DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 10 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 139

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai Ruang Lingkup, Tujuan, Kebijakan dan Strategis Penataan Ruang, Rencana Struktur Ruang Kabupaten Mamasa, dan penetapam kawasan strategis.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamasa dengan kedua peraturan sebagaimana dimaksud;
c.bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah perlu dilakukan optimalisasi pendayagunaan sektor-sektor unggulan di wilayah Kabupaten Mamasa melalui rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
d.bahwa untuk meningkatkan pengembangan kawasan yang mempunyai nilai penting bagi Kabupaten Mamasa perlu dilakukan penetapan kawasan strategis;
e.bahwa arahan pemanfaatan ruang merupakan panduan dalam pemanfaatan ruang bagi pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam rangka mewujudkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan kawasan strategis di Kabupaten Mamasa;
f.bahwa ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan ketentuan untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang di Kabupaten Mamasa;
g.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamasa Tahun 2015 – 2035. Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18 ayat (6);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
7.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
11.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
12.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
13.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
14.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
15.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
16.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
17.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
18.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
19.Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
20.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
21.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
22.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
23.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
24.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
25.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
26.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
27.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
28.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
29.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
30.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
31.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
32.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
33.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
34.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
35.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
36.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
37.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242;
38.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
39.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
40.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
41.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
42.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
43.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
44.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
45.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
46.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
47.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
48.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);
49.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
50.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
51.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
52.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
53.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
54.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
55.Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
56.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014- 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 68); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA dan BUPATI MAMASA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2015–2035.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
2.Rencana tata ruang wilayah kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW kabupaten adalah rencana umum tata ruang yang memuat tujuan penataan ruang, kebijakan penataan ruang, strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan wilayah kabupaten.
3.Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4.Rencana struktur ruang adalah kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi sistem pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi.
5.Sistem pusat-pusat kegiatan adalah simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten.
6.Pusat Kegiatan Wilayah promosi yang selanjutnya disingkat PKWp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk kemudian hari ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
7.Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disingkat PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan menjadi PKL di masa yang akan datang.
8.Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
9.Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
10.Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
11.Jaringan prasarana lalu lintas adalah serangkaian simpul yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan.
12.Jaringan pelayanan lalu lintas adalah susunan rute-rute pelayanan lalu lintas yang membentuk satu kesatuan hubungan.
13.Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
14.Ruang udara untuk penerbangan adalah ruang udara di atas daratan atau perairan sampai dengan ruang udara yang berbatasan dengan ruang antariksa (ruang udara yang masih dimungkinkan digunakan sebagai prasarana pesawat udara) yang di dalamnya termasuk ruang lalu lintas udara sesuai dengan definisi Air Traffic Services (ATS) route.
15.Pembangkit listrik adalah sarana yang berfungsi untuk merubah energi mekanik menjadi energi listrik yang terdiri atas instalasi elektrikal, mekanikal, bangunan-bangunan, bangunan pelengkap serta bangunan dan komponen bantu lainnya.
16.Jaringan prasarana energi/ketenagalistrikan adalah serangkaian penyaluran energi/kelistrikan yang membentuk satu kesatuan hubungan.
17.Sistem jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
18.Sistem jaringan satelit adalah serangkaian piranti komunikasi yang menggunakan teknologi satelit.
19.Wilayah sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
20.Daerah aliran sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang dibatasi oleh pemisah topografi berupa punggung bukit atau gunung yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan, menyimpan dan mengalirkannya ke danau atau laut secara alami.
21.Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
22.Jaringan air baku untuk air minum adalahjaringan yang digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi dan/atau biologi meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum.
23.Sistem penyediaan air minum adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
24.Rencana pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
25.Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
26.Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
27.Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
28.Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
29.Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atauberpotensi tinggi mengalami bencana alam.
30.Kawasan resapan air adalah kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
31.Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
32.Kawasan sekitar mata air adalah kawasan disekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi mata air.
33.Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
34.Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata dan rekreasi.
35.Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam di darat maupun di laut yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
36.Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi yang khas.
37.Benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
38.Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
39.Struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
40.Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
41.Kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
42.Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kritenia untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
43.Kawasan budi daya tanaman pangan adalah kawasan lahan basah berinigasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak benirigasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
44.Kawasan budi daya hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
45.Kawasan budi daya perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
46.Kawasan budi daya peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
47.Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
48.Kawasan peruntukan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
49.Kawasan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman burung.
50.Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.
51.Kawasan pertanian tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
52.Kawasan pertanian hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
53.Kawasan perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
54.Kawasan peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, flora dan fauna atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
55.Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
56.Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepadapemegang IUP.
57.Kawasan peruntukan pariwisata alam adalah bentang alam yang mempunyai daya tarik wisata.
58.Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
59.Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
60.Kawasan pertahanan dan keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.
61.Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
62.Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
63.Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
64.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
65.Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
66.Kepala Daerah adalah Bupati Mamasa.
67.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
68.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
69.Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
70.Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
71.Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Pasal 2

(1)Ruang Lingkup wilayah Kabupaten Mamasa meliputi seluruh wilayah administrator yang berada pada posisi geografis 2º39’216” LS dan 3º19’288” LS serta 119º0’216” BT dan 119º38’144” BT, dengan luas wilayah 3.005,88 Km².
(2)Kabupaten Mamasa mempunyai batas-batas administrasi sebagai berikut :
1. a.sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
2. b.sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
3. c.sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan; dan
4. d.sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.
(3)Lingkup substansi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Mamasa meliputi:
1. a.Ketentuan Umum;
2. b.Ruang Lingkup, Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah;
3. c.Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Mamasa;
4. d.Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Mamasa;
5. e.Penetapan Kawasan Strategis;
6. f.Arahan Pemanfaatan Ruang;
7. g.Ketentuan Pengembalian Pemanfaatan Ruang;
8. h.Kelembagaan;
9. i.Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang;
10. j.Penyidikan;
11. k.Ketentuan Pidana;
12. l.Peninjauan Kembali dan Penyempurnaan;
13. m.Ketentuan Peralihan;
14. n.Ketentuan Penutup;
15. o.Penjelasan; dan
16. p.Lampiran.
(4)Ruang Lingkup wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian 1:150.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Penataan ruang Kabupaten Mamasa bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang wilayah Kabupaten Mamasa sebagai destinasi pariwisata internasional berbasis budaya Mamasa, pertanian, perkebunan dan kehutanan dengan kearifan lokal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berwawasan lingkungan berkelanjutan.

Pasal 4

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Mamasa terdiri atas:

a.pengembangan pusat-pusat perekonomian wilayah yang sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal;
b.pengembangan sistem jaringan prasarana dan jaringan pelayanan wilayah untuk mendukung kegiatan pariwisata, pertanian, perkebunan dan kehutanan;
c.pengembangan dan peningkatan kawasan berfungsi lindung untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
d.pengembangan berbagai kegiatan pariwisata dengan lokomotif wisata sosial budaya Mamasa;
e.pengembangan agroindustri pertanian dan perkebunan dengan bijak melalui kearifan lokal yang berkelanjutan;
f.pengembangan potensi budi daya perikanan air tawar; dan
g.peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 5

