DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 7 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Lampung

regulasi_utama

Ringkasan

peraturan daerah ini memutuskan tentang penyelenggaraan kepelabuhan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan kepelabuhanan di Provinsi Lampung harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam menye1enggarakan pembangunan daerah untuk kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pengernbangan bagi warga negara serta upaya peningkatan pertahanan dan keamanan negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepelabuhanan; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Indonesia Tahun 1945; Dasar Negara Republik .-. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

Mengingat

3.Undang-Undang Nornor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tam.bahan Lernbaran Negara Republik Irrdorroeta Nornor 4725);
4.Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); S. Undanz-Undanz Nomor 32 Tahun 2009 tentanz Penzelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); - 2
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
10.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2011 tentang Alur Pelayaran di Laut;
11.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri;
12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
13.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 343) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lanlpung Nomor 402); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG clan GUBERNUR LAMPUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPELABUHANAN. - 3

BAB III

KEWENANGAN DI W1LAYAH LAUT Pasal 4

Pasal 7

Dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan peran pelabuhan, maka pemerintah daerah mempunyai peran, tugas dan wewenang sebagai berikut:

a.mendorong pengembangan kawasan perdagangan, kawasan industri dan pusatkegiatan perekonomian lainnya;
b.mengawasi terjaminnya kelestarian lingkungan di pelabuhan;
c.ikut menjamin keselamatan dan keamanan pelabuhan;
d.menyediakan dan memelihara infrastruktur yang menghubungkan pelabuhan dengan kawasan perdagangan, kawasan industri dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;
e.membina masyarakat di sekitar pelabuhan dan memfasilitasi masyarakat diwilayahnya untuk dapat berperan serta secara positif terselenggaranya kegiatanpelabuhan;
f.menyediakan pusat informasi muatan di tingkat wilayah;
g.memberikan izin mendirikan bangunan di sisi daratan; dan
h.memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi pelabuhan dan terminal khusus diwilayahnya. Pasa18

(1)Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepelabuhanan yang meliputi aspek pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan, pendayagunaan, pengembangan pelabuhan guna mewujudkan tatanan kepelabuhanan.
(2)Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penetapan kebijakan dibidang kepelabuhanan.
(3)Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemantauan dan penilaian terhadap kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan;
2. b.tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan.
(4)Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemberian arahan dan petunjuk dalam melaksanakan pernbangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan;
2. b.pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat penggunajasa kepelabuhanan. BABV KAWASAN PELABUHANDAN TATANAN KEPELABUHANAN Pasa19
(1)Untuk memanfaatkan wilayah perairan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kawasan pelabuhan digunakan untuk penyelenggaraan kepelabuhanan. - 8
(2)Kawasan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung. PasallO
(1)Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayanan, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanakan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya, ditata secara terpadu guna mampu mewujudkan penyediaaan jasa kepe1abuhanan sesuai dengan tingkat kebutuhan.
(2)Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditata, guna mewujudkan penye1enggaraan pe1abuhan yang handal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi dan mempunyai daya saing global dalam rangka menunjang pembangunan daerah serta mendorong pertumbuhan dan perkembangan pembangunan nasional. Pasa111
(1)Penyusunan tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.rencana tata ruang wilayah;
2. b.pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial;
3. c.kelestarian lingkungan;
4. d.keselamatan pelayaran;
5. e.sistem transportasi;
6. f.standarisasi; dan
7. g.pertahanan dan keamanan;
(2)Tatanan kepelabuhanan sebagaimana maksud pada ayat (1) sekurang kurangnya memuat peran, fungsi, jenis dan hirarki pelabuhan, lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antar moda serta keterpaduan dengan sektor lainnya. Pasa112
(1)Pe1abuhan menurut perannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai:
1. a.simpul dalam jaringan transportasi; ~
2. b.pintu gerbang kegiatan perekonomian;
3. c.tempat kegiatan alih moda transportasi;
4. d.penunjang kegiatan industri danJatau perdagangan;
5. e.tempat distribusi, produksi dan konsolidasi muatan atau barang; dan
6. f.mewujudkan Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara;
(2)Pelabuhan menurut fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai tempat kegiatan:
1. a.pemerintahan; dan
2. b.pengusahaan;
(3)Pelabuhan menurut jenis kegiatannya terdiri dari atas:
1. a.pelabuhan laut; dan
2. b.pelabuhan sungai dan danau.
(4)Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a secara hirarki terdiri atas:
1. a.pelabuhan utama;
2. b.pelabuhan pengumpul; dan
3. c.pe1abuhan pengumpan; -9 Pasal 13 Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) diselenggarakan oleh penyelenggara pelabuhan. BABVI PENETAPAN LOKASI PELABUHAN, RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH L1NGKUNGAN KERJA DAN DAERAH L1NGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
(1)Lokasi untuk Penyelenggaraan Pelabuhan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi dari Gubemur dan BupatijWalikota, berdasarkan kewenangannya mengacu kepada Tatanan Kepe1abuhanan.
(2)Lokasi penyelenggaraan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan berdasarkan koordinat geografis.
(1)Untuk kepentingan pelabuhan, Penyelenggara Pelabuhan wajib rnenyusun Rencana Induk Pelabuhan pada lokasi yang telah ditetapkan.
(2)Rencana Induk Pe1abuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi peruntukan daratan dan perairan pelabuhan untuk menentukan kebutuhan penempatan fasilitas dan kegiatan operasional pelabuhan yang meliputi:
1. a.fasilitas pokok; dan
2. b.fasilitas penunjang.
(3)Rencana Induk Pe1abuhan menjadi dasar yang mengikat dalam menetapkan kebijakan untuk me1aksanakan kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan sesuai dengan peran dan fungsinya.
(4)Gubemur menetapkan Rencana Induk Pe1abuhan Pengumpan Regional.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional diatur dengan Peraturan Gubemur.
(2)Badan usaha dalam me1akukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan pengumpan regional wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Gubemur atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubemur. - 10 PasalI7 Permohonan penetapan pelabuhan terbuka bagi perdagangan luar negeri dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapat rekomendasi dari Gubemur. BagiaD Keempat Daerah LiDgkuDgaD Kerja PelabuhaD daD Da.era.h LingkuDga.n KepentiDgaD Pelabuhan PasalI8
(1)Untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan pengumpan regional, ditetapkan batas-batas DLKr pelabuhan dan DLKp peIabuhan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung.
(2)DLKr pelabuhan pengumpan regional terdiri dari:
1. a.DLKr Daratan yaitu wilayah daratan pada pelabuhan yang dipergunakan untuk bongkar/rnuat barang, penyimpananj'gudang, naik /turun penumpang, dan fungsi ekonomi lainnya serta fungsi pemerintahan berdasarkan sertifikat HPL yang dimiliki penyelenggara pelabuhan yang bersangkutan.
2. b.DLkr Perairan yaitu wilayah perairan pada pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, perairan tempat labuh, perairan untuk tempat alih muat barang antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan oleh gerak kapal, kegiatan pemanduan dan fungsi ekonomi lainnya serta fungsi pemerintahan oleh penyelenggara peIabuhan yang bersangkutan.
(3)DLKr Daratan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan
1. a.peta situasi daratan;
2. b.titik koordinat geografis;
3. c.luas areal daratan dalam merter persegi /hektar;
4. d.sertifikat tanah;
5. e.rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota; dan
6. f.berita acara dari peninjauan lapangan secara terpadu dan rapat koordinasi dengan instansi terkait di Daerah.
(4)DLKr Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan: •
1. a.peta laut dan situasi perairan;
2. b.titik koordinat geografis;
3. c.luas areal daratan dalam hektar;
4. d.rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota;
5. e.rekomendasi dari Pejabat Pemegang fungsi keselamatan pelayaran pada pelabuhan terdekat; dan
6. c.berita acara hasil peninjauan lapangan secara terpadu dan rapat koordinasi dengan Instansi terkait di Daerah.
(5)DLKp Pelabuhan yaitu wilayah perairan pada pelabuhan sekeliling daerah lingkungan kerja perairan yang digunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran, dan fungsl-fungsi lain dari Pernerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. - 11
(6)Oaerah Lingkungan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan:
1. a.peta laut dan peta situasi perairan;
2. b.titik koordinat geografis;
3. c.luas areal daratan dalam hektar;
4. d.rekomendasi dari Gubernur dan BupatijWalikota sesuai dengan kewenangannya;
5. e.rekomendasi dari Pejabat Pemegang Fungsi Keselamatan Pelayaran pada pelabuhan terdekat, dan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung; dan
6. f.berita acara hasil peninjauan lapangan secara terpadu dan rapat koordinasi dengan Instansi terkait di daerah.

Pasal 19

Penyelenggara pelabuhan pengumpan regional mengusulkan penetapan OLKr Pelabuhan dan DLKp Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Gubernur dengan melampirkan dokumen:

a.peta usulan rencana OLKr pelabuhan dan OLKp pelabuhan yang ditunjukkan dengan titik-titik koordinat di atas peta topografi dan peta laut;
b.kajian mengenai aspek keamanan dan keselamatan pelayaran; dan
c.kajian mengenai aspek lingkungan. Pasa120

(1)OLKr pelabuhan dan OLKp pelabuhan yang telah ditetapkan, menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan kepelabuhanan bagi penyelenggara pelabuhan yang bersangkutan.
(2)OLKr pelabuhan dan OLKp pelabuhan dimaksud pada ayat (1) masing-masing berdiri sendiri. Pasa121
(1)Di dalam OLKr sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), penyelenggara pelabuhan mempunyai kewajiban:
1. a.Oi OLKr Oaratan Pelabuhan:
  1. 1.memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas OLKr daratan pelabuhan;
  2. 2.memasang papan pengumuman yang memuat informasi mengenai batas batas OLKr daratan pelabuhan;
  3. 3.melaksanakan pengamanan terhadap asset yang dikuasainya;
  4. 4.menyelesaikan sertifikat hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  5. 5.menjaga kelestarian lingkungan.
2. b.Di DLKr perairan pelabuhan:
  1. 1.memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas OLKr perairan yang telah ditetapkan;
  2. 2.menginformasikan mengenai batas-batas OLKr perairan pelabuhan kepada pelaku kegiatan kepelabuhanan;
  3. 3.menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran;
  4. 4.menyediakan dan memelihara kolam pelabuhan dan alur pelayaran;
  5. 5.memelihara kelestarian lingkungan; dan
  6. 6.melaksanakan pengamanan terhadap asset yang dimiliki berupa fasilitas pelabuhan di perairan. - 12
(2)Didalam DLKpsebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5), penyelenggara pelabuhan berkewajiban:
1. a.menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran;
2. b.memelihara keamanan dan ketertiban;
3. c.menyediakan dan memelihara alur pelayaran;
4. d.memelihara kelestarian lingkungan; dan
5. e.melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan wilayah pantai. Pasa122
(1)Kegiatan pengerukan, reklamasi, salvage dan kegiatan pekerjaan di bawah air serta kegiatan pembangunan fasilitasi galangan kapal (docking kapal) pada pelabuhan pengumpan regional wajib mendapatkan izin dan Gubernur.
(2)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan:
1. a.keselamatan pelayaran;
2. b.tatanan kepelabuhanan;
3. c.rencana induk pelabuhan;
4. d.kelestarian lingkungan, dan
5. e.dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat pesisir.
(3)Pedoman mengenai kegiatan pengerukan, reklamasi, salvage dan kegiatan pekerjaan di bawah air di DLKr pelabuhan dan di DLKp pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan Peraturan Gubemur.
1. a.rencana Induk Pelabuhan;
2. b.standar disain bangunan, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan peraturan pelabuhan serta pelayanan operasional pelabuhan:
3. c.kehandalan fasilitas pe1abuhan;
4. d.keselamatan pelayaran; dan
5. e.kelestarian lingkungan. Pasa124
(1)Pembangunan pelabuhan dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan:
1. a.administrasi;
2. b.bukti penguasaan tanah dan perairan;
3. c.memiliki penetapan lokasi pelabuhan;
4. d.memiliki rencana induk pelabuhan; dan
5. e.studi kelayakan yang sekurang-kurangnya memuat; -13 1) Kelayakan teknis yang meliputi: a) hasil survei pelabuhan yang meliputi kondisi hidrooceanografi dan kondisi geoteknik; b) hasil studi keselamatan pelayaran me!iputi jumlah, ukuran dan frekuensi lalu !intas kapal, rencana penempatan sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran dan kolam pelabuhan; c) desain teknis pelabuhan me!iputi kondisi tanah, konstruksi, kondisi hidrooceanografi, topografi, penempatan dan konstruksi sarana bantu navigasi, alur pelayaran dan kolom pelabuhan serta tata letak dan kapasitas peralatan di pelabuhan. 2) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang telah disetujui Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Daerah.
(2)Persyaratan pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipenuhi, maka dapat ditetapkan Keputusan pelaksanaan pembangunan oleh:
1. a.Gubernur dengan rekomendasi dari Bupati/Walikota untuk pelabuhan pengumpan regional.
2. b.Menteri setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur untuk pelabuhan pengumpul dan pelabuhan umum yang diusahakan dan pelabuhan yang tidak diusahakan. Pasa125 Penyelenggara pelabuhan dalam melaksanakan pembangunan pelabuhan, diwajibkan:
3. a.mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan dibidang kepelabuhanan, keselamatan pelayaran lalu !intas angkutan di perairan, dan kelestarian lingkungan;
4. b.bertanggungjawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan yang bersangkutan. Pasa126
(1)Setiap orang yang memanfaatkan garis pantai, muara sungai dan pinggiran sungai untuk membantu fasilitas dan /atau melakukan kegiatan tambat kapal, dan bongkat muat barang atau menaikkan dan menurunkan penumpang untuk kepentingan sendiri diluar kegiatan dipelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri wajib memiliki izin yang bersifat sementara se1ama 1 (satu) tahun dan akan ditinjau kemba!i setelah berakhirnya izin.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Izin pembangunan yang diterbitkan oleh Gubernur; dan
2. b.Izin pengoperasian yang diterbitkan oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat.
(3)Penyelenggara pelabuhan yang telah mendapatkan izin operasi diwajibkan:
