Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 21 Tahun 2014
- Nomor
- 21
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 14
Ringkasan
Tentang Jabatan Fungsional Pada Pemerintah Provinsi Lampung
Tentang Jabatan Fungsional Pada Pemerintah Provinsi Lampung
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
-2
....... a ....~a._u_ -l -"-V"U""'-l -"--""-U- p o "''''LJC<.oa..u. U C>..1.-l C>. ...... -lc.LL"- ............. IJC>..1.-"- -"-0 .. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;
Tahun 2013; ~ ~ -3
MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTAKG JABATAK FUNGSIONAL PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG. BABI KETENTUAK UMUM Pasal I Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: I. Daerah adalah Provinsi Lampung. ., Pemerintah Daerah adalah Gubemur dan Perangkat Daerah eeoagar 'unsur daerah.
II. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.
serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. -4
1Y. Jenis Rumpun Jabatan Fungsional adalah perumpunan jabatan fungsional ditinjau dari perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang iL'TIU pcngctahuan vang dipergunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan.
'I'ugas utama jabatan Jungsional keahlian meliputi pengembangan pcngetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah dan pemberian pengajaran dengan cara yang eistematis.
-5
BABII PENETAPAlf JABATAlf FUNGSIONAL Pasal 2 Dalam Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Jabatan Fungsional. Rumpun Jabatan Fungsional dan Instansi Pembina .Jabatan Fungsional pada Pemerintah Provinsi Lampung, sebagai berikut: INSTAlfSI PEMBINA I 4 I Keme.uteriari Dularn , Negeri , Kementerian Hukum I dan Hak Azasi I Manusia No. JABATAlf FUNGSIONAL .................. .. JABATAlf 1 2 3 , I Pengawae MarrajemenL Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan ~. di Daerah (P2UPD) Perancang Perundang- Hukumdan , , T T...... ...i..............,..., D"........... i ........ v ......U.U'O' ...5~ ... ~ ............'..uu......u.
IInguJ1 Mum Barang ~Fa r~edikVeteriner ____ II. Paramedik Veteriner Ilmu Hayat
'I Varietas Tanaman
Tanaman
I Keme~terian Pertarnan I Kementerian ~ertanian j~:=~: I Pcrtanian I I -- I -6 I I No. 1 ~~. . 16. 17. , 18. 19. , 20. 21. 22. JABATA1. RUMPUN JABATAN INSTANSI PEMBINA FUNGSIONAL .12 llmu Hayat I Kementerian - Pertanian Pengawas Mutu Hasil --l Pertanian Pengawas Mutu Pakan IIlmu Hayat Kementenan I Pertanian ~ IPengendali Organisme Ilmu Hayat I Kemen.terian Pen.....canczu 'I'umbuhan I Pertanian Penyuluh Pertanian Ilmu Hayat Kementerian per-taman Analis Pasar Hasil Asisten Profesional I Kementerian Pertanian yang berhubungan Pertanian dengan kcuanean I 1 ! I 1 1 I II I I dan penjualan , Penyuluh Kehutanan , , -----l Polisi Kehutanan , I Pengendali Ekosistem Ilmu Hayat Kementerian Hutan Kehutanan Kemerrteria.n Kelautan dan Perikanan 26_ Penyuluh Perikanan Ilmu Hayat Kementcrian Kelautan dan I PPrlln~n~n hn:-tAnalis Pasar Hasil -CAc-S~s tC-en Pr-£es iO-"'"~~ n ~e riani- --- "'C-o"-~-nal I I I Perikanan I yang berhubungan I Kelautan dan '~- keuangan I Perikananengan d' dan penjualan 128_ IPcneawas ------1 Pencawas Kualitas I Kementerian Tcnaea I JKetenagakerjaan Kerja dan TransmigrasiJ :an~K~:m~an dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Tr"'n"'rn.j ..... r"''''~•• ~~....~~.& .........~ , dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Tenaga Keria nR - ' .. J I 29. 30. 3I. I Instruktur renUIQ:LKaIl ramnya , Mediator Hubungan Ilmu Sosial Industrial yang berkaitan Pengantar Kerja Ilmu Sosial . yang berkaitan Sosial r 32, I , ~,:~e::~~wadaya ~lmu vans berkaiten I I" 1-' <::> • II Tr~~;;;i~rasi ~ik Pengairan ~sitek _ I.ns~yur ~e~e?-teri~I I L__ _ Ic:d=:an yang oerKaltan " PeKelJaan umu_m _ -7 SABATAN'
'I Dokter I ;~:~~lli~
FUNGSIONAL 11
36. , 37. [ [ RiJDiPUii JABATAN 3 Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan Arsitek, Insinyur dan yang ! berkaitan Arsitek, Insinyur dan yang [ [ llfSTANSI PEMBINA 4 Kementerian Pekerjaan Umwn , Kementerian Pekerjaarr I Umum , Kementerian Pekerjaan Uroum 38.
