DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengenai perubahan kedua atas peraturan daerah provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2015 tentang organisasi dan tatakerja dinas daerah provinsi lampung.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Lampung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3.Gubernur adalah Gubemur Lampung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi adalah Dewan PerwakiIan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
6.Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oIeh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistern Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubemur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal diwilayah tertentu.
8.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupateri/Kota dan /atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
9.Dinas adaIab Dinas Provinsi Lampung. -4
10.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Provinsi Lampung.
11.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
12.Dinas Pemuda dan Olabraga adalab Dinas Pemuda dan Olabraga Provinsi Lampung.
13.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
14.Dinas Sosial adalab Dinas Sosial Provinsi Lampung.
15.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
16.Dinas Perhubungan adalab Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
17.Dinas Komunikasi dan 1nformatika adalab Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
18.Dinas Partwisata dan Ekonomi Kreatif adalab Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
19.Dinas Bina Marga adalab Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.
20.Dinas Pengairan dan Pemukiman adalab Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
21.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah adalah Dinas Koperasi dan Usaba Mikro, Kecil, Menengab Provinsi Lampung.
22.Dinas Perindustrian adalab Dinas Perindustrian Provinsi Lampung.
23.Dinas Perdagangan adalab Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.
24.Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
25.Dinas Perkebunan adalab Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
26.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalab Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
27.Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
28.Dinas Kehutanan adalab Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
29.Dinas Pertarnbangan dan Energi adalab Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
30.Dinas Pendapatan adalab Dinas Pendapatan Provinsi Lampung;
31.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalab Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Provinsi Lampung.
32.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Ke1ompok Jabatan Fungsional pacta Dinas Provinsi Lampung.
2.Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubab, sehingga Pasal 2 se1engkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerab ini dibentuk Dinas Provinsi.
(2)Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (I), adalah:
1. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. b.Dinas Pemuda dan Olahraga;
3. c.Dinas Kesehatan;
4. d.Dinas Bosial;
5. e.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. f.Dinas Perhubungan; -5
7. g.Dinas Komunikasi dan Informatika;
8. h.Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  1. 1.Dinas Bina Marga; J. Dinas Pengairan dan Pemukiman;
9. k.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Keeil, Menengah;
  1. 1.Dinas Perindustrian;
10. m.Dinas Perdagangan;
11. n.Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
12. o.Dinas Pcrkebunan;
13. p.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
14. q.Dinas Kelautan dan Perikanan; T. Dinas Kehutanan;
15. s.Dinas Pertambangan dan Energi: dan
16. t.Dinas Pendapatan.
  1. 3.Ketentuan Bagian Kesatu dan Pasal 6 diubah, sehingga Bagian Kesatu dan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Baglan Kesatu Dinaa PencUcl.ikan dan Kebudayaan

Pasal 6

(1)Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
(2)Untuk menye1enggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijaksanaan operasionaijteknis bidang pendidikan dan kebudayaan;
2. b.penyelenggaraan koordinasi, sosialisasi, fasilitasi implementasi pelaksanaan kuriku1um, sarana dan prasarana dan tenaga pendidik dan kependidikan lintas kabupatenjkota, pe1ayanan umum bidang kebudayaan serta penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan;
3. c.penyelenggaraan supervisi, pengawasan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kurikulum serena dan prasarana, tenaga pendidik. dan kependidikan dalam rangka pembinaan serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan;
4. d.pelaksanaan pengendalian mutu pendidikan dan pengembangan kebudayaan, nilai-nilai tradiai, pembinaan karakter dan pekerti bangsa, perfilman, kesenian, kesejahteraan dan kepurbakalaan; -6
5. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
6. f.pelayanan administratif.