1. a.mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan dibidang pelayaran dan kelestarian lingkungan yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
2. b.bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan; dan
3. c.melaporkan kegiatan operasional setiap bulannya kepada Gubernur. - 14 BABVIII KEGIATAN PENGUSAHAAN DI PELABUHAN Pasa127
(1)Kegiatan penyediaan danjatau pe1ayanan jasa kepelabuhanan dan jasa terkait dengan pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan jenis izin usaha yang dimilikinya.
(2)Penyediaan danjatau pelayananjasa kepelabuhanan, antara lain terdiri atas:
1. a.penyediaan danj atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
2. b.penyediaan danjatau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
3. c.penyediaan danjatau pelayanan fasilitas naik turun penumpang danjatau kendaraan;
4. d.penyediaan danj atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
5. e.penyediaan danj atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
6. f.penyediaan danj atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering dan ro-ro;
7. g.penyediaan danj atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
8. h.penyediaan danj atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang dan/atau:
9. i.penyediaan danj atau pelayanan jasa penundaan.
(3)Penyediaan danjatau pelayananjasa terkait dengan kepelabuhanan meliputi:
1. a.penyediaan fasilitas penampungan limbah;
2. b.penyediaan depo peti kemas;
3. c.penyediaan pergudangan;
4. d.jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
5. e.instalasi air bersih dan listrik;
6. f.pelayanan pengisian air tawar dan minyak;
7. g.penyediaan perkantoran untuk kepentingan penggunajasa pelabuhan;
8. h.penyediaan fasilitas gudang pendingin; I. perawatan dan perbaikan kapal;
9. j.pengemasan dan pelabelan;
10. k.fumigasi dan pembersihanjperbaikan kontainer;
  1. 1.angkutan umum dari dan ke pelabuhan;
11. m.tempat tunggu kendaraan bermotor;
12. n.kegiatan industri tertentu;
13. o.kegiatan perdagangan;
14. p.kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
15. q.jasa periklanan; dan
16. r.perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi. - 15
(4)Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang berfungsi sebagai Badan Usaha Pelabuhan atau yang menyelenggarakan jasa terkait dengan kepelabuhanan.
(5)Kegiatan pengusahaan yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan dapat dilakukan untuk lebih dari satu terminal.
(6)Pada pelabuhan yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah, pelaksanaan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran tetap dilaksanakan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan.
(7)Kegiatan penyediaan danj atau pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan.
(8)Kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan dapat dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia danjatau Badan Usaha. BABIX BADAN USAHA PELABUHAN Pasa128
(1)Badan Usaha Pelabuhan berperan sebagai operator yang mengoperasikan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
(2)Badan Usaha Pelabuhan dapat melakukan kegiatan pengusahaan pada 1 (satu) atau beberapa terminal dalam 1 (satu) pelabuhan.
(3)Badan Usaha Pelabuhan yang melakukan kegiatan usahanya pada pelabuhan pengumpan regional wajib memiliki izin dan Gubernur.
(4)Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
1. a.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. b.berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Perseroan terbatas yang khusus didirikan di bidang kepelabuhanan;
3. c.memiliki Akte Pendirian Perusahaan; dan
4. d.memiliki keterangan domisili perusahaan. Pasa129 Dalam melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal28 ayat (1) dan ayat (2) Badan Usaha Pelabuhan wajib:
5. a.menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;
6. b.menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;
7. c.memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pe1ayanan yang ditetapkan oleh pemerintah;
8. d.menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada terminal dan fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;
9. e.ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan diperairan;
10. f.memelihara kelestarian lingkungan; dan
11. g.mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - 16 Pasa130 Dalam melaksanakan kegiatan penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan, Badan usaha pelabuhan berkewajiban:
12. a.menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;
13. b.memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
14. c.menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada fasilitas pelabuhan yang diopcrasikan;
15. d.ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan;
16. e.memelihara kelestarian Iingkungan;
17. f.memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian; dan
18. g.mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara Nasional maupun Internasional. BABX KERJASAMA Pasal 31
(1)Dalam pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan dapat melaksanakan kerja sama dengan penyelenggara pelabuhan lainnya, Badan Usaha Pelabuhan lainnya dan atau Pemerintah daerah.
(2)Dalam melaksanakan kerja sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan asas saling menguntungkan, prinsip kesetaraan, dan berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku.
(3)Kerja sarna antara pemerintah daerah dengan pihak lain dalam pelaksanaan pelayanan kepelabuhanan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN Pasa123 Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, wajib berpedoman kepada:

