DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2014

Nomor: 27
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Tata ruang dan tata bentuk bangunan adat Lampung dan atau unsur lain dari budaya Lampung dan merupakan jati diri masyarakat adat Lampung dan salah satu aset nasional.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa areitektur bangunan gedung berornamen Lampung merupakan bagian dari Budaya Lampung yang didalamnya banyak terkandung nilai-nilai filosofis masyarakat Lampung, perlu tetap dijaga dan dilestarikan agar temp hidup dan berkelanjutan mengikuti kemajuan dan perkembangan zaman;
c.bahwa perwujudan arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung daiam sebuah bangunan gedung merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan identitas masyarakat Lampung sehingga perlu diatur ke1engkapannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang arsitektur bangunan gedung berornamcn Lampung; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 'Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan [Lembar-an Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda eagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nornor 27, 'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470); - 2
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2002 Nomor 134/ Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5.Undang-Undang Nomor 32 'I'ahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beber-apa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pcnataen Ruang (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8.Undang-Undang Nomcr 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4532);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pernerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pcmerintahan Daerah KabupatenjKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 ten tang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 323);
12.Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Propinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333);
13.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 01/PERDA/I/DPRD/71-72 tentang Bentuk Lambang Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 336);
14.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lernbaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 344) sebagaimana telah diubah beberapa kaIi terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organtsasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provirrei Lampung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 402);
15.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346); - 3
16.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Larnpung Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 370);
17.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rcncana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 [Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG dan GUBERNUR LAMPUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG BERORNAMEN LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah irri, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Lampung.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilaya.h Provinsi Larnpung.
4.Bupati/ Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilayah Provinsi Lampung.
5.Arsitektur adalah seni dan ilmu merancang suatu konstruksi bangunan yang meliputi tata-ruang-waktu dari lingkungan hidup manusia.
6.Arsitektur bangunan gedung beromamen Lampung adalah arsitektur yang mencenninkan jati diri budaya masyarakat Lampung, didasarkan atas nilai dan norma-norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang diwariskan secara turun ternurun yang bersumber dari tata ruang dan tata bentuk bangunan adat Lampung danj atau unsur lain dari budaya Lampung.
7.Kebudayaan adalah hasil karya, rasa dan cipta masyarakat seperti kepercayaan, kesenian, moral, hukum, dan adat istiadat, ditujukan untuk membantu manusia dalarn melangsungkan kehidupan bermasyarakat.
8.Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan /atau di dalam tanah dan Zatau air.
9.Bangunan gedung adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat manueia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan soslal, budaya, maupun kegiatan khusus.
10.Bentukan bangunan adalah komponen dan/ atau unsur-unsur yang digunakan untuk membentuk suatu bangunan. -4
11.Elemen bangunan merupakan bagian dari bangunan gedung yang menjadi unSUT penyusun bangunan dan atau penguat langgam bangunan gedung yang memiliki karakter sesuai dengan Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung.
12.Unsur dekoratif atau ornamen adalah bagian pelengkap dan bangunan gedung berbentuk dua dimensi atau tiga dimensi yang digunakan untuk memperindah dan memperkuat kesan, langgam, maupun karakter Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung dari sebuah bangunan gedung.
13.Simbol adalah sebuah objek dapat bcrupa tanda, gambar atau lambang yang berfungsi sebagai sarana untuk mempresentasikan sesuatu hal yang bersifat abstrak.
14.Motif adalah elemen pokok atau bentuk dasar dalam penciptaanjperwujudan suatu karya seni omamen.
15.Langgam adalah gaya, model, cara., adat atau kebiasaan yang berlaku pada suatu kelompok masyarakat Lampung.
16.Tata ruang tapak adalah perencanaan pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukan ruang.
17.Lingkungan binaan adalah suatu lingkungan yang ditandai dominasi etruktur buatan manusia.
18.Persyaratan Arsitektur adalah persyaratan yang berkaitan dengan bentuk dan karakter penampilan bangunan gcdung, tata ruang dalam, dan keseimbangan/keselarasannya dengan lingkungannya.
19.Arsitektur Pusaka adalah bangunan yang perlu dilestarikan kebcradaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

a.perlindungan;
b.pelestarian; C. keserasian
d.keseimbangan;
e.kemanfaatan; dan
f.ketertiban dan ketcraturan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LlNGKUP Pasal 2 Arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung diselenggarakan berlandaskan pada asas:

