DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2024

Nomor: 16
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang perubahan kedua atas ketentuan mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara. Pengaturan mencakup penyesuaian kelembagaan, jenis dan tipe perangkat daerah, serta struktur organisasi dinas dan badan daerah agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diatur pula mengenai penghapusan dan perubahan beberapa pasal yang mengatur susunan sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas daerah tipe A, B, dan C, serta badan daerah tipe A dan B. Peraturan ini dimaksudkan untuk mewujudkan perangkat daerah yang efektif, efisien, rasional, dan proporsional dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan, Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16); | | Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHPROVINSIKALIMANTANUTARA

Menetapkan

Menetapkan dan GUBERNUR KALIMANTAN UTARA MEMUTUSKAN: :PERATURAN DAERAH TENTANGPERUBAHANKEDUAATAS PERATURAN DAERAHNOMOR5TAHUN2016TENTANG PEMBENTUKANDANSUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSIKALIMANTANUTARA. Pasal I Beberapaketentuan dalamPeraturanDaerahNomor5Tahun 2016tentangPembentukandanSusunanPerangkatDaerah ProvinsiKalimantanUtara(LembaranDaerahProvinsi KalimantanUtaraTahun2016Nomor5,Tambahan LembaranDaerahProvinsiKalimantanUtaraNomor5) sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanDaerahNomor 16Tahun2019tentangPerubahanatasPeraturanDaerah Nomor5Tahun2016tentangPembentukandanSusunan PerangkatDaerah(Lembaran DaerahProvinsiKalimantan UtaraTahun2019Nomor16)diubahsebagaiberikut: 1.Ketentuanayat(4)Pasal4diubahdanayat(5)dihapus, sehingga berbunyisebagaiberikut:

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terdiri atas:
1. a.Sekretariat Daerah Tipe A;
2. b.Sekretariat DPRD Tipe C;
3. c.Inspektorat Tipe B;
4. d.Dinas Daerah; dan
5. e.Badan Daerah. .
(3)Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
1. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;
2. b.Dinas Kesehatan Tipe B, Menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan,
3. c.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Kawasan Pemukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan . pemukiman; .Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; . Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan urusan pemerintahan di bidang pangan . Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tipe C, menyelenggarakan pemerintahan di bidang administrasi kependudukam dan catatan sipil; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; . Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, menyelenggarakan urusan pemerintahan di - bidang statistik dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persandian; . Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat; . Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan; . Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; Dinas Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata; Dinas Kehutanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan; Dinas El;'lergl dan Sumber Daya Mineral Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energl dan sumber daya mineral; t. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, urusan pemerintahan di bidang perdagangan, urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; . Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi dan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
(4)Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari:
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang riset dan inovasi daerah; . Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan; . Badan Pendapatan Daerah Tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan; . Badan Kepegawaian Daerah Tipe C, Menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian daerah; . Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C, Menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengembangan sumber daya manusia; Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tanpa tipe, menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang bencana; Badan Penghubung, tanpa tipe, menyelenggarakan sub urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat yang berkedudukan di ibu kota negara; . Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tipe A, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan tugas di bidang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A, menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
  1. 2.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Sekretariat |Daerah tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a paling banyak 3 (tiga) asisten.
(2)Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) biro.
(3)Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.
(4)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Sekretariat DPRD tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.
(2)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.

4.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Inspektorat tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.

5.Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Dinas Daerah tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

6.Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Dinas Daerah tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

7.Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Dinas Daerah tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat - dan paling banyak 2 (dua) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

8.Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Badan Daerah tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

9.Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Badan Daerah Provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

10.Ketentuan Pasal 13A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019