  1. 4.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(I) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:

a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat, membawahi: l) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan; dan 3) Sub Bagian Perencanaan.
c.Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, membawahi: 1) Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini; 2) Seksi Pembinaan Kursus dan Pelatihan; 3) Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat; dan 4) Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.
d.Bidang Pendidikan Dasar, membawahi: 1) Seksi Pembinaan Sekolab Dasar; 2) Seksi Pembinaan Sekolab Menengah Pertama; 3) Seksi Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar; dan 4) Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.
e.Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi, membawahi: I) Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas; 2) Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Tinggi; 3) Seksi Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Menengah; dan 41 Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah.
f.Bidang Kebudayaan, membawahi: I) Seksi Pelestarian eagar Budaya dan Permuseuman; 2) Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman; 3) Seksi Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya; dan 4) Seksi Sejarab dan Nilai Budaya.
g.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
h.Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejum1ab jebatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. -7
(3)Bidang-Bidang sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(4)Sub Bagian-Sub Bagian sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada eli bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
(5)Seksi-Seksi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
(6)Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagairnana dimaksud pada ayat (I) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(7)Kelompok Jabatan Fungsional sebagairnana dimaksud pada ayat (I) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(8)Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, terdiri dari: I) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan; dan 3) Sub Bagian Perencanaan.
3. c.Bidang Pos dan 'Tetekomunikaei, membawahi: 1) Seksi Pos; 2) Seksi Telekomunikasi; dan 3) Seksi Standar Teknis Pos dan Telekomunikasi.
4. d.Bidang Aplikasi Telematika, membawahi: 1) Seksi Pengembangan Aplikasi; 2) Seksi Sistem Informasi; dan 3) Seksi Kemitraan Te1ematika.
5. e.Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, mernbawahi: 1) Seksi Standarisasi Penyiaran dan Media; 2) Seksi Usaha Penyiaran; dan 3) Seksi Serena Teknologi Komunikasi.
6. f.Bidang 1nformasi Publik, membawahi: 1) Seksi Pengelolaan Pendapat Umum; 2) Seksi Informasi Politik, Hukum dan Keamanan (POLHUKAM); dan 3) Seksi Informasi Kesra dan Perekonomian.
7. g.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan -8
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b. dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3)Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c. huruf d. huruf e dan huruf f. masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(4)Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
(5)Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c. huruf d. huruf e dan huruf f. masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
(6)Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pacta ayat (I) huruf g. dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(7)Ke1ompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayatm( I) huruf h. dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(8)Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6.Ketentuan Bagian Kedelapan dan Pasal 20 diubah, sehingga Bagian Kedelapan dan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(I) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang pariwisata. dan ekonomi kreatif berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang diletapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (I), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; -9
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. d.pelaksanaan pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
5. e.pelaksanaan monitoring dan evaluasi seni budaya;
6. f.pelaksanaan kebijakan promosi dan standarisasi pariwisata;
7. g.pelaksanaan rencana induk pengernbangan pariwisata dan sumber daya manusia; dan
8. h.pelayanan administratif.
  1. 7.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, terdiri dari: 11 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan; dan 3) Sub Bagian Pereneanaan.
3. e.Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahi: l ) Seksi Objek Daya Tarik Wisata; 2) Seksi lndustri Pariwisata; dan 3) Seksi Pengernbangan Sumber Daya Manusia.
4. d.Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi: 1) Seksi Promosi Pariwisata; 2) Seksi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga; dan 4) Seksi Pengembangan Promosi.
5. e.Bidang Ekonomi Kreatif, membawahi: I} Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya; 2) Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan lPTEK; dan 3) Seksi Kerjasama dan Fasilitasi.
6. f.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. -10
(3)Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(4)Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
(5)Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
(6)Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(7)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(8)Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dati Peraturan Daerah ini.

8.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Susunan Organisasi Dinas Bina Marga, terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahi: 1) Sub Bagian Umum; 2) Sub Bagian Kepegawaian; dan 3) Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, membawahir 1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan; 2) Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan; dan 3) Seksi Tata Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan.
4. d.Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, membawahi: 1) Seksi Pemeliharaan Jalan; 2) Seksi Pemeliharaan Jembatan; dan 3) Seksi Tata Teknik Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
5. e.Bidang Bina Jasa Konstruksi, membawahi: 1) Seksi J asa dan Teknik Konstruksi; 2) SeksiKentitraan;dan 3) Seksi Pemanfaatan Ruang Milik Jalan.
