DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 7 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 118

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai Ruang Lingkup, Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Struktur dan Pola Ruang Wilayah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat wajib

Menetapkan

menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari sistem Tata Ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota;

b.bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014–2034;
1. 1.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18 ayat (6);
2. 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. 5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang– Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. 6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
7. 7.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
8. 8.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
9. 9.Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. 10.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
11. 11.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. 12.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
13. 13.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran 3 Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
14. 14.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. 15.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. 16.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
17. 17.Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
18. 18.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
19. 19.Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
20. 20.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
21. 21.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
22. 22.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
23. 23.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
24. 24.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
25. 25.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
26. 26.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
27. 27.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tamnahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
28. 28.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tamnahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
29. 29.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
30. 30.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
31. 31.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
32. 32.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5068);
33. 33.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
34. 34.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
35. 35.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
36. 36.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
37. 37.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
38. 38.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242;
39. 39.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
40. 40.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
41. 41.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
42. 42.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
43. 43.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
44. 44.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 6 Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
45. 45.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
46. 46.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
47. 47.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
48. 48.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
49. 49.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
50. 50.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
51. 51.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
52. 52.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan 7 Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
53. 53.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
54. 54.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
55. 55.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
56. 56.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
57. 57.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
58. 58.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
59. 59.Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
60. 60.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
61. 61.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi 8 Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
62. 62.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 50);
63. 63.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 57). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT dan GUBERNUR SULAWESI BARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2014-2034.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah adalah pemerintah pusat.
2.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. 9
6.Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota di lingkup Provinsi Sulawesi Barat.
8.Pemerintah kabupaten/kota adalah pemerintah kabupaten/kota di lingkup Provinsi Sulawesi Barat.
9.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10.Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
11.Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
12.Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
13.Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14.Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
15.Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
16.Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
17.Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
18.Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
20.Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
21.Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
22.Rencana Tata Ruang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang. 10
23.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
24.Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
25.Rencana Umum Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RUTR adalah Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Provinsi.
26.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Nasional dan Pulau Sulawesi ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Provinsi.
27.Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat dengan RTR Kawasan Strategis Provinsi adalah rencana tata ruang yang penataan ruang kawasannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap kepentingan pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya dan/atau lingkungan.
28.Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
29.Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
30.Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
31.Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
32.Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
33.Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
34.Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang meliputi sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
35.Kawasan Strategis Nasional selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. 11
36.Kawasan Strategis Provinsi selanjunya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam skala provinsi terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
37.Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budidaya baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan sekitarnya.
38.Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
39.Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
40.Kawasan Hutan selanjunya disingkat KH adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
41.Kawasan Hutan Lindung selanjunya disingkat KHLadalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir, pengendalian erosi, pencegahan intrusi air laut, dan pemeliharaan kesuburan tanah.
42.Kawasan Hutan Suaka Alam selanjutnya disingkat KHSA adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa seta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
43.Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
44.Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
45.Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi potensi sumberdaya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan.
46.Ruang Terbuka Hijau selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
47.Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa Provinsi. 12
48.Pusat Kegiatan Nasional Promosi selanjutnya disebut PKNp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk kemudian hari ditetapkan sebagai PKN.
49.Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
50.Pusat Kegiatan Wilayah promosi selanjutnya disebut PKWp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk kemudian hari ditetapkan menjadi PKW.
51.Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
52.Daerah Aliran Sungai selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
53.Daerah Irigasi selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
54.Daerah Rawa selanjutnya disingkat DR adalah kesatuan lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis.
55.Arahan zonasi adalah arahan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
56.Prinsip zero delta (δ ) policy adalah keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran air sungai.
57.Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
58.Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
59.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lainnya dalam penataan ruang;
60.Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
61.Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan yang bersifat ad-hoc dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang daerah.
62.Kawasan Holding Zone adalah kawasan hutan yang diusulkan perubahan fungsi dan peruntukannya, dan bukan kawasan hutan yang diusulkan menjadi kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan. 13

BAB II

RUANG LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Pasal 2

(1)Wilayah perencanaan rencana tata ruang wilayah meliputi seluruh wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Barat yang berada pada posisi geografis 0046’13,03”-3046’13,4” Lintang Selatan dan 116047’22,6”- 119052’17,07” Bujur Timur dengan luas wilayah 16.916,02 Km2 dan 22.228,64 Km2 wilayah laut.
(2)Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kabupaten:
1. a.Kabupaten Mamuju Utara;
2. b.Kabupaten Mamuju Tengah;
3. c.Kabupaten Mamuju;
4. d.Kabupaten Majene;
5. e.Kabupaten Polewali Mandar; dan
6. f.Kabupaten Mamasa.
(3)Batas wilayah perencanaan rencana tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Barat, meliputi:
1. a.sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah;
2. b.sebelah Selatan dan sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan; dan
3. c.sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan.
(4)Lingkup substansi rencana tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Barat meliputi:
1. a.ketentuan umum;
2. b.ruang lingkup, tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah;
3. c.rencana struktur ruang wilayah Provinsi Sulawesi Barat;
4. d.rencana pola ruang wilayah Provinsi Sulawesi Barat;
5. e.penetapan kawasan strategis Provinsi Sulawesi Barat;
6. f.arahan pemanfatan ruang wilayah Provinsi Sulawesi Barat;
7. g.arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayahProvinsi Sulawesi Barat;
8. h.Sanksi administratif;
9. i.peran masyarakat dan kelembagaan;
10. j.penyidikan;
11. k.ketentuan pidana;
12. l.Ketentuan peralihan;
13. m.Ketentuan lain-lain
14. n.Ketentuan Penutup;
15. o.penjelasan; dan
16. p.lampiran. 14

Pasal 3

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah untuk mewujudkan tatanan ruang wilayah provinsi yang produktif dan berwawasan lingkungan, mendukung pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan berbasis pada perkebunan, pertambangan, pertanian, perikanan, kelautan, perdagangan, industri, pariwisata dan pendidikan.

