Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 155/PMK.04/2022
- Nomor
- 155/PMK.04/2022
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 38
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor; MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA MengingatMenimbang PERATURANMENTER! KEUANGANREPUBLIK INDONESIA N OMOR 155/PMI<. 04/2022 TENTANG KETENTUANKEPABEANAN DI BIDANGEKSPOR SALIN AN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA jdih.kemenkeu.go.id ;/ Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. 2. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 3. Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang- Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor. 4. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pa bean. 5. Pemberitahuan Pabean Ekspor adalah pemyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean di bidang ekspor dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
BAB I
( 1) Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan ke Kantor Pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean Ekspor.
a. barang yang pada saat impornya telah diberitahukan sebagai barang impor sementara; b. barang yang akan diimpor kernbali, sehingga pada saat impornya dapat diperlakukan sebagai barang impor kembali; atau c. barang yang dikenakan Bea Keluar melebihi batas pengecualian pengenaan Bea Keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1), dapat digunakan: a. untuk setiap pengeksporan; atau b. secara berkala.
a. tenaga listrik; b. barang cair; atau c. gas, yang pengangkutannya dilakukan melalui transmisi atau saluran pipa.
a. paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal perkiraan ekspor; dan b. paling lambat sebelum barang dimasukkan ke Kawasan Pabean di tempat pemuatan.
a. barang curah; b. kendaraan bermotor bentuk jadi (completely built up) tanpa peti kemas; atau c. barang yang pemuatannya dilakukan di luar Kawasan Pabean dengan izin kepala Kantor Pabean.
BABII PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR jdih.kemenkeu.go.id f/
Bagian Kesatu Konsolidasi Barang Ekspor BAB III KONSOLIDASI BARANG EKSPOR
BAB III
ayat (1) tidak berlaku atas Ekspor berupa: a. barang pribadi penumpang; b. barang awak sarana pengangkut; c. barang pelintas batas; atau d. barang kiriman dengan berat tidak melebihi 30 (tiga puluh) kilogram.
a. sarana pengangkut; b. tempat penimbunan; atau c. tempat lain.
a. mendapatkan nomor pendaftaran; dan b. dimuat ke sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar Daerah Pabean.
a. luar Daerah Pabean; atau b. tempat lain dalam Daerah Pabean yang mengangkut Barang Ekspor.
ayat (3) huruf b, jumlah barang dicantumkan berdasarkan data pada alat ukur terakhir dalam Daerah Pabean sebelum pengiriman ke luar Daerah Pabean.- 5 - jdih.kemenkeu.go.id ,r I {2) Dalam hal Barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) dilakukan pemeriksaan fisik barang, pelaksanaan pemeriksaan fisik dilakukan sebelum Barang Ekspor dikonsolidasikan.
a. Barang Ekspor dari tempat penimbunan berikat; b. Barang Ekspor yang pada saat impornya mendapat fasilitas pembebasan atau fasilitas pengembalian bea masuk; c. Barang Ekspor yang akan diimpor kembali; atau d. Barang reekspor, dilakukan pengawasan pada saat pemasukan barang ke dalam peti kemas.
(3), dilakukan dengan melakukan penyegelan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi.
a. Konsolidator; b. Eksportir yang melakukan sendiri Konsolidasi barang ekspornya; atau c. Eksportir dalam satu kelompok perusahaan (holding company).
·
a. dikeluarkan dari gudang atau lapangan Konsolidator untuk dibatalkan ekspornya setelah dilakukan pembatalan Pemberitahuan Pa bean Ekspor; dan/atau b. diekspor melalui Konsolidator lainnya, setelah dilakukan pembatalan pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor.
jdih.kemenkeu.go.id ;f I
(2).
ayat (5) huruf a, dapat melaksanakan kegiatan Konsolidasi setelah mendapatkan penetapan sebagai Konsolidator oleh Kepala Kantor Pabean yang mengawasi.
a. identitas penanggung jawab; b. badan pengusaha pengelola; c. lokasi dan denah gudang dan/ atau lapangan Konsolidasi; dan d. ukuran luas dan/atau daya tampung (volume) serta batas gudang dan/ atau lapangan Konsolidasi.
nomor induk berusaha; b. surat kepemilikan atau surat kontrak sewa dan denah lokasi gudang dan/ a tau lapangan Konsolidasi; c. denah atau tata letak yang menunjukkan luas dan/atau daya tampung (volume) serta batas gudang dan/ a tau lapangan Konsolidasi; d. perizinan berusaha lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi lain; e. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan telah menyelenggarakan pembukuan; dan f. sertifikat ahli kepabeanan.
a. menyelenggarakan pembukuan; b. menyediakan ruang kerja untuk Pejabat Bea dan Cukai; c. mempunyai pegawai yang berkualifikasi ahli kepabeanan; d. mempunyai batas lokasi yang jelas; e. mempunyai batas dan pin tu keluar / masuk area usaha yang dimintakan penetapan sebagai lokasi gudang dan/ a tau lapangan Konsolidasi; dan f. mempunyai tempat untuk kegiatan pemuatan (stuffing). Bagian Kedua Konsolidator jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen