DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penambahan 1 angka antara Pasal 1 angka 7 dan 8, Perubahan Pasal 8 ayat (2) huruf g, Pasal 28, Penambahan 1 Bab, diantara Bab IX dan X, Perubahan Pasal 48 ayat (1), Penambahan 2 Bab, diantara Bab XIV dan Bab XV, Diantara Pasal 54 dan 55 disisipi 3 Pasal, Diantara Pasal 54F dan 55 disisipi 12 Pasal, Pasal 64 dan 65 dihapus, Pasal 69 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa tenaga kerja merupakan salah satu pendukung dan pelaksana perekonomian yang berperan dalam pembangunan nasional dan pembangunan daerah di Kabupaten Landak, memerlukan pengaturan yang komprehensif mencakup pembangunan sumber daya manusia, peningkatan produktifitas dan daya saing tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial serta perlindungan tenaga kerja;
b.bahwa perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tan pa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan dunia usaha;
c.bahwa dengan diundangkannya berbagai peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan, menyebabkan perubahan substansi pengaturan dibidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten, sehingga keberadaan peraturan daerah Kabupaten Landak Nomor 4 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 320); BUPATILANDAK, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang: BUPATI LANDAK PROVINS!KALIMANTANBARAT PERATURANDAERAH KABUPATENLANDAK NOMOR I TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHANATAS PERATURANDAERAHNOMOR 4 TAHUN2012 TENTANG PENYELENGGARAANKETENAGAKERJAAN SALINAN ' f .. ,,
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimon. Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3277);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3468);
6.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3970);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan H.,0 Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour ( Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4235);
10.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4279); 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan H.,O Convention Nomor 81 Concerning Labour Inspection In Industry and Commerce (KonvensiILONomor 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4039);
12.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4356);
14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
18.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang Pengunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 162);
19.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan !LO Convention Nomor 88 Concerning The Organization of The Employment Service (Konvensi ILO Nomor 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor63);
20.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 964); yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1599).
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor2036);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor8);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang
13.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Landak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Landak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak.
5.Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Landak.
6.Perusahaan adalah:

a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau Imbalan dalam bentuk lain; dan/ atau;
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 7.Pengusaha adalah:
a.orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakiliperusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 7a. Peraturan Perusahaan yang selanjutnya disingkat PP adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat. kerja dan tata tertib perusahaan.
1. 1.Diantara Pasal 1 angka 7 dan 8, disisipi satu angka yaitu 7a. dan diantara angka 11 dan angka 12 disisipi 3 (tiga) angka yaitu angka angka l la, angka 11b, angka 1 lc, dan angka 1 ld sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan( Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 4) diubah sebagai berikut: Pasal I

Menetapkan

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENLANDAK Dan BUPATILANDAK Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak NomorlS); perusahaan;

c.mengadakan sistem informasi ketenagakerjaan;
d.melaksanakan pelatihan, pemagangan dan produktifitas tenaga kerja;
e.melaksanakan pelayanan penyaluran, penempatan dan perluasan kerja;
f.pelaksanakan pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja;
g.melaksanakan pembinaan norma ketenagakerjaan; dan
h.memberikan sanksi.

(3)Pemerintah Daerah berkewajiban membuat perencanaan tenaga kerja daerah secara periodik 1 (satu) tahun sekali dan/ atau 5 (lima)tahunan.
(1)atas penyelenggaraan ketentuan peraturan

Pasal 8

bertanggung jawab daerah berdasarkan Pemerintah Daerah ketenagakerjaan di perundang-undangan.

(2)Pemerintah Daerah melalui Dinas bertugas:
1. a.melaksanakan perencanaan tenaga kerja daerah;
2. b.melaksanakan perencanaan tenaga kerja pada instansi dan
  1. 2.Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf g diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
  2. 8.Serikat Pekerja/ Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
  3. 9.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
  4. 10.Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan ba. ginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya yang terdiri dari:
3. a.penyandangcacatfisik;
4. b.penyandang cacat mental; dan
5. c.penyandang cacat fisik dan mental.
  1. 11.Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. 1 la. Rencana Pengunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut RPTK adalah Rencana Pengunaan TKApada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 11b. Izin mempekerjakan TKAyang selanjutnya disingkat IMTAadalah izin tertulis yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA. 1 lc. Sistem Online Pelayananan TKAyang selanjutnya disebut online adalah aplikasi berbasis web yang dipergunakan oleh pemberi kerja TKAuntuk mengajukan permohonan RPTKA sampai dengan diterbitkannya IMTA melalui 1 (satu) akun pemberi kerja TKA. 1 ld. Tenaga _kerjapendamping adalah tenaga kerja indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.
(2)Formulir RPrKAsebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb memuat:
1. a.nama pemberi kerja TKA;
2. b.alamat pemberi kerja TKA;
3. c.nama pimpinan perusahaan;
4. d.nama jabatan yang akan diduduki oleh TKA;
5. e.uraian jabatan TKA;
6. f.jwnlah TKA;
7. g.lokasi kerja TKA; h.jangka waktu penggunaan TKA;
8. i.upah/ gaji TKA;
9. j.tanggal mulai dipekerjakan; k.jumlah TKI yang dipekerjakan dan peluang kesempatan kerja yang

Pasal 28A

(1)Untuk mendapatkan RPTKA,pemberi kerja TKA harus mengajukan permohonan secara online kepada Dirjen melalui Direktur dengan mengunggah:
1. a.alasan penggunaan TKA;
2. b.formulir RPI'KAyang sudah diisi;
3. c.surat izin usaha dari instansi yang berwenang;
4. d.akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/ atau perubahan dari instansi yang berwenang;
5. e.bagan struktur organisasi perusahaan;
6. f.rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku di instansi teknis terkait;
7. g.keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat;
8. h.NomorPokok Wajib Pajak (NPWP)pemberi kerja TKA;
9. i.surat penunjukan TKI pendamping dan rencana program pendampingan;
10. j.surat pernyataan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi TKI sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA;dan
11. k.bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  1. 4.Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 8 Pasal yaitu Pasal 28A, Pasal 288, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, sehingga berbunyi:

Pasal 28

(1)Pemberi kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA harus memiliki RPrKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Ketentuan sebagaimana climaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, badan-badan internasional dan perwakilan negara asmg.
(3)RPTKAsebagaimana climaksud pada ayat (I) digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan IMTA.
(4)Pemberi kerja TKA wajib melaporkan penggunaan TKA kepada Dinas secara priodik 6 (enam) bulan sekali.
(5)Pelaporan sebagaimana climaksud pada ayat (4) meliputi:
1. a.realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan TKI pendamping diperusahaan.
2. b.Berakhirnya penggunaan TKA.
  1. 3.Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi: Pasal 28F
(1)Setiap pemberi kerja TKA wajib memiliki IMTAyang diterbitkan oleh direktur.
(2)TKA yang menduduki Jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,atau anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas yang berdomisili di luat negeri tidak wajib memiliki IMTA.

Pasal 28E

(1)Pemberi kerja TKA dapat mengajukan permohonan perubahan RPTKA secara online sebelum berakhirnya jangka waktu RPTKA.
(2)Pengajuan permohonan perubahan RPTKAsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Dirjen atau Direktur.
(3)Perubahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perubahan:
1. a.nama pemberi kerja TKA;
2. b.lokasi kerja TKA;
3. c.jabatan TKA;dan/ atau
4. d.jumlah TKA.
(4)Pemberi kerja TKAyang melakukan perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 28D

RPI'KAdapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kondisi pasar kerja dalam negen.

Pasal 28C

Penerbitan keputusan pengesahan RPTKAsebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 dilakukan oleh:

a.Dirjen untuk pemberi kerja TKAyang mempekerjakan TKA sebanyak 50 (lima puluh) orang atau lebih;
b.Direktur untuk pemberi kerja TKAyang mempekerjakan TKAkurang dari 50 (lima puluh) orang

Pasal 288

Dalam hal basil penilaian kelayakan RPTKAtelah memenuhi persyaratan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, Dirjen atau Direktur harus menerbitkan keputusan pengesahan RPI'KA. diciptakan;

1.penunjukan TKI sebagai TKI pendamping;

m.rencana progam pendidikan dan pelatihan TKI.