(1)Strategi pengembangan pusat-pusat perekonomian wilayah yang sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.mengembangkan sistem pusat kegiatan yang merata dan berhierarki sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal;
2. b.meningkatkan keterkaitan antara sistem pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten dengan sistem pusat kegiatan di wilayah yang lebih luas; dan
3. c.mendorong pengembangan pusat-pusat kegiatan baru.
(2)Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana dan pelayanan wilayah untuk mendukung kegiatan pariwisata, pertanian, perkebunan dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
1. a.mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi darat yang ekokontruksi;
2. b.mengembangkan sistem jaringan pelayanan transportasi darat untuk mendukung aksesibiltas antar kawasan fungsional;
3. c.meningkatkan sistem pelayanan angkutan intermoda;
4. d.mengembangkan sistem jaringan prasarana dan jaringan pelayanan energi yang terbarukan dan tidak terbarukan untuk mendukung pengembangan wilayah;
5. e.mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi wilayah hingga wilayah terpencil;
6. f.mengembangkan sistem jaringan sumber daya air dalam rangka mendukung konservasi maupun pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air;
7. g.mengembangkan sistem jaringan pengelolaan lingkungan permukiman untuk mendukung perikehidupan masyarakat; dan
8. h.mengendalikan perkembangan kawasan di sekitar jaringan prasarana wilayah.
(3)Strategi pengembangan dan peningkatan kawasan berfungsi lindung untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
1. a.menetapkan kawasan lindung sesuai dengan fungsinya;
2. b.mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah rusak untuk menjaga keseimbangan ekosistem;
3. c.mengelola kawasan lindung sebagai kawasan penelitian dan pariwisata terbatas;
4. d.meningkatkan pelestarian kawasan cagar budaya di Kabupaten Mamasa untuk mendukung kegiatan pariwisata; dan
5. e.mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam di kawasan lindung.
(4)Strategi pengembangan berbagai kegiatan pariwisata berbasis wisata sosial budaya Mamasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:
1. a.menetapkan daya tarik wisata Kabupaten Mamasa sebagai kawasan pariwisata yang dipaduserasikan dengan kawasan wisata Tana Toraja;
2. b.menyusun sinergitas kebijakan, program dan kegiatan pariwisata di wilayah Kabupaten Mamasa dengan yang ada di wilayah lain dalam KSN Toraja dan sekitarnya;
3. c.mengembangkan promosi wisata daerah;
4. d.memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang ada, terutama daya tarik benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya, kearifan nilai-nilai sosial budaya lokal, keasrian-keasrian alam, pertanian, perkebunan dan kehutanan; dan
5. e.mengendalikan perkembangan kawasan di sekitar obyek wisata, terutama wisata cagar budaya.
(5)Strategi pengembangan agroindustri pertanian, perkebunan dan kehutanan dengan bijak melalui kearifan lokal yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri atas:
1. a.menetapkan kawasan peruntukan pertanian sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang perlu dilindungi;
2. b.menetapkan kawasan perkebunan kopi dan kakao sebagai wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik lokasi yang perlu dilindungi;
3. c.menetapkan kawasan hutan sebagai hutan lindung maupun hutan produksi yang sinergis dengan sektor pariwisata;
4. d.mengembangkan agroindustri, agrobisnis dan agrowisata untuk memberi nilai tambah dalam perekonomian wilayah;
5. e.mengembangkan rekayasa teknologi kawasan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan yang mempunyai kendala dalam kemampuan lahan;
6. f.mengembangkan prasarana dan sarana pendukung dalam rangka peningkatan produksi kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan; dan
7. g.mengendalikan perkembangan kawasan di sekitar kawasan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan.
(6)Strategi pengembangan potensi budi daya perikanan air tawar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f terdiri atas:
1. a.menetapkan kawasan peruntukan perikanan air tawar;
2. b.mengembangkan usaha budi daya perikanan air tawar; dan
3. c.mengembangkan teknologi budi daya perikanan air tawar.
(7)Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g terdiri atas:
1. a.mendukung penetapan kawasan peruntukan pertanahan dan keamanan;
2. b.mengembangan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
3. c.mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
4. d.turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG KABUPATEN MAMASA