Pasal 32

(1)Kerja sarna sebagaimana dimaksud dalam PasaI 31 ayat (1), dapat dilakukan antara lain untuk:
1. a.pembangunan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh;
2. b.penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang, tumbuhan dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang;
3. c.penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, angkutan di perairan pelabuhan, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;
4. d.penyediaan bangunan dan lapangan di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan untuk kepentingan kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan;
5. e.penyediaan jaringan jalan dan jernbatan, ternpat tunggu kendaraan, pemanfaatan ruang luar di pelabuhan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minurn, dan depo bahan bakar, penyediaan penampungan limbah di pelabuhan;
6. f.penyediaan jasa pemanduan dan penundaan;
7. g.penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering;
8. h.penyediaan fasilitas penyeberangan dan kapal cepat; dan
9. i.penyediaan fasilitas keselamatan, pemadam kebakaran, dan penanggulangan pencemaran laut.
(2)Kerja sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan untuk satu jenis jasa atau lebih. - 17 BABXI TERMINAL KHUSUS Umum Pasa133 Untuk menunjang kegiatan tertentu diluar Daerah lingkungan Kerja dan Daerah lingkungan Kepentingan Pelabuhan laut serta pelabuhan sungai dan danau dapat dibangun dan dioperasikan terminal khusus guna menunjang usaha kegiatan pokoknya.

Pasal 34

(1)Terminal khusus wajib memiliki Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Kepentingan tertentu.
(2)Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
1. a.lapangan penumpukan;
2. b.tempat kegiatan bongkar muat;
3. c.alur pelayaran dan perlintasan kapal;
4. d.olah gerak kapal;
5. e.keperluan darurat; dan
6. f.tempat labuh kapaI.
(3)Wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki batas yang ditunjukkan dengan koordinat geografis.
(4)Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus pada pelabuhan regional ditetapkan oleh Gubernur.
(5)Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus pada pelabuhan regional dilaksanakan setelah mendapat iizin dari Gubernur dan atau pejabat yang ditunjuk.
(1)Kegiatan pada terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri me1iputi kegiatan lalu lintas kapal, penumpang, barang dan atau hewan.
(2)Terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disinggahi kapal-kapal berbendera Indonesia darr/ atau berbendera asing yang berlayar dari dan atau ke Iuar negeri, Pasal 36
(1)Penetapan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.tatanan kepelabuhanan nasional;
2. b.pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah yang mengakibatkan meningkatnya mobilitas orang, barang dan kendaraan dari dan keluar negeri;
3. c.kepentingan pengembangan kemampuan angkutan laut nasional yaitu dengan meningkatnya kerjasama antara perusahaan angkutan laut nasional dengan perusahaan angkutan laut asing dalam rangka melayani permintaan angkutan laut dari dan ke Iuar negeri; - 18·
4. d.Pengembangan ekonomi nasional yang telah meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan nasional, sehingga menuntut pengembangan pelayanan angkutan laut yang memiliki jangkauan pelayanan yang lebih luas dengan kualitas yang makin baik; dan
5. e.Kepentingan nasionallainnya yang mendorong sektor pembangunan lainnya.
(2)Persyaratan penetapan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri:
1. a.Aspek administrasi: 1) rekomendasi dari Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. 2) rekomendasi dari pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran di pelabuhan.
2. b.Aspek ekonomi yang terdiri dari: 1) menunjang industri tertentu; 2) arus barang minimal 10.000 torr/tahun; dan 3) arus barang ekspor minimal 50.000 tori/tahun.
3. c.Aspek keselamatan pelayaran yang terdiri dari : 1) kedalaman perairan minimal -6 Meter LWS; 2) luas kolam cukup untuk olah gerak minimal 3 (tiga) buah kapal; 3) sarana bantu navigasi pelayaran; 4) stasiun radio operasi pantai; 5) prasarana, sarana dan sumber daya manusia pandu bagi terminal khusus yang perairannya telah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu; dan 6) kapal patroli apabila dibutuhkan.
4. d.Aspek teknis fasilitas kepelabuhanan terdiri dari: 1) dermaga beton permanen minimal 1 (satu) tambatan; 2) gudang tertutup; 3) peralatan bongkar muat; 4) pemadam kebakaran 1 unit; 5) fasilitas bunker; dan 6) fasilitas pencegahan pencemaran.
(3)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dipenuhi Menteri menetapkan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri setelah mendapat Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan serta Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan.
(1)Pengelola terminal khusus dalam melaksanakan operasi terminal khusus diwajibkan:
1. a.mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan.
2. b.mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya. - 19
3. c.memelihara sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintaskapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di terminal khusus.
4. d.melengkapi terminal khusus dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain dari kapal yang menyebabkan pencemaran.
5. e.melaporkan kepada Menteri dan Gubernur dalam hal akan mengalihkan izin operasi terminal khusus kepada pihak lain bersamaan dengan usaha pokoknya.
6. f.bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian terminal khusus yang bersangkutan.
7. g.melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada: 1) Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. 2) Gubernur dengan tembusan Bupati/Walikota.
(2)Apabila dilakukan penambahan dan atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan, pengelola terminal khusus diwajibkan melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Gubernur dengan tembusan Bupati/Walikota dengan melampirkan:
1. a.kelayakan teknis terhadap rencana penambahan dan/ atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan khusus.
2. b.rekomendasi dari pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran. BABXII TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI Pasal 38
(1)Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah kepentingan pelabuhan dapat dibangun terminal untuk kepentingan sendiri.
(2)Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan dibidang:
1. a.pertambangan
2. b.perindusterian
3. c.pertanian
4. d.perikanan
5. e.kehutanan
6. f.pariwisata; atau
7. g.kegiatan lainnya yang dalam pelaksanaan kegiatan pokoknya memerlukan fasilitas dermaga.
(3)Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dilakukan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pelabuhan.

