2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran |Negara Republik Indonesia Nomor 1092):
18.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan « Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
4.Undang-Undang...
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, .- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang . Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik . Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 10: Negara Republik Indonesia Nomor 4578), Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan ' Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ” Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara $.. Republik Indonesia Nomor 4593), 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 “ tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, | sebagaimana diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.21 Tahun 2011 tentang Perubahan " Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun . 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 12i Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 /PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang' Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening . Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada 13: PDAM: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal ' Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, 14. dalam rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas: Oanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 Nomor 2): 15. Oanun... 6. 7. 9. 3
15.Oanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang .
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meulaboh (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 Nomor 16),
16.Oanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 2), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT stapkan dan BUPATI ACEH BARAT