Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.
Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal12 SeDtc"h@i)14 GUBERNUR LAMPUNG.
M.RJ~ARDO Diundangkan di Telukbetung pada tanggal 12 se-ptember 2014 SEKRETARJS DAERAH PROVINSI LAMPUNG • • Ir. ARJNAL DJUNAIDI Pembina Utama Madya NIP. 195606171985031005 LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR. ..1.9..
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINS1 LAMPUNG (...1.7. ..... .f.~~1.4.) -1 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 1o TAHUN 2014 TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG DAN HASIL PERUSAHAAN PERKEBUNAN I. UMUM Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan dan ekonomi rakyat. Dalam kerangka terse but, Pemerintah Dacrah mempunyai hak sekaligus kewajiban mengatur dan memelihara jalan yang ada di wilayahnya sehingga selain dapat dimanfaatkan secara optimal dari segi ekonomi juga terciptanya stabilitas dan unsur keadilan dalam masyarakat dalam penggunaan jalan terse but.
Sebagai salah satu daerah yang mempunyai hasil tambang yang melimpah serta hasil perusahaan perkebunan, Lampung harus mempunyai sarana transportasi yang representatif untuk mendukung distribusi basil pertambangan dan perkebunan besar teraebut. Namun di lain pihak, kelancaran arus lalu lintas masyarakat lainnya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari juga tidak baleh terganggu dengan adanya angkutan hasil pertarnbangan dan perusahaan perkebunan tersebut.
Demi memenuhi kebutuhan tersebut dan derni memenuhi rasa keadilan dan keamanan serta kenyamanan semua kampanen masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk mengatur pemanfaatan jalan umum dan jalan khusus bagi angkutan hasil pertambangan dan perusahaan perkebunan.
Selain itu, hal tersebut juga sesuai dengan amanah peraturan di bidang pertarnbangan dimana para pengusaha mempunyai kewajiban membangun jalan sendiri sebelum melakukan penambangan, untuk mengangkut hasil tambangnya.
Kebijakan Pemerintah Daerah tersebut selain dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan, baik bagi masyarakat pada umumnya dan pengguna jalan pada khususnya, para sopir angkutan tambang dan perkebunan besar serta para pengusaha sendirt. Sedangkan dampak positifnya terhadap kondisi jalan adalah terpeliharanya kondisi jalan dari kerusakan akibat rnaraknya truk-truk yang mengangkut hasil tarnbang dan perusahaan perkebunan yang membawa beban relatif berat.
Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Pemerintah Daerah menilai perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur mcngenai penggunaan jalan umum dan jalan khusus bagi angkutan hasil tarnbang dan perusahaan perkebunan.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas.
Pasa12 Cukup jelas.
-2 Pasa13 Cukup jelas.
Pasal 4 Ayat (1) huruf a Cukup jelas.
hurufb Cukup jelas.
hurufc yang dimaksud dengan "konvoi" ada1ah mng-mngan kendaraanpengangkut hasil pertambangan dan pcrkebunan lebih dari 2 (dua) unit secara beriringan yang mengakibatkan Ialu lintas umum menjadi terganggu.
Pasa!5 Cukup jelas.
Pasa16 Cukup jelas.
Pasa! 7 Cukup jelas.
Pasa!8 Cukup jelas.
Pasa!9 Cukup je1as.
PasallO Cukup jelas.
Pasa! 11 Cukup jelas.