5l. Penyuluh Kesehatan Kesehatan Kementerian Masvarakat Kesehatan
I (,{... ..,.... h-;>f-"" ..... Radiografer -_.. . . ......... ~ .... ~ ..~~ .. Kesehatan Kementerian Kesehatan .. I -8 , ; JABATAN RUMPUN.. -=+ ] INSTANSI PEMBINA FUNGSIONAL JABATAN ,Z 3 4
.... :7 • OdiUld.ild.il'" Tekrrik Elektromedis60.
Kesehatan I Kesehatan . .
Kementerian Pendidikan dan Kebudavaan Kementerian Pendidikan dan I Kebudavaan , Kementerian Pendidikan dan Kebudavaan Kementerian Sosial , Kementerian Sosial I I Kczncntcrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementenan Komunikasi dan , Informatika. ,
1 FUNGSIONAL 2 JABATAl'f 3 iiiSTA.1~SI PEmBinA 4 Kementerian7K Komunikasi dan Infonnatika. I I Ilrnu Hayat Kernen ler-ian Linzkunzan Hiduo Pengawas Kualitas , Kementerian . . Lin ganHldup I dan Keamanan Kementerian , Perencarraari I Pembangunan -=---c=o----! ~asi~nal (~.;'-PPEt~AS): Lemoaga Aomrmstrast I" jlWidYaiswara Nellara-'LANl
,~ , ,. ~. . , r-engerruecuan .1JaJ.l1VaK.. Lingkungan , 80. Pengawas Lingkungan I Hidu
Detektif I ::: IOperator Transmisi Operator Alat-alat \::::::::: ~:::: .. . . ., ,~,~. an01 hoan .r..lekU"onlK
l Peneliti Matematika, Lembaga llmu Statistika dan Pengetahuan , yang berkaitan Indonesia {UP!)
I . ", Auuucr Akuntan dan naoan rengawasan Anggaran Keuangan dan , I Pembangunan , ..._- -11 ... Penerapan 'Teknologi ~ I -10 ,--~-~===~---,---====----------- , -- JABATAN RUMPUN ----_. --"",- -------_. l.N~Tan;::jl ,tP,t;.M.:uftA1'10. FUNGSIONAL JABATAN 1 2 3 < I pprp.1.r-"lrv<:ll I;;!p. C1n Penelitian dan Badan Pengkajian danI I10O. H ___~r_" Penerapan TeknoloziPerekavasaan Sekretariat Negara10l. Penerjemah Manajemen I Pengelola Pengadaan Pengawas dan Lembaga Kebijakan102. Pengadaan Barang danBarangjJ asa Kualitas , , I Keamanan Jasa Pemerintah. BABW KEDUDUKAN DAN TUGAS Bagian Kesattl Kedudukan Pasal 3 (I) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis pada. perangkat daerah yang berada dibawab dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 4
iiAii iii SYARAT PENGANGKATAN DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL Bagian Kesatu Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pasa15 Pengangkatan pertama bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan Iungeional harus memenuhi syar'at-ayar-at yang diterrtukarr dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang masing-masing Jabatan Fungsional serta telah mendapat pertimbangan Tim Penilai Jabatan Fungsional Provinsi Lampung. -11 Bagian Kedua Jenjang Jabatan dan Pangkat Jabatan Fungsional Pasal 6 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional untuk pertama kali harus melalui pertimbangan Tim Penilai Jabatan Fungsional Provirtai.
