DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015

Nomor: 16
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Juni 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
c.bahwa tata cara penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana diamanatkan

Mengingat

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

b.bahwa tata cara penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pelaksanaan Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (4), Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ten tang Ketenagakerjaan dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 ten tang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping; Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketenagakerjaan, sehingga perlu disempurnakan; MENTERI KETENAGAKERJAANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA TATACARA PENGGUNAANTENAGAKERJA ASING TENTANG PERATURANMENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 16 TAHUN 2015 MENTERIKETENAGAKERJAAN 2
1. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
2. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
3. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);
4. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaterr/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); tentang Republik Lembaran
5. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. 7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);
7. 6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
8. 3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. 5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066); 3
11. 4.Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA, adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKAuntuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
12. 5.Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA, adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.
13. 6.Sistem Online Pelayanan TKA yang selanjutnya disebut online adalah aplikasi berbasis web yang dipergunakan oleh pemberi kerja TKA untuk mengajukan permohonan RPTKA sampai dengan diterbitkannya IMTA melalui 1 (satu) akun pemberi kerja TKA. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
14. 1.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA, adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
15. 2.Tenaga Kerja Indonesia Pendamping yang selanjutnya disebut TKI pendamping, adalah tenaga kerja warga negara Indonesia yang ditunjuk sebagai pendamping TKAdalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.
16. 3.Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut pemberi kerja TKA, adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN:

16.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peratu ran Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
15.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
14.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
13.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 162); 4

(1)Pemberi kerja TKA yang memperkerjakan 1 (satu) orang TKA harus dapat menyerap TKI sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pada perusahaan pemberi kerja TKA. Pasa13 Peraturan Menteri im digunakan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam rangka pengendalian penggunaan TKA. Pasa12

18.Dinas Kabupaten /Kota adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupatcrr/kota.
16.Direktur adalah Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
17.Dinas Provinsi adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi.
15.Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen, adalah Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
14.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
13.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan jasa perizinan dan non perizinan, yang proses pengelolaannya di mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan izin dokumen, dilakukan secara terpadu dalam satu tempat.
12.Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai.
11.Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi perekonomian yang bersifat khusus dan memperoleh fasilitas tertentu.
10.Usaha Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan di Indonesia, baik yang mendatangkan maupun memulangkan TKAdi bidang seni dan olah raga yang bersifat sementara.
9.Pekerjaan Bersifat Sementara adalah pekerjaan yang bersifat sewaktu- waktu atau dapat diselesaikan dalam jangka waktu singkat.
8.Pekerjaan Bersifat Darurat dan Mendesak adalah pekerjaan yang memerlukan penanganan segera dan apabila tidak ditangani secara langsung dapat mengakibatkan kerugian fatal bagi perusahaan dan/ at au masyarakat umum.
7.Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKP-TKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA kepada negara atas penggunaan TKA. 5

(1)Untuk mendapatkan RPTKA, pemberi kerja TKA harus mengajukan permohonan secara online kepada Dirjen melalui Direktur dengan mengunggah:
1. a.alasan penggunaan TKA;
2. b.formulir RPTKAyang sudah diisi;
3. c.surat izin usaha dari instansi yang berwenang;
4. d.akta dan keputusan pengesahan pendirian dan / atau perubahan dari instansi yang berwenang; Pasa16
(3)RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan IMTA.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, badan-badan internasional dan perwakilan negara asing.
(1)Pemberi kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA harus memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pasa15

BAB II

TATACARAPENGESAHANRENCANAPENGGUNAANTENAGAKERJA ASING

Pasal 11

Penerbitan keputusan pengesahan RPTKAsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh:

a.Dirjen untuk pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA sebanyak 50 (lima puluh) orang atau lebih;
b.Direktur untuk pemberi kerja TKAyang mempekerjakan TKA kurang dari 50 (lima puluh) orang.

