DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 21 Tahun 2014

Nomor: 21
Tahun: 2014
Ditetapkan: 1 April 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Lampung

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Tentang Jabatan Fungsional Pada Pemerintah Provinsi Lampung

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan dan pcningkatan pcnyclcnggaraan pcmcrintalh an di dacrah khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, maka perlu mengoptimalkan pemberdayaan dan pengembangan jabatan fungsionai yang lebih berdayaguna dan berhasilguna bagi karier Pegawai Negeri Sipil serta mcmperhatikan perubahan nomenklatur Departemen menjadi Kementerian;
c.bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu mengatur kembali Peraturan Gubemur Lampung tentang Jabatan Fungsional pada Pemerintah Provinsi Lampung; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

Mengingat

2.Undang-Undang Nemer 32 Ta..1-Iu!1 2004 Tcntang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemarintah Pusat dan Daerah;
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5.Undang-Undang Nemer 5 Tahun 2014 Tentang Aperatur Sipil Negara; -2

u.Per attaran. Pemerintah Nomor 16 Tahtrn 1994 Tentang .Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
1. 7.Peraruran Pernerintah Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2013;
2. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tarnrn 2000 Tenrang Formasi Pcgawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tabun 2003;
3. 9.Pcraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PFT8Juran Pemer-intah Nornor 12 Tahun 200?;
4. 10.Pcraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
5. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri · ., S lpll;~
6. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 'Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyeIenggaraan Pemerintahan Daera.h;
8. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah xauupaten/Kota;
9. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 'Tentang Organisasi Perangkat Daera.h;
10. 16.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsianal Pegawai Negeri Sipil;
11. 17.Pcraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
12. 18.Peraruran Daer-ah PrOV1.iiSi Larnp'urrg Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan TatakeIja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung senagaimana teran diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
13. 19.Peraturan Daerah Provinsi L2.!TIpu....'1g Nomor- 12 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nornor 7 Tahun 2013;
14. 20.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis T'\~~_~\." D........TT.: ..... ~.: 1 .." ~ ~~\.".." ... ..,,~ ..................... j.-.."!..,,h .4~.~h.... t-, .-1.." .... ....... a ....~a._u_ -l -"-V"U""'-l -"--""-U- p o "''''LJC<.oa..u. U C>..1.-l C>. ...... -lc.LL"- ............. IJC>..1.-"- -"-0 .. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;
15. 21.Pcraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan TatakeIja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provirisi Lampung sebagaimana telah diu bah dencan Pcraturan Daerah Provinsi Lamounc Nomor q. Tahun 2013; ~ ~ -3

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTAKG JABATAK FUNGSIONAL PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG. BABI KETENTUAK UMUM Pasal I Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: I. Daerah adalah Provinsi Lampung. ., Pemerintah Daerah adalah Gubemur dan Perangkat Daerah eeoagar 'unsur daerah.

