c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); Mengingat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.PeraturanPemerintahNomor23 Tahun 2005tentangPengelolaanKeuangan BadanLayananUmum(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2005 Nomor48,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4502) sebagaimana telahdiubahbeberapakaliterakhir dengan Peraturan PemerintahNomor74Tahun2012tentangPerubahanAtasPeraturan PemerintahNomor23Tahun2005tentangPengelolaanKeuanganBadan LayananUmum(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2012Nomor 171,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5340); 10.PeraturanPemerintahNomor55Tahun2005tentangDana Perimbangan (LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun 2005Nomor137,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4575); 11.PeraturanPemerintahNomor3Tahun Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepadaPemerintah,LaporanKeterangan PertanggungjawabanKepalaDaerahKepada Dewan PerwakilanRakyat Daerah,danInformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah DaerahKepada Masyarakat(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun2007Nomor19, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor4693); 12.PeraturanPemerintahNomor5Tahun2009tentang BantuanKeuangan PartaiPolitik(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2007Nomor18, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4972),sebagaimana telahdiubah beberapakaliterakhir dengan PeraturanPemerintahNomor1 Tahun 2018tentangPerubahan KeduaatasPeraturanPemerintahNomor5 Tahun2009tentangBantuanKeuangan Kepada PartaiPolitik; 13.PeraturanPemerintahNomor19Tahun2010tentangTata CaraPelaksanaan TugasdanWewenangSertaKedudukankeuangan Gubemur SebagaiWakil Pemerintah di WilayahProvinsiLampung;