.Ierrie ns- dan Pane-kat {abetart funesional nada Peranckat Daer-ah ProvirrsiJ ...... '-"'.. ~ ~ .... terdiri dari Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan sesuai dengan ketentuan Peraturan pcrundang-undangan yang berlaku. BABIV PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DAR! JABATAN FUNGSIONAL Pasal 8
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam .Jabatan Fungsional tidak dapat mendudtrki jabatan rangkap baik dengan jabatan struktural maupun Jabatan Fungsionallainnya. BABV TATACARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PasallO Tatacara dan persyaratan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional pada perangkat daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasalll Pcngangkatan, pemlndahan, pembebasan semerrtar'a, pcngangkatan kembali dan penyesuaian dari atau dalam jabatan fungsional ditetapkan seeuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -12 B1\R VI TIM PENILAl. UNSUR YANG DINILAl DAN ANGKA KREDIT DALAM JABATAN FUNGSIONAL Bagian Kesatu Tim Penilai Jabatan Fungsional Pasal 12 (I) Tim PeniJai Jabatan Fungsional adalah pejabat yang ditunjuk oleh Guberrrur, ya....Tlg terdiri dan pejabat-pejabat ftmgaiortal serta dibantu oleh pejabat yang menangani bidang kepegawaian dan mempunyai jabatan atau pangkat serendah-rendahrrya sarna dengan pejabat "- ..•. 1 , T"> ,...."_,, ....• , ••,. lUIJ~:slUUd.1 dltiU r-cgawar J'H::~tn uljJll Jii.Ilg aK,au UIUUaI.
{I) Masa kerja Tim Penilai selama 5 {lima] tahun dan dapat diperpanjang untuk I (satu) kali masajabatan berikutnya.
Bagian Kedua Unsur yang Dinilai Dalam Jabatan Fungsional
Unsur-unsur yang dinilai dalam pemberian angka kredit jabatan fungsional, terdiri dari:
R~gian Ketiga Angka Kredit bagi J abatan Fungsional Pasal IS
(:l) Pejabat tungsional yang mempunyar angka kredit melebini angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi, maka kelebihan angka kreditnya dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan berikutnya.
-13 PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN KEMBALI DARI/DALAM JABATAN FUNGSIONAL
Pejabat fungsional dibebaskan sementara dari jabatan fungsional, apabila:
(I) Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional diberhentikan pembayaran tunjangan jabatannya terhitung mula; bulan berikutnva dari Kcoutusan Pembebassari Semerrtara , " .
[l ] Pejabe.t Puugslcnal ya.D.g dibebaskan sementa..ra deri .Iabatan FLlng,::.iullal karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungslonal, apabila:
tz, telah selesai menjalankan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
Pejabat Fungsionai diberhentikan dari jabatan fungsional apabila:
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkatan hukuman disiplin berat. -14 BAB V'III KETENTUAN PERALIHAN
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil daJam Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung memperhatikan kebutuhan, beban ker-ia. fi'1ITJ8Si dart kernamrnran ketmruran Daerah.J • & ~ PasaJ 22 • , • 1 1 < • , • \ •• _ rtll~arlgKaLa.Il, perruuciarran, pcmoeuaaarr semern.ar-a, pengangxaian kembali dan pemberhentian pejabat fungsional ditetapkan sesuai Pcraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasel 23 Pegawai Negeri Sipil yang diangkat daJam Jabatan Fungsional diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Pcraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau kemampuan keuangan Daerah.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Dokumen