Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pam' 2 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal 29 Agustus 2011; BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, NU IDAYAH Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal 29 Agustus 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, SUYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 16 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH:14,64 / 2019 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN I. UMUM Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Imanuddin Pangkalan Bun merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringi Barat yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh berdasarkan:
a.Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis Bisnis dan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;
b.Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun; clan
c.Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2013 Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diatur dengan peraturan kepala daerah. Sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit, yaitu Tarif Rumah Sakit yang dikelola oleh pemerintah daerah yang telah menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan oleh pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Kemudian dipertegas oleh bunyi Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, yaitu Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diatur dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, mengapa perlu dicabut dengan peraturan daerah ini, karena sudah tidak dapat dijadikan pedoman dalam penentuan tarif layanan oleh RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, disebabkan klas rumah sakit yang telah berubah dani klas C menjadi klas B dan telah menerapkan PPK-BLUD Penuh. Sebagaimana bunyi Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit, yaitu Tarif Rumah Sakit yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah yang belum menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah yang mengatur mengenai retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN.