DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 24 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Terdiri dari 12 Pasal dan 8 BAB yaitu KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN ,PENYELENGGARAAN , PERANGKAT LPSE, DATA ,SARANA DAN PRASARANA, PEMBIAYAAN , KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Peraturan presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2Ol3 tentang pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik;
b.bahwa dengan zrdanya perubahan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 195O) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 195O Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47441 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun :200O Nomor 1 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Inclonesia Nomor 40 1 0);
2.Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih darr Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \999 Nornor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Mengingat &v 4 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OOg tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Le mbaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20O9 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamb;han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55g7) sebagaimana telah djubah beberapa kali, terakhir dengan Undang_Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5g, Tambihan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 292, Tambaian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4S7g); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 20 14 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10.Peraturan Presiden Nomor 6Z Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 201O tentang Perubahan atas Peraturan presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
11.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2OOT tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sebagaimana telalr diubah dengan peraturan presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang perubahan peraturan Presiden Nomor I 06 Tahun 2OOT tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintair (Lembaran Negara Republik InConesia Tahun 2014 Nomor 314);
12.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2}lg tentang Pengadaan Baran;;/Jasa Pemerintah (Lembaran Negari Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); J 6 7 8 9 4L \/ J
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 31O);
14.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2O 10 tintang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 20Og tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor g Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan Daerah provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tzrhun 2008 tentang pengeiolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor g Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1l Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48);
17.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan peraturan Daerah provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2O0g tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 14 Seri E);
18.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Unit Layarran pengadaan Barang/Jasa pemerintah Provinsi Jawa Barat;

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Provinsi adalah Daerah provinsi Jawa Barat.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah ya.rg m..r.yadi kewenangan daenlh otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4.Daerah Kabupatcn/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat. UV 4
5.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah daiam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7.Kepala Biro adalah Kepala Biro Pegendalian pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
8.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah provinsi Jawa Barat.
9.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
10.Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa seca-ra elektronik.
11.Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut SPSE aclalah aplikasi yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang dikelola oleh LpSE.
12.Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULp adalah unit organisasi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Barat.
13.Pejabat Pengadaem adalah Pejabat pengadaan adalah pejabat administrasi/ pejabat fungsional/ personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.
14.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat pA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
15.Kuasa Pengguna r\rrggaran yang selanjutnya disingkat KpA adalah pejabat yang ditetapkan oleh pA untuk menggunakan APBD.
16.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut ppK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pA/KpA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
17.Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
18.Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan perjanjian.
19.Pengguna SPSE adalah Agen Pengad aan fperorangan f Badan Usaha yang memiliki hak akses kepada SpSE direpresentasikan oleh l|ser ID dan Passu_tord yang diberikan oleh LPSE. izv 5
20.Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP aclalah ada-lah daftar rencana pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Daerah. 27 . E-Tendeing adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaitar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang teiah ditentukan.
22.E-Audit adalah fitur pada SPSE yang dapat digunakan APIP untuk melakukan audit pengadaan barang dan jasa pemerintah.
23.Katalog elektronik atau e-Catalogue adalah sistem informasi elektrorrik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa;
24.Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E- Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
25.Monitoring dan Evaluasi Online yang selanjutnya disebut Monev Online actalah aplikasi yang dikembangkan LKpp yang menyajikan data pengadaan barang/jasa secara elektronik.
26.Seruice Prouider LPSE adalah unit yang menginduk secara kesisteman ke LPSE lain, dengan memberikan pelayanan registrasi dan verifikasi, training, dan layanan pengguna.
27.Ar^ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran pendapatan dan Belanja Daererh Provinsi Jawa Barat.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Penyelenggaraan LPSE dilakukan oleh Sub Bagian pengelolaan Informasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pengendalian pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4Pv

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

( 1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPSE di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2)T\rjuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjamin ketersediaan pedoman dalam penyeienggaraan SPSE di lingkungan pemerintah Daerah. 6

Pasal 4

(1)LPSE mempunyai tugas melipuri:
1. a.Memfasilitasi PA/ KPA mengumumkan RUp;
2. b.Memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
3. c.Memfasiitasi Kelompok Kerja (pokja) pemilihan/pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik; dan
4. d.Memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SpSE.
(2)LPSE menyediakan layanan dan bertindak sebagai user management apiikasi yang meliputi e-Tendeing, e-Audit, e- Catalogue, dan e-Purchasing, Monev Online serta aplikasi RUP.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPSE menyelenggarakan fungsi antara iain:

a.Peny.usunan Program Kegiatan, Ketatausahaan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah provinsi Jawa Barat;
b.Pengelolaan SPSB dan Infrastrukturnya;
c.Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SpSE;
d.Pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE; dan
e.Pelaksanaan Pela',ranan Informasi terkait LPSE.

BAB IV

PERANGKAT LPSE

Pasal 6

(1)Perangkat LPSE yang melaksanakan fungsi layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dilaksanakan oleh Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang meliputi:
1. a.Ketua LPSE;
2. b.Sekretariat;
3. c.Administrator Sistem;
4. d.Administrator Jaringan;
5. e.Helpdesk;
6. f.Verilikator.
(2)Kepala Sub Bagian Pengelolan Informasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pengendalian program Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat selaku Ketua LPSE.
(3)Pengelola LPSE lainnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. A* \/
(1)LPSE melakukan database SPSE. 7

BAB V

DATA

Pasal 7

back up terhadap file sgstem dan

(2)LPSE memelihara dan mengelola data pada SpSE serta menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Biro.
(3)Kepala Biro melaporkan penyelenggaraan LpSE kepada Gubernur secara berkala.
(2)Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menginduk secara kesisteman kepada LpSE diwajibkan membentuk Seruice Prouider LPSE dengan memberikan pelayanan registrasi dan verifikasi, training dan layanan pengguna, serta menyediakan Ruang Bidding.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 8

(1)LPSE menyediakan dan memelihara Ruang Bidding wntuk pelayanan kepada pengguna.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang timbul dalam penyelenggaraan SPSE dan pengelolaan LPSE dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah Daerah provinsi Jawa Barat. Pasal 1O Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Cubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (Berita Daerah provinsi Jawa Barat Tahun 2013 l{omor 6O Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 8 Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah provinsi Jawa Barat. Peraturan Gubernur diundangkan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 67 Tahun 2005

Peraturan Presiden Nomor 6Z Tahun 2005

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 157 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 67 Tahun 2005

Peraturan Presiden Nomor 6Z Tahun 2005

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 157 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2015