Pasal 4

(1)Kebijakan penataan ruang wilayah untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah, terdiri atas:
1. a.pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan;
2. b.pengembangan prasarana wilayah;
3. c.peningkatan fungsi kawasan lindung;
4. d.peningkatan sumberdaya hutan produksi;
5. e.peningkatan sumberdaya lahan pertanian, perkebunan dan peternakan;
6. f.peningkatan sumberdaya perikanan dan kelautan;
7. g.pengembangan potensi pariwisata;
8. h.pengembangan potensi pertambangan;
9. i.pengembangan potensi industri;
10. j.pengembangan potensi perdagangan;
11. k.pengembangan potensi pendidikan;
12. l.pengembangan potensi permukiman; dan
13. m.peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
(2)Strategi pengembangan penataan ruang dengan memperhatikan apa yang dituangkan dalam kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.Pusat Kegiatan Nasional Promosi (PKNp) Mamuju (Ibukota Kabupaten Mamuju) – Tampapadang - Belang Belang (MATABE) yang potensial berfungsi sebagai pusat kegiatan terpadu kepelabuhanan, kebandarudaraan, industri, perdagangan, pergudangan, peti kemasdan pariwisata;
2. b.mengembangkan Pusat-Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Majene (ibukota Kabupaten Majene) sebagai pusat pendidikan, Pasangkayu (ibukota Kabupaten Mamuju Utara) sebagai PKW yang potensial dikembangkan menjadi agropolitan dan mempromosikan Polewali (ibukota Kabupaten Polewali Mandar) sebagai PKWp yang potensial dikembangkan menjadi pusat kegiatan industri, perdagangan dan jasa, Mamasa (ibukota Kabupaten Mamasa) sebagai PKWp yang potensial dikembangkan menjadi pusat pelayanan pariwisata
3. c.mengembangkan Pusat-Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi Tobadak (Ibukota Kabupaten Mamuju Tengah) sebagai pusat 15 pengembangan Kota Terpadu Mandiri agropolitan),dan Wonomulyo sebagai sentra lumbung beras.
4. d.meningkatkan sinergitas, sistem transportasi dan komunikasi antar kawasan perkotaan, antar pusat-pusat kegiatan seperti PKNp, PKW, PKWp dan PKL;
5. e.mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan, khususnya di daerah rawan bencana, daerah pantai dan daerah irigasi teknis; dan
6. f.mendorong kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan agar lebih produktif, kompetitif dan lebih kondusif untuk hidup dan berkehidupan secara berkelanjutan, serta lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya, termasuk PKNp, PKW, PKWp, dan PKL.
(3)Strategi pengembangan penataan ruang dengan memperhatikan apa yang dituangkan dalam kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana permukiman, transportasi, informasi, telekomunikasi, energi, sumberdaya air yang hirarkis, sinergis, terpadu, merata dan keseimbangan kegiatan pemanfaatan ruang di PKNp, PKW, PKWp dan PKL pada seluruh wilayah provinsi;
2. b.mengembangkan dan memantapkan sistem jaringan penghubung sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, pertambangan dengan kawasan industri, kawasan pergudangan, pasar, kawasan perdagangan, pelabuhan, terminal dan bandara;
3. c.mengembangkan dan memantapkan sistem jaringan penghubung daerah-daerah tujuan wisata dengan pusat kota, bandara, pelabuhan dan terminal;
4. d.meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuh- kembangkan pemanfaatan sumberdaya terbarukan yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi listrik;
5. e.mengembangkan sistem pengelolaan dan pengolahan sampah terpadu sekaligus sebagai industri daur ulang di lokasi strategis yang melayani kawasan yang potensial memproduksi terutama sampah non organik secara intensif dengan volume besar;
6. f.mengembangkan sistem 4R (rethinking, reduce, reuse dan recycling) dengan paradigma sampah sebagai bahan baku industri menggunakan teknik pengolahan moderen di perkotaan berbentuk Tempat Pengolahan Akhir (TPA), dan teknik pengolahan konvensional di perdesaan yang menghasilkan kompos maupun bahan baku setengah jadi; dan
7. g.mengembangkan sistem pengelolaan dan pengolahan limbah dengan membangun instalasi pengolahan air limbah dan instalasi pengolahan lumpur tinja.
(4)Strategi pengembangan penataan ruang dengan memperhatikan apa yang dituangkan dalam kebijakan penataan ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: 16
1. a.mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah, khususnya DAS kritis.
2. b.menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi sistem ekologi wilayah;
3. c.melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
4. d.melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya; dan
5. e.mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
(5)Strategi pengembangan penataan ruang dengan memperhatikan apa yang dituangkan dalam kebijakan penataan ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
1. a.mengembangkan areal lahan hutan produksi secara selektif; dan
2. b.mengembangkan agro forestry (hutan perkebunan) di areal sekitar hutan lindung sebagai zona penyangga yang memisahkan hutan lindung dengan kawasan budidaya terbangun; dan
3. c.mengembangkan jungletourism (wisata hutan) di kawasan yang memiliki daya dukung lahan yang sesuai dengan tetap memperhatikan kelestariannya.
(6)Strategi pengembangan penataan ruang dengan memperhatikan apa yang dituangkan dalam kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
1. a.mempertahankan areal sentra produksi pertanian lahan basah;
2. b.meningkatkan kualitas lahan pertanian;
3. c.mengembangkan areal lahan perkebunan komoditas tertentu secara selektif;
4. d.mengembangkan jenis hasil pertanian, perkebunan dan peternakansesuai dengan daya dukung lahan.
(7)Strategi pengembangan penataan ruang dengan memperhatikan apa yang dituangkan dalam kebijakan penataan ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
1. a.mengembangkan jenis usaha budidaya perikanan air tawar;
2. b.meningkatkan kemampuan dan teknologi perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
3. c.mengembangkan industri pariwisata kelautan;
4. d.mempertahankan dan meningkatkan kawasan mangrove ;
5. e.mengembangkan budidaya rumput laut, perikanan dan kelautan di sepanjang pantai Sulawesi Barat dan pulau pulau kecil dengan tetap mempertahankan ekosistim dan biota laut 17
6. f.mempertahankan terjaganya kawasan lindung untuk mendukung pertanian, kelautan dan pariwisata.
(8)Strategi pengembangan penataan ruang dengan memperhatikan apa yang dituangkan dalam kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas:
1. a.mengembangkan promosi pariwisata;
2. b.mengembangkan objek wisata sebagai pendukung daerah tujuan wisata;
3. c.meningkatkan jalur perjalanan wisata;
4. d.mengembangkan jenis wisata alam yang ramah lingkungan; dan
5. e.mempertahankan kawasan situs budaya sebagai potensi wisata.
(9)Strategi pengembangan penataan ruang dengan memperhatikan apa yang dituangkan dalam kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri atas:
1. a.melakukan kajian dan atau studi kelayakan, eksplorasi sampai ke eksploitasi blok-blok minyak dengan pertimbangan manfaat bagi sebesar besarnya bagi rakyat,daerah dan nasional;
2. b.menjaga kelestarian lingkungan dan mengutamakan pemberdayaaan Sumberdaya Manusia (SDM) daerah maupun nasional dengan peningkatan kompotensi dan kapasitas SDM dengan pendidikan prakerja dan atau pelatihan maupun melalui program alih pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan pertambangan;
3. c.mengembangkan budidaya pertambangan yang berwawasan lingkungan; dan
4. d.mengembangkan sumberdaya baru terbarukan sebagai pengganti bahan tambang yang tidak dapat diperbaharui.
(10)Strategi pengembangan penataan ruang dengan memperhatikan apa yang dituangkan dalam kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, terdiri atas:
1. a.mengembangkan agro industri terutama yang berbasis hasil komoditi sektor-sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan;
2. b.mengembangkan industri manufaktur;
3. c.mengembangkan kawasan industri skala besar yang terpadu dengan pengembangan pelabuhan Belang-Belang;
4. d.mengembangkan kawasan agro-industri skala sedang di PKW, PKWp dan PKL; dan
5. e.mengembangkan usaha industri kecil dan industri rumah tangga yang tidak mengganggu kehidupan di kawasan permukiman.
(11)Strategi pengembangan penataan ruang dengan memperhatikan apa yang dituangkan dalam kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, terdiri atas:
1. a.mengembangkan kawasan perdagangan yang terpadu dengan pengembangan pelabuhan Belang-Belang;
2. b.mengembangkan kawasan perdagangan di PKW, PKWp dan PKL;
3. c.mengembangkan pasar hasil-hasil industri; dan 18
4. d.meningkatkan akses koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) terhadap modal, perlengkapan produksi, informasi, teknologi dan pasar.
(12)Strategi pengembangan penataan ruang dengan memperhatikan apa yang dituangkan dalam kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, terdiri atas:
1. a.menyelenggarakan pendidikan sebagai pusat ilmu pengetahuan terutama guna mendukung pengembangan sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, pertambangan, industri, perdagangan, pariwisata, sosial budaya dan pendidikan agama;
2. b.mengembangkan kota pendidikan Majene sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan kompetensi dan sumberdaya manusia; dan
3. c.mengembangkan kampus – kampus perguruan tinggi di Majene serta sekolah menengah atas dan sekolah menengah pertama unggulan di semua kabupaten se Sulawesi Barat.
(13)Strategi pengembangan penataan ruang dengan memperhatikan apa yang dituangkan dalam kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, terdiri atas:
1. a.menyediakan tempat evakuasi pengungsi bencana alam baik berupa lapangan terbuka di tempat ketinggian ≥30 m di atas permukaan laut atau gedung fasilitas umum bertingkat sedang (4 lantai) di kawasan permukiman padat;
2. b.membangun perumahan susun tahan gempa di wilayah perkotaan terutama di PKNp, PKW, PKWp dan PKL yang padat penduduknya;
3. c.mengembangkan permukiman perdesaan berlandaskan kearifan nilai lokal bercorak budaya Mandar seperti pola rumah kebun dengan bangunan berlantai panggung;
4. d.mencegah tumbuh berkembangnya perumahan di kawasan lindung; dan
5. e.mencegah pembangunan perumahan di daerah rawan bencana seperti longsor, gempa dan tsunami.
(14)Strategi pengembangan penataan ruang dengan memperhatikan apa yang dituangkan dalam kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, terdiri atas:
1. a.membangun kompetensi dan kapasitas baik melalui pendidikan formal maupun non formal serta pelatihan kewirausahaan bagi angkatan kerja di sektor-sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, pariwisata, pertambangan, industri, perdagangan, permukiman, sarana, prasarana dan pemerintahan;
2. b.mengembangkan kualitas kehidupan beragama yang harmonis, rukun dan damai; dan
3. c.mengembangkan sistem konsultasi, pendampingan, monitoring, evaluasi dan penghargaan berbasis kinerja bagi pelaku kegiatan di sektor-sektor tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a dan b. 19