3.Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Lampung.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
6.Peraturan Gubemur adalah Peraturan Gubemur Lampung.
7.Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dengan sistem dan' prinsip Ncgara Kesatuan Republik Indonesia acbagairnana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945.
8.Perangkat Daerah adalah organisasiflembaga pada Pemerintah Provinsi Lampung yang bertanggungjawab kepada Gubernur.
9.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Lampung.
10.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung. II. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.
12.Dinas-Dinas Daerah adalah Dinas-Dmas Provinsi Lampung.
13.Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkar Daerah adalah Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
14.Biro adalah Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
15.Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis DinasjBadan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
16.Jabatan Pungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut jabatan fungsional adalah kedudukan vang menuniukkan tugas, tanzzungiawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan Dada keahlian dan atau keterarrroila.n tertentu. . serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. -4
17.Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, ranggungjewab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pacta keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
18.Rumpun Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan,'atau jabatan fungsional keterampila...'1 yang mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan erat sat sarna lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan. 1Y. Jenis Rumpun Jabatan Fungsional adalah perumpunan jabatan fungsional ditinjau dari perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang iL'TIU pcngctahuan vang dipergunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan.
20.-Jabatan Pungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualiflkasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya. 'I'ugas utama jabatan Jungsional keahlian meliputi pengembangan pcngetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah dan pemberian pengajaran dengan cara yang eistematis.
21.Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelakearraart tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih. Tugas utama jabatan fungsional kcterarnpilem mcliptrti pelakea.naarr kegiuta.n tek..rais yang berk.aita.n dengan penerapan konsep dan metode operasional dibidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengejaran di tingkat pendidikan tertentu.
22.Bobot Jabatan adalah nilai komulatif faktor-faktor yang mempcngaruhi tinggi rendahnya jenjeng jabatan ~-.!!t8I8 lain pendidikan, pengalaman, upaya fisik dan mental yang diperiukan untuk melakukan kegiatan dalam suatu jabatan.
23.Kualifikasi Profesional adaiah kualifikasi yang bersifat keahlian yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pcndidikan yang berkelanjutan secara sistematis yang pelaksanaan tugasnye meliputi penelitian, pengembangan ilmu pcngctahuan, pengembangan dan penerapan konsep, teori ilmu dan seni untuk pemecahan masalah aer-ta mernber-ikari pengajar-armya dart ter-ikat pada etika pr-ofes.i.
24.Kualifikasi Teknis atau Penunjang Profesional adalah kualifikasi yang bersifat keterampilan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang didapat dari pendidikan kejuruan dan pelatihan teknis yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan teknis operasional berdasarkan prosedur standar operastonal serta melatihnya dan terikat pada etika profesi.
25.Angka Kredit adalah nilai satuan dari tiap butir kegiatan dan atau ~ kumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
26.Instansi Pembina Jabatan Fungsional adaJah Instansi pemerintah yang bertugas membina suatu jabatan fungsional menurut perundang-undangan yang berlaku.
27.'Tim Penilai Jabatan Fungsional adalah pcjabat yang berwcnang dan diberi tugas untuk melakukan penilaian dan penetapan angka kredit bagi pcmcgang jabatan fungsional pada perangkat daerah.
28.'Tugas pokok. aclalul r tugas-Lugae yang tercarrturn dalam uraian Luga.s pada setiap jenis jabatan fungsionaJ. -5
29.Tugas penunjang adalah kegiatan jabatan fungsional di luar tugas pokok yang pada umumnya bersifat tugas kemasyarakatan.
