DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022

Nomor: 10
Tahun: 2022
Ditetapkan: 16 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Lampung

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi lampung tahun anggaran 2023

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); Mengingat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.PeraturanPemerintahNomor23 Tahun 2005tentangPengelolaanKeuangan BadanLayananUmum(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2005 Nomor48,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4502) sebagaimana telahdiubahbeberapakaliterakhir dengan Peraturan PemerintahNomor74Tahun2012tentangPerubahanAtasPeraturan PemerintahNomor23Tahun2005tentangPengelolaanKeuanganBadan LayananUmum(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2012Nomor 171,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5340); 10.PeraturanPemerintahNomor55Tahun2005tentangDana Perimbangan (LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun 2005Nomor137,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4575); 11.PeraturanPemerintahNomor3Tahun Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepadaPemerintah,LaporanKeterangan PertanggungjawabanKepalaDaerahKepada Dewan PerwakilanRakyat Daerah,danInformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah DaerahKepada Masyarakat(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun2007Nomor19, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor4693); 12.PeraturanPemerintahNomor5Tahun2009tentang BantuanKeuangan PartaiPolitik(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2007Nomor18, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4972),sebagaimana telahdiubah beberapakaliterakhir dengan PeraturanPemerintahNomor1 Tahun 2018tentangPerubahan KeduaatasPeraturanPemerintahNomor5 Tahun2009tentangBantuanKeuangan Kepada PartaiPolitik; 13.PeraturanPemerintahNomor19Tahun2010tentangTata CaraPelaksanaan TugasdanWewenangSertaKedudukankeuangan Gubemur SebagaiWakil Pemerintah di WilayahProvinsiLampung;

Mengingat

14.Peraturan PemerintahNomor71Tahun2010tentang StandarAkuntansi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2010Nomor123, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5165); 15.Peraturan PemerintahNomor 12Tahun 2017 tentangPembinaandan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesianomor6041); 16.Peraturan PemerintahNomor18 Tahun2017tentangHak Keuangandan Administrasi Pimpinan danAnggotaDewanPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor106); 17.Peraturan PemerintahNomor12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2019Nomor42); 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 2007tentangLaporan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754) ;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
22.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
24.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 7);
25.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019- 2024, (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2019 Nomor 13). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG Dan GUBERNUR LAMPUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

DalamPeraturandaerahiniyang dimaksud dengan: 1.KeuanganDaerah adalahsemuahakdankewajibandaerahdalam rangka penyelenggaraan PemerintahanDaerahyangdapatdinilaidenganuang sertasegalabentuk kekayaanyangdapatdijadikanmilikdaerah berhubungdengan hakdankewajibandaerahtersebut; 2.AnggaranPendapatan danBelanja Daerahyangselanjutnyadisingkat APBDadalahrencanakeuangantahunandaerahyangditetapkandengan Perda; 3.Penerimaan Daerah adalahuangyangmasukkekasdaerah; 4.Pengeluaran Daerah adalahuangyangkeluardarikasdaerah; 5.PendapatanDaerah adalahsemuahakdaerah yangdiakuisebagai penambahnilai kekayaan bersih dalamperiodetahun anggaranberkenaan; 6.DanaAlokasi Umum yangselanjutnyadisingkatDAUadalahdanayang bersumberdari pendapatanAPBNyang dialokasikandengan tujuan pemerataan kemampuankeuangan antar-daerahuntukmendanai kebutuhandaerahdalam rangka pelaksanaanDesentralisasi; 7.DanaAlokasiKhususyangselanjutnyadisingkatDAKadalahdanayang bersumber dari pendapatanAPBNyang dialokasikankepada daerah tertentu dengantujuan untuk membantumendanai kegiatankhususyang merupakanUrusan Pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah; 8.Belanja Daerahadalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangnilaikekayaan bersihdalam periodetahunanggaran berkenaan; 9.Pembiayaanadalah setiap penerimaanyangperlu dibayarkembali dan/ataupengeluaran yang akan diterimakembali, baikpada tahun anggaran berkenaan maupunpada tahun-tahunanggaran berikutnya;

10.Pinjaman Daerah adalah semuatransaksiyangmengakibatkan daerah menerima sejumlahuangataumenerima manfaat yang bemilaiuangdari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebanikewajibanuntukmembayar kembali;
11.Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/ataukewajiban Pemerintah Daerah dengan uang berdasarkan peraturandapatdinilaiyang perundangundangan,peijanjian,atauberdasarkan sebab lainnyayang sah; 12.Rencana Pembangunan Tahunan Daerahyang selanjutnya disebut Rencana Keija Pemerintah Daerah danyang selanjutnya disingkatRKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1(satu)tahun; 13.Kebijakan Umum APBDyang selanjutnya disingkatKUAadalahdokumen yang memuat kebijakan bidang Pendapatan, Belanja,dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1(satu)tahun;
14.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah , yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD;
15.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
16.Kepala Daerah adalah Gubemur bagi Daerah provinsi, Bupati bagi daerah kabupaten, atau Wali kota bagi daerah kota;
17.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
18.Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah
b.Belanja Daerah Surplus
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp Rp7.412.643.433.222,00 Rp7.381.761.189.686.00 Rp 30.882.243.536,00 Rp 75.000.000.000,00 Rp 105.882.243.536.00 ( Rp 30.882.243.536.001 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 Rp7.412.643.433.222,00 yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer;
c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. direncanakan sebesar

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp4.146.226.408.108,00 yang bersumber atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.982.798.551.971,00
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.460.460.518,00
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp375.247.133.261,00
(5)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp779.720.262.358,00

Pasal 5

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.251.814.923.379,00 yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah.
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp3.224.292.047.691,00
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.522.875.688,00

Pasal 6

(1)Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rpl 4.602.101.735,00 yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Hibah;
2. b.Dana Darurat; dan
3. c.Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rpl 4.602.101.735,00

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp7.381.761.189.686,00 yang terdiri atas:

a.Belanja Operasi;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga;
d.Belanja Transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp4.636.204.889.720,96,00 yang terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja Barang dan Jasa;
3. c.Belanja Bunga;
4. d.Belanja Subsidi;
5. e.Belanja Hibah; dan
6. f.Belanja Bantuan Sosial.
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.145.054.774.646,46
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.783.971.961.661,54
(4)Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.547.643.288,00
(5)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp689.739.545.425,00
(6)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.890.964.700,00

Pasal 9

(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rpl .250.016.555.778,00 yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah;
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
3. c.Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
6. f.Belanja Modal Aset Lainnya.
(2)Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.624.600.000,00
(3)BelanjaModalPeralatan danMesinsebagaimanadimaksudpada ayat(1) hurufbdirencanakan sebesarRpl15.932.440.032,00
(4)BelanjaModalGedungdanBangunansebagaimanadimaksudpada ayat(1) huruf c direncanakansebesarRp300.025.048.354,00
(5)BelanjaModalJalan,Jaringan,danIrigasisebagaimanadimaksudpada ayat(1)hurufddirencanakansebesarRp798.803.110.870,00
(6)BelanjaModalAsetTetap Lainnyasebagaimanadimaksudpadaayat(1) hurufe direncanakansebesarRp28.631.356.522,00
(7)BelanjaModalAsetLainnyasebagaimanadimaksudpada ayat(1)huruff direncanakansebesarRp0,00 Pasal 10 Anggaran BelanjaTidakTerdugasebagaimanadimaksuddalam Pasal7hurufc direncanakan sebesarRp31.500.000.000,00yang terdiriatasBelanjaTidak Terduga.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 62 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 62 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019