Pasal 39

Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri hanya dapat dilakukan atas dasar kerjasama dengan penyelenggaraan pelabuhan dan setelah memperoleh persetujuan pengelolaan dari pengelolaaan dari:

a.Menteri untuk Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang berada di DLKr dan Daerah Kepentingan Pelabuhan Utama dan Pengumpul setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur. - 20
b.Gubemur untuk Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang berada di DLKr dan Daerah Kepentingan Pelabuhan Pengumpan Regional setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota,
c.Bupati/Walikota untuk Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang berada di DLKr dan Daerah Kepentingan Pelabuhan Lokal. Pasa140 Persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditetapkan setelah memenuhi persyaratan:
a.bukti kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan;
b.data perusahaan yang meliputi akta perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak dan izin usaha pokok;
c.studi kelayakan, yang paling sedikit memuat:
1. 1.rencana volume bongkar muat bahan baku, peralatan penunjang dan hasil produksi;
2. 2.rencana frekuensi kunjungan kapal;
3. 3.aspek ekonomi yang berisi tentang efisiensi dibangunnya terminal untuk .> kepentingan sendiri.
d.Hasil survei yang meliputi hidrooceanoqrafi (pasang surut, gelombang, kedalaman dan arus), topoqrafi, titik nol (benchmark) lokasi pelabuhan yang dinyatakan dalam koordinat geografis.
e.gambar tata letak lokasi terminal untuk kepentingan sendiri dengan skala yang memadai, gambar konstruksi dermaga, dan koordinat geografis letak terminal untuk kepentingan sendiri;
f.bukti penguasaan tanah;
g.referensi bank nasional atau bank swasta nasional yang memiliki aset paling sedikit Rp. 50.000.000.000.000,- (lima puluh trilyun rupiah);
h.proposal terminal untuk kepentingan sendiri;
i.rekomendasi dari syahbandar pada pelabuhan setempat;
j.berita acara hasil peninjauan lokasi oleh tim teknis terpadu; dan
k.studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang eesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasa141 Terminal untuk kepentingan sendiri hanya dapat dioperasikan untuk kegiatan :
a.Ialu lintas kapal atau naik turun penumpang atau bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri; dan
b.pemerintahan, penelitian, pendidikan dan pelatihan, dan sosiaI. Pasa142 Dalam hal terjadi bencana alam atau peristiwa lainnya yang mengakibatkan tidak berfungsinya terminal, pengelola terminal untuk kepentingan sendiri wajib memberikan pelayanan kepelabuhanan untuk kepentingan umum dengan ketentuan:
a.pengoperasian dilakukan oleh penyelenggara pe1abuhan;
b.hak dan kewajiban pengelola terminal untuk kepentingan sendiri harus terlindungi;
c.pelayanan jasa kepelabuhanan diberIakukan ketentuan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan; dan
d.pungutan tarif jasa kepelabuhanan diberlakukan oleh penyelenggara pelabuhan. - 21 Pasa143 Pengelola terminal untuk kepentingan sendiri dalam melaksanakan pengelolaan dermaga wajib:
a.bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan selarna pembangunan dan pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri yang bersangkutan;
b.melaporkan kegiatan operasional terminal untuk kepentingan sendiri kepada penyelenggara pelabuhan dan Gubemur seeara berkala;
c.mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan diperairan, keselamatan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan; dan
d.mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya,

