Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21/PMK.04/2019
- Nomor
- 21/PMK.04/2019
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 6
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/ PMK.04 / 2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor; b . bahwa untuk lebih mendukung upaya Pemerintah dalam meningkatkan ekspor serta meningkatkan pengawasan terhadap barang ekspor, perlu melakukan penyempu1naan terhadap ketentuan mengenai pemeriksaan fisik atas barang ekspor sebagaimana dimaksud pada huruf a; f;www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan c . bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nom01- 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mengatur ketentuan n1engenai tata cara pemeriksaan pabean;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/ 2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/ PMK.04 / 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No1nor 145/PMK.04/ 2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 965);
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 145/ PMK.04 / 2007 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR. t I www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal I Beberapa ketentuan dalan1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah dengan:
(la) Kewajiban untuk memberitahukan ke Kantor Pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga terhadap ekspor:
t J www.jdih.kemenkeu.go.id
2 . Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: ( 1) Terhadap Ba.rang pemeriksaa11 fisik.
Ekspor dapat dilakukan
d . Ba.rang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar; www.jdih.kemenkeu.go.id (2a) e . Barang Ekspor yang berdasarkan rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait dengan pertimbangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Barang Ekspor yang berdasarkan rekomendasi unit internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan;
Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang menenma pelimpahan kewenangan dari Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e:
b . bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada yang bersangkutan; dan
f t www.jdih.kemenkeu.go.id
f I www.jdih.kemenkeu.go.id
a tau 2 . tanggal perkiraan ekspor dalam hal sarana pengangkut batal berangkat.
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetah uinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2019 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 242 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b . __ Plh. Kepala Bagian TU K efll;~ terf~n Q -... ·, ~ fG~- .:-. )'\ LUHUT M. R. LIM'' OWG J 1 / NIP 19610503 19 1 ~ 0 ·~:~!~~;_~// www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…