Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2016
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 26
Ringkasan
peraturan daerah ini memutuskan tentang tarif pelayanan rumah sakit jiwa daerah provinsi lampung
peraturan daerah ini memutuskan tentang tarif pelayanan rumah sakit jiwa daerah provinsi lampung
Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945;
-2
5234);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; -3
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LAMPUNG dan GUBERNUR LAMPUNG
MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG. BABI KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasall Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
-4
-5
Laboratorium Patologi Klinik, Radio Diagnostik dan Diagnostik Elektromedik.
-6
Bagian Kedua Obyek dan Subjek Tarif Pelayanan Pasa12
Pasa13 Subjek tarif pelayanan adalah setiap orang pribadi dan atau atas permintaan Institusi Pemerintah maupun Swasta yang mendapatkan pelayanan kesehatan, dan atau pelayanan lainnya yang berkaitan dengan fungsi Rumah Sakit. Bagian Ketiga Prinsip Penetapan Tarif Pelayanan Pasa14
-7 Bagian Keempat Struktur Pola Tarif Pelayanan PasalS Besaran tarif pelayanan didasarkan pada tujuan untuk menutupi Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan, kecuali gaji pegawai negeri sipil. Pasa16
Pasa17
BAB II
Standar fasilitas dan jumlah tempat tidur untuk tiap-tiap kelas perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
Paragraf4 Pelayanan Medik Pasal 17 Kegiatan Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) huruf a me1iputi:
-10 Paragraf 5 Pelayanan Penunjang Medik Pasal 18 Kegiatan pe1ayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dise1enggarakan didalam:
Paragraf6 Pelayanan Non Medik Pasal 19
.----.
Paragraf7 Pelayanan Rehabilitasi Psikososial Pasal 20 Kegiatan pelayanan Rehabilitasi Psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d diselenggarakan di unit pelayanan fungsional rehabilitasi psikososial, yang meliputi:
ParagrafS Pelayanan Rehabilitasi Terapi Pasal 21 Kegiatan Pelayanan Rahabilitasi Terapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat
Paragraf9 Pelayanan Konsultasi Pasa122 Kegiatan Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f me1iputi:
-11
Paragraf 10 Pelayanan Fisioterapi Pasal 23 Kegiatan pelayanan Fisioterapi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 9 ayat (2) huruf g penanganannya dilakukan secara manual, latihan fisik maupun dengan menggunakan peralatan, baik pasien rawatjalan maupun rawat inap. Paragraf 11 Pelayanan Medico-legal Pasa124 Kegiatan pelayanan medico-legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf h me1iputi:
Paragraf 12 Pelayanan Farmasi Pasal 25
-12 Paragraf 13 Pelayanan Asuhan Keperawatan Pasa126 Kegiatan pelayanan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf j dilaksanakan oleh perawat diruang rawat inap, rawat jalan, dan instalasi gawat darurat (IGD) terhadap pasien berupa pelayanan asuhan keperawatan jiwa yaitu semua tindakan yang dilakukan oleh perawat secara mandiri dan kolaborasi. Paragraf 14 Pelayanan Terapi Keperawatan Pasa127 Kegiatan pe1ayanan terapi keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
Paragraf 15 Pelayanan Jenazah Pasa128 Kegiatan pelayanan janazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf 1 meliputi:
Bagian Ketiga Pelayanan Lainnya Paragraf 1 Penggunaan Ruang Pertemuan dan Rumah Dinas Pasa129
-13 Paragraf2 Tempat parkir kendaraan Pasa130
Paragraf 3 Jasa Laundry Pasa131
Paragraf4 Penggunaan Incenerator Pasa132
Paragraf 5 Pendidikan, Latihan dan Penelitian Pasa133
BAB III TATACARAPEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN Pasa134
-14 BABIV PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN RUMAH SAKIT Pasa135
BABV PELAYANAN KESEHATAN YANG DITANGGUNG OLEH PENJAMIN ATAU PIHAK KETIGA Pasa136
BABVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasa137
KETENTUAN PERALIHAN Pasa138 Ketentuan pelaksanaan Perjanjian Pe1ayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung mengenai tarif Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014 yang telah disetujui sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perianiian tersebut. -15 Pasa139 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan tentang Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung yang selama ini ada, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. KETENTUAN PENUTUP Pasa140 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Pasa141 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung. Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 23 - September - 2016 GUBERNUR LAMPUNG, Diundangkan di Telukbetung ~ pada tanggal 23-September- 2016 Pj. SEKRETARIS DAERAH PRO I . SUTONO M.M. P bina Utama Madya NIP. 19580728 198602 1002 LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016 NOMOR .5. . NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (5/220/2016) - 1 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR5 TAHUN 2016 TENTANG TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG I. UMUM Dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang semakin book, harus dilakukan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan. Upaya kesehatan yang semula menitikberatkan kepada upaya penyembuhan penderita, secara berangsung-angsur berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan kesehatan yang menyangkut upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif harus dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan oleh pemerintah dan masyarakat. Keberhasilan pembangunan diberbagai bidang dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi te1ah berdampak terhadap taraf kesejahteraan masyarakat dan kesadaran hidup sehat di Provinsi Lampung. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, sebagai salah satu unit pelaksana teknis dibidang kesehatan secara langsung mendapat tantangan dan tugas berat, baik dan pemerintah maupun masyarakat, dimana rumah sakit dituntut untuk mampu memberikan pelayanan dan perawatan secara paripurna. Untuk menjawab tantangan dimaksud, akan berpangaruh pada peningkatan kebutuhan anggaran kesehatan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang sesuai standar. Bahwa salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana tersebut di atas, adalah dengan menetapkan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lmpung sebagai instansi pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang dikelola/ dise1enggarakan berdasarkan Pola Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) ditetapkan dalam Pasal 20 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Penetapan penye1enggaraan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dimaksudkan antara lain dalam rangka memberikan fleksibilitas berupa kebebasan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan terutama bagi masyarakat dengan tetap mengedepankan fungsi sosial rumah sakit, dan diharapkan rumah sakit dapat tumbuh dan berkembang sesuai kemajuan dan permintaan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah yang berkenaan dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung perlu ditinjau kembali, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Tarif Pe1ayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung. - 2 II. PASAL DEMI PASAL
BAB III
Angka 1 s.d. Angka 7 Cukup je1as. Angka 8 Yang dimaksud dengan "Tenaga Non Keperawatan" adalah tenaga kesehatan yang bertugas di instalasi-instalasi seperti Radiologi, Laboratorum Klinik, Gizi, Farmasi. Contoh: RadiograferjPenata Rongent, Analis Kesehatan, Penata Gizi, Apoteker dan Asisten Apoteker. Angka 9 Yang dimaksud dengan "Tenaga Non Medis" adalah tenaga yang berlatar belakang pendidikan non kesehatan bertugas di administrasi dan manajemen, seperti Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Sarjana Sosial, SMAj SMEA dan lain-lain. Angka 10 s.d. Angka 41 Cukup jelas. Pasa12 Cukupjelas Pasa13 Cukupjelas Pasa14 Yang dimaksud dangan "Unit Cost" adalah biaya yang deproleh pembagian antara Total biaya untuk satu jenis pelayanan dalam setahun dengan jumlah tindakanjperneriksaan dalarn kurun waktu yang sarna (setahun).
Cukupjelas Pasal 6 Cukupje1as Pasal 7 Cukupje1as Pasal 8 Cukupjelas Pasal 9 Cukupje1as Pasa110 Cukupjelas
Cukupjelas Pasal 12 Cukupje1as Pasal 13 Cukupjelas - 3 Pasal 14 Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)
Dokumen