DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 78 Tahun 2020

Nomor: 78
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan SALINAN Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu disesuaikan dengan proses perencanaan keuangan daerah dan dinamika sosial akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Persetujuan Menteri terhadap Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), menjadi dasar penganggaran Bantuan Keuangan Partai Politik di tingkat provinsi.
(2)Persetujuan Gubernur terhadap kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), menjadi dasar penganggaran Bantuan Keuangan Partai Politik ditingkat kabupaten/kota.
(3)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan berdasarkan permohonan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
(4)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pencantuman dalam kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara.
(5)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), diberikan berdasarkan penilaian dengan kriteria meliputi:

a.kondisi kemampuan keuangan daerah; dan
b.nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.
1. 3.Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

(1)Kondisi kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditentukan setelah terpenuhinya:
1. a.belanja urusan wajib dan mengikat;
2. b.belanja yang telah diamanatkan oleh peraturan- perundang-undangan; dan
3. c.standar pelayanan minimal terkait pelayanan dasar kepada masyarakat.
(2)Nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan nilai per suara sebelum dinaikkan.

4.Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

(1)Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dapat berupa sosialisasi dan edukasi kebijakan protokol kesehatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019.
(2)Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk pertemuan secara daring atau pertemuan terbatas sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2019.
(3)Selain bentuk kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dapat berupa penyediaan perbekalan atau alat kesehatan pencegahan pandemi Corona Virus Disease 2019 kepada anggota Partai Politik dan masyarakat berupa masker, sabun cuci tangan, hand sanitizer, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, dan/atau penyemprotan disinfektan.

5.Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), berkaitan dengan:
1. a.administrasi umum;
2. b.berlangganan daya dan jasa;
3. c.pemeliharaan data dan arsip; dan
4. d.pemeliharaan peralatan kantor.
(2)Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
1. a.keperluan alat tulis kantor;
2. b.rapat internal sekretariat;
3. c.perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Partai Politik;
4. d.transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;
5. e.pengadaan barang inventaris berupa furniture, komputer, atau mesin fotokopi;
6. f.sewa kantor;
7. g.honor tenaga administrasi sekretariat Partai Politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan
8. h.dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat Partai Politik.
(3)Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
1. a.telepon, internet, dan listrik;
2. b.air minum sekretariat;
3. c.jasa pos dan giro;
4. d.surat menyurat; dan/atau
5. e.media cetak dan elektronik.
(4)Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
1. a.penyimpanan data elektronik; dan/atau
2. b.penyimpanan data manual.
(5)Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa:
1. a.pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
2. b.pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.
  1. 6.Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

(1)Dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf h, paling sedikit berupa obat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan.
(2)Selain penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penyediaan alat kesehatan untuk pencegahan Corona Virus Disease 2019 yang meliputi masker, sabun cuci tangan, hand sanitizer, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, dan/atau penyemprotan disinfektan.

7.Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Format mengenai:

a.rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf f, Pasal 15 ayat (3) huruf e, dan Pasal 16 ayat

(3)huruf e;
1. b.surat pernyataan ketua umum Partai Politik atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf h, Pasal 15 ayat (3) huruf g, dan Pasal 16 ayat (3) huruf g;
2. c.berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
3. d.berita acara serah terima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4); dan
4. e.rekapitulasi realisasi penerimaan, belanja Bantuan Keuangan Partai Politik, dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik per kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  1. 8.Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IXA
  2. 9.Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