6. f.Bidang Perencanaan dan Pelaporan, membawahi: 1) Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan; 2) Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan; dan 3) Seksi Evaluasi dan Peiaporan. -11
7. g.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
8. h.Kelomopok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3)Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(4)Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, masing-masing dipirnpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5)Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
(6)Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(7)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(8)Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisabkan dari Peraturan Daerah irri.

9.Ketentuan Bagian Kesebelas, Pasal 26 dan Pasal 27 diubah, sehingga Bagian Kesebelas, Pasal 26 dan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang Koperasi dan Usaha, Mikro, Keeil, Menengah berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubemur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan dibidang Koperasi dan Usaha MOOo, Kecil, Menengah (UMKM); -12
2. b.pelaksanaan kebijakan, pengesahan pendirian koperasi dan perubahan anggaran dasar serta pengurusan badan hukum koperasi tingkat provinsi;
3. c.pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dan pemberian ijin usaha simpan pinjam tingkat provinsi;
4. d.pemfasilitasian tugas pernbantuan dalarn rangka pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di Tingkat Provinsi;
5. e.pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkoperasian dan UMKM;
6. f.pemberian bimbingan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
7. g.pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
8. h.penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan baru, ikIim usaha kondusif bagi UMKM di Tingkat Provinsi;
  1. 1.pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi; J. pemfasilitasi akses pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
9. k.pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan daJam rangka pembinaan SDM Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
  1. 1.pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan ID. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(1)Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah terdiri dari:
1. a.KepaJa Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahi: I) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan; dan 3) Sub Bagian Perencanaan.
3. c.Bidang Bina Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), membawahi: 1) Seksi Badan Hukum dan Penguatan Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM); 2) Seksi Organisasi dan TataJaksana Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM); dan 3) Seksi Data dan Informasi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). -13
4. d.Bidang Bina Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (VMKM), membawahi: 1) Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Keeil, Menengah (VMKM); 2) Seksi Produksi dan Pengembangan Vsaha Koperasi dan Vsaha Mikro, Keeil, Menengah (VMKM); dan 3) Seksi Aneka Vsaha Koperasi dan Vsaha Mikro, Kecil, Menengah (VMKM).
5. e.Bidang Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (VMKM), membawahi: I) Seksi Pengembangan Permodalan dan Kemitraan; 2) Seksi Jasa Keuangan; dan 3) Seksi Pembinaan Koperasi Simpan Pinjam.
6. f.Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (VMKM), membawahi: I} Seksi Pengembangan Kewirausahaan; 2) Seksi Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan Vsaha Mikro, Kecil, Menengah (VMKM); dan 3) Seksi Peningkatan Peran Serta Masyarakat .
7. g.Vnit Pelaksana Teknis Dinas (VPTD); dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumiah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3)Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (I), huruf e, huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepala Kepala Dinas.
(4)Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
(5)Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
(6)Vnit Pelaksana Teknis Dinas (VPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipirnpin oleh Kepala Vnit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(7)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertangungjawab kepada Kepala Dinas.
(8)Bagan Strukrur Organisasi Dinas Koperasi, Vsaha Mikro, Keeil dan Menengah sebagaimana tereantum dalam Lampiran Xl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. -14

10.Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 2 (dua) Bagian, yaitu Bagian Kesebelas A yang terdiri atas 2 (dual Pasal yaitu Pasal 27A dan Pasal 27B dan Bagian Kesebelas B yang terdiri atas 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 27C dan Pasal 27D, yang berbunyi sebagai berikut:

(1)Dinas Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang perindustrian berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Dinas Perindustrian mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebiiakan, pengaturan dan penetapanJ pedoman teknis bidang perindustrian;
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang perindustrian;
3. c.pembinaan, fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di provinsi;
4. d.pemberian fasilitas usaba dalam rangka perlidungan dan pengembangan berusaha serta pengembangan industri kecil menengah di provinsi:
5. e.pelaksanaan tugas di bidang industri agro, industri kecil dan menegah, industri dasar;
6. f.pernantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian provinsi:
7. g.pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
8. h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(1)Susunan Organisasi Dinas Perindustrian terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahi: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan; dan 3) Sub Bagian Perencanaan.
