(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terdiri atas:
a.Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Tipe B;
d.Dinas Daerah; dan
e.Badan Daerah. .
(3)Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;
b.Dinas Kesehatan Tipe B, Menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan,
c.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Kawasan Pemukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan . pemukiman;
.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; . Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan urusan pemerintahan di bidang pangan . Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tipe C, menyelenggarakan pemerintahan di bidang administrasi kependudukam dan catatan sipil; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; . Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, menyelenggarakan urusan pemerintahan di - bidang statistik dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persandian; . Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat; . Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan; . Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; Dinas Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata; Dinas Kehutanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan; Dinas El;'lergl dan Sumber Daya Mineral Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energl dan sumber daya mineral; t. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, urusan pemerintahan di bidang perdagangan, urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; . Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi dan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
(4)Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari:
a.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang riset dan inovasi daerah;
. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan; . Badan Pendapatan Daerah Tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan; . Badan Kepegawaian Daerah Tipe C, Menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian daerah; . Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C, Menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengembangan sumber daya manusia; Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tanpa tipe, menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang bencana; Badan Penghubung, tanpa tipe, menyelenggarakan sub urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat yang berkedudukan di ibu kota negara; . Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tipe A, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan tugas di bidang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A, menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
2.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: