(1)Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang Koperasi dan Usaha, Mikro, Keeil, Menengah berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubemur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah mempunyai fungsi:
a.perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan dibidang Koperasi dan Usaha MOOo, Kecil, Menengah (UMKM);
-12
b.pelaksanaan kebijakan, pengesahan pendirian koperasi dan perubahan anggaran dasar serta pengurusan badan hukum koperasi tingkat provinsi;
c.pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dan pemberian ijin usaha simpan pinjam tingkat provinsi;
d.pemfasilitasian tugas pernbantuan dalarn rangka pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di Tingkat Provinsi;
e.pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkoperasian dan UMKM;
f.pemberian bimbingan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
g.pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
h.penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan baru, ikIim usaha kondusif bagi UMKM di Tingkat Provinsi;
1.pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
J. pemfasilitasi akses pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
k.pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan daJam rangka pembinaan SDM Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
1.pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan ID. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Susunan Organisasi PasaJ 27
(1)Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah terdiri dari:
a.KepaJa Dinas;
b.Sekretariat, membawahi:
I) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan; dan 3) Sub Bagian Perencanaan.
c.Bidang Bina Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), membawahi:
1) Seksi Badan Hukum dan Penguatan Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM); 2) Seksi Organisasi dan TataJaksana Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM); dan 3) Seksi Data dan Informasi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). -13
d.Bidang Bina Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (VMKM), membawahi:
1) Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Keeil, Menengah (VMKM); 2) Seksi Produksi dan Pengembangan Vsaha Koperasi dan Vsaha Mikro, Keeil, Menengah (VMKM); dan 3) Seksi Aneka Vsaha Koperasi dan Vsaha Mikro, Kecil, Menengah (VMKM).
e.Bidang Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (VMKM), membawahi:
I) Seksi Pengembangan Permodalan dan Kemitraan; 2) Seksi Jasa Keuangan; dan 3) Seksi Pembinaan Koperasi Simpan Pinjam.
f.Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (VMKM), membawahi:
I} Seksi Pengembangan Kewirausahaan; 2) Seksi Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan Vsaha Mikro, Kecil, Menengah (VMKM); dan 3) Seksi Peningkatan Peran Serta Masyarakat .
g.Vnit Pelaksana Teknis Dinas (VPTD); dan
h.Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumiah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3)Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (I), huruf e, huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepala Kepala Dinas.
(4)Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
(5)Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
(6)Vnit Pelaksana Teknis Dinas (VPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipirnpin oleh Kepala Vnit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(7)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertangungjawab kepada Kepala Dinas.
(8)Bagan Strukrur Organisasi Dinas Koperasi, Vsaha Mikro, Keeil dan Menengah sebagaimana tereantum dalam Lampiran Xl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
-14
10.Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 2 (dua) Bagian, yaitu Bagian Kesebelas A yang terdiri atas 2 (dual Pasal yaitu Pasal 27A dan Pasal 27B dan Bagian Kesebelas B yang terdiri atas 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 27C dan Pasal 27D, yang berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kesebelas A Dinas Perindustrian Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 27A
(1)Dinas Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang perindustrian berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Dinas Perindustrian mempunyai fungsi:
a.perumusan kebiiakan, pengaturan dan penetapanJ pedoman teknis bidang perindustrian;
b.penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang perindustrian;
c.pembinaan, fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di provinsi;
d.pemberian fasilitas usaba dalam rangka perlidungan dan pengembangan berusaha serta pengembangan industri kecil menengah di provinsi:
e.pelaksanaan tugas di bidang industri agro, industri kecil dan menegah, industri dasar;
f.pernantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian provinsi:
g.pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 27B
(1)Susunan Organisasi Dinas Perindustrian terdiri dari:
a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat, membawahi:
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan; dan 3) Sub Bagian Perencanaan.
c.Bidang Industri Agro, membawahi:
1) Seksi lndustri Hasil Pertanian; 2) Seksi lndustri Haeil Perkebunan dan Kehutanan; dan 3) Seksi Industri Hasil Perikanan dan Peternakan. -15
d.Bidang Industri Aneka, membawahi:
I) Seksi Industri Sandang; 2) Seksi Industri Furniture; dan 3) Seksi Industri Kulit dan Kerajinan.
e.Bidang Industri Dasar, membawahi:
I) Seksi Industri Logam; 2) Seksi Industri Keramik; dan 3) Seksi Industri Kimia dan Bahan Bangunan.
f.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
g.Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3)Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (I), huruf c, huruf d, dan huruf e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepala Kepala Dinas.
(4)Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
(5)Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c. huruf d. dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
(6)Unit Pelaksana 'I'eknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf f, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(7)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf g dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertangungjawab kepada Kepala Dinas.
18) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XlA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Baglan Keaebelaa B Dinas Perclagangan Paragraf I Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 27C (I) Dinas Perdegangan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang perdagangan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Guberrrur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Dinas Perdagangan mempunyai fungsi:
a.perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standarI pedoman teknis bidang perdagangan;
-16
b.penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang penguatan dan pengembangan iklim usaha bidang perdagangan lingkup Provinsi;
c.penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang Perdagangan;
d.pemberian fasilitas usaha perdagangan dalam rangka pengembangan usaha, kecil, menengah di provinsi:
e.pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar danjasa;
f.Pembinaan dan fasilitasi, Koordinasi, pengawasan, penyelenggaraan perlindungan konsumen, Kemetrologian, Barang Beredar dan Jasa lingkup provinsi;
g.pelaksanaan, koordinasi, kegiatan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) lingkup Provinsi.
h.Pembinaan, pengujian dan sertiftkasi mutu barang;
1.pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perdagangan provinsi;
J. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
k.pelaksanaan tugas laln yang e1iberikan oleh Gubernur sesual dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 27D (I) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan terdiri dari:
a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat, membawahi:
I) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan; dan 3) Sub Bagian Perencanaan.
c.Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahi:
I) Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan; 2) Seksi Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri; dan 3) Seksi Bahan Pokok dan Bahan Strategis.
d.Bidang Perlindungan Konsumen, membawahi:
1) Seksi Pembinaan Kemetrologian; 2) Seksi Perlindungan Konsumen; dan 3) Seksi Pengawasan Barang Beredar.
e.Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahi:
1) Seksi Ekspor; 2) Seksi Impor; dan 3) Seksi Fasilitasi.
f.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
g.Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumJah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
(2)Sekretariat sebagaimana e1imaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada eli bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
-17 (3J Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (I), huruf c, huruf d, dan huruf e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepala Kepala Dinas.
(4)Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
(5)Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c, huruf d, dan huruf e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
(6)Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf f, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(7)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf g dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertangungjawab kepada Kepala Dinas.
(8)Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan sebagaimana tercantum dalarn Lampiran XlB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
II. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut: