( 1) Seksi Kerjasama dan Pemasaran mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan kerjasama dan pemasaran, meliputi pengendalian, pengelolaan, pendayagunaan serta penyusunan rencana program. mengenai kebijakan k) melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan penyelenggaraan pelatihan sebagai bahan penetapan Pemerintah Daerah; 1) melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi; m) melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan n) melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Paragraf 4 Seksi Penyelenggaraan Pelatihan Pasal 6
(1)Seksi Penyelenggaraan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pelatihan, meliputi pengendalian, pengembangan kurikulum, penilaian, rekrutmen dan seleksi calon peserta.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Penyelenggaraan Pelatihan mempunyai fungsi:
a.Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pelatihan;
b.pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
d.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian Tugas Seksi Penyelenggaraan Pelatihan:
a) melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penyelenggaraan Pelatihan; b) melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pelatihan; c) melaksanakan analisa kebutuhan pelatihan sesuai dengan arah minat calon peserta pelatihan; d) melaksanakan rekrutmen dan seleksi calon peserta pelatihan ketenagakerjaan, meliputi aspek administrasi, minat dan bakat; e) melaksanakan pengembangan kurikulum dan silabi pelatihan ketenagakerjaan; D melaksanakan penyusunan rencana pengajaran dalam pelaksanaan pelatihan meliputi aspek penjadwalan, tenaga instruktur sesuai kurikulum dan silabi; g) melaksanakan penilaian peserta pelatihan ketenagakerjaan; h) melaksanakan penyusunan design pengembangan kurikulum dan modul pelatihan; i) melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebUakan; j) melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi; 11 ha!dalaminformasif. melaksanakan pengembangan jejaring pemanfaatan hasil pelaksanaan pelatihan;
g.melaksanakan bimbingan atau konsultasi berorientasi pada peluang kerja formal dan bekerja mandiri;
h.melaksanakan penyebaran informasi pelatihan;
1.melaksanakan identifikasi kebutuhan kerjasama kelembagaan meliputi pendayagunaan/ penempatan a tau pemagangan bagi alumni pelatihan;
J· melaksanakan penyusunan naskah kerjasama kemitraan kelembagaan dalam hal pemanfaatan alumni pelatihan;
k.melaksanakan pcnyusunan terhadap Survey Kepuasan MasyarakaL (SKM);
1.melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan monitoring pasca pelatihan;
m.melaksanakan penyusunan pelaporan hasil pelaksanaan kerjasama kemitraan dan kclembagaan secara bcrkala dan laporan internal seksi kerjasama dan pemasaran;
n.melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
o.melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
p.melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai kerjasama dan pemasaransebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
q.melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
r.melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
s.melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tu gas pokok dan f ungsinya.
d.melaksanakan pengelolaan data hasil pelaksanaan kerjasama pada kelembagaan;
e.melaksanakan pemasaran dan kerjasama uji sertifikasi kompetensi serta pendayagunaan alumni pelatihan;
Pemasaran;
b.melaksanakan penyusunan bah an kebijakan teknis di bi dang kerjasama dan pemasaran;
c.melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data pelatihan ketenagakerjaan;
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Kerjasama dan Pemasaran mempunyai fungsi:
a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kerjasama dan pemasaran;
b.pelaksanaan pengembangan kerjasama dan pemasaran;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
d.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian Tugas Seksi Kerjasama dan Pemasaran meliputi:
a.melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kerjasama dan 12
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Balai Pelayanan dan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri mempunyai fungsi:
a.penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan pelatihan tenaga kerja luar negeri;
b.penyelenggaraan pelayanan dan pelatihan tenaga kerja luar negeri;
c.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
d.penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian Tugas Balai:
a.menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pelayanan dan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri;
b.menyelenggarakan pengkajian bahan kcbijakan teknis pelayanan dan pelatihan tenaga kerja luar negeri, meliputi pcnyelenggaraan pelatihan, pelayanan dan fasilitasi;
c.menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai, meliputi penyelenggaraan pelatihan, pelayanan dan fasilitasi;
d.menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan dan pelatihan tenaga kerja luar negeri;
e.menyelenggarakanketatausahaan;
f.menyelenggaraan pelatihan;
g.menyelenggarakanpelayanan dan fasilitasi;
h.menyelenggarakan perencanaan dan pengembangan analisis kebutuhan pelatihan TKLN, Purna TKI dan Keluarga TKI;
1.menyelenggarakan penyusunan dan pengembangan kurikulum pelatihan TKLN, Purna TKI dan Keluarga TKI;
