DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

terdiri dari 20 Pasal, 8 BAB yaitu KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN , TUGAS PEMBANTUAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PENUGASAN KEPADA DESA , KERJA SAMA DAERAH , PEMBINAAN DAN PENGAWASAN , KETENTUAN LAIN-LAIN , KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan hur11f a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan ProviiJsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tc:.hun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lemba:ran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangar: (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT dan GUBENUR JAWA BARAT MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT. 3 MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi J awa Barat.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. yang yang
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5.Pemerintah Daerah KabupatenjKota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota d i Daerah Provinsi Jawa Barat. 6 . Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8.Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. 9 . Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
10.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah otonom sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
11.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
12.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah KabupatenjKota untuk melaksanakan se bagian urusan pemerin tahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
13.Kerja Sarna adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam bentuk tertulis. 4
14.Kerja Sarna Daerah adalah kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/ a tau antara Daerah dengan pihak ketiga, dan/ atau an tara Daerah dengan lembaga a tau pemerintah daerah di luar negeri, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

a.penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren;
b.penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren yang ditugaskan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

BAB II

RUANG LINGKUP Pasal 2 Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, meliputi:

Pasal 3

(1)Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diselenggarakan sesuai kewenangan Daerah Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Urusan Pemerintahan Konkuren yang ditugaskan berdasarkan as as Tugas Pemban tuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional, dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.
(2)Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kriteria:
1. a.urusan pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah KabupatenjKota; b . urusan pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah KabupatenjKota;
2. c.urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah KabupatenjKota; danjatau
3. d.urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi. 5
(3)Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan:
1. a.sendiri oleh Daerah Provinsi; b . melalui cara menugaskan Daerah KabupatenjKota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau c . melalui cara menugaskan Desa.

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Pasal 5

Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren se bagaimana dimaksud dalam Pasal 5, termasuk kewenangan dalam pengelolaan unsur manajemen dan penyelenggaraan fungsi manajemen, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Unsur manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sarana dan prasarana, personil, dan metode kerja.
(3)Fungsi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:
1. a.Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; dan
2. b.Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
(2)Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi bidang urusan:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. d.perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. e.ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. f.sosial. 6
(3)Pelaksanaan pelayanan dasar pada penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada standar pelayanan minimal sesuai keten tuan peraturan perundang-undangan.
(4)Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi bidang urusan:
1. a.tenaga kerja;
2. b.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. c.pangan;
4. d.pertanahan; e . lingkungan hidup;
5. f.administrasi kependudukan dan catatan sipil;
6. g.pemberdayaan masyarakat desa;
7. h.pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  1. 1.perhubungan; J. komunikasi dan informatika;
8. k.koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  1. 1.penanaman modal;
9. m.kepemudaan dan olahraga;
10. n.statistik; o . persandian; p . kebudayaan;
11. q.perpustakaan; dan
12. r.kearsipan.

Pasal 8

(1)Setiap bidang Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi sub urusan dan rincian sub urusan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
(2)Sub urusan dan rincian sub urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Penjabaran dari rincian sub urusan Pemerintahan Wajib ditetapkan lebih Peraturan Gubernur.
(1)Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan Urusan Pemerin tahan Pilihan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditentukan berdasarkan hasil pemetaan potensi dan kondisi Daerah Provinsi. 7
(2)Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang urusan: a . kelautan dan perikanan;
1. b.pariwisata;
2. c.pertanian;
3. d.kehutanan; e . energi dan sumber daya mineral;
4. f.perdagangan;
5. g.perindustria n ; dan
6. h.transmigrasi.
(3)Setiap bidang Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi sub urusan dan rincian sub urusan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
(4)Sub urusan dan rincian sub urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5)Penjabaran dari rincian sub urusan pada Urusan Pemerintahan Pilihan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
(1)Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan terkait.
(2)Untuk menunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, Pemerintah Daerah membentuk Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.

Pasal 11

Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BABIV TUGAS PEMBANTUAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PENUGASAN KEPADA DESA

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Konkuren. 8
(2)Pernberian Tugas Pernbantuan kepada Pernerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), disertai perencanaan dan pendanaannya.
(3)Pernberian Tugas Pernbantuan dari Pernerintah Daerah Provinsi kepada Pernerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

(1)Pernerintah Daerah Provinsi dapat rnenugaskan kepada Desa untuk rnelaksanakan sebagian Urusan Pernerintahan Konkuren.
(2)Pernberian penugasan kepada Desa sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1), disertai perencanaan dan pendanaannya.
(3)Pernberian penugasan kepada Desa sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. BABV KERJA SAMA DAERAH

Pasal 14

(1)Dalarn rangka meningkatkan kesejahteraan rnasyarakat dan percepatan pernenuhan pelayanan publik, Pernerintah Daerah Provinsi dapat rnelakukan Kerja Sarna dengan Pernerintah Daerah Provinsi lain, Pernerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/ atau Pernerintah Daerah kabupatenjkota dari Daerah provinsi lain, sesuru ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kerja Sarna sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), rneliputi Kerja Sarna wajib dan Kerja Sarna sukarela.
(3)Kerja Sarna wajib sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), rnerupakan Kerja Sarna antar Daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan Urusan Pernerintahan, dengan ketentuan:
1. a.yang rnerniliki eksternalitas lintas Daera h Provinsi; dan
2. b.penyediaan layanan publik yang lebih efisien apabila dikelola bersarna.
(4)Kerja Sarna sukarela sebagairnana dirnaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Daerah Provinsi untuk rnenyelenggarakan Urusan Pernerintahan, yang dipandang lebih efektif dan efisien apabila dilaksanakan dengan bekerja sarna. 9

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Peraturan turunan (6)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 67 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Peraturan turunan (6)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 67 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2018