DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2014

Nomor: 19
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengatur Penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil tambang dan perkebunan dimaksudkan dalam rangka menjamin pemeliharaan penggunaan jalan umum dan jalan khusus yang digunakan untuk kelancaran distribusi pengangkutan hasil tambang dan perkebunan di Provinsi Larnpung.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pemeliharaan serta untuk ketertiban dan keamanan dalam penggunaan jalan umum yang digunakan untuk kelancaran distribusi pengangkutan hasil tambang dan perkebunan di Provinsi Lampung, perlu melakukan pengaturan mengenai penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil pertambangan dan hasil perusahaan perkebunan;
c.bahwa ruas ja.lan umurn mempunyai kemampuan tertentu dan terbatas dari segi daya dukung atau kemampuan struktur maupun menampung lalu lintas harian rata-rata, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antisipatif untuk memberikan perlindungan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat pengguna jalan dan masyarakat sekitar ruas jalan umum, melalui pengendalian lalu lintas angkutan yang melewati jalan umum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. huruf b dan huruf c. perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang Dan Hasil Perusahaan Perkebunan; Mengingat I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Ncgara RepubJik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Dacrah Tingkat I Sumatera Selatan {Lembaran Negara Republik Indopnesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembatan Negara Republik Indonesia Nemer 2688); -2
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2298);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomcr 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang JaJan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 67, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8.Undang-Undang Nomor 4 'Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9.Undang-Undang Nomor 22 Tabun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan JaJan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 96, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tabun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 'I'ahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pcmcrintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tabun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51451;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); - 3
14.Pcraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2006 Nornor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
15.Pcraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Ur-uaan Pemerintahan Antara Pemerirrtah , Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16.Pcraruran Pemerintah Nomor 8 Tabun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Darnpak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 61, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
18.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor I1/PRT/M/201O tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan;
19.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor I1/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tabun 2005 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Provinai Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
22.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333);
23.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerab Provinsi Lampung Tabun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Larnpung Nomor 343) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tabun 2014 Nomor 4, Tambaban Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 402);
24.Peraturan Daerah Provinsi Larnpung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tabun 2029 (Lembaran Daerab Provinsi Lampung Tabun 2010 Nomor I, Tambaban Lembaran Daerab Provinsi Lampung Nomor 346);
25.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 351); -4
26.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 356);
27.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provin si LampungTahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG dan GUBERNUR LAMPUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG DAN HASIL PERUSAHAAN PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Lampung.
2.Pemerintah Daerah adalah Guberrrur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pcmerintahan daerah Provinsi Lampung.
3.Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5.Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
6.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
7.Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu Iintas umum.
8.Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
9.Perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu. - 5
10.Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan serta pengawasan j alari.
11.Perusahaan pertambangan adalah pelaku usaha pertambangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha pertambangan dengan skala tertentu.
12.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Provinsi atau KabupatenjKota yang membidangi tentang jalan.
13.Penyelenggara Jalan Khusus adalah SKPD yang membidangi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat yang melakukan penye1enggaraan jalan untuk melayani kepentingan sendiri.

(1)Pengatur Penggunaan jalan umum dan jalan khusue untuk angkutan hasil '__. tambang dan perkebunan trn dimaksudkan dalarn rangka menjarnin pemeliharaan penggunaan jalan umum dan jalan khusus yang digunakan untuk kelancaran distribusi pengangkutan hasil tambang dan perkebunan di Provinsi Larnpung.
(2)Tujuan diaturnya penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil tambang dan perkebunan, adalah sebagai berikut:
1. a.mewujudkan keamanan, ketertiban dan keselamatan dalam penggunaan jalan;
2. b.mewujudkan sistcm jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan sistern transportasi yang terpadu;
3. c.rnewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
4. d.mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan bagi masyarakat pengguna jalan.
5. e.memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya.
6. f.mengantisipasi penurunan fisik mas jalan umum melalui pengendalian dan pembatasan lalu lintas pengangkutan hasil prcduksi pertambangan dan perkebunan yang rnelewati ruas jalan urnum, dengan rnempertimbangkan kemarnpuan struktur dan kapasitas;
7. g.terwujudnya tertib dan keterpaduan penyelenggaraan jalan: dan
8. h.tersedianya jalan yang memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, ketertiban, ke1ancaran, ekonomis, keterpaduan dan ramah lingkungan.
(1)Muatan Sumbu Terberat (MST) ruas jalan umum adalah 8 (delapan) ton.
(2)Kendaraan yang dipcrbolehkan mernasuki jalan umum, yaitu kendaraan angkutan dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) paling tinggi 8 (delapan) ton. -6 Pasal 4
(1)Kendaraan angkutan hasil produksi pertambangan dan perkebunan dilarang melewati jalan umum dalam hal:
1. a.mcmiliki Mualan Sumbu Terberat (MST) di alas 8 (delapan) ton;
2. b.memiliki ukuran Iebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus] milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) rnilirneter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter; dan/ atau
3. c.konvoi kendaraanf angkutan hasil produksi pertambangan dan perkebunan.
(2)Hasil produksi perlambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah batu bara, bijih besi dan zirkon.
(3)Hasil produksi perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, karet, tebu dan ubi kayu.
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk kendaraan angkutan:
1. a.hasil hutan;
2. b.material bangunan; dan
3. c.sembilan bahan pokok.

BAB III

PENGATURANPENGGUNAANJALAN

Pasal 5

(1)Hasil pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang sudah berupa kemasan yang ditujukan untuk keperluan rurnah tangga, dapat diangkut melalui jalan umurn dengan pembatasan tonase sesuai dengan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit hasil perkebunan rakyat ataupun yang melaksanakan kemitraan dengan perusahaan perkebunan dapat diangkut melalui jalan umum dengan pembatasan tonase scsuai dengan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk lalu lintas umum secara terbatas, sepanjang disetujui oleh penyelenggara jalan khusus.
(3)Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandai dengan rambu atau tanda yang menyatakan bahwa jalan yang dimaksud bukan untuk umum.

Pasal 7

(1)Perencanaan umum jalan khusus dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Pcrencanaan jalan khusus yang dilakukan oleh penyelenggara jalan khusus tidak bertentangan dengan perencanaan umum jalan khusus seperti yang dimaksud pada ayat (1).
(3)Perencanaan jalan khusus dilakukan mengacu kepada persyaratan teknis serta pedoman teknis jalan umum. - 7
(4)Perencanaan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan atas izin pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(I) Pembangunan konstruksi jalan khusus dilakukan oleh penyelenggara jalan khusus, setelah dilaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (I).

(2)Pemerintah daerah dapat mengalihkan pelaksanaan pembangunan jalan khusus kepada pihak lain dalam hal pengusaha yang ditetapkan sebagai pelaksana tidak dapat menyelesaikan pembangunan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (I), berdasarkan waktu yang telah disepakati/dltetapkan oleh pemerintah daerah dengan pelaksana.
(3)Apabila dalarn jangka waktu kurang dari waktu yang telah ditetapkan dalam kesepakatan dengan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengusaha yang ditetapkan sebagaimana pelaksana selesai melaksanakan pernbangunan jalan khusus, maka jalan khusus tersebut harus digunakan dan tidak: diperbolehkan lagi menggunakan jalan umum.

Pasal 9

(1)Penyelenggara jalan khusus harus melaporkan pembangunan jalan khusus kepada pemerintah daerah.
(2)Jalan khusus yang tidak digunakan sebagai lalu tanggung jawab penyelenggara jalan khusus tersebut. lintas umum menjadi
(3)Jalan khusus yang akan dipergunakan untuk pengoperasian dari Pemerintah Daerah. umum harus mendapat izin
(4)Pembangungan jalan khusus harus memasukan aspek lingkungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sesuai
(5)Jumlah jaringan Jalan khusus khusus harus diminimalkan. yang dibangun oleh penyelenggara jalan PasallO - (I) Penyelenggara jalan khusus dapat menyerahkan jalan khusus kepada pemerintah kabupatenr kota untuk dinyatakan sebagai jalan umum dalam hal jalan khusus dimaksud tidak lagi dipergunakan untuk angkutan hasil tambang dan hasil perusahan perkebunan.
(2)Pengambilalihan jalan khusus yang dilakukan oleh berdasarkan pertimbangan:
1. a.untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara; pemerintah daerah
2. b.untuk kepentingan pembangunan perekonomian nasional, perekonomian daerah, dan perkembangan daerah; danj atau
3. c.untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
(3)Pengambllalihan sebagaimana dimaksud pada ayat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2), dilakukan sesuat
(4).Jalan khusus yang telah diterima penyerahannya oleh pemerintah kabupaten/kota danj atau jalan khuaus yang telah diambil-alih penyelenggaraannya oleh pernerintah kabupaten Zkota menjadi tanggung jawab pemerintah kabupatenj'kota.
(5)Jalan khusus baik yang te1ah diserahkan maupun yang telah diambilalih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diubah statusnya menjadi jalan umum oleh Bupatij Walikota. - 8
(6)Penyelenggara jalan khusus tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan khusus sebelum BupatijWalikota menerima jalan khusus tersebut menjadi jaJan Kabupatenj Kota.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