30.Pejabat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional. BABII PENETAPAlf JABATAlf FUNGSIONAL Pasal 2 Dalam Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Jabatan Fungsional. Rumpun Jabatan Fungsional dan Instansi Pembina .Jabatan Fungsional pada Pemerintah Provinsi Lampung, sebagai berikut: INSTAlfSI PEMBINA I 4 I Keme.uteriari Dularn , Negeri , Kementerian Hukum I dan Hak Azasi I Manusia No. JABATAlf FUNGSIONAL .................. .. JABATAlf 1 2 3 , I Pengawae MarrajemenL Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan ~. di Daerah (P2UPD) Perancang Perundang- Hukumdan , , T T...... ...i..............,..., D"........... i ........ v ......U.U'O' ...5~ ... ~ ............'..uu......u.
3.Penyelidik Bumi T Arsitek, Insinyur I Kementerian Energi .. ._~~.~~~.~~ ~.. ......··--0~~~~r'----- ~ - -~l:>-' •-- Ketenagalistrikan Kualitas dan dan Sumber Daya Keamanan Mineral
5.lnspekturTambang I Pengawas Kementerian Energi KuaJitas dan dan Sumber Daya , MineralI Keamanan Inspektur Minyak dan6. Pengawas Kementerian Energi Gas Bumi dan Sumber DayaKuaJitas dan , TT___ ~_~_, I1t.<;:;Q..1Uc:l..llQ..11 i Mineral ~YUluhPerindustrian Ilmu Sosial yang IKementerian P . d tri, dan Perdagangan I berkaitan I r-enn us an .. IInguJ1 Mum Barang ~Fa r~edikVeteriner ____ II. Paramedik Veteriner Ilmu Hayat
12.I Pemeriksa Pelindungan I ::~::~:: 'I Varietas Tanaman
13.f Pengawaa Benih .................... .. ........J ....... Tanaman
14.Pengawas Bibit Ternak IlmuHayat, ~ ~- --_.__. I Keme~terian Pertarnan I Kementerian ~ertanian j~:=~: I Pcrtanian I I -- I -6 I I No. 1 ~~. . 16. 17. , 18. 19. , 20. 21. 22. JABATA1. RUMPUN JABATAN INSTANSI PEMBINA FUNGSIONAL .12 llmu Hayat I Kementerian - Pertanian Pengawas Mutu Hasil --l Pertanian Pengawas Mutu Pakan IIlmu Hayat Kementenan I Pertanian ~ IPengendali Organisme Ilmu Hayat I Kemen.terian Pen.....canczu 'I'umbuhan I Pertanian Penyuluh Pertanian Ilmu Hayat Kementerian per-taman Analis Pasar Hasil Asisten Profesional I Kementerian Pertanian yang berhubungan Pertanian dengan kcuanean I 1 ! I 1 1 I II I I dan penjualan , Penyuluh Kehutanan , , -----l Polisi Kehutanan , I Pengendali Ekosistem Ilmu Hayat Kementerian Hutan Kehutanan Kemerrteria.n Kelautan dan Perikanan 26_ Penyuluh Perikanan Ilmu Hayat Kementcrian Kelautan dan I PPrlln~n~n hn:-tAnalis Pasar Hasil -CAc-S~s tC-en Pr-£es iO-"'"~~ n ~e riani- --- "'C-o"-~-nal I I I Perikanan I yang berhubungan I Kelautan dan '~- keuangan I Perikananengan d' dan penjualan 128_ IPcneawas ------1 Pencawas Kualitas I Kementerian Tcnaea I JKetenagakerjaan Kerja dan TransmigrasiJ :an~K~:m~an dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Tr"'n"'rn.j ..... r"''''~•• ~~....~~.& .........~ , dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Tenaga Keria nR - ' .. J I 29. 30. 3I. I Instruktur renUIQ:LKaIl ramnya , Mediator Hubungan Ilmu Sosial Industrial yang berkaitan Pengantar Kerja Ilmu Sosial . yang berkaitan Sosial r 32, I , ~,:~e::~~wadaya ~lmu vans berkaiten I I" 1-' <::> • II Tr~~;;;i~rasi ~ik Pengairan ~sitek _ I.ns~yur ~e~e?-teri~I I L__ _ Ic:d=:an yang oerKaltan " PeKelJaan umu_m _ -7 SABATAN'
40.an "- t Asisten Apoteker I Kesehatan I;:::2 4l. IBidan I Kementerian ,IF) , ~. 'I Dokter I ;~:~~lli~
43.Dokter Gigi KementerianI No. FUNGSIONAL 11
34.Toknik Penyehatan Lingkungan Teknik Jalan dan Jembatan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan 35. 36. , 37. [ [ RiJDiPUii JABATAN 3 Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan Arsitek, Insinyur dan yang ! berkaitan Arsitek, Insinyur dan yang [ [ llfSTANSI PEMBINA 4 Kementerian Pekerjaan Umwn , Kementerian Pekerjaarr I Umum , Kementerian Pekerjaan Uroum 38.
39.Apoteker Kesehatan I Kementerian I Kesehatan
44.Epidemiologi Kesehatan Kesehatan Kementerian , Keschatan
45.Entomolog Kesehatan Kesehatan Kementerian Kesehatan
46.Fisioterapis Kesehatan Kementerian IKesehatan
47.I Fieikawan Medis Kesehatan Kementerian Kesehatan
48.Nutrisionis Kesehatan Kementerian , V""€'''''h,,+''' ...... , ..........., .........a<,.c.u ...
49.Okupasi Terapis Kesehatan Kementerian Kesehatan h U , OrtOSlS Prostesis Kesehatan Kementerian ~ Kesehatan ,,---.-_------_. 5l. Penyuluh Kesehatan Kesehatan Kementerian Masvarakat Kesehatan
52.Perawat Kesehatan Kementerian , ~::::;:rn:m==J53. Perawat Gigi Kesehatan Kesehatan :'4. Perekam Medis Kesehatan Kementenan I Kesehatan
55.Pranata Laboratorium , Kesehatan Kernenterian Kesehatan I IKesehatan =-.,------- Kementerian