Ketentuan mengenai penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagai upaya pencegahan Corona Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah pusat. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020 MENTERI DALAM NEGERI ttd MUHAMMAD TITO KARNAVIAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1777 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, ttd R. Gani Muhamad, SH, MAP Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19690818 199603 1001 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK, SURAT PERNYATAAN, BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI, BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN, DAN REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN, BELANJA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK, DAN RINCIAN REALISASI BELANJA DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PER KEGIATAN A. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PERKEGIATAN TAHUN ANGGARAN …………… Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan Tahun Anggaran …………… sebagai berikut: NO JENIS PENGELUARAN JENIS KEGIATAN VOLUME KEGIATAN RENCANA PENGGUNAAN (Rp) KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 A PENDIDIKAN NO JENIS PENGELUARAN JENIS KEGIATAN VOLUME KEGIATAN RENCANA PENGGUNAAN (Rp) KETERANGAN POLITIK sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik. B OPERASIONAL SEKRETARIAT C J U M L A H Rp. …………… Mengetahui: KETUA UMUM / KETUA, (……………….…………) BENDAHARA UMUM / BENDAHARA, (………………………………………) B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK ATAU SEBUTAN LAINNYA SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini,

1.Nama : Jabatan : ketua umum/ketua Alamat :
2.Nama : Jabatan : sekretaris jenderal/sekretaris Alamat :
3.Nama : Jabatan : bendahara Alamat : Dengan ini menyatakan bahwa:
1.Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
2.Kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran …. yang kami sampaikan. Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ………,……………………….. DPP/DPD/DPC PARTAI … SEKRETARIS JENDERAL/ BENDAHARA SEKRETARIS (……………….…………) (……………….…………) Mengetahui, KETUA UMUM/KETUA (……………….…………) C. BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI ....... Pada hari ini …………… tanggal …….. bulan ……. Tahun ............., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Gubernur/Bupati/Walikota ............ Nomor …… Tahun …. tanggal ……, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun … yang diajukan oleh DPP/DPD/DPC ………….. Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai …………… telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah/pemerintah daerah ..... yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun ………… sebanyak ………… suara sah X Rp. …………… =Rp. …………………. Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ….. ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
1.………………………………………… Ketua ( …….……………………… )
2.………………………………………… Sekretaris ( …….……………………… )
3.………………………………………… Anggota ( …….……………………… )
4.………………………………………… Anggota ( …….……………………… )
5.………………………………………… Anggota ( …….……………………… )
6.………………………………………… Anggota ( …….………………...…… )
7.………………………………………… Anggota ( …….………………...…… ) D. BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN DPP PARTAI BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK NOMOR : ……………………………………………………………………. Pada Hari ini … Tanggal … Bulan … Tahun … yang bertanda tangan dibawah ini:
1.Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2.Ketua Umum dan Bendahara Umum Partai ... atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua. Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun ... kepada DPP Partai ... sejumlah Rp. ... (...) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN ... melalui Rekening Bank DPP Partai .... Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN ... diterima oleh DPP Partai Politik yang bersangkutan. PIHAK KEDUA DPP PARTAI ... KETUA UMUM (……………………………) PIHAK PERTAMA MENTERI DALAM NEGERI, (....................................) BENDAHARA UMUM (…………………………..) E. BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN DPD/DPW PARTAI TINGKAT PROVINSI BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK NOMOR: ………………………………………….………………. Pada Hari ini … Tanggal … Bulan … Tahun … yang bertanda tangan dibawah ini:
1.Gubernur … atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Provinsi … selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2.Ketua dan Bendahara DPD/DPW Partai ... Provinsi … atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua. Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun ... kepada DPD/DPW Partai ... Provinsi ... sejumlah Rp. ... (...) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN ... melalui Rekening Bank DPD/DPW Partai ... Provinsi ... Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum daerah diterima oleh DPD/DPW Partai Politik yang bersangkutan. PIHAK KEDUA DPD/DPW PARTAI ... KETUA (……………………………) PIHAK PERTAMA GUBERNUR ... (....................................) BENDAHARA (…………………………..) F. BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN DPD/DPC PARTAI TINGKAT KABUPATEN/KOTA BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK NOMOR: …………………………………………………………………… Pada Hari ini … Tanggal … Bulan … Tahun … yang bertanda tangan dibawah ini:
1.Bupati/Wali Kota … atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten/Kota … selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2.Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai ... Kabupaten/Kota … atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua. Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun ... kepada DPD/DPC Partai ... Kabupaten/Kota ... sejumlah Rp. ... (...) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN ... melalui Rekening Bank DPD/DPC Partai ... Kabupaten/Kota ... Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum diterima oleh DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan. PIHAK KEDUA DPD/DPW PARTAI ... KETUA (……………………………) PIHAK PERTAMA BUPATI/WALI KOTA ... (....................................) BENDAHARA (…………………………..) G. REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN, BELANJA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK, DAN RINCIAN REALISASI BELANJA DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PER KEGIATAN REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PERKEGIATAN TAHUN ANGGARAN …………… Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik perkegiatan sebesar Rp …………………., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal… bulan… tahun… sebagai berikut: NO JENIS PENGELUARAN JENIS KEGIATAN VOLUME KEGIATAN REALISASI (Rp) KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 A PENDIDIKAN POLITIK sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik. B OPERASIONAL SEKRETARIAT
1.Administrasi

a.keperluan ATK;
b.rapat internal sekretariat;
c.perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik; NO JENIS PENGELUARAN JENIS KEGIATAN VOLUME KEGIATAN REALISASI (Rp) KETERANGAN
d.transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;
e.pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa: furniture, komputer, mesin fotokopi;
f.sewa kantor;
g.honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan
h.dukungan operasional sekretariat Partai Politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kesekretariatan partai politik.
1. 2.Langganan Daya dan Jasa
a.telepon dan NO JENIS PENGELUARAN JENIS KEGIATAN VOLUME KEGIATAN REALISASI (Rp) KETERANGAN listrik;
b.air minum sekretariat;
c.jasa pos dan giro;
d.surat menyurat; atau
e.media cetak dan elektronik.
1. 3.Pemeliharaan data dan arsip
a.Penyimpanan Data Elektronik; dan
b.Penyimpanan Data Manual.
1. 4.Pemeliharaan Peralatan Kantor
a.Penyimpanan Data Elektronik; dan
b.Penyimpanan Data Manual. C S A L D O Rp. …………… Mengetahui : KETUA UMUM / KETUA, (……………….…………) BENDAHARA UMUM / BENDAHARA, (………………………………………) MENTERI DALAM NEGERI ttd MUHAMMAD TITO KARNAVIAN Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, ttd R. Gani Muhamad, SH, MAP Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19690818 199603 1 001

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan SALINAN Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu disesuaikan dengan proses perencanaan keuangan daerah dan dinamika sosial akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Persetujuan Menteri terhadap Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), menjadi dasar penganggaran Bantuan Keuangan Partai Politik di tingkat provinsi.
(2)Persetujuan Gubernur terhadap kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), menjadi dasar penganggaran Bantuan Keuangan Partai Politik ditingkat kabupaten/kota.
(3)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan berdasarkan permohonan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
(4)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pencantuman dalam kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara.
(5)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), diberikan berdasarkan penilaian dengan kriteria meliputi:

a.kondisi kemampuan keuangan daerah; dan
b.nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.
1. 3.Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

(1)Kondisi kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditentukan setelah terpenuhinya:
1. a.belanja urusan wajib dan mengikat;
2. b.belanja yang telah diamanatkan oleh peraturan- perundang-undangan; dan
3. c.standar pelayanan minimal terkait pelayanan dasar kepada masyarakat.
(2)Nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan nilai per suara sebelum dinaikkan.

4.Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

(1)Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dapat berupa sosialisasi dan edukasi kebijakan protokol kesehatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019.
(2)Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk pertemuan secara daring atau pertemuan terbatas sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2019.
(3)Selain bentuk kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dapat berupa penyediaan perbekalan atau alat kesehatan pencegahan pandemi Corona Virus Disease 2019 kepada anggota Partai Politik dan masyarakat berupa masker, sabun cuci tangan, hand sanitizer, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, dan/atau penyemprotan disinfektan.