3. c.Bidang Industri Agro, membawahi: 1) Seksi lndustri Hasil Pertanian; 2) Seksi lndustri Haeil Perkebunan dan Kehutanan; dan 3) Seksi Industri Hasil Perikanan dan Peternakan. -15
4. d.Bidang Industri Aneka, membawahi: I) Seksi Industri Sandang; 2) Seksi Industri Furniture; dan 3) Seksi Industri Kulit dan Kerajinan.
5. e.Bidang Industri Dasar, membawahi: I) Seksi Industri Logam; 2) Seksi Industri Keramik; dan 3) Seksi Industri Kimia dan Bahan Bangunan.
6. f.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3)Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (I), huruf c, huruf d, dan huruf e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepala Kepala Dinas.
(4)Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
(5)Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c. huruf d. dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
(6)Unit Pelaksana 'I'eknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf f, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(7)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf g dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertangungjawab kepada Kepala Dinas. 18) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XlA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Baglan Keaebelaa B Dinas Perclagangan Paragraf I Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 27C (I) Dinas Perdegangan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang perdagangan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Guberrrur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Dinas Perdagangan mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standarI pedoman teknis bidang perdagangan; -16
2. b.penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang penguatan dan pengembangan iklim usaha bidang perdagangan lingkup Provinsi;
3. c.penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang Perdagangan;
4. d.pemberian fasilitas usaha perdagangan dalam rangka pengembangan usaha, kecil, menengah di provinsi:
5. e.pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar danjasa;
6. f.Pembinaan dan fasilitasi, Koordinasi, pengawasan, penyelenggaraan perlindungan konsumen, Kemetrologian, Barang Beredar dan Jasa lingkup provinsi;
7. g.pelaksanaan, koordinasi, kegiatan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) lingkup Provinsi.
8. h.Pembinaan, pengujian dan sertiftkasi mutu barang;
  1. 1.pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perdagangan provinsi; J. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
9. k.pelaksanaan tugas laln yang e1iberikan oleh Gubernur sesual dengan tugas dan fungsinya.
10. a.Kepala Dinas;
11. b.Sekretariat, membawahi: I) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan; dan 3) Sub Bagian Perencanaan.
12. c.Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahi: I) Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan; 2) Seksi Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri; dan 3) Seksi Bahan Pokok dan Bahan Strategis.
13. d.Bidang Perlindungan Konsumen, membawahi: 1) Seksi Pembinaan Kemetrologian; 2) Seksi Perlindungan Konsumen; dan 3) Seksi Pengawasan Barang Beredar.
14. e.Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahi: 1) Seksi Ekspor; 2) Seksi Impor; dan 3) Seksi Fasilitasi.
15. f.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
16. g.Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumJah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
(2)Sekretariat sebagaimana e1imaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada eli bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. -17 (3J Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (I), huruf c, huruf d, dan huruf e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepala Kepala Dinas.
(4)Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
(5)Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c, huruf d, dan huruf e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
(6)Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf f, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(7)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf g dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertangungjawab kepada Kepala Dinas.
(8)Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan sebagaimana tercantum dalarn Lampiran XlB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. II. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahi: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan; dan 3) Sub Bagian Perencanaan, membawahi:
3. c.Bidang Prasarana dan Sarana Perkebunan, membawahi: I) Seksi Perluasan dan Pengelolaan Lahan; 2) Seksi Pengelolaan Air lrigasi; dan 3) Seksi Pembiayaan, Alsintan, Pupuk dan Pestisida.
4. d.Bidang Produksi Perkebunan, membawahi: I) Seksi Benih dan Sarana Produkai Perkebunan; 2) Seksi Teknis Budidaya Perkebunan; dan 3) Seksi Perlindungan Tanarnan Perkebunan.
5. e.Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, membawahi: 1) Seksi Pengolahan Hasil dan Pasca Panen; 2) Seksi Mutu dan Standarisasi; dan 3) Seksi Pemasaran Hasil.
6. f.Bidang Bina Usaha Perkebunan, membawahi: I) Seksi Pengembangan SDM dan Kelembagaan Petani; 2) Seksi Kemitraan; dan 3) Seksi Pengkajian Teknologi.
7. g.Unit PelaksanaTeknis Dinas (UPTD); dan h Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalarn berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterarnpilannya.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. -18
(3)Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(4)Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
(5)Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
(6)Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(7)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h. dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(8)Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dar! Peraturan Daerah ini. PasalII Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung. PARAF KOORDINASI t WAKJL GUBERNUR ~ I SElDA. PROVlttsl 3 ASS. BID. PEM. • ASS, BID. ft( BANG , ASS. am. KESRA • ASS. BlD. UMUM ~ 7 a 1~\I'lOO~I~'«'l I~ • 10 B.'l\O HtnM! , Ditetapkan di Te1ukbetung pada tanggal 8 - 8 - 2014 GUBERl'IUR LAMPUNG, Diundangkan di Telukbetung pada tanggal 8 - 8 - 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, Ir. ARINAL DJUNAlDI Pembina Utama Madya NIP. 19560617 198503 1 005 LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNGTAHUN 2014 NOMOR ...'f.. PEI'fJELASAN ATAS PERATURAI'f DAERAH PROVINSI LAMPUNG I'fOMOR 4 TABUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAI'f DAERAH PROVINSI LAMPUNG I'fOMOR 13 TAHUI'f 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS DAERAH PROVINSI LAMPUI'fG I. UMUM Reforrnasi birokrasi di bidang kelembagaan baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerab merupakan salab satu upaya yang diharapkan dapat mewujudkan organisasi modern. yang ditandai dengan tertatanya organisasi yang tepat fungsi tepat ukuran (rightsizing), ketegasan fungsi lini dan staf banyak menggunakan jabatan fungsional, rentang kendali yang tepat, serta pelaksanaan tugas dan fungsi yang elisien dan efektif. Pada tataran pemerintah daerah, reformasi birokrasi eli bidang kelembagaan rnembawa perubaban yang cukup signifikan antara lain kriteria besaran struktur organisasi yang didasarkan pada beban kerja; pewadaban urusan pemerintahan d.alam bentuk dinas; pewadahan fungsi-fungsi penunjang dalam bentuk badan; pewadaban pelayanan tertentu kepada masyarakat dalam unit pelaksana daerab dan lain sebagainya. Perubaban tcrsebut didasarkan pada kerangka teoritis babwa dalam mendesain suatu organtsast terdapat 5 (lima) elemen dasar : 1. Strategic Apec, yaitu Gubemur/Bupati/walikota sebagai pimpinan puncak pembuat dan pengambil keputusan/kebijakan; 2. Middle Line, yaitu Sekretarlat Daerab sebagai koordinator dan pengbubung antara Gubernur/Bupati/Walikota dengan satuan kerja perangkat daerah; 3. Operating Core, yaitu Dinas Daerah sebagai satuan kerja perangkat daerab (SKPDj yang melaksanakan tugas teknis operasional; 4. Technostructure, yaitu Badan Daerab sebagai satuan kerja perangkat daerab (SKPD) yang melaksanakan tugas pengkajian, analisa dan standarisasi; dan 5. Supporting StaI, yaitu unsur stal yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerab (SKPD). -2 Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, gubernur dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, badan daerah, unit pelaksana daerah dan lembaga lain. Dasar utama pembentukan organisasi perangkat daerah ada1ah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah, yaitu terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib terdiri dari urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut, pemerintah daerah memprioritaskan penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifIkasi (KISS) antar daerah dan antar sektor, sehingga dalam penataan organisasi perangkat daerah masing-masing pemerintah daerah taat asas dan taat norma, yang dilaksanakan melalui fasilitasi, asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan serta kerjasama. Dalam penataan organisasi perangkat daerah haIUS menerapkan prinsip prinsip organisasi, antara lain visi, misi dan sasaran strategis yang jelas, pelembagaan fungsi staf, fungsi lini dan fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifltas, rentang kendali serta tatakerja yang jelas, Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Provinsi Lampung, sebagai implementasi berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pernerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupateri/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, setelah di1akukan evaluasi kelembagaan perlu dilakukan penataan kembali kelembagaan perangkat daerah terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya dan khususnya perubahan dari sisi - 3 kelembagaan, bahkan perubahan dimaksud berpengaruh pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban. Sebagai tindak lanjut dari berlakunya peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut d.i atas guna menyesuaikan dengan perkembangan, kebutuhan organisasi dan pelaksanaan atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu untuk meninjau kembali susunan Organisasi dan TatakeIja Dinas Daerah Provinsi Lampung. Agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik, optimal dan efektif perlu di1akukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung. II. PASAL DElIIl PASAL Pasall Cukup Jelas PasalB CukupJelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR . - 4 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI IAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 4 TABUN 2014 PROVINSI IAMPUNG TANGGAL 8 - 8 - 2014 KEPALA Sub Bagian Umumdan Kepegawaian Bidang Pendidikan Bidang Anak Usia Dirri, Pendidikan Non Formal dan Dasar In Formal I Sekai Pembinaan Seksi PembinaanPendidikan- f-- Sekojah AnakUsia Daear Dini Seksi Seksi Pemblnaan Sekolah ~ f-- Kursue Pembinaan dan Menengah Pelatihan Pertarna Seksi """~binalm e-- PmdidikanPembinaan I- KhuSl.ls& Pendidikan Layanan Klw.SIlS Pendidikan Du.sw-Masyarakat Seksi Seksi Pembinaan Pembinaan Pendidik& Pendidik & ' - T~ ' TeI18ga Kependidikan KependidikanAnakUsiaDini, Pendidi.lum D= Non=al& Kelompok Jabatan [ Fungslonal IPJllRJWIKOORDINASI I I I 'WA~LGU"RNU' ~ aJ 2 SElmA. PROWISi 3 ASS. Bltl. PEM, • ASS. BID. EK BANG M.~O 5 ASS.BID.WM ~ASS. 81D. UMUM • 7 • 110''''- a.~ """ , - -- - .......... SEKRETARlAT Sub Bagian Keuangan Bidang Pendidikan Menengah & Tinggi Seksi Pembinaan Sekolah I------ Menengah Atas Selrni Pembinaan Sekolah Menengah f- Kejuruan & I\!mlirlikan TIngg; Seksi Pembinaan "=ill"""" f-- Khusus& Layanan KhUSLlS Pmdidikan M=""'" Seksi Pembinaan Pendid..ik &L- Ten.... Kependidikan PendidikBn M==."m Sub Bagian Perencanaan Bidang Kebudayaan Seksi Peteerartan eagar - Budaya dan Permuseuman Seksi Pembinaan f-- Kesenian & Perfilman Seksi Internalisaai Nilai & I- Diplomasi Budaya Seksi L- Sejarah dan