DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 4 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau ini diatur tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Energi Kepri, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Nama dan Tempat Kedudukan, Maksud dan Tujuan, Kegiatan Usaha, dan seterusnya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa potensi kekayaan alam yang terkandung di Daerah perlu dikelola berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan optimal sehingga perlu didirikan sebuah Badan Usaha Milik Daerah;
c.bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menyebutkan bahwa Pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Perda ditetapkan dengan perda;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Energi Kepri; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang– Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU dan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ENERGI KEPRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6.Perusahaan Perseroan Daerah Energi Kepri yang selanjutnya disebut PT. Energi Kepri adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, aktivitas penunjang pertambangan minyak dan gas bumi, penyimpanan minyak dan gas bumi serta konstruksi bangunan sipil minyak dan gas bumi.
7.Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan yang diperoleh dari potensi daerah baik dari sector pajak, retribusi atau hasil daerah yang sah yang digunakan untuk pendanaan dan pembangunan daerah.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Perseroan Daerah Energi Kepri yang selanjutnya disingkat PT. Energi Kepri (Perseroda).

Pasal 3

(1)PT. Energi Kepri (Perseroda) berkedudukan di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.
(2)Dalam rangka pengembangan usaha, PT. Energi Kepri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendirikan kantor cabang di tempat lain.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1)Pendirian PT. Energi Kepri (Perseroda) dimaksudkan sebagai meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi daerah.
(2)Pendirian PT. Energi Kepri (Perseroda) bertujuan untuk:
1. a.memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian Daerah;
2. b.memperoleh laba dan/atau keuntungan;dan
3. a.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

(1)Kegiatan usaha PT. Energi Kepri (Perseroda), meliputi:
1. a.pertambangan minyak bumi;
2. b.pertambangan gas alam;
3. c.aktivitas penunjang pertambangan minyak dan gas alam;
4. d.Industri bahan bakar dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi;
5. e.Pengadaan gas alam dan buatan;
6. f.Distribusi gas alam dan buatan;
7. g.Angkutan melalui saluran pipa;
8. h.penyimpanan minyak dan gas bumi; dan
9. i.usaha bidang energi lainnya.
(2)Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PT. Energi Kepri (perseroda) dapat membentuk satu atau lebih anak Perusahaan.
(3)Ketentuan Pembentukan anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

PT. Energi Kepri (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VI

MODAL

Pasal 7

(1)Modal Dasar PT. Energi Kepri (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Rupiah).
(2)Modal ditempatkan dan disetor sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.
(3)Modal ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Modal PT. Energi Kepri (Perseroda) terdiri atas saham yang nilainnya dicantumkan dalam nilai mata uang Rupiah.

Pasal 9

PT. Energi Kepri (perseroda) wajib melakukan penyusunan anggaran dasar paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2019

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2019

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020