J. menyelenggarakan pengembangan kualifikasi dan kompetensi instruktur pelatihan TKLN, Purna TKI serta Keluarga TKI;
k.menyelenggarakan kemitraan dan kerjasama dengan lembaga terkait di bidang pelayanan dan pelatihan TKLN, Purna TKI dan Kcluarga TKJ;
J. menyelenggarakan pemasaran, serta pengelolaan informasi di bidang pelayanan dan pelatihan TKLN, Purna TKI dan Keluarga TKI;
m.menyelenggarakan pengkajian bahan usulan kebutuhan serta sarana pelatihan TKLN, Purna TKI dan Keluarga TKI;
n.menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi penempatan tenaga kerja indonesia asal daerah Provinsi ke luar negeri dan daerah Kabupaten/ Kota;
Bagian Ked ua Balai Pelayanan dan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri Umum Pasal 8 ( 1) Balai Pelayanan dan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pelayanan dan pelatihan tenaga kerja luar negeri dan purna tenaga kerja Indonesia, meliputi penyelenggaraan pelatihan, pelayanan dan fasilitasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pelayanan dan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri. 13 Paragraf 7 Kepala Balai Pasal 9
(1)Kepala Balai Pelayanan dan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan serta memimpin penyelenggaraan sebagian tugas teknis operasional pelayanan dan pelatihan tenaga kerja luar negeri dan purna tenaga kerja indonesia, meliputi penyelenggaraan pelatihan, pelayanan dan fasilitasi.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Balai mempunyai fungsi:
a.penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidangpelayanan dan pelatihan;
b.Subbagian Tata Usaha;
c.Seksi Penyelenggaraan Pelatihan;
d.Seksi Pelayanan dan Fasilitasi; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsicnal.
monitoringdanr. menyelenggaraan pelayanan pendampingan penempatan, perlindungan dan pemulangan TKI;
s.menyelenggarakan pengkajian perjanjian kerja antara TKI dengan pengguna, meliputi syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing- masing pihak;
t.menyelenggarakan pelayanan pernberian konsultasi, bimbingan dan pelayanan informasi bagi TKLN;
u.menyelenggarakan fasilitasi dan bimbingan bagi Purna TKI;
v.menyelenggarakan ketatausahaan Balai;
w.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
x.menyelenggarakan pengkajian bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
y.menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hi bah/ bantuan sosial di bidang pelayanan dan pelatihan tenaga kerja luar negeri;
z.menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai pelayanan dan pelatihan tenaga kerja luar negeri sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
aa. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai; bb. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai;dan cc. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(4)Susunan Organisasi Balai Pelayanan dan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a.Kepala;
o.menyelenggarakan optimalisasi peran satuan tugas TKI asal Daerah Provinsi;
p.melaksanakan pemantauan pelaksanaan layanan terpadu di daerah Kabupaten/Kota;
q.menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian terhadap instansi yang terkait penyelenggaraan TKI ke luar negeri;
14 sebagian kegiatan teknis operasional urusan bidang pelayanan dan pelatihan tenaga kerja luar penyelenggaraan pelatihan serta pelayanan dan
d.menyelengarakan Pemerintahan di negeri, meliputi fasili tasi;
e.menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, bidang pclayanan dan pelatihan TKLN, Purna TKI dan Keluarga TKI;
f.menyelenggarakan pengkajian dan penetapan petunjuk pelaksanaan, serta petunjuk teknis pelayanan dan pelatihan TKLN, Purna TKI dan Keluarga TKI;
g.menyelenggarakan pelatihan TKLN, Purna TKI dan Keluarga TKI;
h.menyelenggarakan fasilitasi serta koordinasi berkaitan dengan pelayanan dan pelatihan bagi TKLN dan Purna TKI;
1.menyelenggarakan pengelolaan informasi pelatihan TKLN, Purna TKI dan Keluarga TKI;
J. menyelenggarakan fasilitasi pendampingan dan monitoring penempatan, perlindungan dan pemulangan TKI asal Daerah Provinsi secara terpadu;
k.memberikan sarana pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas mengenai pengembangan pelatihan TKLN, Purna TKI dan Keluarga TKI;
I. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
m.menyelenggarakan pengkajian bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
n.menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosia1 di bidang pelayanan dan pe1atihan tenaga kerja luar negeri;
o.menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai Bidang Pelayanan dan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
p.memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
q.meyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
r.menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
b.penyelenggaraan pelayanan dan pelatihan tenaga kerja Luar Negeri;
c.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
d.penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian Tugas Kepala Balai:
a.menyelenggarakan pengkajian program kerja BalaiPelayanan dan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri;
b.menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan pelatihan tenaga kerja luar negeri dan purna tenaga kerja Indonesia;
c.menyelenggarakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
15 Paragraf 9 Scksi Penyclcnggaraan Pelatihan