Nilai Budaya GUBERlfUR LAMP1JWG~ -5 BAGAN STRUKTUR ORGANlSASl LAMPIRAN VII ; PERATURAN DAERAH PROVINS[ LAMPUNG DINAS KOMUNlKASl DAN JNFORMATJKA NOMOR 4 TAHUN 2014 PROVINS] LAMPUNG TANGGAL 8 - 8 - 2014 KEPALA DINAS BIDAliG POSl> TELEKOMUNIKASI Seksi Pos Seksi Telekomunfkaei Seksi Stender Teknis Pos& Telekomunikasi KeJDmpok JabataD FluIpional I BIDAliG APLIKABI TELEMATIKA I Seksi Pengembangan Aplikasi Sekei Sietem Infonnasi Seksi Kemitraan Telematika UPTD I Sub Bagian Umum dan Kepeaawaian I BmAJrGSARAliA kOJfU1lflKASI& DESEIIIlIASI IBFORMASI I Seksi Stndarisasi Penyiaran dan Media Seksi Ueaha Penyiaran Seksi Sarana 'Ieknologi Komunikasi SEKRETARIAT Sub Bagian Keuangan I Sub Bagian Perencanaan I BlDA1IG INFORMASI PUBLIK I Seksi Pengelolaan Pendapat Umum Seksi Informasi Politik, Hukumdan Keamanan Seksi Informasi Kesra dan Perekonomian L PARAF KOORDINASI 1 WAt<lL GUSERNUR ~ 1 SEKDA. PROYmSI , ASS, liD. PEM. 4 ASS. BII). EJ; BAHG 5 ASS. BID. KfSRA • ASS. SID. UMUM 2.. , , 101110 ~1;~l)M'1 • 111 BlliOiUlll\;~,'. GUBERRUR LAMPUNG, FlE.ARDO -6 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN VIII: PERATURAN DAERAH PROVINSl LAMPUNG DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI NOMOR 4. 8 TAHUN 2014 KREATIF PROVINSI LAMPUNG TANGGAL 8 - - 2014 KEPALA DINAS SEKRETARIAT I Sub Bagian Umumdan Sub Bagian Keuangan I Sub Bagian Perencanaan BIDANG Pengembangan Destinasi ParI_ta I I- Seksi Objek Daya Tarik Wisata I- Seksi Industri Panwisata '- Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelompok Jabatan Fu......_ UPTD I I I I I Kepegawaian BIDAl'IG Pemasaran Par:lw:lsata I Seksi Promosi I- Pariwisata Seksi Kerjasema dan I- Hubungan Antar Lembaga Seksi '--- Pengembangan Promosi BIDAl'IG Ekonomi Kreatif I Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Sekel Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain & IPTEK Seksi '- Kerjasema dan FasiIitasi GUBERNllR LAllIIPUNG, L M. HOFICARDO 1 -7 BAGAN STRUKTUR ORGAMSASI DINAS BINA MARGA PROVINSr lAMPUNG LAMPIRAN IX: PERATURAN DAERAH PROVINS} LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 2014 TANGGAL 8 - 8 - 2014 KEPALA I Sub Bagian Um= Bidang Pemeliharaan Bidang Pembangunan .Jelan dan Jembatan Seksi Pembangunan dan r- Peningkatan Jalan Sekei Pembangunen dan Penggantian f-- Jembatan Seksi Tata Teknik~ Pembengunan Jalan dan Jembatan Kelompok Jabatan Funpional I I I f- f- L.... lLj Jalan dan Jembatan Seksi Pemeliharaan Jalan Seksi Pemeliharaan .Jembatan Seksi Tata Teknik Pemeliharaan Jalan dan Jembatan urrn I PARAF KOORDINASI SEKRETARJAT Sub Bagian Kepegawaian Bidang Bina Jasa Konstruksi f-- f- L- Seksi .Jasa dan Teknik Konstruksi Seksi Kemitraan Sekei Pernanfaeten Ruang Milik Jalan I Sub Bagian Keuangan Bidang Perencanaan dan Pelaporan f- L.. L.... Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan .Jelan Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Seksi Evaluasi dan Pelaporan GUBERBUR LAMPUNG, (' ~) M. I WAKIL GUBERNUR 2 SlKDl PROVlNSI 3 ASS. BID. pat • Ass.. BID. EK BANG 5 ASS. BID. KESRA • ASS. BID. UMUM 7 , 0 ~""", " BIROHi,lKU1'r. -8 BAGAN STRUKTUR ORGANlSASI LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG DlNAS KOPERASI. USAHA MIKRO, KECIL, NOMOR, "8 T~HUN 2014 MENENGAH PROVINSI LAMPUNG TANGGAL : - - 2014 I BJDANG Dina Kelembapan Koperaal dan UMlDrI I Seksi Badan Hukum & Penguatan Kelemba.gwm Koperasi & UMKM Beksi Organisasi