DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 21 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Mahkamah Agung Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan adanya penyesuaian kebutuhan pengaturan protokol persidangan dan keamanan dalam lingkungan pengadilan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangandan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan; Menimbang KETUAMAHKAMAHAGUNGREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHA ESA PERATURANMAHKAMAHAGUNG NOMOR6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANMAHKAMAHAGUNG NOMOR5 TAHUN 2020 TENTANGPROTOKOLPERSIDANGANDAN KEAMANANDALAMLINGKUNGANPENGADILAN KETUA MAHKAMAH AGUNG ( SALINAN Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5077);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambaban Lembaran Negara Republik .Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan (Berita Negara

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURANMAHKAMAHAGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANMAHKAMAHAGUNG NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANGPROTOKOLPERSIDANGANDAN KEAMANAN DALAMLINGKUNGANPENGADILAN. Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

5.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
8.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
9.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
10.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 916);
11.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1441); Menetapkan badan tanpa surat perintah untuk memastikan dan menjamin bahwa kehadiran setiap Orang di Pengadilan tidak membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang.

(5)Setiap Orang yang hadir dalam ruang sidang wajib menunjukkan sikap hormat kepada Pengadilan.
(6)Pengambilan foto, rekaman audio danJ atau rekaman audio visual harus seizin Hakim/Ketua Majelis Hakim yang bersangkutan yang dilakukan sebelum dimulainya Persidangan.
(7)Pengambilan foto, rekaman audio dan/ atau rekaman audio visual sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilakukan dalam Persidangan tertutup untukumum. karena tugas penggeledahan

1.Ketentuan ayat (7) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Setiap pengunjung yang masuk ke Pengadilan harus melalui 1 (satu) akses dan mengisi buku tamu, serta menukarkan kartu identitas dengan kartu pengunjung.
(2)Setiap Orang dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda apapun yang dapat membahayakan keamanan sidang, kecuali aparatur keamanan yang bertugas.
(3)Setiap Orang yang bertindak menjadi saksi danJatau pihak dalam Persidangan wajib menitipkan senjata kepada Ketua Majelis Hakim atau petugas yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim setelah amunisinya dikeluarkan.
(4)Satuan Pengamanan Pengadilan, jabatannya dapat mengadakan Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1441),diubah sebagai berikut:
(8)Pengunjung sidang dilarang berbicara satu sarna lain, makan, minum, merokok, membaca koran, tidur dan/ atau melakukan perbuatan yang dapat mengganggujalannya Persidangan dan mengurangi kewibawaanPersidangan. .(9) Setiap Orang yang hadir dalam ruang sidang dilarang menggunakan telepon seluler untuk melakukan komunikasi dalam bentuk apapun dan tidak mengaktifkan nada dering/ suara telepon seluler selama Persidangan berlangsung.
(10)Setiap Orang dilarang membuat kegaduhan, bersorak sorai danyatau bertepuk tangan baik di dalam maupun di luar ruangan sidang yang dapat mengganggujalannya Persidangan.
(11)Pengunjung sidang dilarang mengeluarkan ucapan dan/ atau sikap yang menunjukkan dukungan atau keberatan atas keterangan yang diberikan oleh para pihak, saksi dan/ atau ahli selarna Persidangan.
(12)Setiap Orang dilarang keluar masuk ruang sidang untuk alasan yang tidak perlu dan dapat mengganggujalannya Persidangan.
(13)Setiap Orang dilarang membawa darr/atau menempelkan pengumuman/spanduk/tulisan atau brosur dalarn bentuk apapun di lingkungan Pengadilan tanpa ada izin tertulis dari Ketua/Kepala Pengadilan.
(14)Setiap Orang yang hadir di ruang sidang harus mengenakan pakaian yang sopan dan pantas, serta menggunakan alas kaki tertutup dengan memperhatikan kearifan lokal.
(15)Setiap Orang dilarang merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, dan/ atau perlengkapan Persidangan.
(16)Setiap Orang dilarang rnenghina Hakim/Majelis Hakim, Aparatur Pengadilan, para pihak, saksi, darr/atau ahli. Pasal II Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. informasi terkait Peraturan Mahkamah Agung ini melalui website/papan/ spanduk/ x-banner atau monitor pada Pengadilan.
(2)Pimpinan Pengadilarr/Ketua MajelisfHakim melakukan peneguranytindakan untuk menertibkan hal yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
(3)Panitera danfatau Sekretaris Pengadilan menunjuk petugas piket sidang yang bertindak memastikan kesiapan setiap ruang sidang sebelum Persidangan dan bertindak sebagai protokol dalam Persidangan. Pengadilan melakukan diseminasi(1) Pimpinan Pasal 15