Pasal 10

RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang lokasi kerjanya lintas provinsi dapat dipergunakan sebagai dasar perpanjangan IMTA oleh provinsi atau kabupatenjkota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

Dalam hal hasil penilaian kelayakan RPTKA telah memenuhi persyaratan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, Dirjen atau Direktur harus menerbitkan keputusan pengesahan RPTKA.

Pasal 8

(5)Tata cara penilaian kelayakan RPTKAmengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila diperlukan dapat dilakukan verifikasi lapangan.
(3)Dalam hal dokumen permohonan telah lengkap, dilakukan penilaian kelayakan dengan berpedoman pada daftar jabatan yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar kerja nasional. 8 RPTKAuntuk pekerjaan bersifat sementara diberikan untuk:
1. a.memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sarna pemasaran luar negeri bagi Indonesia;
2. b.pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;

Pasal 16

Bagian Kelima Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk Pekerjaan Bersifat Sementara RPTKA untuk pekerjaan bersifat darurat dan mendesak diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 15

Dalam hal hasil penilaian kelayakan RPTKAuntuk pekerjaan bersifat darurat dan mendesak telah memenuhi persyaratan, Dirjen atau Direktur harus menerbitkan keputusan pengesahan RPTKAdalam jangka waktu lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 14

(2)Formulir RPTKAsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
1. a.nama pemberi kerja TKA;
2. b.alamat pemberi kerja TKA;
3. c.jabatan TKA;
4. d.uraian jabatan TKA;
5. e.jumlah TKA;dan
6. f.lokasi kerja TKA.
(3)Bentuk formulir RPTKA untuk pekerjaan bersifat darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Formulir 2 Lampiran Peraturan Menteri ini.
(1)Untuk mendapatkan RPTKA untuk pekerjaan bersifat darurat dan mendesak, pemberi kerja TKA harus mengajukan permohonan secara online kepada Dirjen melalui Direktur dengan mengunggah:
1. a.alas an penggunaan TKA;
2. b.formulir RPTKAyang sudah diisi;
3. c.surat izin usaha dari instansi yang berwenang;
4. d.surat pernyataan kondisi darurat dan mendesak dari pem beri kerja TKA.

Pasal 13

Bagian Keempat Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk Pekerjaan Bersifat Darurat dan Mendesak RPTKAdapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kondisi pasar kerja dalam negen.

Pasal 12

9 RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, huruf g dan huruf h diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
c.bahwa tata cara penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana diamanatkan

Mengingat

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

b.bahwa tata cara penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pelaksanaan Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (4), Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ten tang Ketenagakerjaan dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 ten tang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping; Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketenagakerjaan, sehingga perlu disempurnakan; MENTERI KETENAGAKERJAANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA TATACARA PENGGUNAANTENAGAKERJA ASING TENTANG PERATURANMENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 16 TAHUN 2015 MENTERIKETENAGAKERJAAN 2
1. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
2. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
3. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);
4. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaterr/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); tentang Republik Lembaran
5. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. 7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);
7. 6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
8. 3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. 5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066); 3
11. 4.Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA, adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKAuntuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
12. 5.Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA, adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.
13. 6.Sistem Online Pelayanan TKA yang selanjutnya disebut online adalah aplikasi berbasis web yang dipergunakan oleh pemberi kerja TKA untuk mengajukan permohonan RPTKA sampai dengan diterbitkannya IMTA melalui 1 (satu) akun pemberi kerja TKA. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
14. 1.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA, adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
15. 2.Tenaga Kerja Indonesia Pendamping yang selanjutnya disebut TKI pendamping, adalah tenaga kerja warga negara Indonesia yang ditunjuk sebagai pendamping TKAdalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.
16. 3.Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut pemberi kerja TKA, adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN:

16.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peratu ran Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
15.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
14.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
13.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 162); 4

(1)Pemberi kerja TKA yang memperkerjakan 1 (satu) orang TKA harus dapat menyerap TKI sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pada perusahaan pemberi kerja TKA. Pasa13 Peraturan Menteri im digunakan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam rangka pengendalian penggunaan TKA. Pasa12

