DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/02/2013

Nomor: PER-002/A/JA/02/2013
Tahun: 2013
Ditetapkan: 13 Februari 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-108/JA/11/1998 tentang Pedoman Umum Pengurusan Jenazah di Lingkungan Kejaksaan RI sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Jaksa Agung tentang Pedoman Pengurusan Jenazah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.315 2 dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacat, dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil;
4.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
5.Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG PEDOMAN PENGURUSAN JENAZAH DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan jaksa agung ini, yang dimaksud dengan :

1.Jenazah adalah Warga Korps Adhyaksa yang meninggal dunia.
2.Warga Korps Adhyaksa adalah setiap Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia termasuk istri atau suami.
3.Tewas adalah :

a.meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.3153
b.meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
c.meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani atau jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau
d.meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.
1. 4.Wafat adalah meninggal dunia karena sebab tertentu yang bukan karena sedang menjalankan tugas atau bukan karena berhubungan dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
2. 5.Keluarga adalah suami / istri dan anak-anaknya yang sah atau disahkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
3. 6.Ahli waris adalah suami / istri dan anak-anaknya yang sah atau disahkan berdasarkan ketentuan yang berlaku, orang tua atau keluarga semenda.
4. 7.Pengurusan jenazah adalah pelaksanaan prosesi penjemputan, pengantaran, penyambutan, persemayaman, pemberangkatan, dan pemakaman atau perabuan jenazah oleh dinas.
5. 8.Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia adalah Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri, dan Perwakilan Kejaksaan di luar negeri.
6. 9.Penjemputan jenazah adalah menjemput jenazah dari rumah sakit, bandara, atau tempat lainnya.
7. 10.Pengantaran jenazah adalah mengantar jenazah ke tempat persemayaman.
8. 11.Penyambutan jenazah adalah tata cara penyambutan jenazah oleh dinas di tempat persemayaman.
9. 12.Persemayaman jenazah adalah tempat jenazah disemayamkan sebelum pemakaman atau perabuan sebagai penghormatan terakhir dan pernyataan bela sungkawa dari dinas.
10. 13.Pemberangkatan jenazah adalah proses membawa jenazah ke tempat pemakaman.
11. 14.Pemakaman atau perabuan adalah prosesi terakhir dari pengurusan jenazah di tempat peristirahatan terakhir.
12. 15.Biaya adalah biaya pengurusan jenazah. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.315 4
13. 16.Uang duka adalah uang dari dinas yang diberikan kepada keluarga/ahli waris.

BAB II

PENGURUSAN JENAZAH

Pasal 2

(1)Segala kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan jenazah oleh dinas dilaksanakan atas persetujuan keluarga atau ahli warisnya.
(2)Pelaksana pengurusan jenazah menjadi tugas Kepala Kejaksaan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk.
(3)Penanggung jawab pelaksanaan pengurusan jenazah pada :
1. a.Kejaksaan Agung dan Perwakilan Kejaksaan di luar negeri adalah Jaksa Agung Muda Pembinaan Cq. Kepala Biro Umum
2. b.Kejaksaan Tinggi adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Cq. Asisten Pembinaan
3. c.Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri adalah Kepala Kejaksaan Negeri Cq. Kepala Sub Bagian Pembinaan.
(4)Pejabat penanggung jawab pengurusan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menunjuk Wira Upacara sebagai Penanggung Jawab penyelenggaraan upacara.
(5)Pengurusan dan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)disesuaikan dengan status jenazah semasa akhir tugas.
(6)Penentuan mengenai pengurusan jenazah secara dinas dilaksanakan berdasarkan pertimbangan Jaksa Agung Muda Pembinaan, Kepala Kejaksaan Tinggi, atau Kepala Kejaksaan Negeri.

Pasal 3

Kejaksaan dapat turut serta membantu pengurusan jenazah yang tidak dilakukan secara dinas dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarganya, dalam hal:

a.pemberian sambutan;
b.pembacaan daftar riwayat hidup (apabila diperlukan); dan/atau
c.bantuan lainnya bila dimungkinkan.

Pasal 4

(1)Atas dasar pertimbangan wilayah rumah duka yang berbeda dengan wilayah persemayaman dan pemakaman, pelaksanaan pengurusan www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.3155 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Kejaksaan di daerah lain atas permohonan keluarga.
(2)Pelaksanaan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, atau Kejaksaan Negeri tempat meninggal dengan tempat jenazah akan disemayamkan dan/atau dimakamkan

Pasal 5

Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri menyampaikan laporan adanya Warga Korps Adhyaksa yang meninggal di wilayah hukumnya kepada atasannya dan diteruskan ke Biro Umum Kejaksaan Agung.

Pasal 6

Penjemputan, pengantaran dan penyambutan jenazah baik di kantor maupun di rumah duka atau tempat lain yang ditunjuk merupakan rangkaian prosesi pengurusan jenazah dengan menggunakan tata cara kedinasan.

Pasal 7

Penjemputan jenazah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1.Pejabat yang ditunjuk untuk penjemputan menyediakan kereta jenazah atau kendaraan lain yang dapat digunakan untuk membawa jenazah ke tempat persemayaman.
2.Dalam hal jenazah meninggal di luar negeri, serah terima dilakukan di bandara oleh kedutaan/perwakilan kepada dinas untuk dibawa ke tempat persemayaman.

Pasal 8

Pengantaran oleh dinas dilakukan dari tempat penjemputan ke tempat persemayaman dengan tata urutan sebagai berikut :

a.persiapan pengusungan jenazah;
b.para pelayat berdiri berbaris dengan bentuk pagar betis di kiri kanan jalan yang akan dilewati usungan jenazah atau menuju kereta jenazah;
c.pengusungan jenazah menuju kereta jenazah atau kendaraan lain yang dapat digunakan untuk membawa jenazah; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.315 6
d.pemberangkatan kereta jenazah atau kendaraan lain yang dapat digunakan untuk membawa jenazah menuju tempat persemayaman; dan
e.para pengantar mengikuti usungan/kereta jenazah atau kendaraan lain yang dapat digunakan untuk membawa jenazah.

Pasal 9

Penyambutan jenazah dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

a.persiapan penurunan jenazah dari usungan/kereta jenazah atau kendaraan lain yang dapat digunakan untuk membawa jenazah;
b.para pelayat berdiri berbaris dengan bentuk pagar betis menuju tempat persemayaman;
c.pengusungan jenazah dari usungan/kereta jenazah atau kendaraan lain yang dapat digunakan untuk membawa jenazah menuju tempat persemayaman;
d.jenazah diletakkan di atas tempat persemayaman; dan
e.para pelayat mengambil tempat di ruang persemayaman.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-108/JA/11/1998 tentang Pedoman Umum Pengurusan Jenazah di Lingkungan Kejaksaan RI sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Jaksa Agung tentang Pedoman Pengurusan Jenazah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.315 2 dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacat, dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil;
4.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
5.Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG PEDOMAN PENGURUSAN JENAZAH DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan jaksa agung ini, yang dimaksud dengan :

1.Jenazah adalah Warga Korps Adhyaksa yang meninggal dunia.
2.Warga Korps Adhyaksa adalah setiap Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia termasuk istri atau suami.
3.Tewas adalah :

a.meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.3153
b.meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
c.meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani atau jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau
d.meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.
1. 4.Wafat adalah meninggal dunia karena sebab tertentu yang bukan karena sedang menjalankan tugas atau bukan karena berhubungan dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
2. 5.Keluarga adalah suami / istri dan anak-anaknya yang sah atau disahkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
3. 6.Ahli waris adalah suami / istri dan anak-anaknya yang sah atau disahkan berdasarkan ketentuan yang berlaku, orang tua atau keluarga semenda.
4. 7.Pengurusan jenazah adalah pelaksanaan prosesi penjemputan, pengantaran, penyambutan, persemayaman, pemberangkatan, dan pemakaman atau perabuan jenazah oleh dinas.
5. 8.Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia adalah Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri, dan Perwakilan Kejaksaan di luar negeri.
6. 9.Penjemputan jenazah adalah menjemput jenazah dari rumah sakit, bandara, atau tempat lainnya.
7. 10.Pengantaran jenazah adalah mengantar jenazah ke tempat persemayaman.
8. 11.Penyambutan jenazah adalah tata cara penyambutan jenazah oleh dinas di tempat persemayaman.
9. 12.Persemayaman jenazah adalah tempat jenazah disemayamkan sebelum pemakaman atau perabuan sebagai penghormatan terakhir dan pernyataan bela sungkawa dari dinas.
10. 13.Pemberangkatan jenazah adalah proses membawa jenazah ke tempat pemakaman.
11. 14.Pemakaman atau perabuan adalah prosesi terakhir dari pengurusan jenazah di tempat peristirahatan terakhir.
12. 15.Biaya adalah biaya pengurusan jenazah. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.315 4
13. 16.Uang duka adalah uang dari dinas yang diberikan kepada keluarga/ahli waris.

BAB II

PENGURUSAN JENAZAH

Pasal 2

(1)Segala kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan jenazah oleh dinas dilaksanakan atas persetujuan keluarga atau ahli warisnya.
(2)Pelaksana pengurusan jenazah menjadi tugas Kepala Kejaksaan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk.
(3)Penanggung jawab pelaksanaan pengurusan jenazah pada :
1. a.Kejaksaan Agung dan Perwakilan Kejaksaan di luar negeri adalah Jaksa Agung Muda Pembinaan Cq. Kepala Biro Umum
2. b.Kejaksaan Tinggi adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Cq. Asisten Pembinaan
3. c.Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri adalah Kepala Kejaksaan Negeri Cq. Kepala Sub Bagian Pembinaan.
(4)Pejabat penanggung jawab pengurusan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menunjuk Wira Upacara sebagai Penanggung Jawab penyelenggaraan upacara.
(5)Pengurusan dan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)disesuaikan dengan status jenazah semasa akhir tugas.
(6)Penentuan mengenai pengurusan jenazah secara dinas dilaksanakan berdasarkan pertimbangan Jaksa Agung Muda Pembinaan, Kepala Kejaksaan Tinggi, atau Kepala Kejaksaan Negeri.

Pasal 3

Kejaksaan dapat turut serta membantu pengurusan jenazah yang tidak dilakukan secara dinas dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarganya, dalam hal:

a.pemberian sambutan;
b.pembacaan daftar riwayat hidup (apabila diperlukan); dan/atau
c.bantuan lainnya bila dimungkinkan.

Pasal 4

(1)Atas dasar pertimbangan wilayah rumah duka yang berbeda dengan wilayah persemayaman dan pemakaman, pelaksanaan pengurusan www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.3155 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Kejaksaan di daerah lain atas permohonan keluarga.
(2)Pelaksanaan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, atau Kejaksaan Negeri tempat meninggal dengan tempat jenazah akan disemayamkan dan/atau dimakamkan

Pasal 5

Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri menyampaikan laporan adanya Warga Korps Adhyaksa yang meninggal di wilayah hukumnya kepada atasannya dan diteruskan ke Biro Umum Kejaksaan Agung.

Pasal 6

Pasal 7

Penjemputan jenazah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1.Pejabat yang ditunjuk untuk penjemputan menyediakan kereta jenazah atau kendaraan lain yang dapat digunakan untuk membawa jenazah ke tempat persemayaman.
2.Dalam hal jenazah meninggal di luar negeri, serah terima dilakukan di bandara oleh kedutaan/perwakilan kepada dinas untuk dibawa ke tempat persemayaman.

Pasal 8

Pengantaran oleh dinas dilakukan dari tempat penjemputan ke tempat persemayaman dengan tata urutan sebagai berikut :

a.persiapan pengusungan jenazah;
b.para pelayat berdiri berbaris dengan bentuk pagar betis di kiri kanan jalan yang akan dilewati usungan jenazah atau menuju kereta jenazah;
c.pengusungan jenazah menuju kereta jenazah atau kendaraan lain yang dapat digunakan untuk membawa jenazah; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.315 6
d.pemberangkatan kereta jenazah atau kendaraan lain yang dapat digunakan untuk membawa jenazah menuju tempat persemayaman; dan
e.para pengantar mengikuti usungan/kereta jenazah atau kendaraan lain yang dapat digunakan untuk membawa jenazah.

Pasal 9

Penyambutan jenazah dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

a.persiapan penurunan jenazah dari usungan/kereta jenazah atau kendaraan lain yang dapat digunakan untuk membawa jenazah;
b.para pelayat berdiri berbaris dengan bentuk pagar betis menuju tempat persemayaman;
c.pengusungan jenazah dari usungan/kereta jenazah atau kendaraan lain yang dapat digunakan untuk membawa jenazah menuju tempat persemayaman;
d.jenazah diletakkan di atas tempat persemayaman; dan
e.para pelayat mengambil tempat di ruang persemayaman.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1981

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 38 Tahun 2010

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.05/2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1981

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 38 Tahun 2010

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.05/2012