DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 10 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, rencana pembangunan jangka menengah daerah, pengendalian dan evaluasi, perubahan RPJMD, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2018.

BAB I

Pendahuluan BAB ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018.
9.Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah 2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah 3.254.412 Ha atau 25,04% dari luas Pulau Jawa. Secara administratif, letak wilayah Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Samudera Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah Selatan; Provinsi Jawa Barat di sebelah Barat; Provinsi Jawa Timur di sebelah Timur, dan Laut Jawa di sebelah Utara. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, 573 Kecamatan yang meliputi 7.809 Desa dan 769 Kelurahan. Batas wilayah administrasi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.1 Sumber : Peta dasar Rupa Bumi Indonesia (RBI), BAKOSURTANAL Skala 1:25.000 Edisi Tahun 2000.

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
1. a.BAB I : Pendahuluan;
2. b.BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. c.BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan;
4. d.BAB IV : Analisis Isu-Isu Strategis;
5. e.BAB V : Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran;
6. f.BAB VI : Strategi Dan Arah Kebijakan;
7. g.BAB VII : Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah;
8. h.BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan;
9. i.BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
10. j.BAB X : Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan;
11. k.BAB XI : Penutup.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1)RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013.
(2)RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN.

Pasal 5

RPJMD menjadi pedoman bagi:

a.SKPD dalam menyusun Renstra-SKPD dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2013-2018.
b.Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 6

RPJMD dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1 Kinerja Keuangan Tahun 2008-2013 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Keuangan Daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD;
2. b.pelaksanaan RPJMD.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD;
2. b.pelaksanaan RPJMD; dan
3. c.hasil RPJMD.
(4)Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
(5)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kondisi perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, pelestarian dan perlindungan nilai-nilai budaya daerah, keamanan dan ketertiban, serta kemampuan dan penguatan kelembagaan untuk mewujudkan kemandirian. Di samping itu juga membantu pemerintah pusat dalam mempertahankan, memelihara, serta meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan.

Pasal 8

(1)Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
3. c.terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
4. d.merugikan kepentingan daerah dan nasional.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 9

RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

Pada saat rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD Tahun 2018 - 2023) belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2019 berpedoman pada RPJMD dan RPJPD, serta mengacu pada RPJMN.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (7)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (7)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2015