan terhadap penyelenggaraan Retribusi dilakukan oleh instansi pengawas fungsional, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10
(4)Pengendalian terhadap penyelenggaraan Retribus i dilaksanakan oleh Bapenda bersama-sama dengan Satua n Polisi Pamong Praja .
15.Diantara Bab XVII dan Bab XVIII disisipka n 1 (satu) bab yaitu BAB XVIIA terdiri dari Pasal 46a, yang berbunyi sebagai berikut:
BAB XVIIA KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 46a Ketentuan mengenai Wajib Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini tidak diberlakukan dalam hal pelayan a n Wajib Retribusi diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
16.Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 48a, yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal48a Pa da saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 20 13 tentang Perubahan Struktur dan Besaran Tarif Retribus i Daerah Dalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 26 Seri E); dan b . Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 20 14 tentang Peruba h a n atas Peraturan Gubernur Jawa Ba rat Nomor 26 Tahun 20 13 tantang Perubahan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Daerah Dalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi J awa Barat Nomor 14 Ta hun 2011 Tentang Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46 Seri E) , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
17.Ketentuan dalam Lampiran I, Lampira n III, Lampiran IV, La mpiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, dan Lampiran XI diuba h sebagaimana tercantum dalam Lampira n yang merupakan bagia n yang tidak terpisahkan dari Peratura n Daerah ini.
18 . Ketentuan dalam Lampiran II dihapus.
19.Di antara Ketentuan Lampiran VIII dan Lampiran IX disisipkan 1 (satu) lampiran .yaitu Lampiran VIllA, sebagaimana tercantum d a lam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
1 1 Pasalii Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat. Diundangkan di Bandung pad a tanggal 7 JUni 201 8 LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 NOMOR ·6 12 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH I . UMUM Perubahan kewenangan urusan pemerintahan konkuren berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi pada kewenangan objek retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah provinsi. Untuk mengharmonisasikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah provinsi, dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Sela in itu, harmonisasi juga dilakukan karena adanya penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan penyesuaian besaran tarif retribusi. Pada prinsipnya, perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Ba rat Nomor 14 Tahun 2011 telah mengakomodir keseluruhan objek, struktur, dan tarif retribusi yan g dapat dipungut Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Ba rat. Dengan demikian, objek, struktur, dan tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011, serta Peraturan Gubernur Jawa Barat yang mengatur struktur dan besaran tarif retribusi sudah tidak berlaku. II. PASAL DEMI PASAL Pasali Angka 1 Istilah yang dirumuskan dalam Pasa l ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat m enghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal- pasal yang terdapat dalam Peratu ran Daerah ini. Angka 2 Cukup jelas Angka 3 Cukup jelas Angka 4 Dihapus Angka 5 Dihapus Angka 6 Huruf a Cukup jelas Hurufb Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Hurufd Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf e1 2 Retribusi Terminal adalah retribusi untuk terminal tipe 8 Angka 7