DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 7 Juni 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1 angka 1, angka 2, dan angka 4, penyisipan angka 4a, angka 4b, angka 4c, angka 4d, dan angka 4e, penghapusan huruf b Pasal 3, penghapusan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, perubahan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghapusan Pasal 6, Pasal 7, penambahan huruf e1 pada Pasal 10, perubahan ayat (2) huruf e, ayat (3) dan ayat (4) Pasal 11, penambahan Bagian Keenam-A, Paragraf I, Pasal 20A dan Paragraf II Pasal 20B, perubahan Pasal 26, ayat (2) dan ayat (3) Pasal 27, Pasal 28, penghapusan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 29, perubahan Pasal 34, Pasal 46, penyisipan Bab XVIIA, penyisipan Pasal 48A, perubahan Lampiran I, Lampira n III, Lampira n IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, dan Lampiran XI, penghapusan Lampiran II, penyisipan Lampiran VIIIA.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa d en gan b erlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan g Pemerinta h an Daerah, berimplikasi pacta perubahan urusar ~ pemerintaha n konkuren yang menjadi kewen a nga n Daerah provinsi; b . bahwa berdasarkan pert imba ngan sebagaima n a dimaksud pada huruf a, perlu dilakuka n perubaha n kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Ta hun 2011 ten tang Retribusi Daerah sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Bar-at Nvmor 19 Tahun 20 14 tenting Perubahan atas Peratura n Daera h Provinsi Jawa Ba rat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribus i Daerah, yang ditetapkan dengan Peratura n Daera h Provinsi Jawa Ba rat;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1g5o ten tang Pemben tuk a n Provinsi J awa Barat (Berita Nega ra Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Unda ng Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerinta han Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 15) sebagaimana telat. diubah bebera pa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerinta h a n Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta hun 2000 Nomor 182, Tamba h an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 401 0);
3.Undang-Undang Nomor 17 Ta hun 200 3 tenta n g Keuangan Negara (Lembaran Negara Ta hun 2003 Nomor 4 7 , Ta mbaha n Lembaran Negara Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daera h dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indon esia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daera h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon esia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lemba ran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Ta mbahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Paja k Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Ba rang Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Ba rat Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tamba h an Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 42); 2
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 ten tang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 14 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 106), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 ten tang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20 14 Nomor 19 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 177);
16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT dan GUBERNUR JAWA BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan d a lam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 ten tang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 14 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 20 11 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daera h Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 19 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 177), diubah sebagai berikut: 3

1.Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, dan angka 4 diubah, di antara angka 4 dan angka 5 disisipkan 5 (angka) angka yaitu angka 4a, a ngka 4b, angka 4c, angka 4d, dan angka 4e sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Da lam Peraturan Daera h ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2.Pemerinta h Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pe merintah Daerah a dalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yan g memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Ba rat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Jawa Barat. 4a. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Ba penda adalah Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daera h Provinsi Jawa Barat. 4b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. 4c . Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah a da lah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Ba rat. 4d . Biro Pengendalian Pembangunan adalah Biro Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. 4e. Perangkat Daerah a dalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5.Pejabat a dalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perunda ng-undangan .
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/ a tau modal yang merupakan kesatuan, baik yang m elakuka n usaha maupun yang tidak melakuka n usaha, yang m eliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik nega ra (BUMN) atau badan usaha milik daerah (SUMO) d engan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontra k investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Retribusi Daerah yang sela njutnya disebut Retribusi adala h pungutan Daerah sebagai pembayaran atas j asa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / a tau diberikan oleh Pemerintah Daera h untuk kepentingan orang pribadi atau Ba d a n . 4 8 . Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah ben.ipa usaha dan pelayanan yang menyeba bkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial untuk memperoleh keuntungan dan berorientasi pacta harga pasar karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pe mbe rian izin kepada ora ng pribadi atau Badan yang dimaksudka n untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasaran·a, sarana atau fa silitas tertentu guna melindungi kepentingan umum d a n menjaga kelestarian lingkungan.
12.Wajib Retribusi adalah orang priba di atau Badan yang m enurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang m erupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jasa dan pen zman tertentu dari Pe m erin tah Daerah.
14.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya d isebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran re tribusi yang telah dilakukan dengan m enggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
2.Ketentuan huruf b Pasal 3 dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Umum meliputi:

a.Retribusi Pelayan an Kesehatan; d a n
b.diha pus c . Retribusi Pelayanan Pendidikan. 3 . Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b dihapus, serta ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 5 Pasal 4

(1)Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut pembayaran atas jasa pelayanan di:
1. a.dihapus;
2. b.dihapus;
3. c.Satuan Pelayanan Kesehatan Paru Masyarakat;
4. d.Unit Pelaksanan Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan;
5. e.Unit Pelaksanan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Kerja; dan
6. f.tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/ a tau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
(2)Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah setiap pelayanan kesehatan di Ba lai berupa: a . pelayanan medik;
1. b.pelayanan non medik; dan
2. c.pelayanan laboratorium.
(3)Subyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang dan/ a tau Badan yang menikmati pelayanan kesehatan di Balai.
(4)Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, Balaij Perangkat Daerah dapat melakukan perjanjian kerja sama d engan pihak lain yang mekanisme dan jenis pelayanannya diatur berdasarkan k etentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. 4 . Ketentuan Pasal 6 dihapus.

5.Ketentuan Pa sal 7 dihapus.
6.Ketentuan Pasal 10 setelah huruf e ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf e1, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Jenis Retribusi Jasa Usaha m eliputi:

a.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daera h ; b . Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; c . Retribusi Tempa t Rekreasi dan Ola hraga; d . Retribusi Penyeberangan di Air;
e.Retribusi Penjua la n Produksi Usaha Daera h ; dan e 1.Retribusi Terminal. 6
1. 7.Ketentuan ayat (2) huruf e, ayat (3) dan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

( 1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut pembayaran atas penggunaan jasa dan pemakaian kekayaan Daerah.

(2)Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi:
1. a.tanah;
2. b.bangunan;
3. c.ruangan;
4. d.tempat penginapan j pesanggrahan j vila; dan
5. e.peralatan laboratorium dan pelayanan, meliputi:
  1. 1.pengujian dan penyewaan peralatan uji air, energi dan sumber daya mineral di Laboratorium Pengujian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
  2. 2.pengujian mutu bahan, hasil pelaksanaan konstruksi, dan mutu konstruksi di Laboratorium Uji Mutu Konstruksi;
  3. 3.pengujian mutu lingkungan di Laboratorium Uji Mutu Lingkungan;
  4. 4.kalibrasi, pengujian mutu barang dan kemasan di Laboratorium Kalibrasi dan Pengujian Mutu Barang;
  5. 5.pelayanan yang menggunakan media, bahan, jasa pengujian di laboratorium Uji Mutu Hasil Perikanan;
  6. 6.pengujian penyakit hewan, bahan asal hewan, mutu pakan / bahan baku pakan ternak di Laboratorium Pengujian dan Penyidikan Penyakit Hewan, Bahan Asal Hewan, dan Mutu Pakan / Bahan Baku Pakan Ternak;
  7. 7.uji laboratorium mutu benih, kandungan pupuk, dan pestisida; dan
  8. 8.pemeriksaan mutu benih (sertifikasi) tanaman perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura, serta kehutanan, meliputi pemeriksaan lapangan dan / a tau pengujian laboratorium.
6. f.pemakaian alat berat/ alat besar dan peralatan bengkel; dan
7. g.pemakaian kendaraa n bermotor.
(3)Dikecualikan dari objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
1. a.pemakaian Kekayaan Daerah untuk pelayanan umum; dan
2. b.penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah seperti pemasangan tiang listrikj telepon serta penanaman j pembentangan kabel listrik j telepon di tepi jalan umum. 7
(4)Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu orang pribadi dan jatau Badan yang mengguna kan dan jatau menda pa tka n manfaat atas pemakaian kekayaan Daerah.
(5)Retribusi Pem a kaian Kekayaan Daera h digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

8.Diantara BAS IV ditambah 1 (satu) bagian, yaitu Bagian Keenam-A dan terdiri atas 2 (dua) paragraf yaitu Paragraf 1 terdiri dari Pasal 20a dan Paragraf 2 terdiri da ri pasal 20b, yang berbunyi sebagai berikut:

(1)Dengan n a ma Retribusi Terminal, dipungut pembayaran atas pelayanan yang disediakan di terminal.
(2)Objek Retribusi Terminal m eliputi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kenda raan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan / a tau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(3)Dikecu a lika n dari objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Terminal yan g disediakan, dimiliki, dan jatau dikelola oleh Pemerintah , BUMN, SUMO, dan pihak swasta.
(4)Subjek Retribusi Termina l yaitu orang pribadi danjatau badan yang menikmati jasa pemaka ian j pemanfaatan sarana da n prasarana terminal.
(5)Retribusi Terminal digolongk a n sebagai Retribusi Jasa Usaha . Pa ragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, Struktur, dan Besaran Tarif Retribusi Pasal 20b
(1)Tingka t penggunaan jasa Retribusi Terminal diukur d ari pemakaia n j pema nfaatan fasilitas yang disediakan d i terminal, serta dihitung berdasarkan jenis kendaraan, kapasitas p enumpang, dan la m a n ya pa rkir di terminal.
(2)Prinsip tarif Retribusi Termina l didasarkan pada tujua n untuk memperoleh keuntunga n yan g layak.
(3)Struktur dan besaran tarif Retribusi Terminal sebagaima n a tercantum dalam Lampiran VIllA, yang m erupakan bagia n tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 8

9.Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa126

(1)Bapenda mempunyai tugas menghitung potensi penda patan bersama-sama dengan Perangkat Daerah penghasil.
(2)Perangkat Daerah penghasil sebagaimana dimaksud pacta ayat (1), wajib melaporkan potensi dan perubahan potensi pendapatan Retribusi kepada Gubernur melalui Kepala Bapenda.
(3)Penetapan target Retribusi dilakukan dan dihitung bersama-sama antara Perangkat Daerah penghasil dengan Bapenda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Biro Pengendalian Pem bangunan.

10.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Retribusi terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan diberikan.
(2)Gubernur menunjuk Pejabat di lingkungan Perangkat Daerah penghasil, sebagai Pejabat Pemungut Retribusi untuk melaksanakan p emungutan Retribusi.
(3)Bapenda menjadi koordinator pemungutan Retribusi.

11.Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
(2)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Dokumen lain yan g dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(4)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dilakukan porporasi, dikecualikan untuk transaksi yang menggunakan billing machine.
(5)Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Retribusi d ipungut dari Wajib Retribusi.
(6)Pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tunai.
(7)Hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetor secar a bruto ke rekening Kas Umum Daerah.
(8)Pelaksanaan pemungutan Retribusi dilaporkan setiap bulan kepada Gubernur melalui Bapenda.
(9)Bentuk formulir yang digunakan dalam pemungutan dan penyetoran Retr.ibusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. 9
(10)Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

12.Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 29 dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Pemanfaatan dari penenmaan masing-masing Jems Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
(2)Pemanfaatan hasil penerimaan Retribusi dari penerimaan jasa pelayanan kesehatan, dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
(3)Pemanfaatan hasil penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA digunakan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.
(4)Dihapus
(5)Dihapus
(6)Ketentuan pemanfaatan penerimaan Retribusi disesuaikan dengan kebijakan di bidang teknis masing-masing dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

13.Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1)Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah, bank atau tempat lain yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Umum Daerah paling lama 1 x 24 jam.

14.Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1)Bapenda melaksanakan pembinaan umum dalam penyelenggaraan pemungutan, meliputi koordinasi, pembinaan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas potensi, pencapaian realisasi Penerimaan PAD dan operasional pemungutan.
(2)Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Bapenda melakukan pembinaan pemungutan Retribusi di wilayah kerja.
(3)Pengawasan terhadap penyelenggaraan Retribusi dilakukan oleh instansi pengawas fungsional, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10
(4)Pengendalian terhadap penyelenggaraan Retribus i dilaksanakan oleh Bapenda bersama-sama dengan Satua n Polisi Pamong Praja .

15.Diantara Bab XVII dan Bab XVIII disisipka n 1 (satu) bab yaitu BAB XVIIA terdiri dari Pasal 46a, yang berbunyi sebagai berikut: BAB XVIIA KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 46a Ketentuan mengenai Wajib Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini tidak diberlakukan dalam hal pelayan a n Wajib Retribusi diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
16.Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 48a, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal48a Pa da saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 20 13 tentang Perubahan Struktur dan Besaran Tarif Retribus i Daerah Dalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 26 Seri E); dan b . Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 20 14 tentang Peruba h a n atas Peraturan Gubernur Jawa Ba rat Nomor 26 Tahun 20 13 tantang Perubahan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Daerah Dalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi J awa Barat Nomor 14 Ta hun 2011 Tentang Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46 Seri E) , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
1. 17.Ketentuan dalam Lampiran I, Lampira n III, Lampiran IV, La mpiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, dan Lampiran XI diuba h sebagaimana tercantum dalam Lampira n yang merupakan bagia n yang tidak terpisahkan dari Peratura n Daerah ini. 18 . Ketentuan dalam Lampiran II dihapus.
2. 19.Di antara Ketentuan Lampiran VIII dan Lampiran IX disisipkan 1 (satu) lampiran .yaitu Lampiran VIllA, sebagaimana tercantum d a lam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 1 1 Pasalii Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat. Diundangkan di Bandung pad a tanggal 7 JUni 201 8 LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 NOMOR ·6 12 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH I . UMUM Perubahan kewenangan urusan pemerintahan konkuren berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi pada kewenangan objek retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah provinsi. Untuk mengharmonisasikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah provinsi, dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Sela in itu, harmonisasi juga dilakukan karena adanya penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan penyesuaian besaran tarif retribusi. Pada prinsipnya, perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Ba rat Nomor 14 Tahun 2011 telah mengakomodir keseluruhan objek, struktur, dan tarif retribusi yan g dapat dipungut Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Ba rat. Dengan demikian, objek, struktur, dan tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011, serta Peraturan Gubernur Jawa Barat yang mengatur struktur dan besaran tarif retribusi sudah tidak berlaku. II. PASAL DEMI PASAL Pasali Angka 1 Istilah yang dirumuskan dalam Pasa l ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat m enghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal- pasal yang terdapat dalam Peratu ran Daerah ini. Angka 2 Cukup jelas Angka 3 Cukup jelas Angka 4 Dihapus Angka 5 Dihapus Angka 6 Huruf a Cukup jelas Hurufb Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Hurufd Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf e1 2 Retribusi Terminal adalah retribusi untuk terminal tipe 8 Angka 7

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 34

Pasal 46

Dasar hukum (20)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 34

Pasal 46

Dasar hukum (20)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017