Pasal 3

Pengaturan arsitektur bangunan gedung beromamen Lampung bertujuan untuk:

a.pelestarian nilai budaya masyarakat Lampung khususnya araitektur bangunan gedung beromamcn Lampung yang terwujud pada bangunan gedung; dan
b.mendorong serta memberdayakan nilai-nilai arsrtektur bangunan gedung beromamen Lampung yang mencerminkan identitas dan jati diri masyarakat dan budaya Lampung.

Pasal 4

Ruang Iingkup pengaturan arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung meliputi unsur-unsur:

a.tata ruang tapak dan lingkungan binaan;
b.bentukan bangunan; - 5
c.elemen bangunan;
d.unsur dekoratif; dan
e.simbol-simbol lain khasanah budaya Lampung.
a.wilayah adat Sai Batin; dan
b.wilayah adat Pepadun

(2)Tata ruang tapak dan Iingkungan binaan wilayah adat Sai Batin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruI a terdiri atas:
1. a.rumah tinggal biasa yang dikenal dengan sebutan lamban;
2. b.rumah tinggal ketua adat yang dikenal dengan sebutan lamban balak (rumah besar);
3. c.mesjid yang dikenal dengan sebutan pok ngaji atau rang ngaji;
4. d.lumbung dan/atau tempat penyimpanan bahan makanan disebut sebagai balai atau walai; dan
5. e.rumah keci! yang berada di tengah-tengah ke bun yang dikenal dengan sebutan sopou.
(3)Tata ruang tapak dan lingkungan binaan wilayah adat Pepadun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.rumah tinggal biasa yang dikenal dengan sebutan nuwDu;
2. b.rumah tinggal penyeimbang yang dikenal dengan sebutan nuwou balak (rumah besar);
3. c.mesjid yang dikenal dengan sebutan mesigit;
4. d.lumbung dao /atau tempat penyimpanan padi atau gabah yang dikenal dengan sebutan waley; dan
5. e.rumah kecil yang berada di tengah-tengah kebun yang dikenal dengan sebutan sopew.
(1)Bentukan bangunan yang dapat menggunakan langgam ersitektur bangunan gedung berornamen Lampung antara lain berupa:
1. a.model arsitektur rumah;
2. b.bentukan atap;
3. c.masa bangunan; dan
4. d.pembagian ruang dalam rumah. -6
(2)Model at-sitektur rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.model rumah panggung empat persegi panjang, merupakan model rumah pan&:,uung yang dapat memanjang ke belakang atau memanjang ke samping; dan
2. b.model rumah panggung pesagi, merupakan model rumah panggung yang sisi panjang dan sisi lebarnya sarna (bujur sangkari.
(3)Bentukan atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri atas:
1. a.atap pelana, merupakan bentukan atap yang menyerupai pelana, tersusun dari bajok-balok kayu sebagai tempat mendudukkan genting atau ijuk;
2. b.atap limas biasa, merupakan rumah dengan bentukan atap menyerupai bentuk limas;
3. c.atap rumah limas burung, merupakan rumah dengan bentukan atap berbentuk limas, namun bumbungan atapnya ditinggikan, sehingga bentuk atap seperti ini membentuk kepakan sayap burung; dan
4. d.atap rumah limas gicing, merupakan rumah dengan bentukan atap berbentuk piramida, dengan atap rumbia atau ijuk.
(4)Masa bangunan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.masa bangunan tunggal, merupakan masa bangunan yang hanya terdiri dat-i satu masa, dan
2. b.masa bangunan jamak, merupakan maea bangunan memisahkan bangunan induk dengan fungsi-fungsi pendukungnya seperti ruang ecrvis untuk aktivitas memasak dan meneuci, -serta ruang penyimpanan makanan yang disebut dengan walai.
(5)Pembagian ruang dalam pada rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri at.as:
1. a.ijan, merupakan tangga naik untuk naik ke rumah;
2. b.garang hadap, merupakan ruang yang terletak pada bagian depan rumah setelah ijan (tangga);
3. c.tepas, disebut juga lepau, pengadapan, merupaken serambi atau beranda depan;
4. d.lapang luar, disebut juga pengindangan luwah, ragah, mang agung, merupakan ruang Iuas di dalam rumah;
5. e.kebik, merupakan kamar untuk pemilik rumah;
6. f.lapang lorn, disebut juga tengah resi merupakan ruang lebih kecil dari lapang luar;
7. g.sudungJ disebut juga serudu merupakan ruang untuk menyimpan bahan pangan keseharian;
