MEMUTUSKAN :
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 ten tang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 13 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 105);
14.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 33 Seri B);
3 Menetapkan 19b. Tahun Pernbuatan Kendaraan adalah tahun perakitan yang sernata-rnata digunakan sebagai dasar penghitungan pajak.
24.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD atau Dokurnen Lain yang Dipersamakan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak dan sanksi administratif, dan setelah divalidasi berfungsi sebagai alat bukti pembayaran.
29a. Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah yang selanjutnya disingkat SK-FAD adalah surat yang berisi data pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk masa dan tahun pajak tertentu.
31.Surat Tanda Setoran Sementara yang selanjutnya disingkat STSS adalah formulir setoran sementara yang digunakan untuk menyetor pungutan PKB dan BBNKB, sebelum surat tanda setoran divalidasi oleh Pejabat Bank.
35.Dihapus.
40a. Petugas Bank adalah petugas dari Bank yang ditunjuk un tuk melaksanakan se bagian tugas Bendahara Penerimaan Pernbantu dalarn penerimaan pembayaran PKB dan BBNKB. 40b. Keadaan Kahar (force majeun adalah kejadian di luar kemampuan manusia yang tidak dapat dihindarkan, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, antara lain bencana alam seperti banjir, kebakaran, gernpa bumi, longsor, dan kejadian-kejadian lain di luar kemampuan manusia, huru-hara seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lainnya yang ditimbulkan oleh manusia, namun berada di luar kemampuan manusia untuk mengatasinya, dan perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.
2.Ketentuan Pasal 9 ayat (8) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(8)Tata cara penyelenggaraan pendaftaran dalam keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan dengan Keputusan Gubemur yang penandatanganannya didelegasikan kepada Kepala Dinas, setelah keadaan kahar ditetapkan oleh Pajabat/Instansi yang berwenang.
3.Ketentuan Pasal 12 setelah huruf d, ditambah huruf dl, huruf d2, dan huruf d3, sehingga berbunyi sebagai berikut:
d 1. Dalam hal Kendaraan bermotor sudah beralih kepemilikan dan pemilik selaku Wajib Pajak telah melaporkan ke Kantor Bersama Samsat tempat kendaraan bermotor terdaftar, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Lapar Alih Kepemilikan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak, rnaka Dinas rnelakukan proteksi dan merubah urutan kepemilikan kendaraan berrnotor, selanjutnya penetapan tarif PKB bagi pemilik baru yang tidak rnelakukan Balik Nama di tetapkan sebesar 2,75% (dua korna tujuh puluh lirna persen). 4
7.Ketentuan Pasal 18 ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(6)Pembayaran PKB diterima oleh Petugas Bank untuk selanjutnya diadministrasikan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dinas yang ditunjuk oleh Gubernur, dan disetorkan ke Kas Daerah, paling lambat lx24 jam.
6.Ketentuan Pasal 16 setelah ayat (3), ditambah ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga berbunyi sebagai berikut:
(3a)Dalam hal terjadi kesalahan proteksi oleh Wajib Pajak, maka yang bersangkutan mengajukan permohonan perbaikan data kepada Cabang Dinas dengan dilampiri surat pernyataan di atas materai secukupnya, dan untuk selanjutnya permohonan perbaikan data disampaikan kepada Dinas.
(3b)Dalam hal terjadi kesalahan proteksi oleh Cabang Dinas, maka Cabang Dinas yang bersangkutan mengajukan permohonan perbaikan data kepada Dinas dengan dilampiri berita acara dan data kendaraan bermotor.
5.Ketentuan Pasal 14 ayat (6) dan ayat (7) dihapus.
4.Diantara ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan Pasal 13a, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13a Penetapan tarif 2,75% (dua koma tujuh puluh lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf dl, tidak berlaku bagi kendaraan bermotor bukan umum yang dimiliki oleh Badan, Pernerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri, serta kendaraan bermotor angkutan umum. d2. Penetapan tarif 2,75% (dua koma tujuh puluh lima persen) sebagaimana dimaksud pada huruf d 1, diperoleh dari penetapan tarif kepemilikan pertama ditambah pembebanan setara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya. d3. Dalam hal kendaraan bermotor ditarik oleh lembaga perbankan atau non perbankan/lembaga penjamin (leasing) karena wajib pajak yang menjadi debitur melakukan wanprestasi yang dibuktikan dengan laporan penarikan dari lembaga perbankan atau non perbankan/lembaga penjamin (leasing}, maka kewajiban pembayaran PKB menjadi beban lembaga perbankan atau non perbankan/lembaga penjamin (leasing) dengan tarif 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen). 5
12.Diantara ketentuan Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan Pasal 45a, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal45a Pemberian keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya didelegasikan kepada Kepala Dinas.
11.Ketentuan Pasal 41 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(2)Pengaturan mengenai penghapusan piutang PKB dan BBNKB, diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.