DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai sumber, jenis, dan penggunaan pinjaman, pencairan jaminan, dan kewajiban pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah kepada PIP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sarana dan prasarana dimaksud dapat diwujudkan melalui pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B sebagai rumah sakit rujukan di Provinsi Sulawesi Barat;
c.bahwa alokasi anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B memerlukan dana besar dan perlu mendapatkan pembiayaan melalui pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaiamana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah Dari Pemerintah dalam Rangka Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 2 Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nornor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4700);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, danAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 3
12.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia T'ahun 2008 N0mor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5219);
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 226/PMK.07/2012 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
17.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 45);
18.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);
19.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 66); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Dan GUBERNUR SULAWESI BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PINJAMAN DAERAH DARI PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT KELAS B. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
7.Pusat lnvestasi Pemerintah selanjutnya disingkat PIP adalah lnstansi Pemerintah di bawah Kementerian Keuangan Republik lndonesia yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
9.Pinjaman Jangka Panjang adalah pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi pada tahun-tahun berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.
10.Pemberian Pinjaman adalah bentuk lnvestasi Pemerintah pada Badan Usaha, Badan Layanan Umum (BLU), Pemerintah Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga dan/atau biaya lainnya.
11.Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12.Dana Alokasi Umum selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari Anggara Pendapat dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13.Biaya Manajemen (Management Fee) adalah biaya yang wajib dibayarkan di muka oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebesar 0,50 % (nol koma lima puluh persen) dari jumlah pinjaman;
14.Biaya Administrasi (Administration Fee) adalah biaya yang wajib dibayarkan dimuka oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi pinjaman selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebesar 0,50 % (nol koma lima puluh persen) dari jumlah pinjaman. 5
15.Up Front Fee adalah biaya yang wajib dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi pinjaman sebesar 0,50 % (nol koma lima puluh persen) dari jumlah pinjaman yang tidak ditarik.

BAB II

SUMBER, JENIS DAN PENGGUNAAN

Pasal 2

Pinjaman Daerah bersumber dari Pemerintah

Pasal 3

Jenis pinjaman daerah adalah pinjaman jangka panjang

Pasal 4

Pinjaman digunakan untuk pembangunan sarana prasarana dan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat Kelas B dalam rangka penyediaan pelayanan publik di bidang kesehatan.

BAB III

JUMLAH PINJAMAN, JANGKA WAKTU DAN BUNGA PINJAMAN

Pasal 5

(1)Jumlah pinjaman Pemerintah Daerah dari Pemerintah adalah sebesar Rp. 239.691.000.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh satu juta rupiah).
(2)Jumlah pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk:
1. a.pekerjaan konstruksi fisik sebesar Rp.201.636.000.000,- (dua ratus satu miliar enam ratus tiga puluh enam juta rupiah);
2. b.pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan sebesar Rp.38.055.000.000,- (tiga puluh delapan miliar lima puluh lima juta rupiah).

Pasal 6

(1)Jangka waktu pinjaman adalah 7 (tujuh) tahun termasuk masa tenggang (grace period) selama 24 (dua puluh empat) bulan.
(2)Apabila jangka waktu pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, namun masih ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah maka Pemerintah Daerah tetap harus memenuhi seluruh kewajibannya kepada pemberi pinjaman.

Pasal 7

(1)Besarnya bunga pinjaman sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh puluh lima puluh persen) per tahun.
(2)Bunga Pinjaman dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, yaitu dihitung sejak tanggal dan bulan pencairan Tahap I dan dibayarkan paling lambat setiap tanggal 25 (dua puluh lima) bulan jatuh tempo. 6
(3)Bunga dihitung berdasarkan hari kaleder dengan ketentuan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari sebagai faktor pembagi tetap.

BAB IV

PENCAIRAN PINJAMAN

Pasal 8

Pencairan pinjaman dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan:

1.Untuk tahap pertama sebagai berikut :

a.bukti pembayaran biaya management dan biaya administrasi;
b.dokumen pelaksanaan pembangunan RSUD berupa: 1) Copy Kontrak pembangunan konstruksi dan pengawasan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan kontraktor dan konsultan pengawas; 2) Detailed Engineering Design (DED) sesuai- dengan standar RSUD Kelas B yang diatur dalam Peraturan Teknis Kementerian Kesehatan; 3) Rencana Anggaran Biaya (RAB)
c.surat permohonan pencairan dana Tahap I ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Barat;
d.rencana penggunaan dana pinjaman Tahap I beserta lampiran yang menyertainya;
e.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Gubernur (dalam penggunaan pinjaman yang ditarik);
f.asli kuitansi penarikan Dana Investasi Tahap I;
g.jadwal rencana penarikan Dana Investasi Tahap II dan Tahap selanjutnya sesuai kontrak antara Pemerintah Daerah dengan Pelaksana Kegiatan;
h.foto copy Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Daerah;
i.Surat Pernyataan Gubernur Sulawesi Barat yang menyatakan bahwa lahan/lokasi pembangunan RSUD telah siap dibangun sesuai dengan DED
j.adanya pemenuhan kewajiban pinjaman.
1. 2.Untuk tahap kedua dan tahap selanjutnya adalah sebagai berikut:
a.surat permohonan Pencairan Dana Investasi Tahap II atau tahap selanjutnya;
b.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Gubernur (dalam penggunaan pinjaman yang ditarik;
c.rencana penggunaan dana Pinjaman yang akan ditarik beserta lampiran yang menyertainya;
d.asli kuitansi penarikan Dana Investasi tiap tahap penarikan;
e.laporan penggunaan penarikan dana tahap sebelumnya;
f.laporan progres proyek terakhir dan sertifikat bulanan/monthly certificate (MC) yang telah disahkan oleh Konsultan Pengawas beserta laporan konsultan pengawas;
g.terpenuhinya semua kewajiban Pemerintah Daerah yang telah jatuh tempo kepada Pemerintah;
h.asli rekening koran RKUD sejak tanggal transaksi pencairan Pinjaman tahap sebelumnya sampai dengan pembayaran kepada Pelaksana Kegiatan;
1. 3.Untuk Tahap terakhir adalah sebagai berikut: 7
a.surat permohonan Pencairan Dana Investasi dari Gubernur;
b.asli kuitansi penarikan Dana Investasi;
c.rencana penggunaan dana Pinjaman yang akan ditarik beserta lampiran yang menyertainya;
d.laporan penggunaan penarikan dana tahap sebelumnya;
e.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Gubernur (dalam penggunaan pinjaman yang ditarik);
f.asli rekening koran RKUD sejak tanggal transaksi pencairan Pinjaman tahap sebelumnya sampai dengan pembayaran kepada Pelaksana Kegiatan;
g.laporan progres proyek terakhir dan sertifikat bulanan/monthly certificate (MC) yang telah disahkan oleh Konsultan Pengawas beserta laporan konsultan pengawas;
h.terpenuhinya semua kewajiban Pemerintah Daerah yang telah jatuh tempo kepada Pemerintah;
i.Pemerintah Daerah wajib melampirkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan/kontrak dokter/tenaga medis yang dibutuhkan guna memenuhi sumber daya manusia (SDM) minimal RSUD Kelas B;
j.melampirkan Berita Acara Serah Terima (BAST) alat kesehatan standar RSUD Kelas B yang akan di reviu oleh konsultan teknis PIP terkait kesesuaiannya dengan daftar alat kesehatan pada lampiran Perjanjian ini;
k.Pemerintah Daerah melampirkan garansi bank atas pembayaran retensi;
l.berita acara commisioning test untuk bangunan yang dibiayai oleh PIP guna menjamin tersedianya jaringan listrik, air, komunikasi dan gas medik;
m.berita acara serah terima pembangunan gedung;
n.Surat Keputusan (SK) Gubernur mengenai pengangkatan Direksi Baru RSUD yang dipilih melalui fit and proper test yang diumumkan melalui media nasional, copy pengumuman di media nasional serta penetapan hasil seleksi wajib disampaikan PIP;
o.sertifikat tanah lokasi baru untuk pembangunan RSUD; dan
p.Surat Keputusan Gubernur yang menetapkan RSUD sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
1. 4.Khusus untuk pengadaan alat kesehatan dilakukan dengan menyampaikan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
a.Surat permohonan pencairan dana dari Pemerintah Daerah;
b.copy kontrak pengadaan alat kesehatan;
c.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Gubernur (dalam penggunaan pinjaman yang ditarik);
d.asli rekening koran RKUD;
e.Berita Acara Serah Terima Alat Kesehatan;
f.asli kuitansi penarikan Dana Investasi;
g.rencana penggunaan pinjaman yang akan ditarik beserta lampiran yang menyertainya.
1. 5.Dalam hal jumlah total seluruh rencana penarikan pada tahun berkenaan setelah dinyatakan efektif oleh Pemerintah mengakibatkan defisit APBD melewati batas maksimal yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan mengenai batas defisit pemerintah daerah maka Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Surat Izin Menteri Keuangan tentang pelampauan batas maksimal defisit. 8

Pasal 9

Pencairan Dana Investasi dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

1.Pencairan Tahap I: dapat dilakukan setelah Perjanjian Investasi dinyatakan efektif oleh Pemerintah dan dipenuhinya persyaratan pencairan Tahap I oleh Pemerintah Daerah Dalam hal pencairan Tahap I adalah uang muka, maka jumlah maksimum yang dapat ditarik mengikuti Peraturan Presiden mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2.Pencairan Tahap II dan Tahap selanjutnya besarannya disesuaikan dengan realisasi fisik pekerjaan yang mengacu pada Laporan Penggunaan Dana dan Prestasi Pekerjaan setelah dipenuhinya persyaratan pencairan Dana Investasi oleh Pemerintah Daerah Dalam hal terjadi perbedaan antara Laporan Penggunaan Dana dan Prestasi Pekerjaan dengan rencana tahapan kemajuan/progres dalam prosentase fisik dan nilai yang tertuang dalam Rencana Penggunaan Pinjaman, maka atas perbedaan tersebut Pemerintah Daerah wajib memberikan penjelasan kepada Pemerintah disertai dengan dokumen yang melampirinya.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (18)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2010

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (18)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2010

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2013