Pasal 6

(1)Rencana struktur ruang Kabupaten Mamasa meliputi:
1. a.sistem pusat-pusat kegiatan;
2. b.sistem jaringan utama; dan
3. c.sistem jaringan lainnya.
(2)Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:150.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1)Sistem pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Mamasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.PKWp
2. b.PKLp;
3. c.PPK; dan
4. d.PPL.
(2)PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adalah Mamasa di Kecamatan Mamasa.
(3)PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Sumarorong di Kecamatan Sumarorong.
(4)PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.Rantelemo di Kecamatan Bambang;
2. b.Minake di Kecamatan Tanduk Kalua;
3. c.Mambi di Kecamatan Mambi;
4. d.Pana’ di Kecamatan Pana;
5. e.Messawa di Kecamatan Messawa;
6. f.Orobua di Kecamatan Sesena Padang;
7. g.Nosu di Kecamatan Nosu;
8. h.Aralle di Kecamatan Aralle;
9. i.Tawalian di Kecamatan Tawalian;
10. j.Balla Satanetean di Kecamatan Balla;
11. k.Tabang di Kecamatan Tabang;
12. l.Galung di Kecamatan Rantebulahan Timur;
13. m.Lakahang di Kecamatan Tabulahan;
14. n.Buntu Malangka di Kecamatan Buntu Malangka; dan
15. o.Mehalaan di Kecamatan Mehalaan.
(5)PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.Tampak Kura di Kecamatan Tabulahan;
2. b.Pangandaran di Kecamatan Tabulahan;
3. c.Malatiro di Kecamatan Aralle;
4. d.Ralleanak di Kecamatan Aralle;
5. e.Baruru di Kecamatan Aralle;
6. f.Pamoseang Pangga di Kecamatan Mambi;
7. g.Salubanua di Kecamatan Mambi;
8. h.Ulumambi di Kecamatan Bambang;
9. i.Pasembuk di Kecamatan Mehalaan;
10. j.Lambanan di Kecamatan Mamasa;
11. k.Kariango di Kecamatan Tawalian;
12. l.Balla di Kecamatan Balla;
13. m.Tamalantik di Kecamatan Tanduk Kalua;
14. n.Banea di Kecamatan Tanduk Kalua;
15. o.Batanguru di Kecamatan Sumarorong;
16. p.Tanete Batu di Kecamatan Messawa;
17. q.Manipi di Kecamatan Pana.

Pasal 8

Sistem jaringan utama di Kabupaten Mamasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a.sistem jaringan transportasi darat; dan
b.sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 9

(1)Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
1. a.sistem jaringan jalan;
2. b.jaringan prasarana lalu lintas; dan
3. c.jaringan pelayanan lalu lintas.
(2)Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.jaringan jalan kolektor primer;
2. b.jaringan jalan kolektor sekunder;
3. c.jaringan jalan lokal primer;
4. d.jaringan jalan lokal sekunder; dan
5. e.rencana peningkatan/pembangunan jaringan jalan lingkar dalam dan lingkar luar, diuraikan dalam tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri atas:
1. a.rencana pengembangan terminal penumpang tipe B di Bombong Lambe Kecamatan Mamasa;
2. b.rencana pengembangan terminal penumpang tipe C di Sumarorong dan Mambi;
3. c.rencana pengembangan terminal barang dan jembatan timbang terdapat di pintu gerbang keluar masuk wilayah Kabupaten Mamasa;
4. d.rencana pembangunan unit pengujian kendaraan bermotor terdapat di Mamasa.
(4)Jaringan pelayanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c terdiri atas:
1. a.trayek angkutan barang terdiri atas:
  1. 1.kendaraan barang antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten Mamasa; dan
  2. 2.kendaraan barang ke luar wilayah Kabupaten Mamasa;
2. b.trayek angkutan penumpang terdiri atas:
  1. 1.trayek angkutan penumpang antarkota antarprovinsi terdiri atas:
3. i.Mamasa – Makassar; dan ii. Mamasa – Tana Toraja.
  1. 2.trayek angkutan penumpang antarkota dalam provinsi terdiri atas:
4. i.Mamasa – Mamuju; ii. Mamasa – Pasangkayu; iii. Mamasa – Majene; dan iv. Mamasa – Polewali.
  1. 3.trayek angkutan penumpang angkutan kota/perdesaan terdiri atas:
5. i.Mamasa – Lambanan; ii. Mamasa – Osango; iii. Mamasa – Orobua; iv. Mamasa – Tawalian;
6. v.Mamasa – Pana; vi. Mamasa – Tabang; vii. Mamasa – Tanduk Kalua; viii. Mamasa – Mambi; ix. Mamasa – Aralle;
7. x.Mamasa – Lakahang; xi. Mamasa – Nosu; xii. Mamasa – Balla; xiii. Mamasa – Mehalaan; xiv. Mamasa – Rantebulahan Timur; xv. Mamasa – Sumarorong; dan xvi. Mamasa – Messawa. xvii. Nosu – Pana;
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi jalan dan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks139PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (58)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2010

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 88 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2