DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku No. 18 Tahun 2014

Nomor: 18
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 215

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Pertambangan mineral dan batubara Daerah Provinsi Maluku yang dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara serta bertujuan agar supaya dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilakukan secara tertib, berdaya guna, berhasil guna, dan berwawasan lingkungan. Ruang lingkup Perda Pertambangan mineral dan batubara meliputi : a. wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah; b. izin usaha pertambangan dan wilayah pertambangan; c. pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara daerah; d. hak dan kewajiban masyarakat; e. pembinaan dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara; f. pengelolaan;dan g. sanksi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Provinsi Maluku terdiri dari daratan dan perairan banyak mengandung berbagai jenis bahan galian yang merupakan sumberdaya alam, yang dapat digunakan sebagai modal mempercepat pembangunan ekonomi dan mewujudkan kemandirian daerah, maka dalam pengelolaannya perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan untuk mencegah/ mengurangi berbagai dampak negatif yang dapat merugikan daerah dan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah berwenang mengelola sumber daya alam bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang tersedia di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan mineral dan batubara Daerah Provinsi Maluku; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor SALINAN 2 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1617);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 3
10.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4314);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4314); 4
19.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
20.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2008 Nomor 5);
21.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2008 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU dan GUBERNUR MALUKU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAERAH PROVINSI MALUKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
5.Kabupaten dan Kota adalah Kabupaten dan Kota dalam Provinsi Maluku.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan sumberdaya Mineral Provinsi Maluku.
7.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Maluku.
8.Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral yang selanjutnya disingkat ESDM adalah Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Maluku.
9.Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Maluku. 10.Bahan Galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batuan mulia yang merupakan endapan-endapan alam. 5
11.Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka peneltian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang.
12.Pengelolaan Pertambangan adalah upaya yang memuat langkah-langkah meliputi: perencanaan, pelaksanaan atau pemanfaatan dan pasca tambang, pengendalian (pembinaan dan pengawasan) dan kegiatan pascatambang.
13.Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah wewenang yang diberikan kepada Badan Usaha / Koperasi / Perseorangan untuk melakukan kegiatan Pertambangan.
14.Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
15.Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimenasi, sebaran, kualitas dan sumberdaya terukur dari bahan galian, serta informamsi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
16.Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secaras rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kalayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
17.Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan. 18.Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan. 19.Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan/atau batuan dan ikutannya. 20.Pengolahan/pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara dan/atau batuan serta untuk memperoleh bahan ikutan.
21.Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan bahan galian dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
22.Penjualan adalah segala kegiatan usaha penjualan bahan galian dari hasil penambangan dan/atau pengolahan/pemurnian.
23.Iuran Tetap adalah iuran yang wajib dibayar oleh pemegang IUP.
24.Iuran Produksi adalah iuran yang wajib dibayar oleh pemegang IUP berdasarkan jumlah produksi.
25.Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki, atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.
26.Konservasi B a h a n G a l i a n adalah upaya pengelolaan bahan galian untuk mendapatkan manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi kepentingan rakyat secara luas.
27.Garis Pantai adalah batas tempat yang dicapai air laut pada waktu air surut terendah.
28.Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau, batubara dan/atau batuan dan tidak 6 terkait dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
29.Tambang Bawah Tanah adalah kegiatan tambang yang aktifitasnya tidak berhubungan langsung dengan udara luar.
30.Hak Tanah adalah hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum Indonesia.
31.Penelitian adalah mencari kebenaran ilmiah melalui proses yang sistematis, logis, dan empiris.
32.Jaminan Kesungguhan adalah dana yang disediakan oleh pemegang IUP sebagai jaminan terhadap kesungguhan untuk melakukan kegiatan pertambangan mineral, batubara dan/atau batuan.
33.Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang IUP sebagai jaminan untuk melakukan rekkamasi terhadap lahan yang terganggu akibat kegiatan pertambangan mineral, batubara dan/atau batuan.
34.Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
35.Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
36.Kegiatan Pasca Tambang yang selanjutnya disebut Pasca Tambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi social menurut kondisi lokal diseluruh wilayah penambangan. 37.Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampaun masyarakat, baik secara individu maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehiduannya. 38.Wilayah Proyek adalah suatu wilayah kegiatan yang berada di luar wilayah izin usaha pertambangan. 39.Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
40.Kepala Inspektur Tambang adalah Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Maluku yang karena wewenang dan tanggung- jawabnya terhadap Pengawasan, Pengendalian Usaha Pertambangan di daerah.
41.Inspektur Tambang adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral yang memiliki kemampuan, wewenang dan diangkat sebagai Inspektur Tambang dengan tugas membina, mengawasi kegiatan pertambangan di daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Pengaturan pemanfaatan dan pengembangan pertambangan di daerah dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara;
(2)Pengaturan pemanfaatan dan pengembangan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bertujuan agar supaya dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilakukan secara tertib, berdaya guna, berhasil guna, dan berwawasan lingkungan. 7
(3)Ruang lingkup Perda Pertambangan mineral dan batubara meliputi :
1. a.wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah;
2. b.izin usaha pertambangan dan wilayah pertambangan;
3. c.pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara daerah;
4. d.hak dan kewajiban masyarakat;
5. e.pembinaan dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara;
6. f.pengelolaan;dan
7. g.sanksi.

BAB III

ASAS PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 3

Pengelolaan Pertambangan Daerah berasaskan :

a.asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
b.asas keadilan;
c.asas partisipasi publik;
d.asas kesejahteraan; dan
e.asas keterbukaan.

BAB IV

PENGELOMPOKKAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 4

(1)Bahan pertambangan mineral dan batubara yang dimaksud meliputi ketentuan ini dikelompkkan atas 4 (empat) golongan komoditas tambang, yaitu :
1. a.mineral radioaktif;
2. b.mineral logam;
3. c.mineral bukan logam:
4. d.bahan batuan; dan
5. e.batubara.
(2)Komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di dalam wilayah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 5

Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam bidang pertambangan mineral dan batubara yang meliputi:

a.penyusunan data dan informasi usaha pertambangan mineral dan batubara lintas kabupaten/kota;
b.pemberian izin usaha pertambangan umum pada wilayah lintas kabupaten/kota paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;
c.pemberian izin usaha pertambangan umum untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;
d.pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan 8 umum pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;
e.pemberian izin badan usaha jasa pertambangan umum dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) lintas kabupaten/kota;
f.pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan umum dalam rangka penanaman modal lintas kabupaten/kota;
g.pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pascatambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan umum pada wilayah lintas kabupaten/kota atau yang berdampak regional;
h.pembinaan dan pengawasan pengusahaan KP lintas kabupaten/kota;
i.pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pascatambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP lintas kabupaten/kota;
j.pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota;
k.pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional daerah; dan
l.untuk bahan galian tertentu, Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan Harga Patokan Setempat.

Pasal 6

(1)Gubernur untuk kepentingan pembangunan daerah dapat mencabut/membatalkan izin usaha pertambangan yang ada.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis kepentingan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 7

(1)IUP sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) diberikan setelah mendapat WIUP.
(2)Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

Pasal 8

(1)IUP diberikan melalui tahapan : 9
1. a.pemberian WIUP; dan
2. b.pemberian IUP.
(2)WIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
1. a.WIUP radioaktif;
2. b.WIUP mineral logam;
3. c.WIUP mineral bukan logam;
4. d.WIUP batuan; dan
5. e.WIUP batubara.
(3)WIUP radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(4)WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diperoleh dengan cara lelang.
(5)WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaiman dimaksud pada ayat
(1)huruf d dan huruf e diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Pasal 9

(1)Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.
(2)Setiap pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
(3)Dalam hal pemohon sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang telah terbuka (go public), dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.

Isi peraturan

Teks215PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (21)

Undang-undang Darurat No. 22 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1970

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2012

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (21)

Undang-undang Darurat No. 22 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1970

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2012

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2008