DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023

Nomor: 96
Tahun: 2023
Ditetapkan: 15 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan impor dan ekspor barang kiriman, impor barang kiriman, ekspor barang kiriman, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman;
b.bahwa untuk memberikan kepastian hukum, menciptakan keadilan dan kepastian dalam berusaha, meningkatkan kecepatan pelayanan, efektivitas pengawasan, optimalisasi penerimaan, serta akurasi data atas impor dan ekspor barang kiriman, Peraturan Menteri Keuangan N omor 199/PMK.010/2019 ten tang Ke ten tuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal lOB ayat (5), Pasal 1 lA ayat (7), Pasal 13 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), Pasal 28, dan Pasal 92A ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, serta ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun Jr jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN, CUKAI, DAN PAJAK ATAS IMPOR DAN EKSPOR BARANG KIRIMAN. jdih.kemenkeu.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
2.Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3.Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepabeanan.
4.Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya Kewajiban Pabean.
5.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan · Cukai.
6.Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
7.Orang adalah orang perseorangan, lembaga, a tau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
8.Eksportir adalah Orang yang melakukan ekspor.
9.Importir adalah Orang yang melakukan impor.
10.Penyelenggara Pos adalah badan usaha yang menyelenggarakan pos.
11.Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk yang selanjutnya disingkat PPYD adalah Penyelenggara Pos yang ditugaskan oleh pemerintah untuk memberikan layanan internasional sebagaimana diatur dalam Perhimpunan Pos Dunia ( Universal Postal Union).
12.Perusahaan Jasa Titipan yang selanjutnya disingkat PJT · adalah Penyelenggara Pos yang memperoleh ijin usaha dari instansi terkait untuk melaksanakan layanan surat, dokumen, dan paket sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos.
13.Pengangkut adalah Orang atau kuasanya yang:

a.bertanggung jawab atas pengoperasian Sarana Pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang; dan/ atau
b.berwenang melaksanakan kontrak pengangkutan dan menerbitkan dokumen pengangkutan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perhubungan. jdih.kemenkeu.go.id
1. 14.Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang selanjutnya disingkat PPJK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan Kewajiban Pabean untuk dan atas kuasa Importir atau Eksportir.
2. 15.Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah bangunan dan/ a tau lapangan a tau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
3. 16.Barang Kiriman adalah barang yang dikirim melalui · Penyelenggara Pos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos. 1 7. Penerima Barang adalah Orang yang menerima Barang Kiriman melalui Penyelenggara Pos.
4. 18.Pengirim Barang adalah Orang yang mengirim Barang Kiriman melalui Penyelenggara Pos.
5. 19.Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PPMSE adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk perdagangan.
6. 20.Kartu Pos adalah Barang Kiriman yang berbentuk komunikasi tertulis di atas kartu bergambar dan/ atau tidak bergambar.
7. 21.Surat adalah Barang Kiriman yang menjadi bagian dari komunikasi tertulis dengan atau tanpa sampul yang ditujukan kepada individu atau badan dengan alamat tertentu, yang dalam proses penyampaiannya dilakukan seluruhnya secara fisik.
8. 22.Dokumen adalah Barang Kiriman yang berbentuk data, catatan, dan/ atau keterangan tertulis di atas kertas yang dapat dilihat dan dibaca.
9. 23.Barang Kiriman Tertentu adalah Barang Kiriman selain Kartu Pos, Surat, dan Dokumen, yang pengirimannya dilakukan melalui PPYD yang tidak disertai dengan Consignment Note.
10. 24.Akses Kepabeanan adalah akses yang diberikan kepada Pengguna Jasa untuk berhubungan dengan sistem pelayanan kepabeanan baik yang menggunakan teknologi informasi maupun manual.
11. 25.Pemberitahuan Impor Barang yang selanjutnya disingkat PIB adalah pernyataan yang dibuat Orang dalam rangka melaksanakan Kewajiban Pabean Impor.
12. 26.Pemberitahuan Impor Barang Khusus yang selanjutnya disingkat PIBK adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang impor tertentu.
13. 27.Dokumen Pengiriman Barang ( Consignment Note) yang selanjutnya disebut CN adalah dokumen dengan kode CN-22/CN-23 atau dokumen sejenis yang merupakan . dokumen perjanjian pengiriman barang antara pengirim barang dan Penyelenggara Pos untuk mengirimkan Barang Kiriman kepada penerima barang.
14. 28.Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap Pernberitahuan Pabean, misalnya invoice, packing list, bill of lading/ jdih.kemenkeu.go.id ainuay bill, dokumen iden tifikasi barang, dokumen pemenuhan persyaratan impor, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.
15. 29.Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/ atau Pajak yang selanjutnya disingkat SPPBMCP adalah penetapan terkait tarif dan/ atau nilai pabean atas barang impor serta pungutan bea masuk, cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/ a tau pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi.
16. 30.Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.

