DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016

Nomor: 24
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Juli 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 ten tang Kementerian Ketenagakerjaan telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015;
b.bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.23/MEN/2002 tentang Pokok Pokok Pengawasan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.25/MEN/XII/2005 ten tang Perubahan Atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.23/MEN/2002 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengawasan intern di Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga perlu disem purnakan; MENTER! KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERl KETENAGAKERJAAN NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG POKOK-POKOK PENGAWASANINTERN DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN MENTERIKETENAGAKERJAAN Menimbang Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Mengingat

6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Tanggung Jawab Negara Republik Pemeriksaan Pengelolaan dan Keuangan Negara (Lembaran
1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pokok- Pokok Pengawasan Intern di Kementerian Ketenagakerjaan; Mengingat
1. 8.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
2. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
4. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. 12.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kernenterian Ketenagakerj aan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
6. 13.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
7. 14.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622); Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
8. 1.Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar tugas pemerin tahan dan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana, program, dan peraturan perundang-undangan,
9. 2.Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan / monitoring, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik di Kementerian.
10. 3.Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecerrnatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
11. 4.Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan. BAB r KETENTUANUMUM PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG POKOK-POKOK PENGAWASANINTERN DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan

5.Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan melawan hukum guna dilakukan tindakan selanjutnya.
6.Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan terse but telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
7.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan Iaktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
8.Pernantauan / monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
9.Auditor adalah pejabat fungsional Aparat Sipi! Negara (ASN)di lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10.Auditi adalah instansi pemerintah yang menjadi obyek pengawasan.
11.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
12.Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah danz'atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
13.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/ atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/ atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban Pasa13 Pengawasan Intern di Kementerian dilakukan dengan sasaran tercapainya:

a.tertib administrasi dan perbaikan manajemen di Kementerian;
b.penurunan segala bentuk penyalahgunaan wewenang, penyirnpangan, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di Kementerian;
c.efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya, mencakup anggaran, personil, prasarana, dan sarana dalam rangka pencapaian visi dan misi Kementerian; dan
d.penerapan manajemen risiko di Kementerian.

Pasal 2

Pengawasan Intern di Kementerian bertujuan untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Kementerian dengan cara sistematis dengan mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen risiko, pengendalian proses, dan proses pengaturan, serta pengelolaan organisasi di Kementerian.

16.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
15.Inspektur Jenderal adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri yang melaksanakan tugas teknis dan Pasa16 Pengawasan Intern di Kementerian dilakukan secara:

a.terprogram dan berkala;
b.sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; dan/ atau
c.terpadu dengan APIP lainnya. Pasa15

(1)Kebijakan teknis Pengawasan Intern dijabarkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
(2)PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana pengawasan yang berisi informasi tentang Auditi, anggaran biaya, sasaran kegiatan pengawasan, dan waktu pelaksanaan, serta jumlah personil.
(3)PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan yang 0byek dan waktunya telah mendapat kesepakatan maupun tidak diperlukan kesepakatan dengan APIP lainnya.
1. d.penyelenggaraan fungsi ketenagakerjaan yang tidak menjadi kewenangan dan/ atau tidak dilakukan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota; dan
2. e.penyelengaraan fungsi ketenagakerjaan di luar negeri. c. a. tugas pada unit kerja di Kementerian; unit pelaksana teknis Kementerian di daerah; penyelenggaraan atas dekonsentrasi dan pembantuan di bidang ketenagakerjaan b. Pasa14 Ruang lingkup Pengawasan Intern di Kernenterian, yaitu: Pasa18
(1)Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
1. a.Audit Kinerja; dan
2. b.Audit Dengan Tujuan Tertentu.
(2)Audit Kinerja sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a, merupakan Audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi di Kementerian yang terdiri atas aspek efisiensi, dan efektivitas.
(3)Audit Dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.audit investigasi;
2. b.audit atas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di Kementerian; dan
3. c.audit atas hal-hal lain selain Audit Kinerja.

