DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 Juli 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 184

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, prinsip dan tujuan pemenuhan hak penyandang disabilitas, hak, kewajiban dan tanggung jawab penyadang disabilitas, kewajiban dan tanggung jawaab pemerintah daerah dan masyarakat, pemenuhan hak penyandang disabilitas, aksesibilitas, partisipasi masyarakat, pengarusutamaan penyandang disabilitas, penghargaan, pembiayaan, komite pemenuhan hak penyandang disabilitas, sanksi administrasi, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana,ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang;
c.bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi bagi penyandang disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai pelaksanaan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi;
d.bahwa sesuai dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right Of Persons With Disabilities (Konvensi Hak hak Penyandang Disabilitas) perlu mengatur Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 92);
2. 3.Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
3. 4.Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 2
4. 5.Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. 6.Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. 7.Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. 8.Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. 9.Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. 10.Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. 11.Undang Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengesahan Convention On The Right Of Persons With Disabilitis (Konvensi Hak hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
11. 12.Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Mengingat

13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 3 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 69); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Dan GUBERNUR JAWA TENGAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMENUHAN HAK PENYAN DANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4
4.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8.Dinas Sosial adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di Bidang Sosial.
9.Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut SKPD Kabupaten/Kota adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
10.Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik , mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama atau permanen yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
11.Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
12.Pemenuhan Hak Penyandang DisaiIlitas adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Penyandang Disabilitas dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13.Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Penyandang Disabilitas menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
14.Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekomomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolekti dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
15.Derajat disabilitas adalah tingkat kedisabilitasan yang disandang seseorang.
16.Badan Hukum atau Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,koperasi dan perseroan komanditer.
17.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah. 5
18.Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
19.Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
20.Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan.
21.Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
22.Setiap orang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum perdata.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 2

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas diselenggarakan dengan prinsip:

a.penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individu, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan;
b.nondiskriminasi;
c.partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;
d.penghormatan pada perbedaan dan penerimaan Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
e.kesetaraan kesempatan;
f.aksesibilitas;
g.kesetaraan antara laki laki dan perempuan; dan
h.penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari Penyandang Disabilitas anak dan penghormatan pada hak Penyandang Disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka.

Pasal 3

(1)Pemenuhan Hak Penyandang Disibilitas bertujuan untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua Penyandang Disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka.
(2)Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan upaya peningkatan kesadaran, kemandirian, tanggungjawab dan kontribusi Penyandang Disabilitas.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN,DAN TANGGUNG JAWAB PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 4

(1)Setiap Penyandang Disabilitas berhak:
1. a.untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya;
2. b.atas pengakuan yang setara sebagai individu di hadapan hukum di mana pun berada;
3. c.atas kebebasan dan keamanan; 6
4. d.untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya atas dasar kesetaraan;
5. e.atas kebebasan bergerak, kebebasan memilih tempat tinggal dan kewarganegaraan, atas dasar kesetaraan;
6. f.untuk dapat hidup di dalam masyarakat, dengan pilihan yang setara, dan keterlibatan dan partisipasi penuh di dalam masyarakat;
7. g.pemenuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, sosial, seni, budaya dan kepariwisataan, olah raga, politik, hukum, agama, penanggulangan bencana dan aksesibilitas;
8. h.mengemukakan pendapat secara lisan dan/atau tertulis; dan
9. i.membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
(2)Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 5

(1)Setiap Penyandang Disabilitas wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2)Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap Penyandang Disabilitas wajib tunduk pada ketentuan peraturan Perundang undangan.

Pasal 6

Penyandang Disabilitas bertanggung jawab:

a.meningkatkan kompetensi diri untuk memperoleh kesetaraan;
b.memberdayakan diri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam hidup bermasyarakat;
c.meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
d.menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat mengganggu kesehatan, harkat dan martabat, kehidupan sosial, dan ekonomi;dan
e.berusaha dan bekerja meningkatkan kualitas kehidupan sesuai dengan derajat disabilitas.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Pasal 7

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban dan tanggung jawab:

a.pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
b.BUMD, badan hukum dan badan usaha lainnya;
c.masyarakat; dan
d.keluarga dan/atau orang tua.

Pasal 8

(1)Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, sebagai berikut: 7
1. a.menyelenggarakan kebijakan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang ditetapkan oleh Pemerintah;
2. b.menerapkan kebijakan, program, dan kegiatan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
3. c.melakukan kerja sama dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
4. d.memberikan dukungan sarana dan prasarana pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
5. e.mengalokasikan anggaran pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
6. f.membina dan mengawasi penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
(2)Dalam rangka menyelenggarakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan program dan kegiatan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 9

(1)BUMD, Badan hukum dan badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dalam menyelenggarakan kewajiban dan tanggung jawab pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagai mitra Pemerintah Daerah.
(2)Kewajiban dan tanggung jawab BUMD, badan hukum dan badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam rangka pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
(3)Ketentuan lebih lanjut tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMD, badan hukum dan badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

Isi peraturan

Teks184PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2012

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2012

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2019