5.Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), berkaitan dengan:
1. a.administrasi umum;
2. b.berlangganan daya dan jasa;
3. c.pemeliharaan data dan arsip; dan
4. d.pemeliharaan peralatan kantor.
(2)Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
1. a.keperluan alat tulis kantor;
2. b.rapat internal sekretariat;
3. c.perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Partai Politik;
4. d.transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;
5. e.pengadaan barang inventaris berupa furniture, komputer, atau mesin fotokopi;
6. f.sewa kantor;
7. g.honor tenaga administrasi sekretariat Partai Politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan
8. h.dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat Partai Politik.
(3)Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
1. a.telepon, internet, dan listrik;
2. b.air minum sekretariat;
3. c.jasa pos dan giro;
4. d.surat menyurat; dan/atau
5. e.media cetak dan elektronik.
(4)Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
1. a.penyimpanan data elektronik; dan/atau
2. b.penyimpanan data manual.
(5)Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa:
1. a.pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
2. b.pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.
  1. 6.Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

(1)Dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf h, paling sedikit berupa obat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan.
(2)Selain penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penyediaan alat kesehatan untuk pencegahan Corona Virus Disease 2019 yang meliputi masker, sabun cuci tangan, hand sanitizer, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, dan/atau penyemprotan disinfektan.

7.Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Format mengenai:

a.rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf f, Pasal 15 ayat (3) huruf e, dan Pasal 16 ayat

(3)huruf e;
1. b.surat pernyataan ketua umum Partai Politik atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf h, Pasal 15 ayat (3) huruf g, dan Pasal 16 ayat (3) huruf g;
2. c.berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
3. d.berita acara serah terima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4); dan
4. e.rekapitulasi realisasi penerimaan, belanja Bantuan Keuangan Partai Politik, dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik per kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  1. 8.Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IXA
  2. 9.Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

1.Nama : Jabatan : ketua umum/ketua Alamat :
2.Nama : Jabatan : sekretaris jenderal/sekretaris Alamat :
3.Nama : Jabatan : bendahara Alamat : Dengan ini menyatakan bahwa:
1.Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
2.Kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran …. yang kami sampaikan. Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ………,……………………….. DPP/DPD/DPC PARTAI … SEKRETARIS JENDERAL/ BENDAHARA SEKRETARIS (……………….…………) (……………….…………) Mengetahui, KETUA UMUM/KETUA (……………….…………) C. BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI ....... Pada hari ini …………… tanggal …….. bulan ……. Tahun ............., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Gubernur/Bupati/Walikota ............ Nomor …… Tahun …. tanggal ……, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun … yang diajukan oleh DPP/DPD/DPC ………….. Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai …………… telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah/pemerintah daerah ..... yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun ………… sebanyak ………… suara sah X Rp. …………… =Rp. …………………. Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ….. ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
1.………………………………………… Ketua ( …….……………………… )
2.………………………………………… Sekretaris ( …….……………………… )
3.………………………………………… Anggota ( …….……………………… )
4.………………………………………… Anggota ( …….……………………… )
5.………………………………………… Anggota ( …….……………………… )
6.………………………………………… Anggota ( …….………………...…… )
7.………………………………………… Anggota ( …….………………...…… ) D. BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN DPP PARTAI BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK NOMOR : ……………………………………………………………………. Pada Hari ini … Tanggal … Bulan … Tahun … yang bertanda tangan dibawah ini:
1.Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2.Ketua Umum dan Bendahara Umum Partai ... atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua. Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun ... kepada DPP Partai ... sejumlah Rp. ... (...) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN ... melalui Rekening Bank DPP Partai .... Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN ... diterima oleh DPP Partai Politik yang bersangkutan. PIHAK KEDUA DPP PARTAI ... KETUA UMUM (……………………………) PIHAK PERTAMA MENTERI DALAM NEGERI, (....................................) BENDAHARA UMUM (…………………………..) E. BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN DPD/DPW PARTAI TINGKAT PROVINSI BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK NOMOR: ………………………………………….………………. Pada Hari ini … Tanggal … Bulan … Tahun … yang bertanda tangan dibawah ini:
1.Gubernur … atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Provinsi … selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2.Ketua dan Bendahara DPD/DPW Partai ... Provinsi … atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua. Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun ... kepada DPD/DPW Partai ... Provinsi ... sejumlah Rp. ... (...) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN ... melalui Rekening Bank DPD/DPW Partai ... Provinsi ... Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum daerah diterima oleh DPD/DPW Partai Politik yang bersangkutan. PIHAK KEDUA DPD/DPW PARTAI ... KETUA (……………………………) PIHAK PERTAMA GUBERNUR ... (....................................) BENDAHARA (…………………………..) F. BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN DPD/DPC PARTAI TINGKAT KABUPATEN/KOTA BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK NOMOR: …………………………………………………………………… Pada Hari ini … Tanggal … Bulan … Tahun … yang bertanda tangan dibawah ini:
1.Bupati/Wali Kota … atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten/Kota … selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2.Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai ... Kabupaten/Kota … atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua. Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun ... kepada DPD/DPC Partai ... Kabupaten/Kota ... sejumlah Rp. ... (...) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN ... melalui Rekening Bank DPD/DPC Partai ... Kabupaten/Kota ... Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum diterima oleh DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan. PIHAK KEDUA DPD/DPW PARTAI ... KETUA (……………………………) PIHAK PERTAMA BUPATI/WALI KOTA ... (....................................) BENDAHARA (…………………………..) G. REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN, BELANJA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK, DAN RINCIAN REALISASI BELANJA DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PER KEGIATAN REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PERKEGIATAN TAHUN ANGGARAN …………… Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik perkegiatan sebesar Rp …………………., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal… bulan… tahun… sebagai berikut: NO JENIS PENGELUARAN JENIS KEGIATAN VOLUME KEGIATAN REALISASI (Rp) KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 A PENDIDIKAN POLITIK sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik. B OPERASIONAL SEKRETARIAT
1.Administrasi

