DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam perda ini diatur mengenai penyertaan modal pemerintah provinsi NTB pada PT Bank NTB Syariah, dengan ruang lingkup a. status dana APBD dalam penyertaan modal Pemerintah Daerah; b. penganggaran penyertaan modal Pemerintah Daerah; c. pelaksanaan penyertaan modal; d. hasil usaha; e. penatausahaan dan pertanggungjawaban;dan f. pembinaan dan pengawasan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna meningkatkan ketahanan daya saing PT Bank NTB Syariah dalam industri perbankan nasional dan meningkatkan peranan PT Bank NTB Syariah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, maka perlu dilakukan peningkatan permodalan agar dapat meningkatkan laba, serta dapat memberikan deviden kepada pemerintah Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah, oleh karena itu perlu dilakukan penyetoran penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank NTB Syariah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada PT. Bank NTB Syariah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 4);
18.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Konversi PT. Bank NTB Menjadi PT. Bank NTB Syariah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT dan GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PADA PT. BANK NTB SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5.Perangkat Daerah adalah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7.Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
8.Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
9.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah yang selanjutnya disebut PT. Bank NTB Syariah adalah Badan hukum yang seluruh sahamnya milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 2

Penyertaan modal pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperbaiki struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha serta memperoleh manfaat investasi yang terukur bagi pemerintah daerah.

Pasal 3

Penyertaan modal pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Ruang Lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

a.status dana APBD dalam penyertaan modal Pemerintah Daerah;
b.penganggaran penyertaan modal Pemerintah Daerah;
c.pelaksanaan penyertaan modal;
d.hasil usaha;
e.penatausahaan dan pertanggungjawaban;dan
f.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

STATUS DANA APBD DALAM PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Status dana APBD dalam penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT Bank NTB Syariah adalah sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGANGGARAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Penganggaran penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari APBD setiap tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah dianggarkan dalam akun pembiayaan dengan kelompok pembiayaan pada jenis pengeluaran.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

(1)Penyertaan modal pemerintah daerah dilakukan pada PT. Bank NTB Syariah.
(2)Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, saham, dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang.
(3)Besarnya penyertaan modal ditempatkan dalam lembar saham yang penerbitannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Modal dasar PT. Bank NTB Syariah ditetapkan sebesar Rp 3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah).
(2)Komposisi kepemilikan saham pemerintah Provinsi NTB paling sedikit 51% (Lima Puluh Satu Persen).
(3)Dari besaran modal dasar PT. Bank NTB Syariah dengan komposisi kepemilikan saham Pemerintah Provinsi NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penyertaan modal Pemerintah Provinsi NTB menjadi sebesar Rp 1.530.000.000.000,- (satu triliun lima ratus tiga puluh miliar rupiah).
(4)Posisi penyertaan modal pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 334.216.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat miliar dua ratus enam belas juta rupiah).
(5)Dalam Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penyertaan modal pemerintah daerah Provinsi pada PT. Bank NTB Syariah dalam bentuk aset daerah berupa tanah yang selanjutnya dikonversi dalam bentuk uang dengan nilai sebesar Rp 84.269.045.000,- (delapan puluh empat miliar dua ratus enam puluh sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah).
(6)Terhadap pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), posisi penyertaan modal disetor pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp 418.485.045.000,- (empat ratus delapan belas miliar empat ratus delapan puluh lima juta empat puluh lima ribu rupiah).
(7)Dalam hal posisi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdapat sisa penyertaan modal yang harus dipenuhi oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada PT. Bank NTB Syariah guna memenuhi modal dasar adalah sebesar Rp. 1.111.514.955.000,- (satu triliun seratus sebelas miliar lima ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
(8)Sisa penyertaan modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada PT. Bank NTB Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), akan dipenuhi secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah sampai dengan tahun 2024.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (19)

Undang-undang (UU) No. 64 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (19)

Undang-undang (UU) No. 64 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018