dan 'Tatalaksana Koperasi & UMKM Sekei Data & Informasi Koperasi & UMKM Kdompok Jabatan - FuDpioaal KEPALA D1I1AS SEKRETARIAT I I Sub Bagian Sub Bagian ,I Sub Bagian PerencanaanUmumdan Keuangan ~epegawaian I I I BIDAliGBIDAJlG BJDANG BiDa Usaha Koperasl FlUIUitaei Pembfayaan Pengembaugan SDM d.anUMKM Koper8si 8r. UMKM Kopera•• dan UMKM I I I Seksi SekeiSeksi PengembanganPemasaran dan Pengembangan Jaringan Usaha Permodalan dan Kewirausahaan Koperasi dan UMKM Kemitraan Seksi Produkei dan Seksi Seksi Jasa KeuanganPengernbangan Pendidikan dan Usaha Koperasi dan Pelatihan Koperasi UMKM dan UMKM SeksiSeksi Sekei Peningkatan PecanPembinaan Aneka Usaha Serta MasyarakatKoperaei SimpanKcperaei dan PinjamUMKM UPTD PARAF KOORDINASI , WAKlI. GUBERNUR 1!t; , SEKlIA. PROYINSI s ASS, BlI), P£M. • ASS. BID. EK BANG ; 5 !\SS. BIO, mIlA I 6 ASS. me. uMUil! e: I 7 ' ~ b i-e,\1l-O O~\tllSl s W',: SlROHllKUM GUBERNUR LAMPUNG, 1iI.R!mii -- - ---- -- ·9 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN XIA: PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNl DINAS PERINDUSTRIAN PROVlNSI LAMPUNG NOMOR 4. TAHUN 2014 TANGGAL: 8 - 8 - 2014 KEPALA DINAS I BIDAl'IG IDdustri Agro Seksi I- Industri Hasil Pertanian Seksi I- Industri Hasil Perkebunan dan Kehutanan Seksi '- Industri Heeil Perikanan dan Peternakan KeIom.polt .Jabatan Funpional I I ' llPTD Sub Bagian Umumdan K<oe<awaian I BEKRETARIAT Sub Bagian I Sub Bagian Perencanaan I BIDAl'IG - Industri helm Seksi Industri Sandang Seksi Industn FUrrliture Sekei Industri Kulit dan Kerajinan BIDAJlG IDdutri Duar Seksi Industri Logam Seksi Industri Keramik Seksi L.. Industri Kimia dan Bahan Bangunan PARAF KOORDINASI 1 WAKIL GU8ERWR ~ 2 SEKDA. PROVINSI , ASS. SID. PEM. • ASS. BID. EK SANG , ASS. BID. KESRA , ASS, BID.llMUM 7 • ~\Il-O O~'''l .~ , / 10 SlRO HUIUIM t- M. RJDHO GUBERIIUR LAMPUlI'G. - 11 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN XIII: PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 2014 TANGGAL : 8 - 8 _ 2014 KEPALA Bidang Prasarana dan Sarana Perkebunan I Seksi Perluasan dan Pengelolaan Lehan f- Seksi Pengelolaan Air f- Irigaei Sekei Pembiayaan, Alsintan, Pupuk~ dan Pestisida KeJompolt JabataD l'd:aploJlal l[ I I Sub Bagian Umumdan Keoeeawaian Bidang Produksi Perkebunan I Sekai Benih dan Serene Produksi f- Perkehunan Seksi Teknis Budidaya f- Perkebunan Sekai Perlindungan 'ranemen ~ perkebunen UPTD I SEKRETARIAT Sub Bagian Bagian PerencenaenKeuangan Bidang Pengelolaan dan Bidang Pemeeeran Hasil Bina Usaha Perkebunan Perkebunan I I SekaiSeksi Pengolahan -.......... SDM dan Hasil dan Kelembllywn -f Pe<aniPesce Panen Seksi Mutu dan Seksi - Standarisasi - Kemitraan Seksi Seksi Pengkajian Pem8SBIllIl Teknologi ~ Hasil ~ GUBERlIUR LAllPUlfG, PARAF KOORDiNASI , WAKIL GUBERNUR Iodit 2 sam.... PROVINSl 3 ASS. BID. Pat. • ASS. BID. EK BANG , AS$. BID. KESRA • ASS. BID. UMUM 7 , f>' flODI'4Pt-"J l~~t , ~G 4111.1«} !lUKllM M. HIri{CARDO

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 23

Pasal 26

Pasal 31

Peraturan turunan (8)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 28 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 52 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 23

Pasal 26

Pasal 31

Peraturan turunan (8)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 28 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 52 Tahun 2014