2.Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

(17)Setiap Orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat mencederai darr/atau membahayakan keselamatan Hakim/Majelis Hakim, Aparatur Pengadilan, penuntut umumfoditur rniliter, penasihat hukurrr/kuasa hukum, Satuan Pengamanan Pengadilan, pihak berperkara, saksi, ahli, dan/ atau pendamping. SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1595 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TID WIDODO EKATJAHJANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2020 KETUA MAHKAMAH AGUNG TID MUHAMMAD SYARIFUDDIN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal21 Desember 2020 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan adanya penyesuaian kebutuhan pengaturan protokol persidangan dan keamanan dalam lingkungan pengadilan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangandan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan; Menimbang KETUAMAHKAMAHAGUNGREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHA ESA PERATURANMAHKAMAHAGUNG NOMOR6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANMAHKAMAHAGUNG NOMOR5 TAHUN 2020 TENTANGPROTOKOLPERSIDANGANDAN KEAMANANDALAMLINGKUNGANPENGADILAN KETUA MAHKAMAH AGUNG ( SALINAN Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5077);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambaban Lembaran Negara Republik .Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan (Berita Negara

Menetapkan

5.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
8.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
9.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
10.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 916);
11.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1441); Menetapkan badan tanpa surat perintah untuk memastikan dan menjamin bahwa kehadiran setiap Orang di Pengadilan tidak membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang.

(5)Setiap Orang yang hadir dalam ruang sidang wajib menunjukkan sikap hormat kepada Pengadilan.
(6)Pengambilan foto, rekaman audio danJ atau rekaman audio visual harus seizin Hakim/Ketua Majelis Hakim yang bersangkutan yang dilakukan sebelum dimulainya Persidangan.
(7)Pengambilan foto, rekaman audio dan/ atau rekaman audio visual sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilakukan dalam Persidangan tertutup untukumum. karena tugas penggeledahan

1.Ketentuan ayat (7) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Setiap pengunjung yang masuk ke Pengadilan harus melalui 1 (satu) akses dan mengisi buku tamu, serta menukarkan kartu identitas dengan kartu pengunjung.
(2)Setiap Orang dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda apapun yang dapat membahayakan keamanan sidang, kecuali aparatur keamanan yang bertugas.
(3)Setiap Orang yang bertindak menjadi saksi danJatau pihak dalam Persidangan wajib menitipkan senjata kepada Ketua Majelis Hakim atau petugas yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim setelah amunisinya dikeluarkan.
(4)Satuan Pengamanan Pengadilan, jabatannya dapat mengadakan Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1441),diubah sebagai berikut:
(8)Pengunjung sidang dilarang berbicara satu sarna lain, makan, minum, merokok, membaca koran, tidur dan/ atau melakukan perbuatan yang dapat mengganggujalannya Persidangan dan mengurangi kewibawaanPersidangan. .(9) Setiap Orang yang hadir dalam ruang sidang dilarang menggunakan telepon seluler untuk melakukan komunikasi dalam bentuk apapun dan tidak mengaktifkan nada dering/ suara telepon seluler selama Persidangan berlangsung.
(10)Setiap Orang dilarang membuat kegaduhan, bersorak sorai danyatau bertepuk tangan baik di dalam maupun di luar ruangan sidang yang dapat mengganggujalannya Persidangan.
(11)Pengunjung sidang dilarang mengeluarkan ucapan dan/ atau sikap yang menunjukkan dukungan atau keberatan atas keterangan yang diberikan oleh para pihak, saksi dan/ atau ahli selarna Persidangan.
(12)Setiap Orang dilarang keluar masuk ruang sidang untuk alasan yang tidak perlu dan dapat mengganggujalannya Persidangan.
(13)Setiap Orang dilarang membawa darr/atau menempelkan pengumuman/spanduk/tulisan atau brosur dalarn bentuk apapun di lingkungan Pengadilan tanpa ada izin tertulis dari Ketua/Kepala Pengadilan.
(14)Setiap Orang yang hadir di ruang sidang harus mengenakan pakaian yang sopan dan pantas, serta menggunakan alas kaki tertutup dengan memperhatikan kearifan lokal.
(15)Setiap Orang dilarang merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, dan/ atau perlengkapan Persidangan.
(16)Setiap Orang dilarang rnenghina Hakim/Majelis Hakim, Aparatur Pengadilan, para pihak, saksi, darr/atau ahli. Pasal II Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. informasi terkait Peraturan Mahkamah Agung ini melalui website/papan/ spanduk/ x-banner atau monitor pada Pengadilan.
(2)Pimpinan Pengadilarr/Ketua MajelisfHakim melakukan peneguranytindakan untuk menertibkan hal yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
(3)Panitera danfatau Sekretaris Pengadilan menunjuk petugas piket sidang yang bertindak memastikan kesiapan setiap ruang sidang sebelum Persidangan dan bertindak sebagai protokol dalam Persidangan. Pengadilan melakukan diseminasi(1) Pimpinan Pasal 15

2.Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

(17)Setiap Orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat mencederai darr/atau membahayakan keselamatan Hakim/Majelis Hakim, Aparatur Pengadilan, penuntut umumfoditur rniliter, penasihat hukurrr/kuasa hukum, Satuan Pengamanan Pengadilan, pihak berperkara, saksi, ahli, dan/ atau pendamping. SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1595 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TID WIDODO EKATJAHJANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2020 KETUA MAHKAMAH AGUNG TID MUHAMMAD SYARIFUDDIN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal21 Desember 2020 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1986

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1986

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1989

Undang-undang (UU) No. 49 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 50 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 51 Tahun 2009

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1986

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1986

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1989

Undang-undang (UU) No. 49 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 50 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 51 Tahun 2009

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020