BAB II

PENYELENGGARAAN IMPOR DAN EKSPOR BARANG KIRIMAN

Pasal 2

( 1) Penyelenggara Pos melakukan pengurusan pemenuhan Kewajiban Pabean atas impor dan ekspor Barang Kiriman.

(2)Penyelenggara Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.PPYD; dan
2. b.PJT.
(3)Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
1. a.barang hasil perdagangan; dan
2. b.barang selain hasil perdagangan.
(4)Barang hasil perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memiliki kriteria meliputi namun tidak terbatas pada:
1. a.Barang Kiriman merupakan hasil transaksi perdagangan melalui PPMSE;
2. b.Penerima Barang dan/ a tau Pengirim Barang merupakan badan usaha; dan/ a tau
3. c.Terdapat bukti transaksi berupa invoice atau dokumen sejenis lainnya.
(5)PPMSE yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
1. a.retail online, yakni pedagang ( merchant) yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik dengan sarana berupa situs web atau aplikasi secara komersial yang dibuat, dikelola, dan/ atau dimiliki sendiri; dan
2. b.lokapasar (marketplace), yakni penyedia sarana yang sebagian atau keseluruhan proses transaksi berada di dalam sistem elektronik berupa situs web atau aplikasi secara komersial sebagai wadah bagi pedagang untuk dapat memasang penawaran barang dan/ a tau jasa. jdih.kemenkeu.go.id
(6)PPMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat merupakan PPMSE yang berkedudukan:
1. a.di dalam Daerah Pabean; atau
2. b.di luar Daerah Pabean.
(7)PPMSE yang berkedudukan di luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b yang telah memenuhi kriteria tertentu harus menunjuk perwakilan yang berkedudukan di dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perdagangan melalui sistem elektronik.

Pasal 3

( 1) Penerima Barang merupakan Orang yang bertindak sebagai Importir Barang Kiriman.

(2)Dalam hal Barang Kiriman merupakan barang hasil perdagangan melalui PPMSE, Orang yang diperlakukan · sebagai Importir Barang Kiriman yaitu:
1. a.PPMSE yang berkedudukan di dalam Daerah Pabean; atau
2. b.badan usaha yang berkedudukan di dalam Daerah Pabean yang telah ditunjuk sebagai perwakilan PPMSE yang berkedudukan di luar Daerah Pabean.
(3)Orang yang bertindak atau yang diperlakukan sebagai Importir Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban membayar bea masuk, cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau pajak dalam rangka impor.
(4)Pengirim Barang merupakan Orang yang bertindak se bagai Eksportir Barang Kiriman.
(5)Orang yang bertindak sebagai Eksportir Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban membayar bea keluar dan/ a tau sanksi administrasi berupa denda.
(6)Penyelenggara Pos bertindak sebagai PPJK dalam · pengurusan impor dan/ a tau ekspor Barang Kiriman.
(7)Penyelenggara Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertanggung jawab terhadap:
1. a.pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal Importir tidak ditemukan; dan/atau
2. b.pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam hal Eksportir tidak ditemukan.

Pasal 4

(1)PPYD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat melakukan kegiatan kepabeanan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.
(2)Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), PPYD mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen berupa: . jdih.kemenkeu.go.id
1. a.bukti penugasan dari pemerintah untuk memberikan layanan internasional sebagaimana diatur dalam Perhimpunan Pos Dunia (Universal Postal Union);
2. b.bukti persetujuan untuk dapat melakukan Akses Kepabeanan sebagai PPJK; dan
3. c.bukti penetapan TPS atas nama PPYD atau bukti kerja sama dengan pengusaha TPS dalam hal PPYD menggunakan TPS yang diusahakan untuk umum.
(3)TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memiliki tata letak dan batas yang jelas untuk melakukan kegiatan pembongkaran, penimbunan, dan pemeriksaan fisik barang.
(4)Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan:
1. a.konfirmasi bukti penugasan dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada instansi terkait;
2. b.penelitian atas bukti persetujuan untuk dapat melakukan Akses Kepabeanan sebagai PPJK · sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada data internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
3. c.penelitian atas bukti penetapan TPS atau konfirmasi bukti kerja sama kepada pengusaha TPS yang diusahakan untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
(5)Direktur Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan atas perrnohonan se bagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima.
(6)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai pemberian persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan.
(7)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Direktur Jenderal menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan disertai alasan · penolakan.
(8)PPYD yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus menyampaikan informasi mengenai nama dan identitas PPMSE kepada Kepala Kantor Pabean, dalam hal PPYD:
1. a.memiliki kontrak kerja sama dengan PPMSE; dan/atau
2. b.melakukan pengurusan pemberitahuan pabean impor Barang Kiriman PPMSE tersebut secara konsisten.
(9)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(10)Keputusan Direktur Jenderal mengenai pemberian persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana dimaksud jdih.kemenkeu.go.id dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(11)Surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud · pada ayat (7), diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Huruf C yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)PPYD yang telah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), harus menyerahkan jaminan perusahaan ( corporate guarantee) secara terpusat kepada Direktur Jenderal setelah mendapatkan izin penggunaan jaminan perusahaan.
(2)Dalam hal persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dicabut, PPYD dapat mengajukan permohonan pengem balian jaminan.
(3)Tata cara penyerahan jaminan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembalian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan · sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan.

