DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meulaboh, diubah sebagai berikut: 1. Diantara angka 5 dan angka 6 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 5A 2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 3A dan Pasal 3B 3. Ketentuan Pasal 4 diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Nomor: PHD-170/PK/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk Hibah ' Daerah Non Kas dalam Rangka Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM, pasal 14 ayat (4) Amandemen Perjanjian Hibah Daerah disebutkan bahwa” Batas akhir diterimanya surat Permintaan Penyaluran Dana Hibah Non Kas sebagaimana : dimaksud pada ayat (1) oleh Direktorat Jenderal . Perimbangan Keuangan adalah tanggal 16 Desember 2016 atau tanggal lain yang ditetapkan oleh Pemerintah":
c.bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menbentuk Oanun tentang Perubahan atas Ganun Kabupaten Aceh Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kepada “Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meulaboh, Mengingat 1 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran |Negara Republik Indonesia Nomor 1092):
18.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan « Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
4.Undang-Undang... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, .- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang . Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik . Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 10: Negara Republik Indonesia Nomor 4578), Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan ' Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ” Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara $.. Republik Indonesia Nomor 4593), 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 “ tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, | sebagaimana diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.21 Tahun 2011 tentang Perubahan " Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun . 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 12i Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 /PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang' Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening . Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada 13: PDAM: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal ' Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, 14. dalam rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas: Oanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 Nomor 2): 15. Oanun... 6. 7. 9. 3
15.Oanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang . Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meulaboh (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 Nomor 16),
16.Oanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 2), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT stapkan dan BUPATI ACEH BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: OANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS OANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN .ACEH BARAT KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MEULABOH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Ganun Kabupaten Aceh Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meulaboh (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 Nomor 16, Tambahdn Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 175), diubah sebagai Berikut: 1. DiAnfara angka 5 dan angka 6 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) anpka yakni angka 5A sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai befiktat:

Pasal 1

balam Oanun ini yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suktu kesatuan ' masyarakat hukum yang diberi keivenangan khusus untuk mengatur dan mengurus seridiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh | sebrang Bupati. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat.

3.Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 4, Dewan,,. |
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten: Aceh Barat yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara .pemerintahan kabupaten Aceh Barat yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. |
5.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan Modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu. | 5A.Penyelesaian Hutang PDAM adalah pelunasan hutang yang dilakukan pemerintah pusat melalui cara hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM secara Non Kas untuk dikonversi dengan hutang PDAM.
6.Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang tidak dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat.
8.Tahun Berjalan adalah waktu menurut perhitungan Tahun Anggaran yang sedang berlangsung. |
9.PDAM Tirta Meulaboh adalah perusahaan daerah yang sahamnya di miliki pemerintah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat: . Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 3A dan Pasal 3B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah secara Non Kas kepada PDAM Tirta Meulaboh sebesar Rp. 23.994.159.000 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dalam rangka penyelesaian hutang PDAM.

Pasal 3B

Jumlah Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kepada PDAM Tirta Meulaboh setelah penambahan Penyertaan Modal Daerah secara Non Kas secara akumulasi berjumlah Rp. 30.836.257.000 (tiga puluh milyar delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). . |

3.Ketentuan... 2.
3.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal-4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 dilakukan dengan cara:

1.Pengalokasian melalui Pengeluaran Pembiayaan pada Akun Penyertaan Modai dalam APBK Aceh Barat sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a.tahun anggaran 2003 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),
b.tahun anggaran 2004 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),
c.tahun anggaran 2005 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),
d.tahun anggaran 2006: sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan
e.tahun anggaran 2007 sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
1. 2.Pengalokasian melalui program/kegiatan dalam APBK Aceh Barat sebesar Rp. 5.355.448.000,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
a.tahun anggaran 2001 sebesar Rp.3.467.932.000,00 : (tiga milyar empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah),
b.tahun anggaran 2003 sebesar Rp.214.286.000,00 (dua ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), |
c.tahun anggaran 2005 sebesar Rp. 129.941.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah),
d.tahun anggaran 2007 sebesar Rp.746.390.000,00 tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah),
e.tahun ariggaran 2008 sebesar Rp.787.899.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah): dan
f.tahun anggaran 2009 sebesar Rp.9.000.000,00- (sembilan juta rupiah).
1. 3.Penyertaan modal yang bersumber dari dana Non APBK sebesar Rp. 86.650.000,00 (delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
2. 4.Pengalokasian melalui Pengeluaran Pembiayaan pada Akun Penyertaan Modal pada PDAM dalam APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 23.994.159.000,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) secara Non Kas. Pasal II... 6 Pasal II Oanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Oanur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat. Ditetapkan di Meulaboh pada tanggal 28 Desember 2016 M 28 Rabiul Awal1438 H yss Plt. BUPATI ACEH BARAT, hI . LA RACHMAT FITRI. HD . Diundangkan di Meulaboh Pada tanggal 28 Desember 2016 M 28 Rabiul Awal 1438 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH BARATYA h BUKHARI . 1 LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2016 NOMOR: 9N NOREG @ANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH: (8/166/2016) PENJELASAN ATAS OANUN KABUPATEN ACEH BARAT . NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS OANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MEULABOH i PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas Angka 2 - ' — Pasal 3A . 1 Cukup jelas 1

Pasal 3B

3 | Cukup jelas Angka 3

Pasal 4

Cukup jelas Pasal II il CukupJelas :. | TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR: 186

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3A

Pasal 3B

Pasal 4

Pasal 1

Pasal 3B

Pasal 4

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 31/PMK.05/2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3A

Pasal 3B

Pasal 4

Pasal 1

Pasal 3B

Pasal 4

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 31/PMK.05/2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 Tahun 2016