a.keperluan ATK;
b.rapat internal sekretariat;
c.perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik; NO JENIS PENGELUARAN JENIS KEGIATAN VOLUME KEGIATAN REALISASI (Rp) KETERANGAN
d.transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;
e.pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa: furniture, komputer, mesin fotokopi;
f.sewa kantor;
g.honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan
h.dukungan operasional sekretariat Partai Politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kesekretariatan partai politik.
1. 2.Langganan Daya dan Jasa
a.telepon dan NO JENIS PENGELUARAN JENIS KEGIATAN VOLUME KEGIATAN REALISASI (Rp) KETERANGAN listrik;
b.air minum sekretariat;
c.jasa pos dan giro;
d.surat menyurat; atau
e.media cetak dan elektronik.
1. 3.Pemeliharaan data dan arsip
a.Penyimpanan Data Elektronik; dan
b.Penyimpanan Data Manual.
1. 4.Pemeliharaan Peralatan Kantor
a.Penyimpanan Data Elektronik; dan
b.Penyimpanan Data Manual. C S A L D O Rp. …………… Mengetahui : KETUA UMUM / KETUA, (……………….…………) BENDAHARA UMUM / BENDAHARA, (………………………………………) MENTERI DALAM NEGERI ttd MUHAMMAD TITO KARNAVIAN Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, ttd R. Gani Muhamad, SH, MAP Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19690818 199603 1 001

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9A

Pasal 28A

Pasal 29

Pasal 29A

Pasal 37

Pasal 39A

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018

Peraturan turunan (16)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bima Nomor 8 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2021

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 05 Tahun 2022

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 06 Tahun 2022

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kerinci Nomor 33 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tebo Nomor 13 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9A

Pasal 28A

Pasal 29

Pasal 29A

Pasal 37

Pasal 39A

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018

Peraturan turunan (16)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bima Nomor 8 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2021

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 05 Tahun 2022

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 06 Tahun 2022

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kerinci Nomor 33 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tebo Nomor 13 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2025