56.Psikolog Klinis I Kesehatan 57. I (,{... ..,.... h-;>f-"" ..... Radiografer -_.. . . ......... ~ .... ~ ..~~ .. Kesehatan Kementerian Kesehatan .. I -8 , ; JABATAN RUMPUN.. -=+ ] INSTANSI PEMBINA FUNGSIONAL JABATAN ,Z 3 4
58.Refraksionis Optisien i m , c-. . .... :7 • OdiUld.ild.il'" Tekrrik Elektromedis60.
61.I Teknisi GigiI I, Kesehatan Kementerian Kesehatan KC;UJGlJtCl iCUJ Kesehatan Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan T' ___ ..... _<-_ n..C;~C;1.la.U:UJ. Kesehatan I Kesehatan . .
62.ITekrrisi 'pransfusl [ Kesehatan , , , , 1 I Kesehatan I KcschatatnI Tcrapis Wicara Kernen terianKesehatan64. Dokter Pendidik Klinis , Darah
165.1Pembimbing Kesehatan Kena 1661 Guru H~';';'
68.Pamong Belajar- I ,
69.Pengawas Sekolah
70.Pengembangan Teknologi Pembelajaran ,
71.Pranata Laboratorium Pendidikan ,
172.I Pekerja Sosial
73.Penyuluh Sosial
7.I n~~~~~ D"rl~Tr~ , ~. .l. <:i.lUU.l.15 ~ ..........a-.rcL
75.Actikara Siaran ,
76.ITeknisi Siaran I, I Kesehatan Kesehatan 1 Pendidikan tingkat [ Kementerian Taman kanak Pendidikan dan Kanak.. dasar, IKebudayaan ILanjutan dan Sekolah Khusus Pendidikan I Kementerian lainnya Pendidikan dan Kebudayaan I ,. ,., ' ~ I r-encuuucan uKementeIiaIl lainnya Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan lainnya , Pendidikan lainnya Pendidikan lainnya Ilmu Soslal dan yang berkaitan llmu Sosial dan vane berkaitan r'cncrarn garn dan Seni Budaya Operator Alat-Alat Optik dan Elektronik Operator Alat-Alat j Kementerian Optik dan Komumkasi dan Elektronik llnformatika. Kementerian Pendidikan dan Kebudavaan Kementerian Pendidikan dan I Kebudavaan , Kementerian Pendidikan dan Kebudavaan Kementerian Sosial , Kementerian Sosial I I Kczncntcrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementenan Komunikasi dan , Informatika. ,
77.Andalan Siaran Ope~ator Alat-Alat I Kementerian I I __ 1 1 ~:r:~ ~ ~~:~:~~i. dan -9 JABATAl'f l RUMPUN I No. 1 FUNGSIONAL 2 JABATAl'f 3 iiiSTA.1~SI PEmBinA 4 Kementerian7K Komunikasi dan Infonnatika. I I Ilrnu Hayat Kernen ler-ian Linzkunzan Hiduo Pengawas Kualitas , Kementerian . . Lin ganHldup I dan Keamanan Kementerian , Perencarraari I Pembangunan -=---c=o----! ~asi~nal (~.;'-PPEt~AS): Lemoaga Aomrmstrast I" jlWidYaiswara Nellara-'LANl
83.l Analis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara-(LANI -----.j I 84. IArsiparis Arsiparis, Pustakawan dan Arsip NasionaJ I yang berkaitan Badan Kepegawaian85. Analis Kepegawaian Manajemen , I Nezara
86.Auditor Kepegawaian Akuntan dan Badan Kepegawaian Anzzaran Nezara I 87. Assessor Sumber Daya I Manajcmen Badan Kepegawaian " Manusia Aparatur Neeara ! 88. ! Pustakawan , Areiparis. Perpustakaan Nasional Pustakawan dan , ~~ ,". ,~ , ,. ~. . , r-engerruecuan .1JaJ.l1VaK.. Lingkungan , 80. Pengawas Lingkungan I Hidu
81.Pcrcncana hol,o,~;oc:.~;oc-,~·-------+i~"J>c..':"':'""''''''''---1 0., 00' <"o,;o,;~"or! 0_I~~~~::~tan ...... ~ ..........~ ......"... .LY.LLL ........L.L.-...;.. .............. , ..........~........... .L ............................................. .L Statistika dan ~"I yang berkaitan -- i ~
90.t-ranata Komputer Kekomputeran Badan Pusat Sratistisi 9!. Pengawas Radiasi Badan Tenaga NuklirFiaika, Kimia dan , yang berkaitan Nasional (B..l\TAN) , [92. I Pranata Nuklir Fisika, Kimia dan Badan Tenaga Nuklir Nasional.van" berkaitan ,I Oq !C!",n..-l;rn<:ln D""n~";,-i'1r rl", ...... T ""........ h<:lCT'O> ~", ....r1; l\l""CT<:Ir",~~.~~ ............ • " ••J .~~~ .............. Detektif I ::: IOperator Transmisi Operator Alat-alat \::::::::: ~:::: .. . . ., ,~,~. an01 hoan .r..lekU"onlK
95.Penyuluh Keluarga I ~lrnu Sosial dan Badan Koordinasi I ~, Berencana yang berkaitanI Keluarga Berencana I I,~ ISurveyor Pemetaan -~ Arsitek, Insinyur ~:~=~~ordinaSi ~ \8. l Peneliti Matematika, Lembaga llmu Statistika dan Pengetahuan , yang berkaitan Indonesia {UP!)
99.Teknisi Penelitian dan Penelitian dan Badan Pengkajian dan Perekayasaan Perekayasaan I dan VJ'ln" I ~; ITVt"l n:::.n Pemete an I N~~i;;';;}-" -~ I b~~k;U~ I ~A,KO~SURTANALI, 97. I . ", Auuucr Akuntan dan naoan rengawasan Anggaran Keuangan dan , I Pembangunan , ..._- -11 ... Penerapan 'Teknologi ~ I -10 ,--~-~===~---,---====----------- , -- JABATAN RUMPUN ----_. --"",- -------_. l.N~Tan;::jl ,tP,t;.M.:uftA1'10. FUNGSIONAL JABATAN 1 2 3 < I pprp.1.r-"lrv<:ll I;;!p. C1n Penelitian dan Badan Pengkajian danI I10O. H ___~r_" Penerapan TeknoloziPerekavasaan Sekretariat Negara10l. Penerjemah Manajemen I Pengelola Pengadaan Pengawas dan Lembaga Kebijakan102. Pengadaan Barang danBarangjJ asa Kualitas , , I Keamanan Jasa Pemerintah. BABW KEDUDUKAN DAN TUGAS

