1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 195O) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 195O Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47441 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun :200O Nomor 1 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Inclonesia Nomor 40 1 0);
2.Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih darr Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \999 Nornor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Mengingat &v 4 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OOg tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Le mbaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20O9 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamb;han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55g7) sebagaimana telah djubah beberapa kali, terakhir dengan Undang_Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5g, Tambihan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 292, Tambaian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4S7g); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 20 14 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10.Peraturan Presiden Nomor 6Z Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 201O tentang Perubahan atas Peraturan presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
11.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2OOT tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sebagaimana telalr diubah dengan peraturan presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang perubahan peraturan Presiden Nomor I 06 Tahun 2OOT tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintair (Lembaran Negara Republik InConesia Tahun 2014 Nomor 314);
12.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2}lg tentang Pengadaan Baran;;/Jasa Pemerintah (Lembaran Negari Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
J 6 7 8 9 4L \/ J
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 31O);
14.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2O 10 tintang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 20Og tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor g Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan Daerah provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tzrhun 2008 tentang pengeiolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor g Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1l Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48);
17.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan peraturan Daerah provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2O0g tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 14 Seri E);
18.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Unit Layarran pengadaan Barang/Jasa pemerintah Provinsi Jawa Barat;