(1)Pengelola Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri wajib memiliki fasilitas Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di wilayah Daerah Lingkungan Kerjanya.
(2)Penyediaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.
(3)Pemakaian Sarana Bantu Navigasi Pelayaran sebagaimana pada ayat (2) dikenakan biaya yang merupakan pendapatan daerah.
(4)Pengelola terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri wajib memelihara Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di wilayah Daerah Lingkungan Kerjanya.
(5)Ketentuan mengenai tata eara pemungutan biaya pemakaian Sarana Bantu Navigasi Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah. BABXIV TAroF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN DAN JASA TERKAIT KEPELABUHANAN YANG D1SEDIAKAN OLEH BADAN USAHA MILIK DAERAH Pasal 45
(1)Pelayanan jasa kepelabuhan dan jasa terkait kepelabuhan yang diberikanoleh Badan Usaha Milik Daerah dikenakan tarif.
(2)Struktur, golongan, dan jeriis tarif atas jasa kepelabuhan sebagaimanadimaksud pada ayat (l)disusun dengan memperhatikan:
1. a.kepentingan pelayanan umum;
2. b.peningkatan mutu pelayanan jasa kepelabuhan;
3. c.kepentingan pemakai jasa;
4. d.pengembalian biaya dan investasi;
5. e.pertumbuhan dan pengembangan usaha; dan
6. f.kelestarian lingkungan. - 22
(3)Golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhan merupakan penggolongan tarif yang ditetapkan berdasarkan jenis peiayanan jasa kepelabuhan, klasifikasi, danfasilitas yang tersedia dipelabuhan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, struktur dan golongan tarif pe1ayananjasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkandengan Peraturan Daerah. Pasa147 /~ (1) Pelabuhan wajib dilengkapi dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain dari kapal yang menyebabkan pencemaran.
(2)Pembangunan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain serta kegiatan penampungan limbah Minyak atau Bahan Berbahaya dan Beracun lain sebagaimana dimaksud padaayat (1) wajib dilaksanakan oleh pengelolapelabuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapatkan rekomendasi dari Instansi teknis yang membidangi. BABXVI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 48
(1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkunganPemerintah Provinsi yang diberikan wewenang khusus olehUndang-Undang berhak melakukan penyidikan terhadappelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(2)Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenaiadanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
2. b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenaldiri tersangka;
4. d.melakukan penyitaan benda atau surat;
5. e.mengambil sidikjari dan memotret seseorang;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. h.mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan I. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. - 23
(3)Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)dilakukan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dalam Wilayah Hukum di tempat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut ditempatkan.
(4)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diaturdalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
(1)Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan, pengoperasian dan pengembangan terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan atau otoritas pelabuhan dan Dinas Perhubungan dan SKPD terkait.
(2)Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi:
1. a.pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dibidang "~ kepelabuhanan; dan
2. b.tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan di bidang kepelabuhan,
(3)Kegiatan pengendalian sebagairnana pada ayat (1), meliputi:
1. a.pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan di bidang kepelabuhan.
2. b.pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat pengguna jasa kepelabuhanan, dalam pelaksanaan kebijaksanaan dibidang kepelabuhan. BABXVm SANKSI ADMINISTRATIF Pasa150
(1)Gubernur sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang izin kepelabuhanatas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan kepelabuhan; danj atau
3. c.pencabutan izin.
(1)Untuk memberi pertimbangan tentang masalah-masalah kepelabuhanan di Provinsi Lampung dibentuk Forum Kepelabuhanan Provinsi Lampung.
(2)Anggota Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Unsur Pemerintahan Daerah;
2. b.Unsur TNI/Polri;
3. c.Unsur Asosiasi di pelabuhan; dan
4. d.Unsur Akademisi. ·24
(3)Masa kerja kepengurusan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun.
(4)Tugas dan tanggungjawab forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
(5)Keanggotaan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. BABXX KETENTUAN PIDANA Pasa152