8. h.qeraqai, atau disebut juga jeramboh: merupakan selasar atau jembatan penghubung antara rumah induk dan dapur;
  1. 1.pawon, yang merupakan dapur; J. simpeng, disebut juga haluan, lebuh; merupakan ruang yang t.erdapat di sisi kiri dan/ atau kanan rumah; dan
9. k.panggar, merupakan plafon.
(6)Bentukan bangunan yang menggunakan bangunan langgam arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Ini. I - 7
(1)Elernen bangurran yang dapat diangkat scbagai eumber acuan dalam penerapan unsur arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung pacta bangunan gedung adalah:
1. a.paguk adalah elemen bangunan yang rnerupakan terusan dari pertemuan antara balok dan kolom, yang ditempatkan sejajar dengan lantai rumah panggung;
2. b.andang-andang adalah elemen bangunan yang menjadi reiling teras rumah Lampung;
3. c.tighai adalah elemen bangunan berupa hiasan yang ditempatkan diatas andang-andang danl atau di bagian atas akses utama serambi;
4. d.bikkai adaJah elemen bangunan yang diletakkan pada ujung teritisan atap;
5. e.juluk langi! (eu/uk langi!) adaJah elemen bangunan yang terletak pada bumbungan atap berupa tiang yang ada, umumnya terdapat pada rumah kenali;
6. f.kolom adalah elemen bangunan yang merupakan tiang konstruksi rumah, cenderung menerus dan tidak terputus dari tanah hingga ke atap; dan
7. g.siger adalah elemen bangunan yang bcrbentuk siyer (mahkota).
(2)Elemen bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (11 merupakan bagian pada bangunan gedung yang bentuk dan penggunaannya perlu memperhatikan ketentuan dan nllai-niiai adat setempat yang berlaku pada masyarakat Lampung.
(3)Elemen bangunan gedung berarsitektur bangunan gedung bcrornamen Lampung sebagaimana dimakeud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
(1)Penerapan unsur dekoratif pada bangunan gedung dapat berupa ukiran, maupun ornamen pacta hang kolom, dinding, maupun tempat yang lain dengan tetap memperhatikan kepantasan dan keserasiannya.
(2)Berbagai motif yang dapat digunakan sebagai 'unsur dekoratif eebagaimana dimaksud pada ayat (I) daJam penerapan arsitektur bangunan gedung berornamen Lempung adalah: :::1. motif paku sugha;.
1. b.motif tapis;
2. c.motif kain tampan;
3. d.motif sulur malai pinang; atau
4. e.motif bunga melugh. - 8
5. a.simbal burung garuda:
6. b.simbol kayu ora;
7. c.simbcl payung;
8. d.simbol gajah: atau
9. e.simbol lainnya yang dapat mewakilkan sosial budaya masyarakat Lampung secara keseluruhan.
(2)Simbol-simbollain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih Ianjut oleh Gubernur setelah berkoordinasi dengan Maje1is Penyimbang Adat Masyarakat Lampung. BABIV PELAKSANAAN PasailO
(1)Unsur arsiktektur bangunan gedung berornamen Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan pada bangunan gedung yang dimiliki oleh:
1. a.Pemerintah Pusat yang berada di daerah;
2. b.Pemerintah Provinsi;
3. c.Pemerintah KabupatenJKota;
4. d.Badan Usaha Milik Ncgara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Swasta;
5. e.perorangan/ swasta yang berada pada kawasan eagar budaya Lampung atau yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah KabupatenjKota; atau
6. f.perorangan.
(2)Unsur arsiktektur bangunan gedung berornamen Lampung wajib dilaksanakan terhadap bangunan baru atau bangunan gedung renovasiJ rehabilitasi yang dimiliki oleh:
1. a.Pemerintah Pusat yang berada di daerah;
2. b.Pemerintah Provinsi;
3. c.Pemerintah KabupatenJKota;
4. d.Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Swasta; atau
5. e.PeroranganJ swasta yang berada pada kawasan eagar budaya Lampung atau yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah Kabupaterr/ Kota.
(3)Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan/ atau Peraturan Bupati/Walikota scsuai dengan kewenangannya. - 9 BABV PEMBINAAN
(1)Pembinaan pelaksanaan penerapan arsiktektur bangunan gcdung berornamen Lampung dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pcningkatan kesadaran akan hak, kewajiban dan peran dalam penerapan araiktektur bangunan gedung berornamen Lampung melalui sosialisasi dan diseminasi.

