DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.01/2022

Nomor: 141/PMK.01/2022
Tahun: 2022
Ditetapkan: 15 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 101

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Beberapa ketentuan dalam batang tubuh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) diuba. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor: B/630/M.KT.01/2022 tanggal 30 Juni 2022;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031); jdih.kemenkeu.go.id MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 118/PMK.01/2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1390 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1390

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan terdiri atas:

a.Sekretariat Direktorat Jenderal;
b.Direktorat Dana Transfer Umum;
c.Direktorat Dana Transfer Khusus;
d.Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan;
e.Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
f.Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah;
g.Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Tran sfer; dan
h.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 2.Ketentuan Pasal 1392 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1392

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1391, Sekretariat Direktorat J enderal menyelenggarakan fungsi:

a.pengelolaan urusan perencanaan dan keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
b.pelaksanaan koordinasi pengelolaan kinerja dan risiko Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
c.pengelolaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, dan transformasi kelembagaan, serta kepatuhan internal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
d.koordinasi dan pemantauan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dari aparat pengawas fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
e.pengelolaan sumber daya manusia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan pembinaan jabatan fungsional di bidang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah;
f.pengelolaan urusan tata usaha, dokumentasi, kearsipan, rumah tangga, protokoler, koordinasi penyiapan bahan rapat pimpinan, pendampingan dan asistensi pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; jdih.kemenkeu.go.id
g.pengelolaan infrastruktur teknologi informasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
h.pelaksanaan komunikasi, layanan informasi, dan kepustakaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
1. 1.pelaksanaan analisis dan harmonisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerin tahan daerah; J. pemantauan penyelesaian tindak lanjut arah kebijakan Menteri, Wakil Menteri, dan/ atau Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
k.pengelolaan kerja sama antar lembaga dan kerja sama internasional, serta fasilitasi advokasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
1. 3.Ketentuan Pasal 1393 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1393

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

a.Bagian Perencanaan dan Keuangan;
b.Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal;
c.Bagian Sumber Daya Manusia;
d.Bagian Umum, Komunikasi, dan Layanan Informasi;
e.Bagian Harmonisasi Kebijakan, Advokasi, dan Kerja Sama Antar Lembaga; dan
f.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 4.Ketentuan Pasal 1395 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1395

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1394, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a.penelaahan dan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja anggaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
b.penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
c.pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, kinerja, dan risiko organisasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
d.pelaksanaan urusan perbendaharaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, penerbitan surat perintah pembayaran, dan pengajuan permintaan pembayaran ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
e.penyelenggaraan akuntansi pelaksanaan anggaran dan peninjauan pengelolaan keuangan, serta penyusunan laporan keuangan, laporan statistik, laporan triwulanan pelaksanaan kegiatan, laporan triwulanan piutang, pinjaman, dan hibah luar negeri di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; jdih.kemenkeu.go.id
f.pelaksanaan urusan pembayaran gaji dan tunjangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
g.penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan laporan pemantauan risiko Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
1. 5.Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 1397 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1397

(1)Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, dan dokumen perencanaan lainnya, serta melakukan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
(2)Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penyiapan urusan perbendaharaan, penerbitan surat perintah pembayaran, pengajuan permintaan pembayaran, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran, dan pelaksanaan urusan pembayaran gaji dan tunjangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
(3)Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan, laporan statistik keuangan, laporan triwulanan pelaksanaan kegiatan, laporan triwulanan piutang, kerugian negara, pinjaman, dan hibah luar negeri di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
(4)Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan pengelolaan kinerja dan risiko, laporan akuntabilitas kinerja, laporan pemantauan risiko, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan kinerja dan risiko Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

6.Ketentuan Pasal 1398 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1398

7.Ketentuan Pasal 1399 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 1399

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1398, Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, analisis beban kerja, serta pengelolaan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
b.penyiapan bahan penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pengembangan prosedur dan metode kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
c.penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kepatuhan internal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;dan
d.penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
1. 8.Ketentuan Pasal 1400 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1400

a.Subbagian Organisasi;
b.Subbagian Tata Laksana;
c.Subbagian Kepatuhan Proses Bisnis; dan
d.Subbagian Kepatuhan Kode Etik.
1. 9.Ketentuan Pasal 1401 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1401

(1)Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi, analisis jabatan, evaluasi jabatan, dan analisis beban kerja serta pengelolaan transformasi kelembagaan di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
(2)Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan prosedur, metode kerja, dan tata naskah dinas, serta pengembangan proses bisnis organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
(3)Subbagian Kepatuhan Proses Bisnis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kepatuhan proses bisnis, penyusunan rekomendasi terhadap rancangan kebijakan dan keputusan pimpinan di bidang pengendalian proses bisnis, serta koordinasi pelaksanaan pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dari aparat pengawas fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. jdih.kemenkeu.go.id
(4)Subbagian Kepatuhan Kade Etik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kepatuhan kode etik dan disiplin pegawai, serta penyusunan rekomendasi terhadap rancangan kebijakan dan keputusan pimpinan di bidang pengendalian kode etik di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

10.Ketentuan Pasal 1402 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1402

11.Ketentuan Pasal 1403 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks101PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.01/2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1390

Pasal 1392

Pasal 1393

Pasal 1395

Pasal 1397

Pasal 1398

Pasal 1399

Pasal 1400

Pasal 1401

Pasal 1402

Peraturan turunan (4)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 194/PMK.07/2022

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.010/2022

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 1/PMK.05/2023

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1390

Pasal 1392

Pasal 1393

Pasal 1395

Pasal 1397

Pasal 1398

Pasal 1399

Pasal 1400

Pasal 1401

Pasal 1402

Peraturan turunan (4)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 194/PMK.07/2022

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.010/2022

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 1/PMK.05/2023

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24