MEMUTUSKAN: 12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
13.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 181 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 66 Seri E);
14.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 96 Seri E); 3 Menetapkan 13.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 14.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah. 15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya di APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 17.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 18.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD. 19.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8.Biro Pengendalian Pembangunan adalah Biro Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
9.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11.Kepala Desa adalah Kepala Desa di Daerah Provinsi Jawa Barat. 12.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
7.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
4 Pasal 6
(1)Bupati/Wali Kata mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan kepada Gubernur melalui PPKD tembusan kepada SKPD Provinsi sesuai bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi, meliputi:
a.Surat perrnohonan pencairan Bantuan Keuangan, dicap dan ditandatangani oleh Bupati/Wali Kata;
b.Fotokopi DPA-SKPD Kabupaten/Kata kegiatan berkenaan;
c.Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama/ Surat Perjanjian Kontrak (SPK) kegiatan berkenaan;
d.Nornor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/ Kata;
e.Surat pernyataan tanggung jawab Bupati/Wali Kata, bermaterai, dilengkapi surat pernyataan dari Pengguna Angaran (PA) sebagai Kepala SKPD Kabupaten/Kata terkait; dan
f.Surat keterangan hasil verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan perrnohonan pencairan bantuan keuangan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kata.
(2)Berdasarkan permohorian pencairan bantuan keuangan dari Bupati/Wali Kata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKAD selaku PPKD mengajukan Surat Perrnohonan Persetujuan Pencairan kepada Gubernur.
(3)Berdasarkan Persetujuan Gubernur, PPKD memerintahkan Bendahara Belanja Bantuan Keuangan untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
(4)Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) setelah memenuhi kelengkapan, sebagai berikut:
a.Persetujuan Gubernur;
b.Surat dari BPKAD kepada Gubernur perihal permohorian persetujuan pencairan;
c.Bukti Pembayaran Transfer yang sekurang-kurangnya memuat informasi tentang peruntukan, nama penerima, nornor rekening, nama pemegang rekening, nama bank clan nilai uang;
2.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
20.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; 21.Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran PPKD Provinsi Jawa Barat selaku Bendahara Umum Daerah. 22.Dakumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokurnen pelaksanaan anggaran selaku Bendahara Umum Daerah. 23.Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang bersifat umum dan khusus kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kata, Pemerintah Desa, dan kepada Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/ a tau peningkatan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kata, Pemerintah Desa, dan Partai Politik. 5