Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017
- Nomor
- 8
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
Ringkasan
beberapa ketentuan diubah
beberapa ketentuan diubah
2 . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana tclah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2
4817);
3
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Menetapkan dan GUBERNUR JAWA BARAT
MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013- 2018. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013- 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160), sebagai berikut:
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
4
5
6
sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 18 Agustus 201 ·1 GUBERNUR JAWA BARAT ttd AHMAD HERYAWAN Diundangkan di Bandung pada tanggal _18 AgUBt us 2u1 7 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT, ttd IWA KARNIWA LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG 7 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013-2018 I. UMUM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 adalah dokumen dasar perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan dan penetapan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Gubernur yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013. Seiring dengan dilaksanakannya RPJMD Provinsi Jawa Barat tersebut, terjadi perubahan atas kewenangan/urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan perencanaan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 ditetapkan RPJMN Tahun 2015-2019 yang mengacu pada Nawacita yang menjadi janji Presiden dan Wakil Presiden, serta perubahan terkait Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka harmonisasi terhadap perubahan atas kewenanganjurusan Pemerintah Daerah Provinsi, penyelarasan terhadap Nawacita, dan perubahan terkait Perangkat Daerah Provinsi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 282 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Diktum KEDUA Instruksi Menteri Dalam Negeri No.061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kepada Kepala Daerah dan Ketua DPRD di seluruh Indonesia. Peraturan Daerah ini mencakup perubahan atas beberapa nomenklatur beserta definisinya, serta lampiran terkait perubahan kewenangan, penyelarasan terhadap RPJMN, perubahan Perangkat Daerah, dan Evaluasi Indikator Kinerja Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasall Cukupjelas Pasal II Cukupjelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 210 8
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Daerah (Perda)
Dokumen