(1)Setiap orang yang tidak mentaati izin dan pembangunan kepelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 22 ayat (1), Pasal 26 ayat (I), Pasal 28 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BABXXI KETENTUAN PERALIHAN Pasa153 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penye1enggaraan kepelabuhan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, BAD XXII KETENTUAN PENUTUP Pasa154 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanDaerap....!DL dengan•..p.elll<U1...lllilt,a n nya dalam Lembaran Daerah Provinsi _. Lampung. 0: ,,,,.: - - .: :,,: ,'.. !:lSI ': , ' ,," .., .",, "",-, ~,i. iI. a. :, i--'~Ji-'-r:.ri: Ditetapkan di Telukbetung ,:.:(TI,t~:--:'~~ pada tanggal 7 - Deeember2015 .. '.~. (,'r), ~.,~ ,:'"';:3 ~ 1: ~ ; ?.~:' -~):"T-,.' :'::~:'l~"-~"",-'," ,.- i -; t ;~;;£z;:!li:':I~t:-'--\~. ;;~.:: : '. . ~I": '......,,.,,.._,.,"" - - ,I " -;';lJ')l;~i~-~~fM ',- , Diundangkan di Teluk15et'trhg' d___ .""., pada tanggal 7 -Desemoer 2015 SEKRETARlSDf PROVINSI LAMl'UNG. Ir. ARINAL DJUNAIDI Pembina Utama NIP. 195606171985031005 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (9/2015) LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR.•.......••.... - 24
(3)Masa kerja kepengurusan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun.
(4)Tugas dan tanggungjawab forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubemur.
(5)Keanggotaan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. BABXX KETENTUAN PIDANA Pasa152
(1)Setiap orang yang tidak mentaati izin dan pembangunan kepelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 22 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan danJatau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BABXXI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 53 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penye1enggaraan kepelabuhan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, BABXXlI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 53 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kepelabuhan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. BABXXII KE1'ENTUAN PENUTUP Pasal 54 Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanDaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi ~ Lampung. Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 7 - Desember- 2015 M. RID G, Diundangkan di Telukbetung padatanggal7 -Desember-2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, Ir. ARINAL DJUNAIDI Pembina Utama NIP. 19560617 198503 1 005 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG 19/2015) LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TABUN 2015 NOMOR . -1 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPELABUHANAN I. UMUM Provinsi Lampung terbentuk pada tanggal 18 Maret 1964, dan ditetapkan daiam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1964 yang kemudian menjadi Undang Undang Nomor 14 Tahun 1964, memiliki arti penting bagi perekonomian nasional karena menjadi gerbang penghubung pulau Sumatera dengan pulau Jawa melaiui Selat Sunda. ~, Kondisi geografis ini merupakan salah satu potensi strategis bagi Provinsi Lampung dalam mendukung program pembangunan secara otonom.Sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi kelautan yang cukup luas, Provinsi Lampung memiliki daya tarik tersendiri dan diperiukan dukungan dari Pemerintah Daerah untuk dikembangkan system transportasi perairan dan kepeiabuhanan yang merupakan saranauntuk memperiancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan dankesatuan, dalam rangka memantapkan wawasan nusantara, meningkatkan sertamendukung pertahan dan keamanan bangsa yang se1anjutnya dapat mempererat hubungan antar bangsa. Pentingnya pengaturan mengenai kepelabuhanan tersebut tercermin padapenyelenggaraanya yang mempengaruhi semua aspek kehidupan perekonomian di Provinsi Lampung itu sendiri, serta semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dalam Negeri serta ke Luar Negeri. Disamping itu dengan adanya pengaturan mengenai kepeiabuhanan tersebut, _ pemerintah daerah juga diharapkan dapat memiliki peran sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan di Provinsi Lampung itu sendiri. Selain itu, dampak dari penyelenggaraan pelabuhan yang selama ini selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif khususnya pada kerusakan infrastruktur jaian di Provinsi Lampung, untuk itu selain memberikan kontribusi kepada pembangunan nasional secara umum, keberadaan peiabuhan di Provinsi Lampung diharapkan juga memberikan manfaat secara langsung bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan dan berkeianjutan, Pemerintah Provinsi Lampung memandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyeienggaraan Kepeiabuhanan. II. PASAL DEMI PASAL

BAB XIX

FORUM KEPELABUHANAN PasalSl

Pasal 1

Cukup jelas. Pasa12 Cukup jeias. Pasai3 Cukup jelas. -2 Pasal 4 Cukup je1as.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 19

Pasal 32

Pasal 34

Pasal 39

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3 Tahun 1964

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 64 Tahun 2015

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 19

Pasal 32

Pasal 34

Pasal 39

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3 Tahun 1964

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 64 Tahun 2015

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014