BAB III

PERENCANAANPENGAWASANINTERN pemerintah daerah provinsi atau kabupaterr/ kota;

Pasal 7

Pelaksanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan melalui:

a.Audit:
b.Reviu;
c.Evaluasi;
d.Pernantauarr/ monitoring; dan
e.kegiatan pengawasan lainnya. Umum BABIV PELAKSANAANPENGAWASANINTERN

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Auditor dan / atau pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal berwenang untuk:

a.meminta, menerima, mengusahakan, dan memperoleh data dan informasi dari Auditi dan/ atau pihak terkait;
b.melakukan investigasi dan pengusutan yang dilaksanakan di tempat pekerjaan dan tempat lainnya;
c.menerima, mempelajari, dan menelaah hasil Audit APIP lainnya dan pengaduan masyarakat;
d.memanggil pejabat dari/ atau mantan pejabat serta pegawai lainnya yang diperlukan keterangannya;
e.menyampaikan saran/rekomendasi kepada Auditi atas hasil pengawasan; dan
f.memantau perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 10

Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan I atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), bertugas sebagai quality assurance (penjaminan kualitas) dan sebagai konsultan Pengawasan Intern di Kementerian. Pasa19

(1)Pengawasan Intern di Kementerian dilakukan oleh Auditor.
(2)Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas tertentu dapat dibantu oleh pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal.
(3)Pada setiap tahap penugasan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas hasil pengawasan. temuanlanjuttindaka. pemantauanj monitoring Inspektorat Jenderal;

Pasal 14

Pemantauanj monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:

Pasal 13

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

a.evaluasi terhadap pencapaian target;
b.evaluasi terhadap program dan kegiatan;
c.evaluasi terhadap SAKIP;
d.evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi;
e.evaluasi terhadap kinerja atase ketenagakerjaanj staf teknis ketenagakerjaan; dan
f.evaluasi kegiatan lainnya.

Pasal 12

Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

a.reV1URencana Kerja dan Anggaran-Kementerian dan Lembaga (RKA-KjL);
b.reviu Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
c.reviu Laporan Keuangan (LK);dan
d.reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKlP).

Pasal 17

Dalam pelaksanaan Pengawasan Intern di Kementerian, Auditor darr/ atau pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal wajib mematuhi Kode Etik APIP dan Standar Audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Ketentuan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, Petunjuk Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, Petunjuk Pelaksanaan Reviu RKA-KjL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, Petunjuk Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi terhadap SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diatur dengan Keputusan Inspektur Jenderal.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 ten tang Kementerian Ketenagakerjaan telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015;
b.bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.23/MEN/2002 tentang Pokok Pokok Pengawasan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.25/MEN/XII/2005 ten tang Perubahan Atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.23/MEN/2002 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengawasan intern di Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga perlu disem purnakan; MENTER! KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERl KETENAGAKERJAAN NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG POKOK-POKOK PENGAWASANINTERN DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN MENTERIKETENAGAKERJAAN Menimbang Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Mengingat

6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Tanggung Jawab Negara Republik Pemeriksaan Pengelolaan dan Keuangan Negara (Lembaran
1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pokok- Pokok Pengawasan Intern di Kementerian Ketenagakerjaan; Mengingat
1. 8.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
2. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
4. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. 12.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kernenterian Ketenagakerj aan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
6. 13.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
7. 14.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622); Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
8. 1.Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar tugas pemerin tahan dan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana, program, dan peraturan perundang-undangan,
9. 2.Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan / monitoring, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik di Kementerian.
10. 3.Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecerrnatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
11. 4.Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan. BAB r KETENTUANUMUM PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG POKOK-POKOK PENGAWASANINTERN DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan

5.Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan melawan hukum guna dilakukan tindakan selanjutnya.
6.Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan terse but telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
7.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan Iaktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
8.Pernantauan / monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
9.Auditor adalah pejabat fungsional Aparat Sipi! Negara (ASN)di lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10.Auditi adalah instansi pemerintah yang menjadi obyek pengawasan.
11.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
12.Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah danz'atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
13.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/ atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/ atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban Pasa13 Pengawasan Intern di Kementerian dilakukan dengan sasaran tercapainya:

a.tertib administrasi dan perbaikan manajemen di Kementerian;
b.penurunan segala bentuk penyalahgunaan wewenang, penyirnpangan, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di Kementerian;
c.efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya, mencakup anggaran, personil, prasarana, dan sarana dalam rangka pencapaian visi dan misi Kementerian; dan
d.penerapan manajemen risiko di Kementerian.

Pasal 2

16.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
15.Inspektur Jenderal adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri yang melaksanakan tugas teknis dan Pasa16 Pengawasan Intern di Kementerian dilakukan secara:

a.terprogram dan berkala;
b.sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; dan/ atau
c.terpadu dengan APIP lainnya. Pasa15

(1)Kebijakan teknis Pengawasan Intern dijabarkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
(2)PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana pengawasan yang berisi informasi tentang Auditi, anggaran biaya, sasaran kegiatan pengawasan, dan waktu pelaksanaan, serta jumlah personil.
(3)PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan yang 0byek dan waktunya telah mendapat kesepakatan maupun tidak diperlukan kesepakatan dengan APIP lainnya.
1. d.penyelenggaraan fungsi ketenagakerjaan yang tidak menjadi kewenangan dan/ atau tidak dilakukan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota; dan
2. e.penyelengaraan fungsi ketenagakerjaan di luar negeri. c. a. tugas pada unit kerja di Kementerian; unit pelaksana teknis Kementerian di daerah; penyelenggaraan atas dekonsentrasi dan pembantuan di bidang ketenagakerjaan b. Pasa14 Ruang lingkup Pengawasan Intern di Kernenterian, yaitu: Pasa18
(1)Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
1. a.Audit Kinerja; dan
2. b.Audit Dengan Tujuan Tertentu.
(2)Audit Kinerja sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a, merupakan Audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi di Kementerian yang terdiri atas aspek efisiensi, dan efektivitas.
(3)Audit Dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.audit investigasi;
2. b.audit atas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di Kementerian; dan
3. c.audit atas hal-hal lain selain Audit Kinerja.

BAB III

PERENCANAANPENGAWASANINTERN pemerintah daerah provinsi atau kabupaterr/ kota;

Pasal 7

Pelaksanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan melalui:

a.Audit:
b.Reviu;
c.Evaluasi;
d.Pernantauarr/ monitoring; dan
e.kegiatan pengawasan lainnya. Umum BABIV PELAKSANAANPENGAWASANINTERN

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Auditor dan / atau pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal berwenang untuk:

a.meminta, menerima, mengusahakan, dan memperoleh data dan informasi dari Auditi dan/ atau pihak terkait;
b.melakukan investigasi dan pengusutan yang dilaksanakan di tempat pekerjaan dan tempat lainnya;
c.menerima, mempelajari, dan menelaah hasil Audit APIP lainnya dan pengaduan masyarakat;
d.memanggil pejabat dari/ atau mantan pejabat serta pegawai lainnya yang diperlukan keterangannya;
e.menyampaikan saran/rekomendasi kepada Auditi atas hasil pengawasan; dan
f.memantau perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 10

(1)Pengawasan Intern di Kementerian dilakukan oleh Auditor.
(2)Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas tertentu dapat dibantu oleh pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal.
(3)Pada setiap tahap penugasan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas hasil pengawasan. temuanlanjuttindaka. pemantauanj monitoring Inspektorat Jenderal;

Pasal 14

Pemantauanj monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:

Pasal 13

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

a.evaluasi terhadap pencapaian target;
b.evaluasi terhadap program dan kegiatan;
c.evaluasi terhadap SAKIP;
d.evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi;
e.evaluasi terhadap kinerja atase ketenagakerjaanj staf teknis ketenagakerjaan; dan
f.evaluasi kegiatan lainnya.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 17

Pasal 16

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2010

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2008

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 2015

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 17

Pasal 16

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2010

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2008

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 2015

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015