(2)Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubemur dan bertanggungjawab kepada Kepala. Saf.uarr Kerja Perangkat Daerah aU:i.u Unit Kerja masing-rnasiug.
(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keablian dan keterarnpilan .
(2)Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (I), kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. a.pelaksanaan teknis fungsional terhadap peningkatan kinerja perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
2. b.pelaksanaan operasionaj tugas teknis fungsional perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya; dan
3. c.pelaksanaan teknis fungsional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
(3)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat II) dan ayat (2), kelompokjabatan fungsional dalam melaksanakan h' __ ~~T'~ h~_~..;l~~,,~ pada i~~'-~~,h,~~ ..;l~~ D _ ........ T_ _ ........ _T~• ...:l ........~ Lu5o~....)'a. u .......}-' ...........vu .."..... a.~ n...... L........." ......<:Ll........<:Ll oLu...o.o 1-''''......L.....UGl..l. ..'''' undangan yang berlaku masing-masing jabatan fungsional. iiAii iii SYARAT PENGANGKATAN DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL -11

Pasal 7

.Ierrie ns- dan Pane-kat {abetart funesional nada Peranckat Daer-ah ProvirrsiJ ...... '-"'.. ~ ~ .... terdiri dari Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan sesuai dengan ketentuan Peraturan pcrundang-undangan yang berlaku. BABIV PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DAR! JABATAN FUNGSIONAL Pasal 8