(3)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikecualikan untuk pemberi kerja TKA:
1. a.instansi pemerintah;
2. b.badan-badan internasional;
3. c.perwakilan negara asing;
4. d.organisasi internasional;
5. e.kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, kantor perwakilan berita asing;
6. f.perusahaan swasta asing, badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang. Pasal 28H
(8)Perpanjangan IMTAdilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis atau online kepada kepala dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(7)Dalam hal TKA menduduki jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komesaris atau anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas dapat diberikan IMTApaling lama 2(dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6)IMTAakan dijadikan dasar untuk pengajuan :
1. a.persetujuan Visa:
2. b.pemberian dan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas(ITAS);
3. c.alih status Izin Tinggal Kunjungan (ITK) menjadi ITAS;
4. d.alih status ITASmenjadi Izin Tinggal Tetap (ITAP);dan
5. e.perpanjangan ITAP. Pasal 28G
(1)Untuk mendapatkan IMTA pemberi kerja TKA wajib mengajukan permohonan secara online kepada Direktur dengan mengunggah:
1. a.bukti pembayaran DKP-TKAmelalui bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;
2. b.keputusan pengesahan RPTKA;
3. c.paspor TKAyang akan dipekerjakan;
4. d.pas photo TKAberwarna ukuran 4x6 cm;
5. e.surat penunjukan TKIpendamping;
6. f.memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA;
7. g.memilik:isertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling kurang 5 (lima} tahun;
8. h.draft perjanjian kerja atau perjanjian melakukan pekerjaan;
  1. 1.bukti polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia; dan J. rekomendasi dari instansi yang berwenang apabila diperlukan untuk TKAyang akan dipekerjakan oleh pemberi kerja TKA.
(2)Permohonan IMTA untuk jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus juga mengunggah atau melampirkan akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/ atau perubahan dari instansi yang berwenang.
(3)Bagi pemberi kerja TKAberupa perwakilan negara asing, badan-badan internasional, organisasi internasional, kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, kantor perwakilan berita asing wajib mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
(4)DKP-TKAsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar US $ 100 (seratus) dolar Amerika per-jabatan/bulan untuk setap TKAyang dibayarkkan di muka.
(5)Jangka waktu belakunya IMTAdiberikan paling lama l(satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

(1)Dalam melaksanakan hubungan industrial, Pemerintah Daerah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan,

4.Ketentuan Pasal 48 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Setiap pemberi kerja TKAwajib:
1. a.Menunjuk TKIsebagai Tenaga Kerja Pendamping; dan
2. b.Melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi TKA yang menduduki jabatan direksi dan/ atau komisaris.
(3)Penunjukan TKI sebagai pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dilaksanakan untuk a1ih teknologi dan alih keahlian.
(4)Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan di dalam dan/ atau diluar negeri.
(5)Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(6)Tata cara pelaporan sebaggaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, BABIXA PELAKSANAANPENDIDIKANDANPELATIHANTENAGAKERJAPENDAMPING

5.Diantara BABIX dan BABX, disisipkan l(satu) bab, yaitu bab IXA,dan diantara Pasal 28H dan Pasal 29, disisipkan l(satu) pasal yaitu Pasal 281, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, tidak berlaku untuk jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas.
(3)TKI pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memiliki latar belakang bidang pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA.
(1)TKA yang dipekerjakan oleh pemberi kerja TKA wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduk:i oleh TKA;
2. b.memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduk:i TKA paling kurang 5 (lima) tahun;
3. c.membuat surat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya kepada TKI pendamping yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
4. d.memiliki NPWP bagi TKAyang sudah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;
5. e.memiliki bukti polis asuransi pada asuransi yang berbadan hulrum Indonesia; dan kepesertaan Jaminan Sosial Nasional bagi TKAyang bekerja lebih dari 6 (enam)bulan.
  1. 6.Diantara ketentuan Pasal 54 dam asal 55, disisipi 3 Pasal yaitu Pasal 54A, Pasal 54B, Pasal 54C, Pasal 540, Pasal 54E, Pasal 54F sehingga berbunyi:

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 28A

Pasal 28

Pasal 28E

Pasal 28D

Pasal 28C

Pasal 288

Pasal 48

Pasal 28

Dasar hukum (27)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1970

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1981

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 55 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2000

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2006

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 36 Tahun 2002

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2012

peraturan daerah Kabupaten Landak Nomor 4 tahun 2012

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 28A

Pasal 28

Pasal 28E

Pasal 28D

Pasal 28C

Pasal 288

Pasal 48

Pasal 28

Dasar hukum (27)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1970

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1981

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 55 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2000

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2006

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 36 Tahun 2002

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008