Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2015
- Nomor
- 9
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 68
Ringkasan
peraturan daerah ini memutuskan tentang penyelenggaraan kepelabuhan
peraturan daerah ini memutuskan tentang penyelenggaraan kepelabuhan
Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Indonesia Tahun 1945; Dasar Negara Republik .-. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
S. Undanz-Undanz Nomor 32 Tahun 2009 tentanz Penzelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); - 2
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG clan GUBERNUR LAMPUNG
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPELABUHANAN. - 3
BAB III
Dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan peran pelabuhan, maka pemerintah daerah mempunyai peran, tugas dan wewenang sebagai berikut:
Pasa18
BABV KAWASAN PELABUHANDAN TATANAN KEPELABUHANAN Pasa19
- 8
PasallO
Pasa111
Pasa112
~
-9 Pasal 13 Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) diselenggarakan oleh penyelenggara pelabuhan. BABVI PENETAPAN LOKASI PELABUHAN, RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH L1NGKUNGAN KERJA DAN DAERAH L1NGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN Bagian Kesatu Penetapan Lokasi Pelabuhan Pasa114
Bagian Kedua Rencana Induk Kepelabuhanan Pasal 15
Bagian Ketiga Perizinan dan Rekomendasi Pasal 16 (I) Pembangunan dan pengoperasian pe1abuhan pengumpan regional dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Gubemur atau pejabat yang ditunjuk.
- 10 PasalI7 Permohonan penetapan pelabuhan terbuka bagi perdagangan luar negeri dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapat rekomendasi dari Gubemur. BagiaD Keempat Daerah LiDgkuDgaD Kerja PelabuhaD daD Da.era.h LingkuDga.n KepentiDgaD Pelabuhan PasalI8
- 11
Penyelenggara pelabuhan pengumpan regional mengusulkan penetapan OLKr Pelabuhan dan DLKp Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Gubernur dengan melampirkan dokumen:
Pasa120
Pasa121
- 12
Pasa122
BAB VII PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN Pasa123 Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, wajib berpedoman kepada:
Pasa124
-13 1) Kelayakan teknis yang meliputi: a) hasil survei pelabuhan yang meliputi kondisi hidrooceanografi dan kondisi geoteknik; b) hasil studi keselamatan pelayaran me!iputi jumlah, ukuran dan frekuensi lalu !intas kapal, rencana penempatan sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran dan kolam pelabuhan; c) desain teknis pelabuhan me!iputi kondisi tanah, konstruksi, kondisi hidrooceanografi, topografi, penempatan dan konstruksi sarana bantu navigasi, alur pelayaran dan kolom pelabuhan serta tata letak dan kapasitas peralatan di pelabuhan. 2) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang telah disetujui Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Daerah.
Pasa125 Penyelenggara pelabuhan dalam melaksanakan pembangunan pelabuhan, diwajibkan:
Pasa126
- 14 BABVIII KEGIATAN PENGUSAHAAN DI PELABUHAN Pasa127
I. perawatan dan perbaikan kapal;
- 15
BABIX BADAN USAHA PELABUHAN Pasa128
Pasa129 Dalam melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal28 ayat (1) dan ayat (2) Badan Usaha Pelabuhan wajib:
- 16 Pasa130 Dalam melaksanakan kegiatan penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan, Badan usaha pelabuhan berkewajiban:
BABX KERJASAMA Pasal 31
BAB VII
- 17 BABXI TERMINAL KHUSUS Umum Pasa133 Untuk menunjang kegiatan tertentu diluar Daerah lingkungan Kerja dan Daerah lingkungan Kepentingan Pelabuhan laut serta pelabuhan sungai dan danau dapat dibangun dan dioperasikan terminal khusus guna menunjang usaha kegiatan pokoknya.
Bagian Kedua Terminal Khusus Yang Terbuka bagi Perdagangan Luar Negeri Pasal 35
- 18·
1) rekomendasi dari Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. 2) rekomendasi dari pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran di pelabuhan.
1) menunjang industri tertentu; 2) arus barang minimal 10.000 torr/tahun; dan 3) arus barang ekspor minimal 50.000 tori/tahun.
1) kedalaman perairan minimal -6 Meter LWS; 2) luas kolam cukup untuk olah gerak minimal 3 (tiga) buah kapal; 3) sarana bantu navigasi pelayaran; 4) stasiun radio operasi pantai; 5) prasarana, sarana dan sumber daya manusia pandu bagi terminal khusus yang perairannya telah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu; dan 6) kapal patroli apabila dibutuhkan.
1) dermaga beton permanen minimal 1 (satu) tambatan; 2) gudang tertutup; 3) peralatan bongkar muat; 4) pemadam kebakaran 1 unit; 5) fasilitas bunker; dan 6) fasilitas pencegahan pencemaran.
Bagian Ketlga Kewajiban Pengelola Terminal Khusus Pasal 37
- 19
1) Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. 2) Gubernur dengan tembusan Bupati/Walikota.
BABXII TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI Pasal 38
Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri hanya dapat dilakukan atas dasar kerjasama dengan penyelenggaraan pelabuhan dan setelah memperoleh persetujuan pengelolaan dari pengelolaaan dari:
- 20
Pasa140 Persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditetapkan setelah memenuhi persyaratan:
Pasa141 Terminal untuk kepentingan sendiri hanya dapat dioperasikan untuk kegiatan :
Pasa142 Dalam hal terjadi bencana alam atau peristiwa lainnya yang mengakibatkan tidak berfungsinya terminal, pengelola terminal untuk kepentingan sendiri wajib memberikan pelayanan kepelabuhanan untuk kepentingan umum dengan ketentuan:
- 21 Pasa143 Pengelola terminal untuk kepentingan sendiri dalam melaksanakan pengelolaan dermaga wajib:
BABXIV TAroF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN DAN JASA TERKAIT KEPELABUHANAN YANG D1SEDIAKAN OLEH BADAN USAHA MILIK DAERAH Pasal 45
- 22
BAB XV INSTALASI BAWAH AIR DAN FASILITAS PENAMPUNGAN LIMBAH DIPELABUHAN Pasa146 Pembangunan dan Penggunaan Instansi Bawah Air serta saluran pemasukan /pembuangan air laut dilokasi pelabuhan, Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota. Pasa147 /~ (1) Pelabuhan wajib dilengkapi dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain dari kapal yang menyebabkan pencemaran.
BABXVI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 48
- 23
BAB XVII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasa149
BABXVm SANKSI ADMINISTRATIF Pasa150
danj atau
BAB XIX FORUM KEPELABUHANAN PasalSl
·24
BABXX KETENTUAN PIDANA Pasa152
BABXXI KETENTUAN PERALIHAN Pasa153 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penye1enggaraan kepelabuhan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, BAD XXII KETENTUAN PENUTUP Pasa154 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanDaerap....!DL dengan•..p.elll<U1...lllilt,a n nya dalam Lembaran Daerah Provinsi _. Lampung. 0: ,,,,.: - - .: :,,: ,'.. !:lSI ': , ' ,," .., .",, "",-, ~,i. iI. a. :, i--'~Ji-'-r:.ri: Ditetapkan di Telukbetung ,:.:(TI,t~:--:'~~ pada tanggal 7 - Deeember2015 .. '.~. (,'r), ~.,~ ,:'"';:3 ~ 1: ~ ; ?.~:' -~):"T-,.' :'::~:'l~"-~"",-'," ,.- i -; t ;~;;£z;:!li:':I~t:-'--\~. ;;~.:: : '. . ~I": '......,,.,,.._,.,"" - - ,I " -;';lJ')l;~i~-~~fM ',- , Diundangkan di Teluk15et'trhg' d___ .""., pada tanggal 7 -Desemoer 2015 SEKRETARlSDf PROVINSI LAMl'UNG. Ir. ARINAL DJUNAIDI Pembina Utama NIP. 195606171985031005 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (9/2015) LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR.•.......••.... - 24
BABXX KETENTUAN PIDANA Pasa152
BABXXI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 53 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penye1enggaraan kepelabuhan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, BABXXlI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 53 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kepelabuhan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. BABXXII KE1'ENTUAN PENUTUP Pasal 54 Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanDaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi ~ Lampung. Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 7 - Desember- 2015 M. RID G, Diundangkan di Telukbetung padatanggal7 -Desember-2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, Ir. ARINAL DJUNAIDI Pembina Utama NIP. 19560617 198503 1 005 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG 19/2015) LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TABUN 2015 NOMOR . -1 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPELABUHANAN I. UMUM Provinsi Lampung terbentuk pada tanggal 18 Maret 1964, dan ditetapkan daiam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1964 yang kemudian menjadi Undang Undang Nomor 14 Tahun 1964, memiliki arti penting bagi perekonomian nasional karena menjadi gerbang penghubung pulau Sumatera dengan pulau Jawa melaiui Selat Sunda. ~, Kondisi geografis ini merupakan salah satu potensi strategis bagi Provinsi Lampung dalam mendukung program pembangunan secara otonom.Sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi kelautan yang cukup luas, Provinsi Lampung memiliki daya tarik tersendiri dan diperiukan dukungan dari Pemerintah Daerah untuk dikembangkan system transportasi perairan dan kepeiabuhanan yang merupakan saranauntuk memperiancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan dankesatuan, dalam rangka memantapkan wawasan nusantara, meningkatkan sertamendukung pertahan dan keamanan bangsa yang se1anjutnya dapat mempererat hubungan antar bangsa. Pentingnya pengaturan mengenai kepelabuhanan tersebut tercermin padapenyelenggaraanya yang mempengaruhi semua aspek kehidupan perekonomian di Provinsi Lampung itu sendiri, serta semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dalam Negeri serta ke Luar Negeri. Disamping itu dengan adanya pengaturan mengenai kepeiabuhanan tersebut, _ pemerintah daerah juga diharapkan dapat memiliki peran sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan di Provinsi Lampung itu sendiri. Selain itu, dampak dari penyelenggaraan pelabuhan yang selama ini selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif khususnya pada kerusakan infrastruktur jaian di Provinsi Lampung, untuk itu selain memberikan kontribusi kepada pembangunan nasional secara umum, keberadaan peiabuhan di Provinsi Lampung diharapkan juga memberikan manfaat secara langsung bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan dan berkeianjutan, Pemerintah Provinsi Lampung memandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyeienggaraan Kepeiabuhanan. II. PASAL DEMI PASAL
BAB XIX
Cukup jelas. Pasa12 Cukup jeias. Pasai3 Cukup jelas. -2 Pasal 4 Cukup je1as.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)
Dokumen