(1)Pengangkatan dan pemberhentian Pegaw<')j Np.£p.ri ~ipil nR1R1T! nan dad .Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Pengangkatan Pcgawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan Iungsional perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. a.lingkup tugas pada satuan kerja pC!'2I!.W"'t daerah dengan rincian tugas jabatan fungsional; dan
2. b.beban kerja yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan memberikan kemungkinan untuk pcncapaian angka kredit bagi Pejabat Fungsional yang bersangkutan.
(3)Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam -Jabatan Fungslonal diberikan tunjangan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam .Jabatan Fungsional tidak dapat mendudtrki jabatan rangkap baik dengan jabatan struktural maupun Jabatan Fungsionallainnya. BABV TATACARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PasallO Tatacara dan persyaratan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional pada perangkat daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasalll Pcngangkatan, pemlndahan, pembebasan semerrtar'a, pcngangkatan kembali dan penyesuaian dari atau dalam jabatan fungsional ditetapkan seeuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -12 B1\R VI TIM PENILAl. UNSUR YANG DINILAl DAN ANGKA KREDIT DALAM JABATAN FUNGSIONAL lUIJ~:slUUd.1 dltiU r-cgawar J'H::~tn uljJll Jii.Ilg aK,au UIUUaI.

(2)Susunan dan keanggotaan Tim Penilai dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Guberrrur.

Pasal 13

{I) Masa kerja Tim Penilai selama 5 {lima] tahun dan dapat diperpanjang untuk I (satu) kali masajabatan berikutnya.

(2)Pcnilaian terbadap jabatan tcnaga fungsional dilakukan 2 (due) kali dalam I (satu) tahun yaitu untuk kenaikan pangkat priode bulan April dan priode bulan Oktober kecuali bag! Pegawai Negeri Sipil untuk pcngangkatan pcrtema dale,u .Jabatan Fungsional.

Pasal 14

Unsur-unsur yang dinilai dalam pemberian angka kredit jabatan fungsional, terdiri dari:

1.Unsur-unsur utama, meliptrti:

a.pendidikan;
b.pelaksanaan tugas pokok; dan
c.pcngcmbangan profcsi/Diklat.
1. 2.Unsur-unsur penunjang, meliputi:
a.kcgiatan-kegiatan pengabdian masyarakat; dan
b.keiatan lain yang mendukung tugas pokok. R~gian Ketiga Angka Kredit bagi J abatan Fungsional Pasal IS

(1)Jumlah angka kredit kumulatifminimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil agar dapat diangkat dalam jabatan fungsional adalah sebagai berikut:
1. a.sckurang-kurangnya 70%-80% angka kredit dari unsur utama; dan
2. b.sebanyak-banyaknya 20%-30% angka kredit dari unsur penunjang. (:l) Pejabat tungsional yang mempunyar angka kredit melebini angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi, maka kelebihan angka kreditnya dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan berikutnya.
(3)Apabila beberapa orang pejabat atau tenaga fungsional bersama-sarna mcmbuat suatu tulisan, maka ncmbaaian ~_~"ip~ 1~~....I~+ ....I~+~.I-~'""'17~_~ ~ ~ _~. ..-- ~ _~~ Q.J.~~ L\....l ............. L \...l..LL .... L£l.pn..Cl...l.L sebagai berikut:
1. a.60% bagi penulis utama; dan
2. b.40% bagi penulis pembantu. -13 PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN KEMBALI DARI/DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

Pejabat fungsional dibebaskan sementara dari jabatan fungsional, apabila:

a.tidak dapat mengumpuikan angka kredit minimal yang dlrentukan:
b.ditugaskan di Iuar Jabatan Fungsional;
c.dijatuhi hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ten tang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, kecuali hukuman disiplin tingkat ringan;
d.diber-herifikan sernerrtar-a sebagai Pegawai Neeeri Sjpjl berdasarkan Pcraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
e.sedang menjalani cuti di lUM tanggungan negara kecuali cuti di luar tanggungan negara karcna melahirkan anak ke-c [cmpat].

Pasal 17

(I) Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional diberhentikan pembayaran tunjangan jabatannya terhitung mula; bulan berikutnva dari Kcoutusan Pembebassari Semerrtara , " .

(2)Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan sementara dari .Jabatan Fungsional tidak dapat diperhitungkan kenaikan pangkatnya sebagai Pejabat Fungsicnal.

Pasal 18

[l ] Pejabe.t Puugslcnal ya.D.g dibebaskan sementa..ra deri .Iabatan FLlng,::.iullal karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungslonal, apabila:

a.telah dapat mengumpulkan angka kredit mmimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional setingkat Iebih tinggi;
b.telah selesai melaksanakan tugas di lUM jabatan fungsional:
c.telah selesai menjalankan tugas belajar yang lebih dari 6 (enam)
d.telah selesai menjalani cuti diluar tanggungan negara; tz, telah selesai menjalankan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
1. 1.dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman pcrcobaan berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah mempunyal kekuatan hukum tetap.

(2)Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan aneka kredit terakhir vane oernah dimiliki dalam Jahatan Ftmsaional.~ ~ ~... ~
(3)Tatacara pengajuan usul dan penetapan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 19

Pejabat Fungsionai diberhentikan dari jabatan fungsional apabila:

a.telah mencapai batas usia pensiun dengan berpedoman pada peraturan ocrundang-undangan yang berlaku:
b.tidak dapat mengumpulkan angka kreditnya yang dipercayakan dalam waktu 3 (tiga) tahun setelah pembebasan sementara; dan r- r:I;~"h.l-.~ .....,.1,..... r1~£'; 1; D""n-"."",~ ,"" ......0.....; Q; ....;\ h"" ...r1 C' 17 D.o t-.' n ~..........Ju. ..........LU .L.L<4ro. Hu .L .......... "' }-'.L.L .L ......5 ..... ~ , ..... 0 .......... """.L}-'H LO~~ .n. .L .......L ........ Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkatan hukuman disiplin berat. -14 BAB V'III

(1)Bagi Pcgawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan ini telah menduduki .jabatan Pungsiona1 berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dan masih memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masih tetap dinyatakan sebagai Pejabat FungsionaL
(2)DaJam rangka kepentingan Dinas dan atau untuk pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Fungsional dapat dipindabkan ke daJam .Jabatan Struktural atau .Jabatan Fungsional lain sepanjang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil scrta untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dapat dikembangkan jenis Jabatan ...-.,>~~~~~~~j lai ra .,. ~,~~ ...:l<>~ .,. aturan ~~ ...:l~~,.. ,~ .-i ~ .... ,-,-uo~ ...v ....._ uu y ...............5a..u p....... .. ......... a..l.i jJ ...." 5 u....a 5"' Ya.J. 5.......... ~""~"""c.L< berlaku.

Pasal 21

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil daJam Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung memperhatikan kebutuhan, beban ker-ia. fi'1ITJ8Si dart kernamrnran ketmruran Daerah.J • & ~ PasaJ 22 • , • 1 1 < • , • \ •• _ rtll~arlgKaLa.Il, perruuciarran, pcmoeuaaarr semern.ar-a, pengangxaian kembali dan pemberhentian pejabat fungsional ditetapkan sesuai Pcraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasel 23 Pegawai Negeri Sipil yang diangkat daJam Jabatan Fungsional diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Pcraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau kemampuan keuangan Daerah.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 21

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2013

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 87 Tahun 1999

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 21

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2013

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 87 Tahun 1999

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013