18.Dinas Kabupaten /Kota adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupatcrr/kota.
16.Direktur adalah Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
17.Dinas Provinsi adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi.
15.Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen, adalah Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
14.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
13.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan jasa perizinan dan non perizinan, yang proses pengelolaannya di mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan izin dokumen, dilakukan secara terpadu dalam satu tempat.
12.Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai.
11.Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi perekonomian yang bersifat khusus dan memperoleh fasilitas tertentu.
10.Usaha Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan di Indonesia, baik yang mendatangkan maupun memulangkan TKAdi bidang seni dan olah raga yang bersifat sementara.
9.Pekerjaan Bersifat Sementara adalah pekerjaan yang bersifat sewaktu- waktu atau dapat diselesaikan dalam jangka waktu singkat.
8.Pekerjaan Bersifat Darurat dan Mendesak adalah pekerjaan yang memerlukan penanganan segera dan apabila tidak ditangani secara langsung dapat mengakibatkan kerugian fatal bagi perusahaan dan/ at au masyarakat umum.
7.Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKP-TKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA kepada negara atas penggunaan TKA. 5

(1)Untuk mendapatkan RPTKA, pemberi kerja TKA harus mengajukan permohonan secara online kepada Dirjen melalui Direktur dengan mengunggah:
1. a.alasan penggunaan TKA;
2. b.formulir RPTKAyang sudah diisi;
3. c.surat izin usaha dari instansi yang berwenang;
4. d.akta dan keputusan pengesahan pendirian dan / atau perubahan dari instansi yang berwenang; Pasa16
(3)RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan IMTA.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, badan-badan internasional dan perwakilan negara asing.
(1)Pemberi kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA harus memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pasa15

BAB II

TATACARAPENGESAHANRENCANAPENGGUNAANTENAGAKERJA ASING

Pasal 11

Penerbitan keputusan pengesahan RPTKAsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh:

a.Dirjen untuk pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA sebanyak 50 (lima puluh) orang atau lebih;
b.Direktur untuk pemberi kerja TKAyang mempekerjakan TKA kurang dari 50 (lima puluh) orang.

Pasal 10

RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang lokasi kerjanya lintas provinsi dapat dipergunakan sebagai dasar perpanjangan IMTA oleh provinsi atau kabupatenjkota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

Dalam hal hasil penilaian kelayakan RPTKA telah memenuhi persyaratan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, Dirjen atau Direktur harus menerbitkan keputusan pengesahan RPTKA.

Pasal 8

(5)Tata cara penilaian kelayakan RPTKAmengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila diperlukan dapat dilakukan verifikasi lapangan.
(3)Dalam hal dokumen permohonan telah lengkap, dilakukan penilaian kelayakan dengan berpedoman pada daftar jabatan yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar kerja nasional. 8 RPTKAuntuk pekerjaan bersifat sementara diberikan untuk:
1. a.memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sarna pemasaran luar negeri bagi Indonesia;
2. b.pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;

Pasal 16

Pasal 15

Pasal 14

(2)Formulir RPTKAsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
1. a.nama pemberi kerja TKA;
2. b.alamat pemberi kerja TKA;
3. c.jabatan TKA;
4. d.uraian jabatan TKA;
5. e.jumlah TKA;dan
6. f.lokasi kerja TKA.
(3)Bentuk formulir RPTKA untuk pekerjaan bersifat darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Formulir 2 Lampiran Peraturan Menteri ini.
(1)Untuk mendapatkan RPTKA untuk pekerjaan bersifat darurat dan mendesak, pemberi kerja TKA harus mengajukan permohonan secara online kepada Dirjen melalui Direktur dengan mengunggah:
1. a.alas an penggunaan TKA;
2. b.formulir RPTKAyang sudah diisi;
3. c.surat izin usaha dari instansi yang berwenang;
4. d.surat pernyataan kondisi darurat dan mendesak dari pem beri kerja TKA.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 16

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Peraturan turunan (10)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 02 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 16

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Peraturan turunan (10)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 02 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2017