Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015
- Nomor
- 35
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 7
menetapkan Peraturan Menteri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing; MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG PERU BAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING MENTERIKETENAGAKERJAAN SA.LIN,'A'N"
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 964) diubah sebagai berikut:
PasalI KETENAGAKERJAAN NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG TATACARAPENGGUNAANTENAGAKERJA ASING. PERATURAN MENTERI MEMUTUSKAN: ATASPERUBAHAN
964); Menetapkan
RPTKA untuk pekerjaan bersifat semen tara diberikan untuk:
Pemberi kerja TKA yang berbentuk Penanaman Modal Dalam Negeri dilarang mempekerjakan TKA dengan jabatan Komisaris.
Pasa140
Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan TKI dalam rangka alih teknologi dan keahlian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dirjen. Pasa166 Pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA pada jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas yang berdomisili di Indonesia wajib memiliki IMTAsejak tanggal diterbitkan keputusan pengesahan pendirian darr/ atau perubahan dari instansi yang berwenang.
pemasangan mesm, elektrikal, layanan purna jual, atau produk dalam mas a penjajakan usaha.
denganberhubunganyangc. pekerjaan Pasal 66B Pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan, pemberi kerja TKA yang telah melakukan pembayaran DKP-TKA berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing bagi:
tidak dapat ditarik kembali. BABXIA KETENTUANPERALIHAN ~~~NAN SESUAI DENGAN ASLINYA ~~~ BIRO HUKUM, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1599 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2015 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pasal II Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Gubernur (Pergub)