Pernerintah Daerah Kabupaten/Kota penerima bantuan Keuangan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(4)Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) setelah rnemenuhi kelengkapan sebagai berikut:
a.Persetujuan Gubernur;
b.Nata Dinas dari PPKD Keuangan;
c.Bukti Pengeluaran Transfer paling kurarig memuat informasi tentang peruntukan, nama penerima, nomor rekening, nama pemegang rekening, nama bank dan nilai uang;
d.Surat Perrnchonan pencairan bantuan keuangan, dicap dan ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota, clitembuskan ke SKPD Provinsi sesuai bidang penvelenggaraan urusan pemerin tahan;
e.Fotokopi DPA/DPPA-SKPD Kabupaten/Kata kegiatan berkenaan;
f.F'otokopi Surat Perjanjian Kerjasama/ Surat Perintah Kerja yang ditandatangani Pejabat Pembuat Kadiitmen dan pihak penyedia barang dan jasa kegiatan berkenaan;
v
g.Surat pernyataan tanggungjawab Bupati/Wali Kata bermaterai, dilengkapi surat pernyataan dari Pengguna Anggaran (PA) sebagai Kepala SKPD Kabupaten/Kota terkait; dan
h.Surat Keterangan hasil verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan permohonan pencairan bantuan keuangan oleh PPKD Kabupaten/Kota.
(5)BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan.
(6)Penerbitan SPP-LS, SPM-LS, dan SP2D dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7 Persetujuan Gubernur; Nota Dinas dari PPKD Keuangan; Bukti Pengeluaran Transfer paling kurang .memuat informasi tentang peruntukan, nama penerima, nomor rekening, nama pemegang rekening, nama bank dan rrilai uang; d.. Surat keterangan hasil verifikasi oleh SKPB Provinsi sesuai bidang penyelenggaraan urusan pemerintah terkait; dan e, Fotokopi rekening bank atas nama Pemerintah Desa. BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). serelah SPM-LS sebagaimana dimaksud pada' ayat (5) diterbitkan. "'} Penerbitan SPP-LS, SPM-LS, dan SP2D dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. i. permohonan dlSam paikan Provinsi Jawa Barat melakukan verifikasi adrninistrasi kelengkapan persyaratan pencairan atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepada Gubernur melalui PPKD.
(3)PPKD melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)/
(4)Berdasarkan hasil pengecekan persyaratan kelengkapan administrasi pencairan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), PPKD menyampaikan Neta Dinas mengenai informasi permohcnan' Bantuan Keuangan yang tercantum dalam APBD kepada Gubernur, unruk rnendapatkan persetujuan pencairan Bantuan Keuangan.
{5) Berdasarkan Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPKD memerintahkan Bendahara Belanja Bantuan Keuangan untuk membuat Surat Perrnintaan Pernbayaran Langsung (SPP-LS). Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), setelah kelengkapan sebagai berikut: Bagian Kedua Bantuan Keuangan Kepada Desa Pasal 9 fl) Kepala Desa mengajukan permohonan pencair~.n Bantuan Keuangan kepada Gubernur melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi -Iawa Barat dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi: a_ Surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa;
b.Fotocopy APBDesa tahun berkenaan, dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan;
c.Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas narna Kepala Desa yang masih berlaku;
d.Fotocopy rekening bank atas nama PernerintahDesa; dan
e.Surat pernyataan tanggungjawab Kepala Desa.ibermaterai cukup, dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 8 ,,.. Bagian Kedua Pelaporan