DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015

Nomor: 35
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Oktober 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan ketenagakerjaan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing; MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG PERU BAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING MENTERIKETENAGAKERJAAN SA.LIN,'A'N"

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
2.Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 964) diubah sebagai berikut:
1.Pasal 3 dihapus. PasalI KETENAGAKERJAAN NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG TATACARAPENGGUNAANTENAGAKERJA ASING. PERATURAN MENTERI MEMUTUSKAN: ATASPERUBAHAN
10.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 162);
11.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
12.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
13.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 964); Menetapkan
5.Ketentuan Pasal 40 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)Setiap pemberi kerja TKAwajib memiliki IMTAyang diterbitkan oleh Direktur.
(2)TKA yang menduduki jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas yang berdomisili di luar negeri tidak wajib memiliki IMTA.
(3)Kewajiban memiliki IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan TKA sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.

4.Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

RPTKA untuk pekerjaan bersifat semen tara diberikan untuk:

a.pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
b.melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan;
c.pekerjaan yang berhubungan dengan pemasangan mesin, elektrikal, layanan purna jual, atau produk dalam masa penjajakan usaha.
1. 3.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Pemberi kerja TKA yang berbentuk Penanaman Modal Dalam Negeri dilarang mempekerjakan TKA dengan jabatan Komisaris.

Pasal 46

(1)IMTAuntuk pekerjaan bersifat sementara diberikan untuk:
1. a.pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izm dari instansi yang berwenang;
2. b.melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan;
  1. 6.Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa140
(1)DKP-TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar US $ 100 (seratus) dollar Amerika per-jabatan Zbulan untuk setiap TKAyang dibayarkan dimuka.
(2)Dihapus.
(3)Pemberi kerja TKAyang mempekerjakan TKAkurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar DKP-TKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.
(4)Formulir pembayaran DKP-TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.nama pemberi kerja TKA;
2. b.nama TKA;
3. c.jabatan TKA;
4. d.jangka waktu penggunaan TKA;
5. e.jumlah yang dibayarkan.
(5)Pembayaran DKP-TKAsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemberi kerja TKA dan disetorkan pada rekening DKP-TKA pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri.
(6)DKP-TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

9.Di an tara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIA dan di an tara Pasal 66A dan Pasal 67 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 66B sehingga berbunyi sebagai berikut:
8.Di an tara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 66A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66A

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan TKI dalam rangka alih teknologi dan keahlian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dirjen. Pasa166 Pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA pada jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas yang berdomisili di Indonesia wajib memiliki IMTAsejak tanggal diterbitkan keputusan pengesahan pendirian darr/ atau perubahan dari instansi yang berwenang.

7.Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pemasangan mesm, elektrikal, layanan purna jual, atau produk dalam mas a penjajakan usaha.

(2)IMTAuntuk pekerjaan bersifat sementara diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang. denganberhubunganyangc. pekerjaan Pasal 66B Pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan, pemberi kerja TKA yang telah melakukan pembayaran DKP-TKA berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing bagi:
1. a.jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas yang berdomisili di luar negen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2);
2. b.pekerjaan yang bersifat sementara diberikan untuk memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sarna pemasaran luar negeri bagi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, memberikan ceramah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, mengikuti rap at yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d, TKAdalam uji coba kemampuan dalam bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f, pekerjaan yang sekali selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf g; tidak dapat ditarik kembali. BABXIA KETENTUANPERALIHAN ~~~NAN SESUAI DENGAN ASLINYA ~~~ BIRO HUKUM, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1599 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2015 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pasal II Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan ketenagakerjaan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
2.Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 964) diubah sebagai berikut:
1.Pasal 3 dihapus. PasalI KETENAGAKERJAAN NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG TATACARAPENGGUNAANTENAGAKERJA ASING. PERATURAN MENTERI MEMUTUSKAN: ATASPERUBAHAN
10.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 162);
11.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
12.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
13.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 964); Menetapkan
5.Ketentuan Pasal 40 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)Setiap pemberi kerja TKAwajib memiliki IMTAyang diterbitkan oleh Direktur.
(2)TKA yang menduduki jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas yang berdomisili di luar negeri tidak wajib memiliki IMTA.
(3)Kewajiban memiliki IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan TKA sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.

4.Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

RPTKA untuk pekerjaan bersifat semen tara diberikan untuk:

a.pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
b.melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan;
c.pekerjaan yang berhubungan dengan pemasangan mesin, elektrikal, layanan purna jual, atau produk dalam masa penjajakan usaha.
1. 3.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Pemberi kerja TKA yang berbentuk Penanaman Modal Dalam Negeri dilarang mempekerjakan TKA dengan jabatan Komisaris.

Pasal 46

(1)IMTAuntuk pekerjaan bersifat sementara diberikan untuk:
1. a.pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izm dari instansi yang berwenang;
2. b.melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan;
  1. 6.Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa140
(1)DKP-TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar US $ 100 (seratus) dollar Amerika per-jabatan Zbulan untuk setiap TKAyang dibayarkan dimuka.
(2)Dihapus.
(3)Pemberi kerja TKAyang mempekerjakan TKAkurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar DKP-TKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.
(4)Formulir pembayaran DKP-TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.nama pemberi kerja TKA;
2. b.nama TKA;
3. c.jabatan TKA;
4. d.jangka waktu penggunaan TKA;
5. e.jumlah yang dibayarkan.
(5)Pembayaran DKP-TKAsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemberi kerja TKA dan disetorkan pada rekening DKP-TKA pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri.
(6)DKP-TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

9.Di an tara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIA dan di an tara Pasal 66A dan Pasal 67 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 66B sehingga berbunyi sebagai berikut:
8.Di an tara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 66A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66A

7.Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pemasangan mesm, elektrikal, layanan purna jual, atau produk dalam mas a penjajakan usaha.

(2)IMTAuntuk pekerjaan bersifat sementara diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang. denganberhubunganyangc. pekerjaan Pasal 66B Pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan, pemberi kerja TKA yang telah melakukan pembayaran DKP-TKA berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing bagi:
1. a.jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas yang berdomisili di luar negen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2);
2. b.pekerjaan yang bersifat sementara diberikan untuk memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sarna pemasaran luar negeri bagi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, memberikan ceramah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, mengikuti rap at yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d, TKAdalam uji coba kemampuan dalam bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f, pekerjaan yang sekali selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf g; tidak dapat ditarik kembali. BABXIA KETENTUANPERALIHAN ~~~NAN SESUAI DENGAN ASLINYA ~~~ BIRO HUKUM, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1599 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2015 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pasal II Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 37

Pasal 16

Pasal 4A

Pasal 46

Pasal 66A

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015

Peraturan turunan (5)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 8 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 37

Pasal 16

Pasal 4A

Pasal 46

Pasal 66A

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015

Peraturan turunan (5)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 8 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2017