Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016
- Nomor
- 24
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 21
MENTER! KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERl KETENAGAKERJAAN NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG POKOK-POKOK PENGAWASANINTERN DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN MENTERIKETENAGAKERJAAN Menimbang Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Mengingat
4816);
4890);
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB r KETENTUANUMUM PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG POKOK-POKOK PENGAWASANINTERN DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.
MEMUTUSKAN: Menetapkan
Pengawasan Intern di Kementerian bertujuan untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Kementerian dengan cara sistematis dengan mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen risiko, pengendalian proses, dan proses pengaturan, serta pengelolaan organisasi di Kementerian. BAB II TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERN administrasi di bidang pengawasan intern di Kementerian.
Pasa15
BAB III PERENCANAANPENGAWASANINTERN pemerintah daerah provinsi atau kabupaterr/ kota;
c. a. tugas pada unit kerja di Kementerian; unit pelaksana teknis Kementerian di daerah; penyelenggaraan atas dekonsentrasi dan pembantuan di bidang ketenagakerjaan b. Pasa14 Ruang lingkup Pengawasan Intern di Kernenterian, yaitu: Pasa18
Bagian Kedua Audit
BAB III
Pelaksanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan melalui:
Umum BABIV PELAKSANAANPENGAWASANINTERN
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Auditor dan / atau pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal berwenang untuk:
Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan I atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), bertugas sebagai quality assurance (penjaminan kualitas) dan sebagai konsultan Pengawasan Intern di Kementerian. Pasa19
temuanlanjuttindaka. pemantauanj monitoring Inspektorat Jenderal;
Pemantauanj monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi: Bagian Kelima Pemantauan
Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:
Bagian Keempat Evaluasi
Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
Bagian Ketiga Reviu
Dalam pelaksanaan Pengawasan Intern di Kementerian, Auditor darr/ atau pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal wajib mematuhi Kode Etik APIP dan Standar Audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, Petunjuk Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, Petunjuk Pelaksanaan Reviu RKA-KjL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, Petunjuk Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi terhadap SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diatur dengan Keputusan Inspektur Jenderal.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)