(1)Pemerintah daerah melalui Dinas Pcrhubungan, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pengangkutan hasil produksi pertambangan dan perkebunan yang menggunakanjalan umum sesuai dengan peraturan peru.ndang-undangan yang berlaku.
(2)Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimakeud pada ayat (1), berupa optimalisasi jembatan timbang dan rambu-rambu Ialu lintas.
(3)Pengawasan dilakukan secara koordinatif antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaterr/kota dan masyarakat. PasaJ 12
(1)Penyelenggaraan jalan khusus yang diizinkan digunakan untuk umum diawasi secara berkala oleh pemerintah kabupatenjkota.
(2)Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Gubernur.
(1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
(2)Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adaJah:
1. a.menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
2. b.meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
3. c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud daJam peraturan daerah ini;
4. d.memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen lain;
5. e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
6. f.meminta bantuan tenaga ahh dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan;
7. g.menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada hurufe;
8. h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sebagalmana dimaksud daJam peraturan daerah ini; -9
  1. 1.mengambil sidik jari atau memotret seseorang tersangka; J. memberhentikan penyidikan; dan
9. k.melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BABVI SANKSI ADMINISTRASI

BAB V

KETENTUAN PENYIDIKAN PasaJ 13

Pasal 14

(1)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kah dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
(2)Setiap orang yang tidak mentaati sebagaimana dimaksud pada ayat (I), maka dikenakan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

(1)Setiap orang yang mengangkut hasil tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan dengan menggunakan jalan umum diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluhjuta r-upiah].
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
(3)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah. BAH VII KETENTUAN PERALIHAN PasalI6 Setiap perusahaan pertambangan dan perusahaan perkebunan wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini, dan diberi waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah pengundangannya untuk penyesuaian. KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Pcraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. - 10

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung. Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal12 SeDtc"h@i)14 GUBERNUR LAMPUNG. M.RJ~ARDO Diundangkan di Telukbetung pada tanggal 12 se-ptember 2014 SEKRETARJS DAERAH PROVINSI LAMPUNG • • Ir. ARJNAL DJUNAIDI Pembina Utama Madya NIP. 195606171985031005 LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR. ..1.9.. NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINS1 LAMPUNG (...1.7. ..... .f.~~1.4.) -1 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 1o TAHUN 2014 TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG DAN HASIL PERUSAHAAN PERKEBUNAN I. UMUM Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan dan ekonomi rakyat. Dalam kerangka terse but, Pemerintah Dacrah mempunyai hak sekaligus kewajiban mengatur dan memelihara jalan yang ada di wilayahnya sehingga selain dapat dimanfaatkan secara optimal dari segi ekonomi juga terciptanya stabilitas dan unsur keadilan dalam masyarakat dalam penggunaan jalan terse but. Sebagai salah satu daerah yang mempunyai hasil tambang yang melimpah serta hasil perusahaan perkebunan, Lampung harus mempunyai sarana transportasi yang representatif untuk mendukung distribusi basil pertambangan dan perkebunan besar teraebut. Namun di lain pihak, kelancaran arus lalu lintas masyarakat lainnya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari juga tidak baleh terganggu dengan adanya angkutan hasil pertarnbangan dan perusahaan perkebunan tersebut. Demi memenuhi kebutuhan tersebut dan derni memenuhi rasa keadilan dan keamanan serta kenyamanan semua kampanen masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk mengatur pemanfaatan jalan umum dan jalan khusus bagi angkutan hasil pertambangan dan perusahaan perkebunan. Selain itu, hal tersebut juga sesuai dengan amanah peraturan di bidang pertarnbangan dimana para pengusaha mempunyai kewajiban membangun jalan sendiri sebelum melakukan penambangan, untuk mengangkut hasil tambangnya. Kebijakan Pemerintah Daerah tersebut selain dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan, baik bagi masyarakat pada umumnya dan pengguna jalan pada khususnya, para sopir angkutan tambang dan perkebunan besar serta para pengusaha sendirt. Sedangkan dampak positifnya terhadap kondisi jalan adalah terpeliharanya kondisi jalan dari kerusakan akibat rnaraknya truk-truk yang mengangkut hasil tarnbang dan perusahaan perkebunan yang membawa beban relatif berat. Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Pemerintah Daerah menilai perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur mcngenai penggunaan jalan umum dan jalan khusus bagi angkutan hasil tarnbang dan perusahaan perkebunan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasa12 Cukup jelas. -2 Pasa13 Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) huruf a Cukup jelas. hurufb Cukup jelas. hurufc yang dimaksud dengan "konvoi" ada1ah mng-mngan kendaraanpengangkut hasil pertambangan dan pcrkebunan lebih dari 2 (dua) unit secara beriringan yang mengakibatkan Ialu lintas umum menjadi terganggu. Pasa!5 Cukup jelas. Pasa16 Cukup jelas. Pasa! 7 Cukup jelas. Pasa!8 Cukup jelas. Pasa!9 Cukup je1as. PasallO Cukup jelas. Pasa! 11 Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 18

Dasar hukum (22)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3 Tahun 1964

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Larnpung Nomor 1 Tahun 2010

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 18

Dasar hukum (22)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3 Tahun 1964

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Larnpung Nomor 1 Tahun 2010

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014