BAB III

PENGATURAN PENGGUNAAN UNSUR ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG BERORNAMEN LAMPUNG

Pasal 12

Gubernur mengkoordinasikan pcmblnaan pelaksanaan penerapan ar-siktektur bangunan gedung berornamen Lampung dengan Pemerintah KabupatenjKota.

Pasal 13

(1)Penyelenggaraan pernbinaan, pengawasan dan pengendalian arsiktektur bangunan gcdung 'berorrramen Lampung di Kabupatenj Kota dilaksanakan oleh Pemerintah KabupatenJKota yang diatur Iebih lanjut melalui Peraturan BupatijWalikota
(2)Penyusunan Peraturan BupatijWalikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan pendapat penye1enggara bangunan gedung dan masyarakat adat setempat.
(3)Penyebarluasan peraruran, pedoman, petunjuk, dan standar teknis arsiktektur bangunan gedung berornamen Larnpung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dengan masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung.

Pasal 14

Pembinaan terhadap masyarakat yang belum mampu memenuhi persyaratan arsiktektur bangunan gedung beromamen Lampung dilakukan bersama-sama dengan masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung melalui:

a.pendampingan pembangunan bangunan gedung secara bertahap;
b.pembertan bantuan percontohan yang rnemenuhi persyaratan tekn is: dun/ atau
c.bantuan penataan bangunan dan lingkungan yang sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kora ses.uai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan Peraturan Daerah ini melalui mekanisme penerbitan izin mendirikan bangunan gedung dan sertifikasi ke1aikan fungsi bangunan gedung. - lO -

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

(1)Masvarakat dapat berperan set-ta dalam memantau dan mcnjaga ketet-tibart, baik dalam kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun kegiatan pembongkaran bangunan gedung.
(2)Pcmantauan dan menjaga ketcrtiban sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) diIakukan secara objektif dengan penuh tanggung jawab, dan dengan tidak menimbulkan gangguan dan/ atau kerugian bagi pemilik dan/ atau pengguna bangunan gedung, masyarakat dan lingkungan.
(3)PeIaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan masyarakat melalui perigama.tan , penvamnaian usulan dan pengachran, baik secara perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan, maupun melalui tim ahli bangunan gedung.
(4)Berdasarkan hasil pemantauannya, masyarakat melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah KabupatenJKota terhadap:
1. a.indikasi bangunan gedung yang tidak laik furigai; danj arau
2. b.bangunan gedung yang pembangunan, pernanfaatan, pelestarian, dan/ atau pernbongkarannya berpotensi menimbulkan gangguan dan/ atau bahaya bagi pengguna, rnasyarakat, dan Sngkunganrrya.

Pasal 17

Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menindalclanjuti lapcran pemantauan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dengan melakukan penelitian dan evaluasi, book secara administratif maupun secara teknis melalui pemeriksaan lapangan, dan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan hasilnya kepada masyarakat.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Dasar hukum (17)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3 Tahun 1964

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2013

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Dasar hukum (17)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3 Tahun 1964

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2013

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014