Pasal 6

(1)PJT sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 2 ayat (2) huruf b, dapat rnelakukan kegiatan kepabeanan setelah rnendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Pabean ternpat pernenuhan Kewajiban Pabean.
(2)Untuk rnendapatkan persetujuan sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1), PJT rnengajukan perrnohonan kepada Kepala Kantor Pabean dengan rnelarnpirkan dokurnen berupa:
1. a.izin penyelenggaraan pos;
2. b.bukti persetujuan untuk dapat rnelakukan Akses Kepabeanan sebagai PPJK;
3. c.bukti penetapan TPS atas narna PJT atau bukti kerja · sarna dengan pengusaha TPS dalarn hal PJT rnenggunakan TPS yang diusahakan untuk urnurn;
4. d.daftar sarana dan prasarana di TPS yang paling sedikit terdiri dari alat pernindai, alat ukur panjang, alat ukur berat, karnera Closed Circuit Television (CCTV), dan ruang ternpat perneriksaan pabean;
5. e.diagram alir yang rnernuat rencana sistern pergerakan barang di dalarn TPS; dan
6. f.denah (layout) TPS terrnasuk detail pernbagian ruangan di dalarn TPS.
(3)TPS sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) huruf c harus rnerniliki tata letak dan batas yang jelas untuk rnelakukan kegiatan pernbongkaran, penirnbunan, dan perneriksaan fisik. jdih.kemenkeu.go.id
(4)Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian terhadap:
1. a.dokumen izin penyelenggaraan pos se bagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan melakukan konfirmasi kepada instansi terkait;
2. b.bukti persetujuan untuk dapat melakukan Akses · Kepabeanan sebagai PPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada data internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. c.bukti penetapan TPS atau bukti kerja sama kepada pengusaha TPS yang diusahakan untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c;
4. d.ketersediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d; dan
5. e.aspek pengawasan kepabeanan, mengenai:
  1. 1.kemudahan pelaksanaan pengawasan terhadap pergerakan barang; dan
  2. 2.adanya pembagian ruangan di dalam TPS.
(5)Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima.
(6)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Kepala Kantor Pabean menerbitkan · Keputusan Kepala Kantor Pabean mengenai pemberian persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan.
(7)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan disertai alasan penolakan.
(8)PJT yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus menyampaikan informasi mengenai nama dan identitas PPMSE kepada Kepala Kantor Pabean, dalam hal PJT:
1. a.merniliki kontrak kerja sama dengan PPMSE; dan/atau
2. b.melakukan pengurusan pemberitahuan pabean impor Barang Kiriman PPMSE tersebut secara konsisten.
(9)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dengan menggunakan contoh format se bagaimana dimaksud dalam Lam piran H uruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan · Menteri ini.
(10)Keputusan Kepala Kantor Pabean mengenai pemberian persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(11)Surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 7

(1)PJT yang telah rnendapatkan persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) harus menyerahkan jaminan kepada Kepala Kantor Pabean.
(2)Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
1. a.tunai;
2. b.jaminan bank;
3. c.jaminan dari perusahaan asuransi; atau
4. d.jaminan dari lembaga penjamin.
(3)Jumlah jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Kantor Pabean berdasarkan pertimbangan perkiraan jumlah pembayaran bea masuk, cukai, dan/ atau pajak dalam rangka impor dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
(4)PJT menyerahkan jaminan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan jaminan oleh Kepala Kantor.
(5)Dalam hal persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dicabut, PJT dapat mengajukan permohonan pengembalian jaminan.
(6)Pengembalian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhitungkan jumlah bea masuk, cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/ atau pajak dalam rangka impor yang terutang.
(7)Penyerahan jaminan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembalian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan.

Pasal 8

(1)Kepala Kantor Pabean melakukan evaluasi atas pemberian persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan bagi Penyelenggara Pos paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, untuk PPYD;
2. b.pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), untuk PJT; dan/ a tau
3. c.jumlah jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), untuk PJT.
(3)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan Januari. jdih.kemenkeu.go.id Pasal 9
(1)Kepala Kantor Pabean berwenang menetapkan kembali jumlah jaminan baru terhadap PJT, dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menunjukkan terdapat kekurangan jumlah jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
(2)Kepala Kantor Pabean menyampaikan surat pemberitahuan mengenai penetapan kembali jumlah jaminan baru kepada PJT dalam hal jumlah jaminan ditetapkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).
(3)PJT wajib menyerahkan jaminan sesuai dengan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan mengenai penetapan kembali jumlah jaminan baru.

Pasal 10

(1)Kepala Kantor Pabean berwenang memberikan peringatan dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, PJT:
1. a.tidak memenuhi persyaratan penyediaan sarana dan prasana di TPS; dan/ atau
2. b.alur pergerakan barang dan/ atau pembagian ruangan dalam TPS tidak memenuhi aspek pengawasan.
(2)PJT wajib menindaklanjuti peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat peringatan.
(3)Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat peringatan dengan menggunakan contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Huruf G yang merupakan bagian 'tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1)Kepala Kantor Pabean berwenang melakukan pembekuan persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) atau Pasal 6 ayat (6), dalam hal:
1. a.jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak dapat diklaim atau jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak dapat dicairkan atau diklaim, dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai jaminan di bidang kepabeanan;
2. b.berdasarkan rekomendasi unit pengawasan untuk dilakukan pembekuan;
3. c.PJT tidak menindaklanjuti peringatan yang disampaikan melalui surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; jdih.kemenkeu.go.id
4. d.PJT tidak menyerahkan jamman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
5. e.Penyelenggara Pos sedang dalam proses penyidikan atas pelanggaran di bidang kepabeanan dan/ atau cukai; dan/ atau
6. f.Penyelenggara Pos tidak melakukan kegiatan kepabeanan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut.
(2)PPYD yang dibekukan persetujuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan pelayanan kepabeanan di seluruh Kantor Pabean tempat kegiatan kepabeanan berupa pengeluaran barang untuk:
1. a.diekspor;
2. b.diimpor untuk dipakai;
3. c.diimpor sementara;
4. d.ditimbun di tempat penimbunan berikat;
5. e.dimasukkan ke kawasan ekonomi khusus; dan
6. f.dimasukkan ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
(3)PJT yang dibekukan persetujuannya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), tidak diberikan pelayanan kepabeanan di Kantor Pabean yang bersangkutan berupa pengeluaran barang un tuk:
1. a.diekspor;
2. b.diimpor untuk dipakai;
3. c.diimpor sementara;
4. d.diangkut ke TPS di Kawasan Pabean di Kantor Pabean lainnya;
5. e.ditimbun di tempat penimbunan berikat;
6. f.dimasukkan ke kawasan ekonomi khusus; dan
7. g.dimasukkan ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
(4)Persetujuan yang dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberlakukan kembali dalam hal:
1. a.jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) telah dapat diklaim atau jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) telah dapat dicairkan atau diklaim dan Penyelenggara Pos telah menyesuaikan kembali jaminan sehingga memenuhi jumlah jaminan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3);
2. b.berdasarkan rekomendasi unit pengawasan untuk diberlakukan kembali persetujuan yang dibekukan;
3. c.PJT telah menindaklanjuti peringatan yang disampaikan melalui surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
4. d.PJT telah menyerahkan jamman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
5. e.proses penyidikan telah dihentikan atau telah mendapatkan putusan pengadilan yang menyatakan tidak bersalah dan berkekuatan hukum tetap; . dan/atau
6. f.Kepala Kantor Pa bean telah menyetujui permohonan yang disampaikan oleh Penyelenggara Pos untuk memberlakukan kembali atas jdih.kemenkeu.go.id persetujuan yang dibekukan, dalam hal Penyelenggara Pos akan melakukan kegiatan kepabeanan kembali.
(5)Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat pembekuan dengan menggunakan contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6)Pemberlakuan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan menerbitkan surat pemberlakuan kembali dengan menggunakan contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2007

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2023

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2007

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2023

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2025