Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015
- Nomor
- 16
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 43
Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketenagakerjaan, sehingga perlu disempurnakan; MENTERI KETENAGAKERJAANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA TATACARA PENGGUNAANTENAGAKERJA ASING TENTANG PERATURANMENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 16 TAHUN 2015 MENTERIKETENAGAKERJAAN 2
tentang Republik Lembaran
3
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Pasal 1 BAB I KETENTUANUMUM PERATURANMENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG TATA CARAPENGGUNAANTENAGAKERJA ASING.
Menetapkan MEMUTUSKAN:
162); 4
Pasa13 Peraturan Menteri im digunakan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam rangka pengendalian penggunaan TKA. Pasa12
5
Pasa16
Pasa15 Bagian Kesatu Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
BAB II
Penerbitan keputusan pengesahan RPTKAsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh:
RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang lokasi kerjanya lintas provinsi dapat dipergunakan sebagai dasar perpanjangan IMTA oleh provinsi atau kabupatenjkota sesuai dengan kewenangannya.
Dalam hal hasil penilaian kelayakan RPTKA telah memenuhi persyaratan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, Dirjen atau Direktur harus menerbitkan keputusan pengesahan RPTKA.
Bagian Ketiga Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
8 RPTKAuntuk pekerjaan bersifat sementara diberikan untuk:
Bagian Kelima Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk Pekerjaan Bersifat Sementara RPTKA untuk pekerjaan bersifat darurat dan mendesak diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
Dalam hal hasil penilaian kelayakan RPTKAuntuk pekerjaan bersifat darurat dan mendesak telah memenuhi persyaratan, Dirjen atau Direktur harus menerbitkan keputusan pengesahan RPTKAdalam jangka waktu lama 1 (satu) hari kerja.
Bagian Keempat Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk Pekerjaan Bersifat Darurat dan Mendesak RPTKAdapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kondisi pasar kerja dalam negen.
9 RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, huruf g dan huruf h diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Gubernur (Pergub)