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

Pasal 5

(1)Rencana struktur ruang wilayah provinsi terdiri atas:
1. a.rencana pengembangan sistem perkotaan;
2. b.sistem jaringan prasarana utama; dan
3. c.sistem jaringan prasarana lainnya.
(2)Rencana struktur ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 250.000, yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 6

(1)Rencana sistem perkotaan di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.PKNp MATABE yang meliputi Mamuju sebagai Ibukota Provinsi – Bandar Udara Tampapadang – Pelabuhan Belang–Belang adalah kawasan terpadu dalam fungsi kawasan industri, perdagangan, pariwisata dan simpul utama transportasi skala nasional yang melayani beberapa provinsi, serta simpul utama kegiatan ekspor- impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
2. b.PKW di Majene ibukota Kabupaten Majene sebagai kota pendidikan, dan Pasangkayu ibukota Kabupaten Mamuju Utara sebagai kota agropolitan;
3. c.PKWp di Polewali, ibukota Kabupaten Polewali Mandar yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri, perdagangan dan jasa yang melayani beberapa kabupaten, serta berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten dan Mamasa (ibukota Kabupaten Mamasa) sebagai pusat pariwisata budaya dan alam;
4. d.PKL meliputi Tobadak (ibukota Kabupaten Mamuju Tengah) sebagai pusat pengembangan Kota Terpadu Mandiri, dan Wonomulyo sebagai sentra lumbung beras.
(2)Rincian rencana pengembangan sistem perkotaan wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Gambar 1 rencana struktur ruang wilayah provinsi dan dicantumkan pada lampiran II sistem perkotaan nasional dan lampiran III sistem perkotaan provinsi, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. 20

Pasal 7

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:

a.rencana pengembangan sistem transportasi darat;
b.rencana pengembangan sistem kereta api;
c.rencana pengembangan sistem transportasi laut; dan
d.rencana pengembangan sistem transportasi udara.

Pasal 8

Rencana pengembangan sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

a.rencana jaringan lalu lintas angkutan jalan; dan
b.rencana jaringan angkutan sungai dan penyeberangan.

Pasal 9

(1)Rencana jaringan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:
1. a.jaringan jalan;
2. b.jaringan prasarana; dan
3. c.jaringan pelayanan.
(2)Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.jaringan jalan arteri primer meliputi: Mamuju – Bandara Tampapadang – Pelabuhan Belang-Belang; Tapalang Barat– Sumare – Rangas – Mamuju; Batas Provinsi Sulawesi Selatan – Polewali – Majene – Mamuju.
2. b.jaringan jalan kolektor primer meliputi: Belang-Belang – Pasangkayu – Batas Provinsi Sulawesi Tengah; Kaluku – Salubatu – Arale – Mambi – Mamasa – Batas Kabupaten Tana Toraja.
3. c.rencana pengembangan jalan penghubung antar ibukota Kabupaten/Kota meliputi: Salubatu – Bonehau – Kalumpang - Batas Kabupaten Luwu Utara; Kalumpang – Batuisi – batas Kabupaten Tana Toraja ; Polewali – Tabone – Malabo; Tikke – Batas Provinsi Sulawesi Tengah; Lampa (Mapilli) – Matangnga – Keppe; Salutambung – Urekang – Mambi.
4. d.rencana pengembangan jalan penghubung antar ibukota ibukota Kecamatan meliputi: Lombongan I (Majene) – Piriang – Mapilli (Luyo); Pallang pallang (Majene) – Tibung – Alu – Tinambung (Polewali Mandar); Pamboang – Sumarrang (Majene); dan Saleppa – Puawang (Majene) – Katitting (Polewali Mandar).
(3)Jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri atas: 21
1. a.pengembangan terminal Tipe A di PKNp Matabe, PKW Pasangkayu,dan PKWp Polewali Mandar yang berakses tinggi ke jalan arteri;
2. b.pembangunan dan/atau pengembangan terminal Tipe B di Ibukota Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Tengah. Penentuan lokasi terminal dipertimbangkan yang berakses tinggi ke jalan arteri atau kolektor; dan
3. c.pembangunan terminal barang, berupa terminal truk yang lokasinya pada kawasan terpadu industri, pergudangan, perdagangan dan pelabuhan Belang-Belang, dan mempunyai akses tinggi ke Stasiun kereta api dan Bandar Udara Tampapadang.
(4)Jaringan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c terdiri atas: jaringan pelayanan angkutan antara seluruh ibukota kabupaten dalam provinsi.
(5)Rincian sistem jaringan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 10

Rencana jaringan angkutan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah :

a.pengembangan jaringan transportasi sungai lintas kabupaten/kecamatan meliputi Sungai Babana di Mamuju Tengah, Sungai Tarailu dan Sungai Karama masing-masing di Kabupaten Mamuju, Sungai Mapilli dan Sungai Mandar di Kabupaten Polewali Mandar, Sungai Benggaulu dan Sungai Tanamoni di Kabupaten Mamuju Utara.
b.pengembangan pelabuhan lintas provinsi yaitu pelabuhan penyeberangan Mamuju dan pelabuhan penyeberangan Pasangkayu serta pelabuhan penyeberangan dalam kabupaten, yaitu : pelabuhan penyeberangan Balabalakang di Kabupaten Mamuju.

Isi peraturan

Teks118PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (5)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa No. 1 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (5)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa No. 1 Tahun 2015