Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017
- Nomor
- 8
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 16
Ringkasan
dalam PERDA ini diatur mengenai sistematika RPJMD Provinsi Sulawesi Barat, pengendalian dan evaluasi RPJMD.
dalam PERDA ini diatur mengenai sistematika RPJMD Provinsi Sulawesi Barat, pengendalian dan evaluasi RPJMD.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
SALINAN JDIH Provinsi Sulawesi Barat
4816);
4815);
4817);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT dan GUBERNUR SULAWESI BARAT
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017-2022.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
BAB II RPJMD
BAB II
1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur yang penyusunannya berpedoman RPJPD dan RTRW Provinsi dengan memperhatikan RPJMN, RPJPD dan RTRW Provinsi lainnya. 2) RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yaitu mulai tahun 2017 sampai dengan 2022, memuat visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 3) RPJMD berfungsi sebagai :
BAB III SISTEMATIKA RPJMD
BAB III
BAB I : PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII : KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BAB IX : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN JDIH Provinsi Sulawesi Barat
BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pengendalian
BAB IV
Evaluasi
Gubernur berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD kepada masyarakat. BAB V PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
BAB V
JDIH Provinsi Sulawesi Barat Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 14 Desember 2017 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd H. M. ALI BAAL MASDAR
Perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Gubernur yang sedang menjabat pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun dengan mengacu pada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025. KETENTUAN PENUTUP
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Daerah (Perda)
Dokumen